“Penyusunan RKPD bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi ruang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menentukan skala prioritas pembangunan daerah. Kegiatan RKPD ini adalah wadah aspirasi masyarakat. Kita ingin pembangunan yang direncanakan benar-benar berdampak, bukan hanya formalitas administratif,” jelasnya.

Dijelaskannya, pengembangan pariwisata dipilih karena dinilai memiliki daya ungkit besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mampu mendorong sektor lain seperti UMKM, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya.

“Rencana pengembangan pariwisata akan ada perbaikan infrastruktur, pendampingan pengelolaan kawasan wisata, penataan UMKM di wisata, dan pembentukan kebiasaan sadar wisata. Destinasi prioritas kali ini yakni Curug Genting, Puncak Tombo, Kawasan Sigandu, Bandar Ecopark, dan Pantai Jodo,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Faiz juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya terkait kedisiplinan dalam proses perencanaan. Ia menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam tahapan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD.

“Kehadiran kepala OPD itu penting. Kalau tidak hadir, konsekuensinya agenda prioritas dinas tersebut bisa saja tidak terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran ke depan,” tegasnya.

Selain fokus pembangunan, Pemkab Batang juga mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dan kepedulian lingkungan. Salah satunya dengan membatasi anggaran konsumsi rapat, seperti makan dan snack.

Faiz juga mengimbau, seluruh peserta rapat untuk membawa tumbler atau tempat minum sendiri. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan air minum kemasan sekaligus menekan produksi sampah plastik. “Sering kali air minum kemasan tidak habis dan akhirnya terbuang. Kita sediakan dispenser saja, lebih efisien dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Di bidang pengelolaan aset daerah, Pemkab Batang tengah mengkaji rencana alih fungsi rumah dinas menjadi museum. Rencana ini diarahkan untuk mendukung pengembangan wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Batang. “Kita ingin aset daerah tidak hanya diam, tapi bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pariwisata,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Batang Tetapkan Pariwisata Jadi Prioritas RKPD 2027 appeared first on SuaraBaru.id.

Ini merupakan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, yang kali ketiga diterima Provinsi Jateng, pada era kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.

Penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan diterima langsung Gubernur Jateng berambut putih ini, di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.

BACA JUGA: Kepala BNN RI Dapat Gelar Kehormatan “Kapita La Malaha” dari Sultan Ternate

Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemprov Jateng. Di bawah kepemimpinan pria berambut putih itu, Jateng diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.

Penghargaan khusus ini kembali diraih, berkat keseriusan Gubernur Jateng dua periode ini, dan seluruh jajarannya, yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di bawah kepemimpinannya, jumlah Desa Mandiri Energi (DME) di Jateng ada sejumlah 2.353 DME. Seluruh DME itu terdiri dari 2.167 DME Inisiatif, 160 DME Berkembang, dan 26 DME Mapan.

BACA JUGA: Tuntaska Stunting, Pemkab Jepara Gandeng TNI-Polri

Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemprov Jateng dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

”Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan ASN, yang mau memperbaiki diri, melakukan inovasi, dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar usai acara.

Dia memastikan, penghargaan ini akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya, untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.

BACA JUGA: 11 Anggota Dewan Pendidikan 2023-2028 Dikukuhkan Bupati Wonosobo, Ini Personilnya

”Sampai masa jabatan berakhir, saya akan terus membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD. Tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem, dan kedua angka stunting. Kita menggunakan anggaran bukan hanya dari APBD saja. Melainkan juga dari Baznas, CSR, filantropi, dan kelompok masyarakat yang peduli,” paparnya.

Dia juga turut serta menyelesaikan salah satu proyek Nasional. Misalnya, penataan kawasan Candi Borobudur.

”Tapi selebihnya, kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemarin kita dibantu Presiden RI, Joko Widodo, guna membereskan kawasan yang ada di kawasan Candi Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data, jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.

BACA JUGA: Eisti’anah Inginkan Kontingen Popda Demak Naik Peringkat

Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa, untuk tingkat kota terbaik ketiga

Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian, sebelum menetapkan daerah terbaik. Yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

BACA JUGA: Turnamen Bola Voli Tiga Pilar Plus Diikuti 20 Regu

Berdasarkan hal itu, Jateng dinilai memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih baik, melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

Jateng juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Riyan

The post Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Masih Jadi Persoalan di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya, setelah mendengarkan usulan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jateng, saat Musrenbang Provinsi, dalam rangkaian penyusunan RKPD 2024, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (13/4/2023).

IPPI merupakan organisasi yang menaungi dan mendampingi para perempuan penyandang dan yang terdampak HIV/AIDS.

BACA JUGA: 800 Warga Jawa Tengah di Sumatera Utara Mudik Gratis

”Kami mendampingi anak-anak dengan HIV/AIDS, dan perempuan yang saat ini mengalami masalah. Salah satunya, kekerasan terhadap perempuan dan stunting,” ucap Ririn Hanjar Susilowati, perwakilan IPPI Jateng.

Dalam kesempatan itu, Ririn mengatakan, selama ini pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, sudah memberikan dukungan. Namun dukungan dari pemerintah daerah belum maksimal.

”Anak-anak kami masih banyak yang mengalami gizi buruk. Saat ini, anak-anak mengonsumsi obat dewasa, yang dianggarkan dari APBN. Itu diracik, lalu diminumkan ke anak-anak. Kami butuh obat untuk anak, dan pemenuhan gizi anak-anak,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Sri Sumarni Resmikan RSU Trimedika, RS Swasta Kesembilan di Grobogan

Termasuk perlindungan untuk para perempuan, dan siapa pun yang terlibat dalam komunitas itu. Sebab, para perempuan di komunitas ini juga mendapat intimidasi dan belum mendapatkan perlindungan.

Usulan itupun langsung direspon Gubernur Ganjar. Dia meminta IPPI, agar segera memberikan data, jumlah penderita dan yang terdampak, serta kebutuhan yang harus dipenuhi.

”Nanti saya anggarkan. Ini Musrenbang, barangkali akan jadi mata anggaran baru, karena kasus ini,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Dalam 3 Bulan Ditreskrimsus Polda Jateng Ringkus 14 Tersangka Tambang Ilegal

Ditemui usai acara, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, siap membantu kebutuhan dari kelompok rentan. Ganjar menyebutkan, usulan seperti ini tidak mungkin muncul tanpa keikutsertaan kelompok rentan dalam Musrenbang.

”Ini kan masukan yang tidak terlalu intens untuk kita omongkan. Yang selalu kita omongkan berapa jalan rusak, berapa gedung harus dibangun, sangat maskulin,” imbuh dia lagi.

Melalui dinas terkait, Ganjar akan memeriksa ketersediaan anggaran untuk kasus ini. Apabila anggaran sudah tersedia, bisa langsung diberikan, atau membuka mata pos anggaran baru, dalam penyusunan RKPD 2024.

BACA JUGA: Hadapi Mudik Lebaran 2023, Kelurahan Kunden Blora Gelar Rakor Kamtibmas

”Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi kalau belum, ini bisa menjadi mata anggaran baru, agar kami dapat menyelesaikan program mereka,” tegasnya.

Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas, dari total 35 kabupaten/kota.

Dari 514 usulan prioritas itu, usulan terbanyak adalah usulan Prasarana Jalan dan Jembatan sebanyak 239 usulan. Kemudian usulan terbanyak kedua, sarana prasarana kesehatan sebanyak 39 usulan.

BACA JUGA: Jelang Idul Fitri, PGN Pastikan Pembangunan Pipa Distribusi Gas Bumi Semarang – Kendal On the Track

Proses panjang ini, terang Ganjar, semata-mata untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Maka juga butuh endurance dari pemangku keputusan. Kenapa, maka kita tungguin, maka jangan ditinggal pergi. Harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah,” ujarnya.

Ganjar juga senang, karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD tidak fokus pada hal maskulin, misalnya persoalan infrastruktur.

”Ini yang penting untuk kami dengarkan, dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami delivery ke DPRD untuk kami bahas. Sekalian kami ambil keputusan politiknya,” tandasnya.

Riyan

The post Masih Banyak Anak-anak Alami Gizi Buruk appeared first on SuaraBaru.id.