”Kasus tindak kekerasan seksual yang terus meningkat dewasa ini, harus menjadi perhatian bersama. Hal ini agar berbagai upaya penegakan hukum terkait kasus itu, segera dilakukan secara serius,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/5/2023).

Catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2021 sebanyak 426, dan pada 2022 ada sebanyak 536. Sementara, kasus kekerasan seksual pada orang dewasa pada 2021 sebanyak 60, dan 2022 ada sebanyak 99.

BACA JUGA: Kapolresta Magelang bersama Jajarannya Jalin Silaturahmi dengan Tokoh Agama

Menurut Lestari, hadirnya UU TPKS dalam sistem perundang-undangan Indonesia, harus sesegera mungkin dilengkapi dengan aturan-aturan pelaksanaannya.

Peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, mencerminkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya UU TPKS.

Kondisi itu, imbuh Rerie yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus dijaga, dengan menyegerakan kesiapan sejumlah aturan pelaksana dan aparat penegak hukum, agar amanat UU No 12 Tahun 2022 itu, dapat segera direalisasikan.

BACA JUGA: Kanim Wonosobo Ikuti Pra-Evaluasi Zona Integritas WBBM oleh KemenPAN-RB

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, kecepatan hadirnya sejumlah aturan pelaksanaan dan kesiapan aparat penegak hukum untuk menjalankan amanat UU TPKS itu, sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Rerie sangat berharap, para pemangku kebijakan dapat bahu membahu berkolaborasi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, dan mampu melindungi para korban tindak kekerasan seksual di negeri ini.

”Jangan sampai momentum kepercayaan publik yang tinggi terhadap hadirnya UU TPKS ini hilang, sehingga perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi masyarakat dari tindak kekerasan seksual, menjadi sia-sia,” tegas Rerie.

Riyan

The post Menjaga Kepercayaan Masyarakat Akan Hadirnya UU TPKS appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu diungkapkan Direktur Klinik Hukum Ultra Petita Semarang, Evarisan, SH., MH saat menjadi narasumber dalam Workshop Memperkuat Pemahaman Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Lembaga Layanan, Komunitas, Paralegal,dan Akademisi Jawa Tengah di Menara Prof Dr Muladi SH lantai 8 pada Rabu (15/3/2023).

Kegiatan yang digelar Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Semarang bekerja sama dengan LRC-KJHAM itu dibuka Rektor USm, Dr Supari ST MT.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh, dan Ketua Satgas PPKS USM, Helen Intania S SH MH.

Menurut Rektor, pihaknya prihatin karena kasus kekerasan seksual sekarang ini meningkat secara vertikal dan horizontal. Hal itu dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mencegah dan menurunkan kasus-kasus kekerasan seksual.

”Kami berharap, melalui kegiatan ini bisa membantu mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual,” ungkapnya.

Ketua Panitia, Helen Intania S SH MH mengatakan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-undang TPKS yaitu adanya pengaturan hukum acara yang kemprehensif mulai dari tahap penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa diskriminasi.

”Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan dan memahami substansi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual sehingga dapat merefleksi juga implementasikan dengan merumuskan strategi advokasi bersama aturan turunan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” katanya.

Hal senada dikatakan Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh. Menurutnya, kasus kekerasan seksul di Jawa Tengah meningkat. Kondisi itu cukup memprihatinkan, karena areanya meluas di beberapa daerah.

”Untuk menghentikan kasus tersebut dibutuhkan kerja sama semua pihak,” jelasnya.

Kegiatan yang berlangsung gayeng tersebut menjadi cukup menarik, karena panitia membuka sesi diskusi. Beberapa peserta melontarkan gagasan dan pertanyaan menarik.

Dalam diskusi, panitia membagi empat kelompok. Kelompok pertama membahas tentang asas dan tujuan. Kelompok kedua membahas hak korban, sedangkan kelompok tiga membahas hak keluarga korban.

”Untuk kelompok empat membahas tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan, koordinasi dan pemantauan serta partisipasi masyarakat dari UU TPKS. Hasil diskusi mereka dipresentasikan di depan perwakilan setiap tim,” tuturnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber Dr. Ani Triwati, SH., MH. Dosen Fakultas Hukum USM itu menyampaikan materi ”Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Muhaimin

The post Workshop UU TPKS di USM, Evarisan: Kekerasan Seksual Merendahkan Derajat dan Martabat Manusia appeared first on SuaraBaru.id.

”Peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, harus menjadi perhatian semua pihak. Kondisi ini untuk menjamin tumbuh kembang yang lebih baik bagi generasi penerus, dalam proses membangun anak bangsa yang sehat dan tangguh di masa depan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/1/2023).

Catatan data Sistem Informasi Online dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni Kemen PPA) menunjukkan, jumlah kekerasan anak pada 2022 mencapai 16.106 kasus. Jumlah itu jauh lebih tinggi, jika dibandingkan pada 2019 yakni 6.454 kasus, tahun 2020 (6.980 kasus), tahun 2021 (8.703 kasus).

BACA JUGA: Klinik Pratama Anugrah Husada Kaliaman Diresmikan, Ingin Jadi Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat

Dari sejumlah kasus itu, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yakni kekerasan seksual, sebanyak 9.588 anak yang menjadi korban pada 2022. Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan itu, juga dipicu dengan semakin terbuka dan beraninya masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual, dan kekerasan pada anak.

Menurut Lestari, tren peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan langkah segera dan sistematis, yang harus didukung semua pihak. Tindakan itu dilakukan, agar akar persoalan yang memicu peningkatan jumlah kasus bisa segera diatasi.

Rerie, sapaan akrab Lestari sangat berharap, kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, dalam upaya menekan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, harus terus ditingkatkan.

BACA JUGA: Daerah Aliran Sungai Tuntang Masuk Area Lahan Kritis

Selain itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini, juga mendukung segera diterapkannya kurikulum Kesehatan Reproduksi, mengingat saat ini edukasi kesehatan reproduksi diserahkan pada masing-masing sekolah.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu juga mendorong upaya sosialisasi masif, terkait berbagai upaya pencegahan kekerasan seksual dan edukasi sejak dini, kepada masyarakat luas.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan mampu membangun kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, dalam upaya mengakselerasi berbagai upaya untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

BACA JUGA: Gerakan Budaya untuk Tangkal Hoaks Menjelang Pemilu 2024

Pengaplikasian sejumlah aturan yang diamanatkan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tegas Rerie, juga harus segera direalisasikan, lewat kesiapan sejumlah aturan pendukungnya.

”Sehingga mekanisme pencegahan tindak kekerasan seksual yang diamanatkan UU TPKS itu, dapat berfungsi secara maksimal,” tegas Rerie.

Riyan

The post Darurat, Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejak disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masyarakat mulai terbuka untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi. Namun belum adanya aturan pelaksanaan UU itu, berpotensi memicu kembalinya ketidakpercayaan publik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022).

Mengemukanya berita pelecehan anak 12 tahun di Medan, Sumatera Utara, oleh sejumlah orang dekatnya hingga terpapar HIV, pelecehan anak di bawah umur di Ciputat, Tangerang Selatan, dan sejumlah kasus kekerasan seksual di berbagai daerah, memperlihatkan mulai terbangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, dalam kasus-kasus tindak kekerasan seksual.

BACA JUGA: PKS Minta Pemkot Tidak Bebani Masyarakat dengan Kenaikan Pajak

Menurut Lestari, di tengah semakin tingginya kepercayaan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual itu, seharusnya segera didukung dengan peraturan yang kuat dan operasional.

Sehingga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, aparat hukum dapat menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan segera, dan sesuai dengan semangat UU TPKS untuk melindungi warga negara.

Rerie juga mendorong para pemangku kebijakan, yang bertanggungjawab membuat aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang No 12 tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), untuk segera menuntaskan tugasnya.

BACA JUGA: Diteken, Raperda Tentang Perubahan APBD 2022 Wonogiri

Momentum semakin terbukanya masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, lewat menyegerakan hadirnya sejumlah aturan teknis pelaksanaan UU TPKS.

”Kolaborasi yang kuat antarkementerian dan lembaga, harus benar direalisasikan untuk menyegerakan penuntasan sejumlah aturan pelaksanaan UU TPKS,” ujar Rerie.

Jangan sampai, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, momentum semakin terbukanya masyarakat terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual hilang, dan masyarakat kembali apatis terhadap penuntasan kasus kekerasan seksual di Tanah Air.

”Karena tanpa dukungan penuh dari masyarakat, sulit bagi negeri ini untuk menerapkan aturan yang mampu melindungi setiap warganya dari ancaman tindak kekerasan seksual,” tegasnya.

Riyan

The post Belum Adanya Aturan Pelaksana UU TPKS Berpotensi Picu Ketidakpercayaan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

”Para pemangku kepentingan dan penegak hukum di Jateng harus memberi perhatian khusus, pada kasus kekerasan seksual yang dilaporkan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jateng, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jateng, telah menerima 163 aduan kasus kekerasan terhadap anak, hingga Februari 2022.

BACA JUGA: Atasi Rasa Lemas Saat Berpuasa, Perbaiki Pola Tidur

Sebesar 50 persen di antaranya, mengalami kekerasan seksual. Angka tertinggi datang dari Banyumas, Tegal, Pemalang, dan Kendal.

Laporan dari masyarakat itu, jelas Lestari, harus segera ditindaklanjuti agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terus terjadi.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kehadiran aturan hukum yang lebih lengkap terkait tindak kekerasan seksual seperti UU TPKS, diharapkan mampu memberi efek jera terhadap pelaku sekaligus memberi perlindungan terhadap korban.

BACA JUGA: IPEMI Jateng Gelar Raker di Unissula

Para penegak hukum dan masyarakat, menurut dia, harus memahami UU TPKS secara menyeluruh, agar perlindungan korban dan efek jera bagi pelakunya bisa direalisasikan.

Rerie yang juga anggota DPR RI Dapil II Jateng dari Fraksi Nasdem itu sangat berharap, kehadiran UU TPKS dapat menekan angka kekerasan seksual di Jateng. Sehingga ancaman terhadap perempuan dan anak, yang merupakan mayoritas korban kekerasan seksual, juga bisa dikurangi.

Riyan

The post Kehadiran UU TPKS Diharapkan Beri Efek Jera pada Pelaku appeared first on SuaraBaru.id.