Komisioner KPU Kota Tegal, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Charis Budiman mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan badan Ad Hoc (petugas PPK Pilkada Kota Tegal 2024).

“Untuk tahapannya dimulai dengan penyampaian pengumuman kepada masyarakat umum 23-27 April 2024,” kata Charis.

Bersamaan dengan itu 23-29 April 2024 juga dilakukan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK. Bagi masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan melihat persyaratan pada akun instagram KPU dan menyerahkannya pada 23-29 April 2024.

“Dokumen persyaratan mandiri, dapat diakses pada halaman Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA). Selanjutnya, dokumen fisik diserahkan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis,” terangnya.

Charis menjelaskan sejauh ini sudah ada sekitar 125 berkas pendaftaran PPK dengan rincian 20 mengisi berkas, 86 mengupload persyaratan dan 19 berkas diterima.

“Untuk jumlah PPK yang dibutuhkan di masing-masing kecamatan ada lima petugas PPK. Sehingga, totalnya ada 20 orang yang dibutuhkan,” terangnya. Charis menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar kegiatan launching Pilkada 2024.

Ketua KPU Kota Tegal Karyudi menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan lokasi untuk tes tertulis bagi calon anggota PPK. Nantinya mereka harus melalui tahapan tes tertulis dengan CAT. “Kita tengah menyiapkan tempat untuk seleksi tertulis yang menggunakan CAT,” tutupnya.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Buka Lowongan untuk Petugas PPK Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.

Aris Zaki, relawan pemantau Pemilu 2024 dari LBH Dewi Keadilan Indonesia, menjadi korban pelarangan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang dan Panwaslu.

Dia merasa terintimidasi saat menjalankan tugas pemantauan dengan mengambil gambar untuk dokumentasi, saat proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, hari Rabu, (21/02/2024).

“Kami ditegur oleh Petugas PPK, ditanyakan, Mas dari mana? Ada surat tugas apa tidak? Tidak boleh mengambil gambar,” kata Aris saat ditemui di halaman kantor Kecamatan Tembalang, Sabtu siang (24/02/2024).

Selain itu, lanjutnya, petugas dari Panwas ikut nimbrung juga meminta untuk menghapus hasil foto yang telah didokumentasikan di ponselnya, jika tidak dihapus akan dibanting handphonenya.

“Kemudian petugas itu melihat hasil foto itu di hp dan menyuruh untuk menghapusnya seraya berkata, fotonya di hapus atau saya banting hp nya,” ungkap Aris.

Usai kejadian itu, Aris meminta keterangan kepada petugas itu, apakah ada aturannya atau tidak perihal tindakan yang dilakukan oleh petugas tersebut, namun jawaban dari petugas tidak memberikan kejelasan, malah ditinggal pergi.

Ronny Maryanto selaku Koordinator Pemantau Pemilu wilayah Jawa Tengah dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh oknum PPK dan Panwaslu tersebut terhadap relawannya.

Dikatakan Ronny, lembaganya terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Pemilu sebagai pemantau pemilu, sesuai nomor akreditasi dengan nomor 47/PM05/ KL /12/ 2023, yang ditandatangani resmi oleh ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

“Proses rekapitulasi yang kami pantau cukup baik di beberapa tempat, namun untuk di kecamatan Tembalang kami mendapat laporan dari relawan kami, adanya penolakan dan intimidasi terhadap relawan, bentuknya berupa pelarangan pengambilan foto,” kata Ronny kepada wartawan.

Dijelaskan pula, proses pengambilan foto dan dokumentasi tidak perlu dilarang, karena hal itu merupakan bagian dari bentuk pengawasan publik.

“Di tempat lain, proses pengawasan dan pendokumentasian tidak ada masalah. Hanya di Tembalang menjadi catatan khusus kami, karena ada pelarangan. Karena sesuai aturan KPU, tidak aturan yang melarang pendokumentasian proses rekapitulasi suara,” tandas Ronny.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang Sukirman, saat dikonfirmasi wartawan menolak untuk memberikan keterangan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang Arief Rahman, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Panwaslu di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Namun secara umum, dijelaskan pula, bahwa lembaga Pemantau Pemilu harus memiliki akreditasi atau mendaftarkan terlebih dahulu ke pihak Bawaslu. Sedangkan untuk masyarakat umum sendiri, sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan pengambilan gambar.

“Saya perlu konfirmasi dahulu itu, kejadiannya bagaimana ya. Pemantau (Pemilu) itu harus ada akreditasi dulu, harus ada pendaftaran terlebih dahulu ke Bawaslu, secara prosedur ada itu. Kalau masyarakat (mengambil gambar) itu sih tidak apa-apa, artinyakan memantau,” jelasnya.

Absa

The post Seorang Pemantau Pemilu Merasa Diintimidasi Oknum PPK dan Panwaslu di Tembalang appeared first on SuaraBaru.id.

Keputusan ini diambil, menyusul koordinasi intensif antara KPU Demak dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, serta panitia di tingkat desa.

Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati mengungkapkan, kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (15/2/2024), bersama Ketua dan Anggota PPK Karanganyar, Sekretariat PPK Karanganyar, serta Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar.

BACA JUGA: Bupati Wonosobo Ajak Camat dan Kades Monitoring Pembangunan Jalan di Watumalang

Desa-desa itu yakni Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Jatirejo.

Keputusan itu juga didasari surat dari Dinas PPK Karanganyar Nomor 13/PP.08-SD/33.21.09/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang mengusulkan agar pemungutan suara susulan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan.

”KPU Kabupaten Demak berkomitmen untuk memastikan proses pemungutan suara susulan berjalan lancar, transparan, dan adil. Persiapan logistik, teknis, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dimatangkan, agar pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga yang berhak memilih di desa-desa terkait,” kata Siti Ulfaati, saat di hubungi melalui pesan WhatsApp. Senin (19/2/2024).

BACA JUGA: Kapolres Blora Minta Antisipasi Gangguan Kamtibmas pada  Penghitungan Hasil Perolehan Suara di PPK Bu

Menurut dia, pengumuman ini diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi warga di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, untuk bersiap-siap menggunakan hak pilihnya di hari yang telah ditetapkan.

”KPU Kabupaten Demak juga mengimbau seluruh warga, untuk aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara susulan ini, demi suksesnya pesta demokrasi di Kabupaten Demak,” tambahnya.

Sesuai amanat UU nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, bahwa pemilu susulan dilaksanakan 10 hari setelah tanggal pemungutan dan perhitungan suara.

BACA JUGA: Cegah Kejadian Luar Biasa, Dinkes Grobogan Gelar Sub PIN Polio Putaran Kedua Mulai Hari Ini

Adapun dalam pemilu susulan ini, jumlah pemilih dalam DPT di Desa Wonoketingal berjumlah 4.882 dengan 19 TPS, Desa Cangkring Rembang (2.074/9 TPS), Desa Cangkring (3.796/15 TPS), Desa Undaan Kidul (2.074/9 TPS).

Kemudian Desa Undaan Lor DPT berjumlah 1.671 dengan 7 TPS, Desa Ngemplik Wetan (1.865/8 TPS), Desa Wonorejo (4.488/18 TPS), Desa Karanganyar (4.672/19 TPS), Desa Ketanjung (829/4 TPS) dan Desa Jatirejo (1.318/6 TPS).

Rudy-Riyan

The post Pemungutan Suara Susulan di Kecamatan Karanganyar Demak 24 Februari appeared first on SuaraBaru.id.

Pendistribusian secara simbolis dilakukan oleh Bupati Blora bersama Ketua KPU Blora dan  Forkopimda Blora, ditandai  dengan mengibarkan bendera start dari halaman gedung PKPRI Blora di jalan Halmahera Blora Jawa Tengah.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto menyampaikan bahwa untuk saat ini KPU Blora mulai mendistribusikan kotak suara dan kelengkapan lainnya di empat kecamatan diantaranya Kecamatan Kedungtuban, Sambong, Cepu dan Kecamatan Jiken. Kamis, (8/2/2024).

“Kita rencanakan selama empat hari seluruhnya kotak suara sebanyak 14.885 dan bilik suara yang nanti akan didistribusikan sebanyak 11.908 untuk se-Kabupaten Blora,” ungkap Widi Nurintan Ary Kurnianto.

Menurut Ketua KPU Blora, sejumlah daerah yang prioritas diantaranya di Kecamatan Jati dan Todanan karena jaraknya terjauh, sedangkan untuk wilayah di Kecamatan Blora nanti tidak didistribusikan di kantor kecamatan namun nanti diakhir tanggal pendistribusian akan langsung dilakukan di PPS yakni ke Desa / Kelurahan masing masing.

“Ada sebanyak 2.977 jumlah TPS dari 16 kecamatan se-Kabupaten Blora. InshaAllah KPU Kabupaten Blora mulai hari ini hingga empat hari kedepan siap mendistribusikan kotak suara dan bilik suara ke seluruh kecamatan di Kabupaten Blora,” tandas Ketua KPU Blora.

Dikawal Polisi

Untuk diketahui, dalam pedistribusian logistik Pemilu 2024 ini dikawal oleh pihak kepolisian untuk memastikan keamanan dan kelancaran terjamin hingga tiba di lokasi tujuan.

Bupati Blora H. Arief Rohman mengatakan kepada seluruh unsur Forkopimda, tim pengawalan dan tim pengamanan serta seluruh peserta yang hadir pada pelepasan logistik ini agar bersama-sama dapat menyukseskan Pemilu 2024.

“Distribusi logistik yang tepat waktu dan terorganisasi menjamin kelancaran Pemilu 2024. Semoga distribusi logistik ini berjalan lancar tanpa hambatan untuk memastikan Pemilu 2024 di Kabupaten Blora terlaksana dengan sukses,” ucap Bupati Blora.

Kepada KPU Blora, Bupati Blora meminta untuk terus bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga semangat, dan kesehatan, sehingga pemilu dapat diselenggarakan dengan aman dan lancar.

“Pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini, kita dituntut untuk bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab dalam satu kesatuan yang utuh, guna menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Mari saling mendukung dan bekerja sama sehingga pendistribusian logistik ini dapat terlaksana dengan baik demi terselenggaranya pemilu yang aman dan damai,” kata Bupati Blora.

“Terima kasih kepada petugas keamanan yang terus mengawal tahapan-tahapan pemilu ini. Sehingga atas sinerginya wilayah Blora kondusif,” ujar Bupati Blora.

Kudnadi Saputro

The post KPU Blora Distribusikan Logistik Pemilu 2024 Harus Tepat Waktu, Prioritas untuk PPK Paling Jauh appeared first on SuaraBaru.id.

“ANggota PPK harus tetap berpegang pada pakta integritas yang telah Saudara tanda tangani yang berisi antara lain adalah, menjaga independensi dan integritas sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilu,” kata Bupati Sri Sumarni dalam acara pelantikan anggota PPK, Rabu, 4 Januari 2022 di Hotel Kyriad Grandmaster Purwodadi.

Bupati mengucapkan selamar kepada mereka yang telah terpilih menjadi anggota PPK dan dilantik. “Menjadi PPK bukan sekadar terpilih dan ditunjuk melalui seleksi. Namun, menjadi PPK harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab,” kata Sri Sumarni.

Jujur Adil Objektif Akuntabel

Anggota PPK juga diminta untuk terbuka, jujur, adil, objektif dan akuntabel dalam pelaksaan tugasnya sesuai dengan pedoman peraturan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku.

The post Bupati Sri Sumarni Minta Anggota PPK Taati Pakta Integritas dan Dalami Aturan Main appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua KPU Kota Tegal Elvy Yuniarni SH mengatakan, 20 anggota PPK tersebut terdiri dari 15 pria dan 5 wanita. Mereka akan ditempatkan di empat kecamatan yang ada di Kota Tegal. Menurut Elvy, proses perekrutan PPK dimulai pada 20 November sampai dengan 11 Desember 2022, dengan jumlah pendaftar sebanyak 259 orang melalui berbagai tahapan mulai seleksi administrasi, tes ujian melalui Computer Assisted Test (CAT) hingga tes wawancara hingga 20 orang terpilih. “Karena Kota Tegal 4 kecamatan, jadi masing masing kecamatan ada 5 personeil,” kata Elvy.

Elvy berharap PPK yang terpilih ini nantinya bisa menjalankan amanah dengan baik, sesuai dengan regulasi dan perundang undangan yang ada. Menurut Elvy, dari 20 orang itu sebagian besar sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan.

Proses perekrutan PPK dimulai pada 20 November sampai dengan 11 Desember 2022, dengan berbagai tahapannya. Mulai seleksi administrasi, tes ujian melalui Computer Assisted Test (CAT) hingga tes wawancara.

“Jadi sesungguhnya mereka itu tidak asing dengan kepemiluan ini. Harapannya mereka bisa menjalankan ini dengan baik, tetap dengan profesional, kemudian berintegritas, dan menguasai teknik kepemiluan,” ujarnya.

Mereka tidak ada lagi waktu untuk belajar. Jadi ketika sudah dilantik, sudah on the track untuk siap melaksanakan tahapan pemilu yang memang pada hari ini sudah sampai ke tahapan untuk verifikasi calon perseorangan. “Dari pendaftar sejumlah 462, yang 429 memenuhi syarat, sisanya 33 tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Tentunya kami KPU akan mengikutkan teman-teman PPK dan sekaligus juga sedang berlangsung rekrutmen untuk PPS. “Insya Allah, antara tanggal 6 sampai tanggal 11 kami akan mengadakan tes CAT. Hanya belum bisa menentukan waktunya selama dua hari bertempat di SMKN 2, di Jalan Wisanggeni Kota Tegal,” ujarnya.

Elvy menegaskan, PPK kedepan punya tantangan besar karena Pemilu di 2024 mendatang dilaksanakan secara simultan. Tahapannya juga beririsan antara Pemilu 2024 dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Jadi ada tahapan yang beririsan. Tentunya itu memerlukan kesiapan baik fisik maupun mental dari teman-teman terutama di PPK,” pungkasnya.

Hadir Pj Sekda Kota Tegal Dr dr Sri Primawati Indraswari Sp.KK MM MH, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota KPU Provinsi Jawa Tengah.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Lantik 20 Panitia Pemilihan Kecamatan appeared first on SuaraBaru.id.

PEMILU serentak 2024 tidak lama lagi akan digelar. Banyak tahapan telah berlangsung dan sedang berjalan. Mulai dari penyusunan daftar pemilih baru, verifikasi kepesertaan pemilu, yang akan segera ditetapkan dan diumumkan kepesertaannya. Sementara Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil), dan alokasi kursi masih berlangsung.

Sementara tahapan penyelenggara pemilu juga sedang berjalan saat ini. Tahapannya adalah, seleksi badan penyenggara pemilu yang sifatnya adhoc, yaitu PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan atau penyelenggara di tingkat kecamatan. Dan tahapan ini berakhir pada 16 Desember 2022, di mana saat itu merupakan penetapan anggota PPK terpilih.

Seleksi ini menarik dan perlu mendapat perhatian dari publik, karena posisi dan peran penting mereka sebagai penyelenggara pemilu. Tugas, wewenangnya sangat besar, dan PPK inilah sebagai “Tulang Pungung” penyelenggaraan pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan, bahwa tugas, fungsi, dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan sangat signifikan. Sehingga proses dan pola rekruitmennya butuh perhatian publik, dan juga harus mendapatkan masukan dan tanggapan atas rekam jejak calon PPK.

Khusus rekruitmen badan penyelenggara adhoc, KPU menyiapkan regulasi teknis, yaitu keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk seleksi di tingkat kecamatan dan desa (PPK dan PPS), menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau Siakba.

Mulai proses pendaftaran, penilaian administrasi dan juga tes tertulis, semua dilakukan secara online dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), untuk tes tertulisnya, dan nilainya langsung bisa dilihat dan diketahui.

Hal ini sangat transparan menuju 15 besar, karena dari hasil tes tertulis ini, nilai tertinggi sampai 15 besar, atau tiga kali kebutuhan anggota PPK per kecamatan, akan maju ke babak wawancara, yang nantinya akan dipilih lima besar.

Dalam tahapan wawancara ini, KPU Kabupaten/Kota akan menggali dan mengetahuai secara mendalam, kemampuan para calon anggota PPK. Tidak hanya tentang kepemiluan, kewilayahan serta pengetahuan lain, tetapi juga menggali kemampuan mereka dibidang IT.

* * * * *

Undang-Undang Pemilu juga mengamanatkan, keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan. Karena tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan.

Betapa pentingnya peran perempuan dalam pemilu dan demokrasi di negeri ini, penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten/Kota), jangan sampai abai terhadap ketentuan pemenuhan minimal 30 persen keanggotaan perempuan di PPK.

Maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus diwujudkan, terutama terkait dengan keanggotaan penyelenggara pemilu, yang sifatnya adhoc.

Hasil pengamatan penulis, di beberapa kabupaten, hasil tes tertulis banyak nilai tertinggi dari calon PPK ini adalah perempuan. Sehingga tak ada alasan bagi KPU Kabupatan/Kota untuk tidak memasukkan perempuan menjadi anggota PPK. Karena dari segi kemampuan, mereka tidak kalah dengan laki-laki.

Sudah sepantasnya 30 persen perempuan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dipenuhi. Bukan sekadar menuntut kuantitas mereka, tetapi pada faktanya kualitas mereka sudah teruji saat ujian tertulis melalui CAT. Dan hasil nilainya pun bagus, tidak kalah dengan calon dari laki-laki.

Saat ini, kita tagih komitmen KPU Kabupaten/Kota untuk mewujudkan minimal 30 persen perempuan, menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun desa. dan juga nantinya di tingkat TPS.

Karena sejatinya, demokrasi tidak membeda-bedakan dan diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi melibatkan semua pihak, tanpa pandang bulu jenis kelaminnya, selama mereka memenuhi syarat.

Mengutip apa yang pernah dikatakan Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, “The status of democracy fundamentally on the status of women. Not only because the exclusion of women in decision making is a marke of a flawed democracy, but the participation of women strengthnes democracy“. (Bahwa status demokrasi tergantung status perempuan, bukan hanya karena eksklusif perempuan dalam mengambil keputusan merupakan penanda demokrai yang cacat, tetapi partisipasi perempuan memperkuat demokrasi).

Inilah pentingnya keterllibatan perempuan dalam pemilu, yang berarti telah memperkuat demokrasi. Semoga KPU Kabupaten/Kota benar-benar memiliki komitmen untuk mewujudkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, serta adhoc lainnya.

— Umi Nadliroh, Ketua Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LKP2A) dan Dosen STAI Pati —

The post Menagih Komitmen KPU Kabupaten/Kota Mewujudkan 30% Perempuan Penyelenggara Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.