SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, memasilitasi warga yang ingin melaporkan praktik pungli, melalui aplikasi LaporGub!. Berdasarkan data LaporGub! total aduan pungutan di sekolah per kabupaten/kota sejak 1 Januari hingga 10 Juli 2023, sebanyak 284 aduan.
Dari total data aduan itu, sebanyak 152 aduan telah selesai diproses, 69 dalam tahap verifikasi, 45 dalam progres, 17 aduan masuk kategori spam, dan satu aduan belum dijawab.
Pengamat pendidikan yang juga dosen Universitas PGRI Semarang (Upgris), Ngasbun Egar, mengapresiasi inovasi yang digagas Ganjar. Menurutnya, LaporGub! merupakan upaya Ganjar untuk memperbaiki pelayanan publik.
BACA JUGA: GP Ansor Diminta Jaga Perdamaian di Bumi dan Dunia Maya
”Saya kira ini merupakan inovasi yang bagus, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, keluhan atau aduan,” kata Ngasbun dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (15/7/2023).
Menurutnya, apabila memang terbukti melakukan pungli, perlu dilakukan sanksi sesuai dengan aturan, untuk memberikan efek jera. Namun selain memberikan efek jera, Ngasbun juga mengimbau pemerintah, agar melakukan evaluasi dan koreksi, kenapa praktik pungli masih terjadi di sekolah.
Dia menambahkan, adanya praktik pungli di sekolah kemungkinan disebabkan beberapa faktor. Misalnya, karena kebutuhan dana operasional sekolah. Hal itu memaksa pihak sekolah untuk mendorong masyarakat, agar ikut berpartisipasi.
BACA JUGA: 1.337 Warga Ikuti Pelayanan Medis Gratis Djarum Foundation
”Kita memang perlu mengkaji kembali, kenapa masih ada saja sekolah yang melakukan praktik, dengan berbagai istilah. Kemudian sekolah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Saya mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali, apakah sesungguhnya biaya pendidikan yang diberikan pemerintah sudah benar-benar mencukupi untuk keseluruhan biaya di sekolah atau belum,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan keputusan Ganjar yang membebastugaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale di Kabupaten Rembang, karena terbukti melakukan pungutan liar, dirinya mengaku sepakat.
”Kalau benar-benar ada pungli, itu jelas dilarang. Apapun itu dalihnya. Tentu saya sepakat untuk diberikan sanksi, sesuai dengan aturan yang berlaku. Efek jera itu perlu,” ujar mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jateng ini.
BACA JUGA: Piala Dunia U17, Momentum Penyatuan Passion Sepak Bola Kita
Seperti diketahui, Ganjar berulang kali menegaskan, agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu. Apabila ditemukan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas.
”Kami selalu menindak tegas setiap pungutan liar, namun ini harus diiringi sinergi semua pihak. Kita semua harus memerangi pungli dengan keras, tidak lagi sebatas teguran dan imbauan saja. Jaga komitmen dan pegang erat integritas dimanapun berada!,” tegas Ganjar melalui akun twitternya.
Riyan
