Menurut dia, untuk mengantisipasi hal itu, penyelengara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Jateng, harus gencar mengedukasi masyarakat, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan tokoh masyarakat, untuk bersama-sama mengeliminasi politik uang.

Hal itu seperti yang disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Diascussion (FGD), bertema ‘Gerakan Antipolitik Uang dalam Pilkada Serentak 2024’. Kegiatan ini digelar di Gedung DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang, Jumat (2/8/2024).

BACA JUGA: Pertamina Patra Niaga Beri Makanan Tambahan untuk Anak Rawan Stunting

Beberapa peserta ikut dalam FGD ini, di antaranya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jateng dan sejumlah tokoh masyarakat. Adapun narasumber FGD yakni, Komisioner KPU Jateng Basmar Perianto, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin SAP MH, Ketua FKUB Jateng Prof Dr H Imam Yahya MAg,

Abdul Kholik berobsesi, Pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, prosesnya diharapkan mampu mewujudkan demokrasi yang berkualitas, menuju kedaulatan rakyat.

”Pilkada harus berjalan Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), yang muaranya dapat menghasilkan pemimpin di daerah yang berkualitas, dan mampu bekerja dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” kata dia.

BACA JUGA: Koalisi Semarang Maju Masih Buka Kesempatan Partai Lain Bergabung

Sementara itu, Basmar Perianto menegaskan, dalam pandangan KPU, nilai etika kedudukannya lebih tinggi dari hukum. Sehingga masalah etika akan selalu menjadi pegangan KPU, dalam menjalankan tugas Pilkada serentak nanti.

”KPU juga membentuk rumah-rumah pintar, sebagai sosialiasi kepada masyarakat tentang urgensi memilih pemimpin yang baik. Kemudian membekali para komisioner KPU se-Jateng, untuk mengedepankan kemartabatan dalam bertugas. Muaranya agar penyelenggaraan Pilkada berjalan baik di semua tahapan,” tegasnya.

Sedangkan Muhammad Amin mengaku kesulitan untuk menangkap tangan praktik politik uang, karena yang memberi uang itu bukan calon yang berkepentingan, tetapi melalui tim sukses atau orang lain.

BACA JUGA: Yoyok Sukawi Hadiri Pelantikan PWNU Jateng, Dukung Khidmah NU Membangun Peradaban

”Wacana agar Bawaslu menjalin kerja sama dengan KPK, sangat mungkin terjadi. Namun itu perlu regulasi tambahan, dan hal itu menjadi ranah Bawaslu Pusat. Ini ide bagus, dan bila bisa ditindaklanjuti, saya sangat setuju dalam upaya memberi efek jera kepada pelaku politik uang,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Jateng, Prof Dr H Imam Yahya menegaskan, praktik politik uang dalam perspektif Islam, hukumnya haram. Karena merupakan praktik memberi uang atau hadiah kepada pemilih, dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Ditegaskan dia, ada tiga cara yang dapat dilakukan pemuka agama dalam menolak politik uang. Pertama, melalui pendidikan politik dan membangun kesadaran melalui khutbah dan ceramah keagamaan, diskusi maupun seminar.

BACA JUGA: FH USM Gelar Workshop Kurikulum Berbasis OBE

kedua, melalui keteladanan moral, agar menjadi teladan dalam hal kejujuran dan integritas. Ini menunjukkan kepada komunitas, bahwa integritas lebih penting dari sekadar keuntungan materi.

Ketiga, melakukan pengawasan dan pelaporan, bekerja sama dengan Bawaslu untuk memantau dan melaporkan pelanggaran politik uang.

FGD diakhiri dengan deklarasi gerakan Antipolitik Uang Pilkada Serentak 2024, yang ditandatangni semua pembicara dan peserta.

Riyan

The post Pilkada Harus Wujudkan Demokrasi yang Berkualitas Demi Kedaulatan Rakyat appeared first on SuaraBaru.id.

”Penggunaan isu-isu yang mempertentangkan agama untuk menambang suara masyarakat dalam Pilkada, berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengganggu kerukunan, kenyamanan dan perdamaian yang sudah terwujud di masyarakat,” kata Prof Imam.

Dia menyampaikan hal itu, saat silaturahim pengurus FKUB Jateng dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, KH Dr Ahmad Darodji MSi di Aula Gedung KH MA Sahal Mahfudh, Kantor MUI Jateng, komplek Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima, Semarang, Senin (29/7/2024).

BACA JUGA: BPAP USM Jadi Wujud Nyata Komitmen USM Dukung Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan

Menurutnya, jika keretakan kerukunan masyarakat yang berpangkal dari isu-isu agama sampai terjadi, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan konduktivitasnya. Karena itu, jauh-jauh hari sebelum ditetapkannya bakal calon kepala daerah, FKUB mengingatkan agar semuanya jangan “bermain api”, termasuk menggunakan isu perbedaan agama dalam pilkada.

Selain kepada MUI Jateng, lanjutnya, FKUB juga akan bersilaturahim kepada Forkompimda Jateng, Kepala Kanwil Kemenag Jateng, dan pimpinan majelis agama lain serta tokoh-tokoh masyarakat, untuk menyampaikan pesan pilkada damai ini.

Sementara itu, Kiai Darodji menyatakan mendukung upaya-upaya yang dilakukan pengurus FKUB Jateng, dalam memelihara kerukunan umat beragama, selama menjelang, pelaksanaan, dan usai Pilkada 2024.

”Pesan dan harapan kami, untuk tidak menjadikan isu perbedaan agama sebagai komoditas untuk mengeksploitasi dukungan suara dalam pilkada. Hal ini harus terus didengungkan, jangan sampai masyarakat terbelah hanya karena isu perbedaan agama dalam pilkada,” tuturnya.

Riyan

The post Kontestan Pilkada Agar Tak Eksploitasi Isu Agama untuk Dulang Suara appeared first on SuaraBaru.id.

SE yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia itu, salah satunya menekankan, agar kepala daerah dapat membangun koordinasi lintas pihak, dalam menjaga Pilkada 2024 berjalan aman dan damai.

Koordinasi dilakukan kepala daerah bersama forum pimpinan daerah, pemangku kepentingan terkait, aparat keamanan TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya.

BACA JUGA: Kwalitas Meningkat Prodi S1 Ilmu Hukum Keluarga FAI Unissula Terakreditasi Unggul

Upaya ini juga dalam rangka menciptakan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. ”Kami berharap, Pilkada Serentak Tahun 2024 terlaksana dengan aman dan damai,” kata Mendagri dalam SE tertanggal 13 Mei 2024 itu.

Pihaknya juga mengimbau seluruh kepala daerah, agar memastikan realisasi anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024, pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60 persen dari total dana dibah.

Hal ini sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024, sekaligus SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023, terkait ihwal yang sama.

BACA JUGA: LDII Cabang Prembun Isi Harkitnas dengan Kajian Zakat

Tak hanya itu, dalam SE itu Mendagri juga menekankan pentingnya kepala daerah meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan, dalam mendukung Pilkada 2024.

Hal ini melalui kerja sama dengan wartawan dan media massa, agar berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi, yang bertujuan mencerdaskan pemilih serta meningkatkan partisipasi pemilih.

”Hal itu juga untuk mencegah pemberitaan negatif, sebagai upaya memperkuat legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024,” lanjutnya.

BACA JUGA: Polresta Magelang Berhasil Menangkap Kurir Narkoba Skala Nasional

Adapun kerja sama itu dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi lain, yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.

Kepala daerah juga diminta melaporkaan pelaksanaan SE itu secara berjenjang, kepada Mendagri melalui Sekretariat Jenderal, paling lama Juni 2024.

Riyan

The post Mendagri Terbitkan SE Ajak PWI Berkontribusi di Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Meski demikian, dirinya masih menunggu apa instruksi dari partai. Hanya saja dia berharap, keinginan dari hati yang terdalam untuk tidak maju di Pilkada mendatang bisa terwujud.

Saat ditanya wartawan ketika melaksanakan penilaian TPS Unik Pemilu 2024 bersama jajaran Forum Wartawan Balai Kota (Forwakot) Semarang, di salah satu rumah makan di Jalan Pemuda, Semarang, Jumat (23/2/2024), Mbak Ita menceritakan, jika sejak lulus S1 dan menjadi seorang ibu, dia tidak pernah fokus untuk memikirkan keluarganya.

BACA JUGA: Kasus DBD Naik, Pj Bupati Jepara Cek Pelayanan RSUD RA Kartini

Dia mengaku terus bekerja, dan merasa kurang memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya. Bahkan anak tunggalnya, Muhammad Faras Razin Pradana atau Juon, yang kini sudah bekerja sebagai dokter, sampai meminta dirinya untuk lebih memilih istirahat dan mengurus rumah tangga.

”Saat ini dia (Juon-red) sedang menempuh pendidikan untuk ambil spesialis, dia minta saya untuk berhenti. Dan seorang ibu pastinya ingin mendengar anaknya,” ujar dia sambil meneteskan air mata.

Saat ini, Mbak Ita hanya berfokus untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sampai masa jabatannya berakhir, sebagai Wali Kota Semarang. Dia mengaku masih ada pekerjaan yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan di tahun ini.

BACA JUGA: Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak Harus Ditingkatkan

”Dari hati yang terdalam, pertama ingin menyelesaikan tugas-tugas saya sampai selesai. Banyak tugas yang mungkin sampai 2024 ini selesai. Kedua, izinkan saya akan fokus pada keluarga,” terangnya di depan para wartawan, yang juga ikut bersedih.

Namun dia masih akan berkoordinasi dengan partai pengusungnya, PDIP, perihal keputusannya itu. Namun dirinya sangat berharap, jika keputusannya itu bisa dipenuhi.

Menurut dia, sudah cukup pengabdiannya sebagai profesional, dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, energi, kepada masyarakat.

”Dan izinkan saya untuk fokus pada keluarga dan anak. Karena sampai umur 28 tahun, Juon belum pernah merasakan kasih sayang ibunya. Dan izinkan saya selesai di tahun ini, tetapi semuanya saya serahkan kepada partai. Dari hati yang terdalam, saya ingin pensiun,” imbuhnya.

HP

The post Mbak Ita Teteskan Air Mata Teringat Anak Tunggalnya, dan Ingin Segera Pensiun appeared first on SuaraBaru.id.