Kegiatan itu digelar di Hotel Front One Purwodadi, Senin (8/12/2025). Acara ini dihadiri berbagai unsur strategis, yang memiliki peran pengawasan pemilu.

Hadir dalam forum itu, perwakilan Forkopimda, Bawaslu, instansi terkait, partai politik, hingga lembaga pemantau, sebagai bentuk transparansi pemutakhiran data.

BACA JUGA: Rehab GOR Bung Karno Kudus Sudah 80%, Tapi Mampukah Rampung Tepat Waktu?

Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo menyampaikan, apresiasi atas kehadiran para pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

”Sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci, untuk menjamin validitas dan akurasi data pemilih, yang dikelola secara berkelanjutan,” jelas Agung Sutopo.

Validitas data pemilih itu disebut, menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu, dan pemilihan yang jujur, adil, serta demokratis.

BACA JUGA: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kudus Dikebut, 39 Desa Sudah Masuk Tahap Konstruksi

Agenda utama rapat diisi dengan paparan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV, oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Grobogan.

Pemaparan lain disampaikan Agung Budi Prasetyo, yang menjelaskan perubahan data pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran berkelanjutan. Berdasarkan rekap, tercatat penambahan pemilih baru ada sebanyak 9.889 orang, yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Sementara itu, pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mencapai 4.203 orang, akibat berbagai faktor perubahan status kependudukan.

BACA JUGA: Kepala Daerah di Jawa Tengah Dilarang Tinggalkan Wilayah Selama Nataru

Akumulasi dari perubahan itu membuat jumlah pemilih pada Triwulan IV 2025, yang tercatat sebanyak 1.144.451 orang.

”Dari total 1.144.451 orang itu, rinciannya pemilih laki-laki berjumlah 570.115 orang dan pemilih perempuan sebanyak 574.336 orang, di seluruh wilayah Grobogan,” ujar Agung Budi Prasetyo.

Data itu menjadi dasar penting dalam perencanaan logistik dan tahapan pemilu berikutnya, agar penyelenggaraan lebih presisi dan efisien.

BACA JUGA: Penandatanganan Prasasti Taman Raden Mas Said di Monumen Batu Gilang Nglaroh

Dalam sesi tanggapan, Bawaslu Grobogan menyoroti persoalan alih status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI dan Polri.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu, Amal Nur Ngazis meminta kepastian tindak lanjut atas perubahan status itu.

Menanggapi hal itu, KPU Grobogan menjelaskan, pemilih yang beralih menjadi TNI dan Polri, telah dicatat sebagai tidak memenuhi syarat. Langkah itu disebut telah disesuaikan dengan regulasi kepemiluan, yang secara tegas melarang anggota TNI-Polri menggunakan hak pilih.

BACA JUGA: SIG Bersama Semen Gresik Terima Kunjungan Puluhan Duta Minerba dari Kementerian ESDM untuk Edukasi Generasi Muda

Proses pleno berlangsung terbuka dan dinamis, sebagai wujud keterbukaan informasi publik, dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Setelah seluruh agenda rampung, dilakukan penandatanganan berita acara, dan surat keputusan hasil rekapitulasi Triwulan IV Tahun 2025. Dokumen resmi hasil pleno kemudian diserahkan kepada seluruh perwakilan lembaga dan instansi yang hadir dalam kegiatan itu.

Tya Widya

The post KPU Grobogan Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam periode kedua kepemimpinannya, Bambang telah menempatkan program Binpres sebagai fokus utamanya. Hal itu dilakukan, setelah pada periode empat tahun sebelumnya, pengurus konsentrasi dalam program tata kelola organisasi.

”Semua elemen Binpres, mulai dari atlet, pelatih maupun wasit-juri, harus mendapatkan proses pembinaan secara terencana dan terukur. Untuk pembinaan karateka, sudah ada database atlet yang menjadian acuan dalam setiap langkah tim Jateng,” kata dia belum lama ini.

BACA JUGA: Bank Jateng Dukung Penuh Pendirian 167 Koperasi Desa Merah Putih di Sukoharjo

Sementara di bidang perwasitan, penataran telah digelar Februari lalu, bersamaan dengan pelaksanaan Kejurprov Forki Piala Bambang Raya, di GOR Satria Purwokerto, dengan mendatangkan instruktur Dewan Wasit PB Forki, Arif Nugraha.

Kemudian dalam waktu dekat, Forki Jateng menggelar penataran pelatih tingkat pratama, yang berlangsung pada Jumat-Minggu (22-24/8/2025), di Hotel Grasia Jalan S Parman Semarang.

Terkait dengan penataran pelatih ini, Forki Jateng mendatangkan akademisi bidang olahraga dari Unwahas, UNS, Unimus, Unnes maupun praktisi dari PB Forki sebagai narasumber atau pemateri.

BACA JUGA: Bank Jateng Dukung Penuh Pendirian 167 Koperasi Desa Merah Putih di Sukoharjo

Dengan biaya Rp 1.200.000 untuk setiap peserta, akan ada banyak sekali materi yang diberikan dalam penataran nanti. Mulai dari materi Longterm Athlete Development, yakni pelatihan dengan pendekatan sport science. Lalu ada pula materi dasar-dasar kepelatihan, gizi olahraga, psikologi olahraga, tes dan pengukuran kemampuan atlet.

Dalam penataran yang berlangsung selama tiga hari itu, akan diisi pula materi tentang periodisasi latihan dan pembinaan fisik, pencegahan cedera, teori dan praktik pelatihan Kata dan Kumite. Dengan berbagai materi itu, pada akhirnya para pelatih Jateng ini tentu dibekali dengan materi penyusunan program kepelatihan.

Pelaksanaan penataran pelatih ini, juga berkaitan dengan digelarnya Babak Kualifikasi (Pra) Porprov Jateng, pada awal September nanti. Karena itu, Pengrov Forki mewajibkan setiap Pengcab Forki mengirimkan dua pelatih, sehingga nantinya mereka bisa mendampingi atletnya di Pra Porprov.

BACA JUGA: Warga Kesal, Progres Proyek Jalan Kudus–Purwodadi Berjalan Lamban

Bambang Raya juga mengingatkan, dalam periode kepengurusan ini pentingnya melakukan kerja sama dengan perguruan karate. Karena, pada dasarnya perguruan karatelah yang memiliki atlet, wasit-juri maupun pelatih.

”Jateng kali ini untuk sektor perwasitan diakui PB Forki sudah melakukan proses pembinaan dengan baik, walaupun belum sempurna. Sementara di bidang kepelatihan, saat ini seorang pelatih Jateng, Angga Firman, juga bergabung dalam tim pelatih Nasional di Pelatnas SEA Games, yang berlangsung di Bali,” ungkapnya.

Kemudian untuk atlet, tiga karateka Jateng telah bergabung di Pelatnas, Deterina Sabda Nugraha, Agyvan Rizky Pradana, dan Christopher Edbert. Ketiganya yang semakin “utuh” dalam nomor Kata Beregu itu, selepas merebut medali emas PON Aceh-Sumut, terus berkibar di sejumlah event, termasuk di arena internasional.

Belum lama ini, tim Kata Beregu Jateng mampu mertebut medali perak, di kejuaraan karate Asia Tenggara, South East Asian Karate Federation Championship. Bahkan Christopher merebut dua medali emas dari nomor Kata Perorangan Putra U21, dan Kata Perorangan Putra Senior.

Riyan

The post Jelang Babak Kualifikasi Porprov 2026, Forki Jateng Gelar Penataran Pelatih Pratama appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring intensif yang telah dilaksanakan sejak Februari hingga Maret 2025 di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jumat (11/4/2025).

Rapat pleno ini melibatkan seluruh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk melalui SK Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/KL/HK/I/2025. Tim tersebut terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Fokus utama dari rapat ini adalah pembahasan kelengkapan dan ketepatan data dukung yang telah dikumpulkan dari para pengelola JDIH daerah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap 74 anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 35 anggota dari Pemerintah Kabupaten/Kota, 35 anggota dari Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, serta 4 anggota dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Aspek yang menjadi penilaian meliputi organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga pengembangan JDIH secara keseluruhan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengatakan jika tahun ini, penilaian juga mencakup kategori baru, yakni JDIH Tingkat Desa.

“Penambahan ini menjadi wujud komitmen untuk memperluas literasi hukum dan memperkuat penyediaan informasi hukum yang merata hingga ke tingkat desa, “katanya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH di wilayah Jawa Tengah semakin profesional dan manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi hukum yang akurat, mudah diakses, dan terpercaya.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Rapat Pleno Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Seperti diketahui, full day school dalam beberapa tahun lalu diterapkan di satuan-satuan pendidikan (satpen), tingkat dasar dan menengah (Dasmen). Namun pro kontra atas program itu terus mengemuka.

Ketua PWNU Jateng, KH Abdul Ghaffar Rozin, yang memimpin rapat pleno bersama Rais PWNU Jateng, KH Ubaidullah Shodaqoh mengatakan, full day school atau sekolah sepanjang hari selama lima hari dalam seminggu, dengan durasi delapan jam tiap hari (pagi-sore), telah memunculkan sisi-sisi negatif, bagi peserta didik khususnya.

BACA JUGA: Pemkot Magelang Komit  Berikan Layanan Aman dan Nyaman untuk  Masyarakat

”Terutama peserta didik di satuan pendidikan yang tidak mampu menyediakan fasilitas ibadah shalat, sementara peserta didiknya sangat banyak. Sehingga ibadah Shalat Zuhur harus antre, hingga beberapa gelombang,” kata Gus Rozin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/3/2025).

Menurutnya, ini berpotensi menjadikan peserta didik jenuh menunggu giliran Shalat Zuhur berjamaah, karena antreannya lama. Sehingga mereka tidak menjalankan shalat, karena durasi waktu masa tunggunya habis.

Kasus semacam ini, lanjutnya, terjadi di banyak tempat. Terutama di sekolah-sekolah di luar pesantren, sebagaimana diinformasikan peserta pleno. Karena itu, kebijakan full day school perlu ditinjau kembali.

BACA JUGA: Resmi Ditunjuk sebagai Direktur RS Anugerah Sehat Jepara, Berikut Profil Dokter Ahmad Fu’ad

Dia menambahkan, sebagai gantinya, bisa dikembalikan pada kebijakan sebelumnya, yakni enam hari sekolah dalam seminggu, waktu sekolah tidak sampai sore. Dengan kembali ke sistem lama, peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk Shalat Zuhur.

Selain itu, madrasah-madrasah diniyah yang diselenggarakan pada siang hingga sore hari, kembali bisa semakin berkembang. Karena peserta didik bisa pulang lebih awal, atau tidak sampai sore. Maka memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran agama di madrasah diniyah pada siang hingga sore harinya, sebagaimana sebelumnya ketika full day school belum diterapkan.

Selain mendesak agar full day school digantikan dengan sistem sebelumnya, PWNU Jateng juga meminta kepada pemerintah, agar dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, terutama pada besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), pada satuan pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan yang berada dibawah Kementerian Agama (Kemenag), tidak dibeda-bedakan.

BACA JUGA: MUI Imbau Khatib Idul Fitri Sampaikan Pesan yang Adem dan Menyejukkan

Dikatakan dia, saat ini yang terjadi ada selisih besaran BOP, antara satuan pendidikan dibawah Kemendikdasmen dengan Kemenag. Selisih besarannya antara Rp 400 ribu sampai Rp 450 ribu, per peserta didik.

Pembedaan ini harus diakhiri alias disamakan, tidak boleh ada diskriminasi. Karena semuanya sama-sama anak bangsa, orang tua peserta didik pada satuan pendidikan dibawah Kemenag atau madrasah-madrasah, juga pembayar pajak sebagaimana warga yang lain.

”Kami sangat berharap, dalam menindaklanjuti kebijakan efisiensi, tidak ada perbedaan besaran BOP, antara peserta didik dibawah Kemendikdasmen dengan Kemenag,” tukas dia.

Hadir sebagai peserta rapat pleno terdiri dari, unsur mustasyar, syuriyah, tanfidziyah, a’wan, ketua-ketua badan otonom dan lembaga tingkat wilayah Jateng.

Riyan

The post PWNU Jateng Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Full Day School appeared first on SuaraBaru.id.

”Pelaksanaan rapat pleno terbuka ini dilakukan setelah mendapat surat dari KPU RI, tentang ada tidaknya gugatan dalam Pilkada di Demak. Namun karena tidak ada gugatan atau sengketa Pilkada, maka KPU Kabupaten Demak diharapkan segera menggelar rapat pleno terbuka,” kata Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati.

Penetapan pasangan itu berdasarkan Surat Keputusan KPU Demak Nomor 1 Tahun 2025, yang dibacakan Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati. Disampaikannya, perolehan suara dari hasil Pilkada lalu, Pasangan Calon Eisti’anah dan M Baddrudin (Paslon 02), memperoleh suara 353.209. Pasangan ini akan melaksanakan tugas untuk Periode 2025-2030.

BACA JUGA: RSUD R.A. Kartini Jepara Terus Tingkatkan Pelayanan untuk Masyarakat

Bupati Eisti’anah yang hadir bersama Wapub M Baddrudin setelah ditetapkan KPU, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPU Demak, serta semua unsur yang terlibat.

”Kami atas nama pribadi dan atas nama Paslon 02, mengucapkan terima kasih kepada KPU Demak, atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Tentunya, pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan baik, tanpa partisipasi semua unsur,” jelas Eisti’anah.

Dia juga berharap, hasil Pilkada bisa diterima seluruh pihak, dan membawa kebaikan untuk Kabupaten Demak. ”Semoga hasil ini menjadi yang terbaik dari semuanya. Jika melihat usai Pilkada hingga saat ini, kekondusifan bisa terjaga,” tutupnya.

Rudy Ryan

The post KPU Demak Tetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih appeared first on SuaraBaru.id.

Kepastian penyelenggaraan HPN 2025 di Riau itu, sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu oleh Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. Terbaru, Zulmansyah memberi penegasan tentang kick-off HPN 2025, akan diselenggarakan pada 10 November 2024, di Anjungan Riau, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

”Peluncuran peringatan HPN 2025 kita lakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan, Minggu, 10 November 2024. Peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum yang baik bagi kita, untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, dalam rangkaian peringatan HPN 2025,” ujar Zulmansyah Sekedang, di Markas Sekretariat PWI Jaya, Kamis (24/10/2024).

BACA JUGA: BNN Ungkap Kasus Narkotika Sindikat Internasional Golden Triangle-Peacock

Saat kick-off itu pula, nanti akan ditentukan tema dari HPN 2025, yakni ‘Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas’. Berbagai kegiatan dalam rangkaian peringatan HPN 2025, akan mengacu pada tema itu.

Zulmansyah Sekedang disertai jajaran pengurus teras PWI Jaya, juga membahas acara peluncuran atau kick-off HPN 2025, bersama Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau, Ridho Adriansyah, dan Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau di TMII, Zulfikar.

Dilakukannya kegiatan kick-off HPN 2025 di Anjungan Riau di TMII, menjadi simbol dari dukungan dan sekaligus partisipasi aktif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dalam menyukseskan peringatan HPN 2025.

BACA JUGA: Kapolres Jepara Dimata Mahasiswa Jepara di Semarang: Sosok yang Layak Menjadi “Role Model”

Dijelaskan pula, rangkaian acara puncak HPN 2025 akan digelar pada 5 hingga 10 Februari 2025, di Pekanbaru, Kampar dan Siak. Pengurus PWI Riau, PWI Kampar, PWI Siak serta PWI Kabupaten/Kota se-Riau, juga sudah mempersiapkan sumberdaya untuk menyukseskan HPN 2025.

”Komunitas pers di Riau sangat bersemangat menyukseskan HPN 2025 di Bumi Melayu. Apalagi Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyatakan dukungan penyelenggarakan HPN, melalui surat Gubernur Riau Nomor: 500.12/Diskominfotik/1518,” jelas Zulmansyah.

Sementara itu, PWI Pusat sendiri telah membentuk panitia inti untuk HPN 2025. Ditetapkan sebagai ketua panitia adalah Marthen Selamet Susanto (Bendahara Umum PWI Pusat, yang juga Ketua Panitia HPN 2024 di Bandung). Wakil Ketua Raja Isyam Azwar (Ketua PWI Riau).

Lalu ada juga Sekretaris Novrizon Burman (Wakil Sekjen PWI Pusat), Wakil Sekretaris Nur Doni Dwiputra (Sekretaris PWI Riau). Untuk bendahara sudah ditetapkan, yakni Herlina (Wakil Bendahara Umum PWI Pusat).

Riyan

The post PWI Pusat Gelar ‘Kick-Off’ HPN 2025 Riau di Anjungan TMII appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelum melakukan penetapan Bawaslu Jateng lakukan sinkronisasi data dengan KPU Jateng untuk memvalidasi data pemilih paska penetapan DPT di masing masing Kabupaten/Kota dan memonitor saran perbaikan yang sudah disampaikan.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq menjelaskan pentingnya validitas data DPT karena akan mempengaruhi penyediaan logistik dalam Pemilihan Serentak 2024.

“Meskipun data pemilih merupakan data dinamis yang akan bergerak namun melalui DPT menjadi acuan dalam KPU mempersiapkan logistik,” kata Kholiq.

Kholiq menjelaskan, Bawaslu kabupaten/kota sudah melakukan pengawasan secara maksimal atas data di masing masing Kabupaten/Kota, saran dan perbaikan juga telah disampaikan oleh masing masing Bawaslu Kabupaten/Kota dan sudah ditindaklanjuti.

Kholiq juga menyoroti terkait data yang akan terus bergerak sehingga KPU tidak boleh menutup kesempatan pembaharuan data termutakhir dalam pemeliharan DPT yang akan berlangsung sampai dengan pelaksaan Pilkada di 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin mendorong KPU untuk melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP agar tidak kehilangan hak pilih.

“Setelah ini KPU segera menyosialisasikan layanan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) agar semua pemilih terlayani dengan baik, utamanya meminimalisir residu Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ungkap Amin saat memberikan tanggapan atas hasil pembacaan DPT.

Berdasarkan hasil pleno terbuka rekapitulasi DPT terdapat sejumlah 56.812 TPS dengan jumlah 28.427.616 daftar pemilih tetap yang terinci diantaranya 14.179.558 pemilih laki laki; 14.248.058 pemilih perempuan.

Sebaran data pemilih tetap tersebut berdasarkan hasil pengawasan lebih rinci terdapat 67.459 pemilih baru; 113.248 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan 113.491 perbaikan data Pemilih.

Amin berharap sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan yang terbangun pada proses DPT ini bisa berlanjut pada tahapan berikutnya seperti kampanye, pungut hitung, rekapitulasi hingga penetapan hasil.

Ning S

The post 28.427.616 DPT Pilkada 2024 Ditetapkan, Bawaslu Lakukan Pengawasan dan Sampaikan Catatan appeared first on SuaraBaru.id.

Penetapan ini untuk mengisi posisi Ketua Dewan Pers yang kosong sejak Prof Azyumardi Azra meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

“Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian juga dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Untuk itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders,” kata Ninik usai ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

Sebelumnya, Ninik dilantik sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat pada 18 Mei 2022.

Di Dewan Pers, Ninik bertugas sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers. Sehari-hari, Ninik aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 hingga saat ini.

Begitupun kiprahnya di dunia organisasi dan kelembagaan juga mentereng. Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan pada periode 2006-2009 dan 2010-2014, anggota Ombudsman RI pada periode 2016-2021, dan tenaga Profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Selain itu, Ninik juga aktif menjadi Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Selain aktif di dunia akademis dan organisasi, Ninik pernah menulis buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Dalam rapat pleno, anggota Dewan Pers juga menghasilkan dua keputusan lain, pertama menyetujui Asep Setiawan sebagai anggota Dewan Pers baru sisa masa periode 2022 – 2025, dan kedua, menyetujui perubahan Statuta 2016 menjadi Statuta 2023.

Ning Suparningsih

The post Dr. Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025 appeared first on SuaraBaru.id.