Dari total data aduan itu, sebanyak 152 aduan telah selesai diproses, 69 dalam tahap verifikasi, 45 dalam progres, 17 aduan masuk kategori spam, dan satu aduan belum dijawab.

Pengamat pendidikan yang juga dosen Universitas PGRI Semarang (Upgris), Ngasbun Egar, mengapresiasi inovasi yang digagas Ganjar. Menurutnya, LaporGub! merupakan upaya Ganjar untuk memperbaiki pelayanan publik.

BACA JUGA: GP Ansor Diminta Jaga Perdamaian di Bumi dan Dunia Maya

”Saya kira ini merupakan inovasi yang bagus, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, keluhan atau aduan,” kata Ngasbun dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (15/7/2023).

Menurutnya, apabila memang terbukti melakukan pungli, perlu dilakukan sanksi sesuai dengan aturan, untuk memberikan efek jera. Namun selain memberikan efek jera, Ngasbun juga mengimbau pemerintah, agar melakukan evaluasi dan koreksi, kenapa praktik pungli masih terjadi di sekolah.

Dia menambahkan, adanya praktik pungli di sekolah kemungkinan disebabkan beberapa faktor. Misalnya, karena kebutuhan dana operasional sekolah. Hal itu memaksa pihak sekolah untuk mendorong masyarakat, agar ikut berpartisipasi.

BACA JUGA: 1.337 Warga Ikuti Pelayanan Medis Gratis Djarum Foundation

”Kita memang perlu mengkaji kembali, kenapa masih ada saja sekolah yang melakukan praktik, dengan berbagai istilah. Kemudian sekolah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Saya mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali, apakah sesungguhnya biaya pendidikan yang diberikan pemerintah sudah benar-benar mencukupi untuk keseluruhan biaya di sekolah atau belum,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan keputusan Ganjar yang membebastugaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale di Kabupaten Rembang, karena terbukti melakukan pungutan liar, dirinya mengaku sepakat.

”Kalau benar-benar ada pungli, itu jelas dilarang. Apapun itu dalihnya. Tentu saya sepakat untuk diberikan sanksi, sesuai dengan aturan yang berlaku. Efek jera itu perlu,” ujar mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jateng ini.

BACA JUGA: Piala Dunia U17, Momentum Penyatuan Passion Sepak Bola Kita

Seperti diketahui, Ganjar berulang kali menegaskan, agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu. Apabila ditemukan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas.

”Kami selalu menindak tegas setiap pungutan liar, namun ini harus diiringi sinergi semua pihak. Kita semua harus memerangi pungli dengan keras, tidak lagi sebatas teguran dan imbauan saja. Jaga komitmen dan pegang erat integritas dimanapun berada!,” tegas Ganjar melalui akun twitternya.

Riyan

The post Komitmen Ganjar Perangi Pungli di Sekolah Diapresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

Pengakuan ini disampaikan, saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendapa Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023) lalu.

”Bayar nggak sekolahnya? Dua sekolah mengatakan tidak, hanya beli seragam. Its ok, beli seragam. Yang satu, nggak bayar tapi membayar gedung. Masa membayar sih? Infak pak,” ungkap Ganjar kaget, mendengar pengakuan siswa itu.

BACA JUGA: Angka Kemiskinan dan Stunting di Kabupaten Sukoharjo Jadi Sorotan

Sontak, keterangan ini membuat Ganjar yang berkomitmen memberantas semua jenis pungli, menjadi geram. Bahkan tak perlu menunggu lama, Ganjar langsung menelepon kepala sekolah, dan meminta dinas terkait melakukan assesment. Terlebih, saat ini SMK Negeri berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

Tak perlu menunggu lama, Kepala Sekolah yang diketahu di SMKN 1 Sale Rembang itu langsung dibebastugaskan dari jabatannya. Kepala sekolah mengaku, meminta infak kepada para siswa dengan dalih untuk pembangunan mushala.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah menyampaikan, seorang siswa SMKN 1 Sale mengatakan, di sekolahnya ada penarikan uang gedung Rp 300 ribu per siswa, saat kenaikan kelas dalam bentuk infak.

BACA JUGA: Ketua PWNU Jawa Tengah Buka Persimanu I Jateng, Diikuti 1068 Peserta

Uswatun menyatakan, sebelum dibebastugaskan, Kepala SMKN 1 Sale, Widodo, telah menjalani pemeriksaan. ”Hasilnya, kepala sekolah mengakui adanya pungutan infak untuk membangun mushala atau sarana ibadah melalui komite sekolah,” ujar dia.

Menurut dia, pungutan atau infak pembangunan mushala itu dilakukan pada 2022 lalu. Dari total 534 siswa SMKN 1 Sale, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

”Sampai saat ini dana yang terkumpul Rp 130 juta, dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan mushala,” jelas Uswatun.

BACA JUGA: Operasi Patuh 2023 Polres Blora untuk Tingkatkan Keselamatan Berlalu Lintas

Rupanya, sikap tegas Ganjar terhadap segala bentuk pungli di dunia pendidikan tidak sekali ini saja disampaikan. Sebelumnya, Ganjar dalam banyak kesempatan telah mewanti-wanti semua pihak, agar tak ada lagi pungli di sekolah.

Berikut riwayat tindakan tegas Ganjar dalam merespon laporan masyarakat, terkait pungli di sekolah:

1. Terima Laporan Pungutan, Ganjar Langsung Sidak Sekolah

Pada saat proses verifikasi dan validasi data calon siswa baru, pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2020, Ganjar mendapat banyak laporan adanya dugaan pungutan liar, yang diduga dilakukan sejumlah sekolah di Semarang.

Modusnya, terang Ganjar, nanti setelah anak-anak calon perserta didik baru di terima di sekolah yang bersangkutan, orang tua siswa diminta membayar sumbangan atau hal lainnya.

Sontak, laporan itu membuat merah telinga Ganjar. Dia pun berkeliling ke sejumlah sekolah, untuk mengecek langsung proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengultimatum sejumlah sekolah, agar jangan sampai menarik pungutan apapun.

”Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah, agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar dalam bentuk apapun kepada siswa baru,” katanya di Semarang, Selasa (7/7/2020).

2. Larang Orangtua Siswa Beri Bingkisan untuk Guru

Kondisi sekolah yang kurang baik itu, kerap menjadi sumber pungli di lingkungan sekolah. Maka dari itu, Ganjar mengingatkan agar para guru tidak perlu memikirkan dana perbaikan sekolah karena itu akan ditanggung pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar, saat membuka secara daring kegiatan Sosialisasi Integritas dan Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Jateng Tahun 2022, Kamis, 19 Mei 2022 lalu.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga bercerita ketika datang ke sebuah sekolah pada saat pembagian rapor. Kala itu, Ganjar melihat orang tua siswa memberikan bingkisan kepada guru sekolah.

”Gambaran saat itulah yang kemudian menunjukkan kepada saya, rasanya yang seperti ini harus dihentikan. Dan nanti turunannya akan banyak sekali di sekolah,” kata Ganjar.

Karenanya, dia pun melarang guru menerima bingkisan dari wali atau orang tua murid. Sebab, dimulai dari hal-hal seperti ini nantinya akan muncul permintaan yang membebani masyarakat, dalam hal ini orang tua. Mulai dari soal pembangunan rumah ibadah, hingga perbaikan fasilitas seperti ruang kelas.

Sebab, dengan kebiasaan menerima pemberian dari siswa atau orangtua siswa, pada akhirnya guru atau pihak sekolah, tak akan sungkan untuk meminta.

”Katanya ini akan jadi legacy kepala sekolahnya lah. Akhirnya ini membebani masyarakat, membebani rakyat,” ujar Ganjar.

3. Semprot kepala SD Wonosobo

Pada awal September 2022, Ganjar melakukan kunjungan kerja ke Wonosobo. Pada saat itu, Ganjar yang mengenakan pakaian adat khas Jateng, menemui kerumuman sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) di daerah Wonosobo. Mantan anggota DPR RI itu lantas berbincang.

Dari perbincangan itu, seorang siswa SD mengaku kepada Ganjar bila di sekolahnya masih terdapat pungutan, antara Rp 25.000-Rp 30.000 per bulan. Mendengar jawaban dari siswa, kepala sekolah yang ikut mendampingi kerumuman itu langsung menyanggah. Dia menyebut, pembayaran itu tak lain untuk infak semata.

Dalih kepala sekolah pun sontak membuat Ganjar kian emosi. Di lokasi, Ganjar menekankan, jika insitusi pendidikan dasar hingga menengah di daerahnya harus benar-benar gratis. Tak boleh ada pungutan dengan dalih dan modus apapun, termasuk berkedok infak.

”Ini peringatan untuk kita semua. Pendidikan dari jenjang SD sampai SMA Negeri tidak ada pungutan SPP. Apapun bentuknya,” tegasnya.

4. Ganjar Warning Sekolah dan Guru saat PPDB: Gak Ada Titip-titipan

Ganjar mewanti-wanti pihak sekolah maupun guru untuk menghilangkan budaya “titip” calon siswa saat pelaksanaan proses seleksi PPDB. Selain mewanti-wanti pihak sekolah, panitia dan guru, Ganjar juga memberi pesan tegas soal menghilangkan budaya “titip” kepada orang tua calon siswa.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo saat pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2022/2023. ”Semua pihak harus bisa menjaga integritas masing-masing. Tidak hanya dari pihak sekolah dan guru, orang tua calon siswa juga harus menjaga integritasnya, jangan lagi ada budaya “titip”,” tegas Ganjar.

5. Ancam Copot Kepala Sekolah Penahan Ijazah Siswa

Pada medio 2020, Ganjar Pranowo mendapat aduan dari warga di Solo, perihal ijazah sang anak yang ditahan karena belum melunasi pembayaran sekolah. Sontak, Ganjar marah dan meminta sekolah untuk tak menahan ijazah siswa yang belum menyelesaikan pembayaran administrasi.

”Terus soal nanti utangnya gimana, saya bilang yang membereskan Gubernur, tapi jangan ditahan,” terangnya, Selasa 8 September 2020.

Kata Ganjar, kasus serupa tidak hanya terjadi di Solo, melainkan juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Jateng.

”Sebenarnya, itu enggak semuanya ditahan juga. Ada yang kita temukan ternyata siswanya belum cap jempol, waktu pembagian tidak datang. Maka, suasana kebatinannya di publik lapornya ke saya beda. Tapi ada yang ditahan betul,” kata Ganjar.

Sekali lagi Ganjar menegaskan kepada semua kepala sekolah, agar tak menahan ijazah siswa yang telah lulus (alumni), karena alasan belum menyelesaikan administrasi. Jika masih ada sekolah yang menahan ijazah atas alasan uang, Ganjar menegaskan, maka dia tidak segan untuk mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

6. Minta Sekolah Hilangkan Budaya Perploncoan

Ganjar juga meminta sekolah untuk menghilangkan budaya perploncoan. Karena itu, Ganjar meminta sekolah mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) atau sebelumnya dikenal Masa Orientasi Siswa (MOS).

Ganjar menegaskan, dia tak ingin lagi mendengar budaya perploncoan terhadap siswa baru masih terjadi di Jateng. Ganjar tidak ingin siswa baru menerima kekerasan atau semacamnya, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

”Kita mau pengenalan, ya kenalkan terhadap situasi dan kondisi sekolah,” tegas Ganjar di rumah dinasnya, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, di masa pengenalan ini, siswa baru perlu diberikan motivasi yang membangun semangat belajarnya. Selain itu, siswa baru juga harus didorong untuk berprestasi. Bukan malah direcoki dengan budaya perploncoan yang tidak mendidik sama sekali.

Riyan

The post 6 Gaya Ganjar Benahi Pendidikan di Jateng, Ini Jurusnya appeared first on SuaraBaru.id.

”Dia kita bebastugaskan. Kemudian kita melakukan pengecekan dan minta uang tarikan untuk dikembalikan,” kata gubernur berambut putih itu, di sela kunjungannya di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (11/7/2023) malam.

Dia tidak menduga temuan itu mencuat, dan menjadi perhatian banyak orang. Bahkan video tentang dialog dengan siswa di Pendapa Kabupaten Rembang yang diunggah di akun media sosialnya, diakses banyak orang.

BACA JUGA: Kepala Sekolah Harus Inovatif Bangun Karakter Anak

”Saya juga tidak menduga, obrolan itu ternyata diperhatikan banyak orang, dua juta lebih tadi mengakses Instagram saya, karena soal itu. Dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana,” ujar Gubernur Jateng dua periode itu.

Mencuatnya kasus tarikan atau pungli berkedok infak itu, menurutnya, menjadi pengingat kepada kepala sekolah dan guru di manapun, agar berhati-hati. Ganjar berulang kali menegaskan, agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.

”Jadi kita titip kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, agar berhati-hati betul pada soal tarikan-tarikan kepada siswa, agar tidak memberatkan,” jelasnya.

BACA JUGA: Situs Candi Lumbung Sengi Dipindah ke Desa Sengi Lagi

Bagi politisi yang khas dengan rambut putihnya itu, masih banyak cara kreatif yang dapat dilakukan sekolah, tanpa harus meminta iuran kepada siswa. Misalnya dengan mengundang alumni, untuk ikut berperan membangun sekolah.

”Ada beberapa sekolah yang cukup kreatif. Dia membangun dengan mengundang alumni, itu kan boleh, tapi bukan siswa,” tandasnya.

Ditambahkan dia, tindakan tegas terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu, merupakan langkah agar di kemudian hari kejadian serupa tidak terulang di sekolah lain. Ganjar juga mengaku, peran masyarakat sangat membantu, apabila menemukan hal serupa untuk segera melaporkannya.

BACA JUGA: Wirata Parwa, Meriahkan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional di Wonogiri

”Makanya kita ambil tindakan tegas, jadi kita langsung Plh. Kita langsung tarik dulu, kita pindah dulu. Kemudian ini agar menjadi perhatian bagi semuanya, untuk tidak main-main. Hal-hal aduan selalu datang, maka model-model semacam ini kita butuh bantuan masyarakat. Laporgub sudah cukup bagi saya, untuk bisa melaporkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah mengungkapkan, pengecekan dan penyelidikan langsung dilakukan setelah kasus itu mencuat.

Pemeriksaan terhadap Kepala SMKN 1 Sale itu dilakukan, dan yang bersangkutan mengakui adanya pungutan infak untuk membangun mushala atau sarana ibadah melalui komite sekolah.

BACA JUGA: Sosialisasi Operasi Patuh Candi 2023, SatLantas Polresta Surakarta Bagikan Es Teh dan Brosur Kepada Pengendara

Pungutan atau infak pembangunan mushala itu dilakukan pada 2022 lalu. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar. Kemudian 44 siswa tidak membayar, karena tergolong tidak mampu. Selanjutnya, 30 siswa tidak membayar, dengan pertimbangan sudah tahun keempat.

”Sampai saat ini, dana yang terkumpul Rp 130 juta, dan telah digunakan pada 2022 untuk pembangunan mushala. Pembangunan mushala saat ini sudah mencapai 40 persen,” papar Uswatun.

Terkait siswa yang melaporkan dugaan pungutan itu saat ditanyai Gubernur Ganjar Pranowo, Uswatun menegaskan, yang bersangkutan sudah mendapat pendampingan khusus.

BACA JUGA: Posisi Penting Lampung dalam Geopolitik Strategis

”Siswa yang ditanyai gubernur, saat itu juga kami langsung minta dilakukan pendampingan, supaya tidak terjadi perundungan. Dan harus dijamin siswa itu nyaman, dan bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sesuai kapasitasnya sebagai peserta didik, tanpa intervensi dari pihak manapun,” tukasnya.

Saat ini, Kepala SMKN 1 Sale telah ditarik ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Jateng. Sebagai ganti untuk melaksanakan tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menunjuk pelaksana harian (Plh).

Riyan

The post Ganjar Telah Bebastugaskan Kepala SMKN 1 Sale yang Tarik Pungli ke Siswa appeared first on SuaraBaru.id.