Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengatakan, aturan baru ini mendorong bank menyajikan laporan keuangan dan informasi material secara lebih transparan, akurat, terkini, dan dapat diperbandingkan sesuai praktik terbaik internasional.

“Melalui penerbitan POJK ini, OJK menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perbankan, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Transparansi yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat daya saing perbankan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan Indonesia,” katanya, Selasa 16 September 2025.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.03/2019 yang disesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan dinamika hukum nasional.

Penyusunan POJK juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti perbankan dan asosiasi, LJK dan asosiasi di luar perbankan, investor, akademisi, regulator dan stakeholder lainnya, rekomendasi Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Islamic Financial Services Board (IFSB), serta tindak lanjut hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) dan Reports on the Observance of Standards and Codes – Accounting and Auditing (ROSC A&A).

“POJK ini tidak hanya mengadopsi praktik terbaik internasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasional (best fit),” kata Ismail.

Melalui POJK ini, Bank diwajibkan menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan laporan publikasi kepada masyarakat dan kepada OJK, meliputi laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan; laporan eksposur risiko dan permodalan; laporan informasi atau fakta material; laporan suku bunga dasar kredit, dan laporan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang wajib dipublikasikan.

“Termasuk laporan keberlanjutan, laporan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, laporan keuangan emiten dan/atau perusahaan public,” katanya menjelaskan.

Selain itu, POJK ini juga memperkuat aspek integritas dan kompetensi penyusun laporan keuangan melalui kewajiban memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) level tertentu, serta memastikan keterlibatan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah dalam pengawasan.

“Bagi Bank yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif baik denda maupun non-denda,” katanya.

Ketentuan ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. POJK mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak diundangkan, yaitu pada Februari 2026.

Terakhir, Ismail menjelaskan, dengan berlakunya aturan baru ini, POJK Nomor 37/POJK.03/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meskipun ketentuan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

Hery Priyono

The post OJK Terbitkan Aturan Baru Transparansi dan Publikasi Laporan Bank appeared first on SuaraBaru.id.

Kala itu, Bona banyak mengurai dinamika KONI yang dia pimpin untuk periode 2021-2025, mulai dari bagaimana membangun pondasi yang kuat terkait tata kelola semua bidang, baik itu aspek organisasi, pembinaan prestasi, perencanaan dan dana yang tercermin dalam motto HATI (Harmoni, Akuntabilitas, Transparansi dan Intergritas).

Dia berprinsip, melalui organisasi yang baik tentu lebih menungkinkan untuk mencapai tujuan, dibanding dengan organisasi yang tata kelolanya buruk, diyakini tidak akan mampu mencapai target. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan gerak langkah olahraga, tentu saja ‘Goal’ yang ingin dicapai adalah peningkatan prestasi olahraga Jateng di percaturan Nasional.

Parameternya adalah Pekan Olahraga Nasional (PON), yang saat periode kepengurusannya digelar di Aceh-Sumut tahun 2024. Hasilnya, semua warga Jateng sudah tahu, di PON XXI ini duta olahraganya berhasil mencatat sejarah dengan raihan medali 71 emas, 74 perak dan 115 perunggu.

Di ruang ber-AC yang sejuk, tempat diskusi digelar, terkadang “tensi” bicaranya terasa naik, namun terlihat pula seperti bersedih, bahkan nafasnya seperti tersekat di kerongkongan, kala mengulik kembali jalan berliku yang harus dia lalui untuk mengangkat harkat dan martabat keolahragaan Jateng ini.

Sepertinya memang bukan hanya kerikil-kerikil tajam yang harus dia lalui, ada pula batu dan bahkan tembok yang menghadang di depan, apalagi jika sudah bicara soal anggaran keolahragaan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sekadar mengingatkan, dalam menghadapi PON XXI di Aceh-Sumut itu, anggaran Jateng hanya sekitar Rp 85 miliar. Dari studi banding di tiga provinsi di Jawa, angka itu hanya seperenam anggaran DKI Jaya, seperlima dari Jawa Timur dan seperempat dari Jawa Barat.

Namun angka-angka itu tidak menyurutkan langkah, untuk melakukan yang terbaik dengan HATI. Pengurus dari lapis bawah bersatu padu, saling sengkuyung dalam menanggung beban berat.

Singkat cerita, dalam 12 hari pertempuran yang dijalani duta olahraga Jateng di arena pertandingan, tentu atas kehendak Tuhan Yang Maka Kuasa, kontingen bisa pulang dengan kepala tegak, bukan sombong. Ya, Pak Bona dan pasukannya memang telah berhasil mengukir sejarah bagi Jateng di PON.

Jangan Gegabah
Selepas mendengar paparan itulah, kemudian muncul pertanyaan: “Pak Bona, tegakah meninggalkan KONI Jateng?”. Ruang dan bidang yang sudah ditata demikian baik, jangan sampai terkoyak sebelum situasi dan kondisi mapan dan mantap dalam gerak langkah keolahragaan Jateng ke depan.

Di balik pertanyaan ini, sebenarnya ingin tahu kepastian dari dinamika di KONI Jateng tentang pencalonan ketua umum, untuk kepengurusan periode mendatang. Banyak persepsi dan bahkan gejolak yang muncul di lingkungan cabang olahraga, yang notabene saat ini masih menjadi anggota KONI.

Ini terjadi, manakala dkaitkan dengan situasi dan kondisi politik keolahragaan Nasional. Misalnya, banyak yang tidak tertarik dengan KONI setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024.

Umumnya mereka menyebutkan, Permenpora ini selain mengebiri tugas pokok dan fungsi KONI, juga disebut-sebut melanggar Olympic Charter, yang sangat berbahaya bagi kehidupan olahraga Indonesia, terkait dengan ruang kompetisi internasional, lebih-lebih menyangkut soal dana operasional.

Tetapi persoalan sebenarnya tidak sesederhana itu. Membangun olahraga adalah membangun prestasi (yang abstrak), dimana objek yang dikelola adalah olahraga, namun yang dijadikan subjek adalah manusia. Disini dinamikanya sangat luar biasa, bahkan terkadang diluar nalar.

Karena itulah, di kalangan pelaku olahraga sering kita dengar: “Kita tidak boleh gegabah, dan jangan sekali-sekali membawa orang yang gagap apalagi bisu-tuli dalam ilmu dan organisasi keolahragaan untuk memimpin KONI. Ini akan sangat berhaya”.

Sepertinya ini penting diingat untuk semua stakeholder keolahragaan Jateng. Contohnya Bona Ventura, sebelum sampai di puncak (Ketua KONI Jateng), dia pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Jateng, kemudian naik jadi Kabid Organisasi, naik lagi menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, lalu dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Jateng, dan baru dipilih menjadi Ketua Umum.

Apalagi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Kadisporapar) Jateng, Muhamad Masrofi yang hadir dalam diskusi itu tegas mengatakan, siapapun yang menjadi ketua umum nanti, KONI Jateng harus tetap eksis membantu pemerintah dalam membangun keolahragaan Jateng.

Nah, ini artinya bukan coba-coba. Maka kata kuncinya nanti, cabang olahraga dan KONI Kabupaten/Kota sebagai anggota yang memiliki hak pilih dalam penentuan Ketua Umum, harus benar-benar jeli kepada calon yang muncul. Ini penting diingatkan, karena pemegang hak pilih, pada akhirnya harus memiliki tanggung jawab dan beban moral dalam kemajuan olahraga Jateng di masa mendatang.

Jika bicara legal-formal, Bona Ventura dan pasukannya memang harus meninggalkan “kekuasaan” dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), yang menurut rencana akan digelar 24-25 Oktober nanti.

— I Nengah Segara Seni; wartawan senior, mantan Ketua Siwo PWI Jateng —

The post Pak Bona, Tegakah Meninggalkan KONI Jateng? appeared first on SuaraBaru.id.

HATI sendiri merupakan kepanjangan dari Harmoni, Akuntabilitas, Transparansi, dan Integritas. HATI juga menjadi core values USM, sejak empat tahun lalu.

Rektor USM, Dr Supari ST MT mengatakan, kegiatan ini terselenggara untuk yang pertama kalinya. Semua elemen ikut dalam kegiatan ini, mulai dari satpam, petugas gardener, pembantu umum, tenaga kependidikan serta dosen.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN PPM Fakultas Hukum USM Inisiasi ‘Satu NIB, Seribu Peluang’

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Dengan HATI Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Yang Selalu Unggul’ itu, dihadiri juga anggota Pembina Yayayasan Alumni Undip, Ir soeharsojo IPU, serta sejumlah tamu undangan lain.

”Dalam kegiatan ini, juga kami kenalkan Duta USM 2025 yang baru terpilih beberapa waktu lalu, Muhammad Abrian Surya Putra dari Program Studi Teknik Sipil, dan Siti Rahma Nurfadilah dari Program Studi Pariwisata,” kata Dr Supari pada sambutannya.

Dia menambahkan, HATI harus terasa tanpa disuruh. Jika berpikir untuk kebaikan USM, silakan segera dilakukan. Saat ini USM juga menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi yang ada, seperti asosiasi jurnalistik dan lain-lain.

BACA JUGA: Daftar 100 Besar Kampus Terbaik Indonesia 2025, Kampusmu Nomer Berapa?

”Kita pandang dosen dan karyawan sebagai aset, dan mesti kita jaga, kita pelajari, kita perhatikan, supaya ada rasa memiliki yang semakin tinggi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, juga diberikan pin core values HATI, kepada seluruh agen perubahan USM yang terpilih dari berbagai elemen.

Riyan

The post 439 Dosen dan Tendik USM Ikuti ‘Gathering’ di Yogyakarta appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat berikan arahan pada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan 35 Kasi PHU se-Jateng, pada Sosialisasi Rekruitmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 H/2025 M, di Auditorium Majeng, Kanwil Kemenag Jateng, Selasa (5/11/2024).

Di hadapan 70 peserta yang hadir dari perwakilan kabupaten/kota se-Jateng itu, Kakanwil menyebutkan, tradisi kerja di Kemenag Jateng yakni tradisi tanggung jawab, bukan aji mumpung.

BACA JUGA: Pembangunan Bandara Dewadaru Selesai, Kapan Penerbangan ke Karimunjawa Dibuka Kembali?

”Kita ini Jawa Tengah, bertanggung jawablah ketika ditugaskan di Jawa Tengah. Karena kalau Jawa Tengah beres, maka Nasional lebih mudah beres. Tapi kalau Jawa Tengah bermasalah, pasti Nasional bermasalah,” tegas Kakanwil.

Menurut dia, seleksi ini bertujuan untuk memastikan petugas yang terpilih, memiliki kualitas, dedikasi, dan integritas tinggi dalam melayani jemaah haji. Maka pilihan-pilihan kebijakan dan seluruh layanan, harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel.

Kakanwil juga menegaskan, conflict of interest atau benturan kepentingan pribadi diharapkan tidak muncul, dalam proses rekruitmen hingga pada penugasan para petugas haji. ”Ora usah piya piye, ndang tandang gawe…,” pinta Kakanwil.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Rekruitmen PPIH, yang disaksikan langsung Kakanwil, Kepala Bagian Tata Usaha Wahid Arbani, dan Kepala Bidang PHU Fitriyanto.

Riyan

The post Rekruitmen Petugas Haji 2025 Harus Transparan, Akuntabel dan Terhindar dari ‘Conflict of Interest’ appeared first on SuaraBaru.id.

Dio Hermansyah -panggilan sehari-harinya- merupakan seorang advokat lulusan pertama dalam ujian tesis di Magister Hukum USM Angkatan XVII. Dalam bukunya, Dio yang juga seorang jurnalis itu memaparkan tentang peran Dewan Pengawas yang sangat krusial, dalam memastikan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas operasional perusahaan, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Konstitusi.

”Dewan Pengawas merupakan harmonisasi bagian integral dari kepentingan publik dan kepentingan perusahaan. Disamping itu, Dewan Pengawas juga harus dapat memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan mematuhi prinsip-prinsip Good Governance,” kata putra dari pasangan dan Drs Asnan Bakri SH dan Raden Nganten Nadiroh itu.

BACA JUGA: Rektor USM Dorong Mahasiswa Lulus Tepat Waktu

Menurutnya, Dewan Pengawas perusahaan harus dapat memastikan, setiap kebijakan dan program perusahaan, tidak hanya mengutamakan profitabilitas belaka. Tetapi juga mengembangkan aspek keberlanjutan, keadilan sosial dan pelayanan yang berkualitas kepada stakeholder.

”Fungsi Dewan Pengawas perusahaan itu, untuk mengawasi dan memastikan kepentingan terbaik para pemangku kepentingan,” ujar Dio, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

Dijelaskan juga, tugas Dewan Pengawas perusahaan antara lain, mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya, memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, dan mengawasi pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan pemilik modal.

BACA JUGA: Food Waste Jadi Persoalan Internasional

”Selain itu juga, menilai kinerja Direksi, menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi, menunjuk anggota Dewan Manajemen, dan menyetujui keputusan bisnis utama,” ungkap alumnus SD Rendeng Kudus, SMP dan SMA di Semarang ini.

Sementara itu, Dr Kukuh Sudarmanto mengungkapkan, buku karyanya bersama Dio Hermansyah itu, sarat dengan strategi seorang Dewan Pengawas dalam kontribusinya terhadap perusahaan, bangsa dan negara.

”Sehingga buku ini sangat layak dibaca para praktisi, akademisi, dan para mahasiswa baik S1 maupun S2 di berbagai fakultas,” tandasnya.

Riyan

The post Alumnus Magister Hukum USM Terbitkan Buku tentang Peran Dewan Pengawas Perusahaan appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Penguji terdiri dari Ketua Dewan Penguji Tesis, yang juga Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Adv Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH, Dr Muhamnad Junaidi SHI MH, Dr Sugiyanto SH MKn, Penguji Eksternal Dr Dwi Hariyadi SH MH yang juga sebagai Wakil Rektor III Universitas Bangka Belitung (UBB).

Dalam paparannya, Hermansyah mengatakan, PDAM Tirta Moedal Semarang sangat memerlukan peran penting Dewan Pengawas, dalam akuntabilitas dan transparansi. Sebab, kedua hal itu merupakan dua pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik.

BACA JUGA: Trio Srikandi Jateng Persembahkan Emas Panahan

”Akuntabilitas akan memastikan perusahaan memenuhi kewajiban dan bertanggungjawab atas semua tindakannya, baik kepada pemegang saham, pelanggan maupun masyarakat,” katanya.

Menurutnya, transparansi menjamin semua informasi penting mengenai operasional dan keuangan perusahaan, yang disampaikan secara terbuka dan jujur.

”Upaya PDAM Tirta Moedal Semarang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tetapi juga untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang tinggi, secara konstitusi,” ujarnya.

BACA JUGA: Tiga Disdukcapil  di Jateng  Belajar Kios Adminduk di Jepara

Menurut Dr Kukuh Sudarmanto, tesis karya Hermansyah Bakri menggunakan Teori Hukum, Teori Good Governance dan Teori Sistem Hukum. Sedangkan jenis penelitiannya yakni kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian metode yuridis normatif, dan penyajian data secara diskriptif analitis.

”Hermansyah Bakri adalah mahasiswa Angkatan XVII, yang rajin dan penuh semangat belajar. Dia lulus Magister Hukum tepat waktu, dan mendapatkan nilai yudisium tertinggi. Dia langsung mendaftar program Doktor,” ungkapnya.

Riyan

The post Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa magang dari UIN Walisongo Semarang dan PKY Jawa Tengah.

Koordinator PKY Jawa Tengah, Muhammad Farhan menyampaikan materi mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan, terutama dalam konteks pemilu yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2024.

Farhan menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan peradilan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. “Harapan dari webinar ini adalah adanya partisipasi aktif dari kita sebagai masyarakat dalam proses pengawasan peradilan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,” ungkapnya baru-baru ini.

Acara ini berhasil menarik perhatian banyak peserta yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang peran Komisi Yudisial dalam menjaga integritas peradilan. Melalui diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemateri.

Diharapkan, masyarakat khususnya para mahasiswa, dapat lebih memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan dan dapat berkontribusi dalam upaya pengawasan yang efektif pasca Pemilu 2024.

Menurut Ketua Pelaksana, Indra Purwanto, tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan serta memperkuat peran Komisi Yudisial dalam mengawasi proses peradilan. “Webinar ini diharapkan dapat menjadi ajang pembelajaran yang berharga, menyerap ilmu baru, dan berbagi pengalaman serta memperkaya wawasan bagi teman-teman peserta webinar,” kata Indra.

Ning S

The post PKY Jateng Bersama Mahasiswa Magang Gelar Webinar Integritas dan Transparansi Peradilan appeared first on SuaraBaru.id.

Seleksi kesamaptaan ini terselenggara atas kerja sama dengan Akpol dan Kepolisian Daerah Jateng. Sebanyak 382 peserta yang telah lolos dari tahapan sebelumnya diuji kemampuan fisiknya.

Kakanwil Kemenkumham Jateng Tejo Harwanto mengimbau kepada panitia daerah untuk tetap menjaga transparansi yang telah berjalan baik seperti di Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) kemarin.

Ia secara tegas meyakini kelulusan peserta merupakan usaha mereka masing-masing dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. “Saya beranggapan pelaksanaan SKD dan SKB benar-benar Habluminallah,” ujar Tejo, Minggu (10/12/2023).

“Lulus tidaknya tergantung dari peserta sendiri, bukan dari penguji bahkan bukan dari saya,” tambahnya.

Tejo berharap pelaksanaan SKB ini, panitia dan penguji dari Akpol dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap menjaga transparansi. Karena hal itu menjadi penilaian positif di mata masyarakat berkaitan dengan seleksi CPNS Kemenkumham yang bebas dari kepentingan.

Kakanwil yang didampingi Kadiv Keimigrasian Is Edy Eko Putranto selaku koordinator SKB, Kadiv Administrasi Hajrianor ketua panitia daerah, Kalapas Semarang Usman Madjid, Kakanim Semarang Guntur Sahat Hamonangan, Kabag Umum Anton Tri Oktabiono, serta perwakilan dari Biro SDM dan Inspektorat Jenderal juga meninjau setiap alur yang dilalui peserta selama pelaksanaan SKB.

Mulai dari pengukuran tinggi badan, lari, pull up, sit up, push up, hingga shuttle run. Ia meminta petugas harus benar-benar jeli dan teliti dalam menilai.

Sebelumnya Kabag Umum Anton dalam arahannya kepada seluruh panitia mengimbau untuk cermat dalam mengecek setiap peserta yang datang, dan tetap mematuhi aturan yang telah disepakati bersama, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ning S

The post 382 CPNS Kemenkumham Jawa Tengah Ikuti Uji Kemampuan Fisik appeared first on SuaraBaru.id.

Rekonsiliasi LK tersebut Semester II dan pemutakhiran data BMN Semester II TA 2022 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menjelaskan, tujuan kegiatan hari ini sebagai review pelaksanaan anggaran di tahun lalu, sehingga kekurangan-kekurangan yang belum terlaksana dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan anggaran di tahun ini.

“Laporan itu sangat penting. Harapan kita kegiatan hari ini bisa membawa semangat baru dalam penyusunan laporan keuangan,” terangnya, Selasa (17/1/2023).

Kakanwil mengungkapkan, tahun ini adalah tahun kedua menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi monSAKTI. Oleh karena itu ia mengimbau para peserta yang menjadi operator MonSAKTI untuk rutin memantau aplikasi, khususnya daftar transaksi yang harus diperbaiki (to do list).

“Segera lakukan perbaikan pada transaksi tersebut sebelum proses rekonsiliasi. Dengan demikian, proses penyusunan laporan keuangan saya yakin pasti akan lebih mudah dan muaranya akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah, dan menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel dan tepat waktu,” ujar Yuspahruddin.

Selanjutnya, Kakanwil memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan jajarannya di tahun 2023 ini, antara lain percepatan penyelesaian laporan keuangan serta rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dari BPK, peningkatan target nilai IKPA, dan menjalin komunikasi dan sinergi yang solid, baik di dalam lingkungan internal maupun dengan pihak-pihak eksternal.

Kegiatan rekonsiliasi ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 17 hingga 19 Januari, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Keuangan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, serta KPKNL Semarang. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para Operator modul GLP, Modul Aset dan Persediaan pada UPT masing-masing.

Hadir dalam pembukaan rekonsiliasi, Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono, Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN Maria Titik Sumiyati, serta tim dari Unit Pusat.

Ning Suparningsih

The post Rekonsiliasi Laporan Keuangan, Upaya Kanwil Jateng Wujudkan Transparansi dan  Akuntabilitas appeared first on SuaraBaru.id.