CILACAP (SUARABARU.ID) – Monitoring dan verifikasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan III atau B09 tahun 2024 yang digelar Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah berlanjut.
Setelah sebelumnya diselenggarakan bagi Unit Pelaksana Teknis eks Karesidenan Banyumas, kali ini giliran UPT di wilayah Nusakambangan dan Cilacap menjadi target pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada Jumat (6/9/2024).
Kakanwil Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana dalam arahannya menegaskan pentingnya seluruh jajaran bersinergi bahu membahu untuk meningkatkan nilai Indeks RB Kementerian.
Karena Reformasi Birokrasi telah menjadi fokus dan prioritas nasional, serta prioritas bagi Kementerian Hukum dan HAM.
“Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Menteri, pelaksanaan RB ini menjadi prioritas. Artinya kita tidak bisa setengah-setengah. RB ini memang menjadi wajib kita laksanakan, kalau predikat WBK atau WBBM itu bonus,” ungkapnya.
Ia memaparkan, sedikit lagi Kementerian Hukum dan HAM dapat mengusulkan kenaikan tunjangan yang sebelumnya 80% menjadi 100% dengan target nilai Indeks RB minimal di angka 85.
Oleh karenanya Kadivmin mengajak seluruh UPT untuk berkontribusi aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan RB ini.
“Dengan nilai RB kita yang 83,63, sedikit lagi 85 kita bisa mengusulkan untuk kenaikan tunjangan menjadi 100%. Untuk itu kontribusi di wilayah sangat penting untuk mendongkrak nilai RB Kementerian. Apa yang kita berikan menjadi kontribusi bagi Kemenkumham secara keseluruhan,” terangnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan verifikasi oleh tim Kantor Wilayah yang dikoordinir oleh Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.
Hadir Kepala Lapas Kelas I Batu, Mardi Santoso selaku koordinator wilayah, Kepala Kanim Cilacap Hasanin, serta para Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap.
Ning S
