Hal tersebut ia sampaikan, mengingat anggota Komisi V DPR-RI dari Dapil VI tersebut dalam beberapa waktu terakhir memperoleh berbagai laporan potensi pelanggaran terkait ketidaknetralan oknum-oknum tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Temanggung dan Wonosobo.

Pelanggaran atas prinsip netralitas sendiri dilakukan oknum pejabat daerah mulai dari kepala desa, pejabat ASN, dan oknum pejabat Polri secara terstruktur, sistematis, dan massif alias TSM, guna keperluan mendukung salah satu paslon tingkat kabupaten maupun gubernur.

“Dari laporan dan pengamatan kami, tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam hingga terang-terangan. Bahkan telah memenuhi unsur tindakan intimidatif,” terangnya, Minggu (24/11/2024).

Perbuatan tersebut jelas melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi RI nomor, 136/PUU-XXII/2024 melalui Revisi pasal 188 UU No.1 tahun 2018, yang dapat berujung hukuman pidana penjara.

Untuk itu, pihaknya akan terus bergerak mengumpulkan informasi dan bukti pelanggaran yang menyangkut pelanggaran netralitas ASN hingga penegak hukum. Tujuannya adalah terus menegakkan prinsip etika politik hingga konstitusi.

“Kami akan terus kawal konstitusi dan demokrasi yang sejauh ini telah kita rawat. Jangan gadaikan integritas dan demokrasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara kita hanya demi memenuhi nafsu syahwat jabatan. Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nurani,” tegasnya.

Ning S

The post Masalah Netralitas, ASN dan APH Dapat Sorotan Ketat DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya di Mapolda Jateng, Jumat (8/11/2024), Kombes Pol Artanto menjelaskan, Polri memiliki instruksi yang tegas, terkait netralitas anggotanya dalam Pilkada 2024. Dan prinsip ini merupakan landasan utama dalam pengamanan Pilkada.

”Kapolda Jateng telah memberikan arahan yang jelas, kepada seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dalam tugas pengamanan Pemilu. Kami juga telah menyampaikan instruksi kepada seluruh anggota, agar tidak terlibat dalam politik praktis atau memberikan dukungan kepada calon manapun,” ujarnya.

BACA JUGA: Melalui Sireng Bassama, Kabapas Semarang Sarwito Dorong Jajaran Terus Tingkatkan Kompetensi

Selain itu, untuk memastikan netralitas terjaga, Polda Jateng telah menyiagakan tim dari Bidang Propam serta mendirikan Posko Netralitas di setiap kabupaten/kota, guna memudahkan pelaporan dari masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan terhadap para personelnya.

”Kami memiliki prosedur pengawasan internal, untuk memastikan seluruh personel mematuhi prinsip netralitas ini,” tambah Kombes Pol Artanto.

Menanggapi informasi adanya dugaan anggota Polri yang melakukan penggalangan dukungan untuk pasangan calon tertentu, dijelaskannya, kabar itu masih perlu dibuktikan kebenarannya. Namun dia menegaskan, Polda Jateng akan melakukan penelusuran terkait setiap informasi yang diterima.

BACA JUGA: Pramuka SMAN 1 Pecangaan Hadirkan ORARI Lokal Kabupaten Jepara untuk Berikan Bimbingan Teknis

”Tentu kami akan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas, sesuai aturan yang berlaku. Saya ingin menekankan, Polri tidak boleh memihak, dan tindakan penggalangan jika terbukti, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas yang kami junjung tinggi,” tegasnya.

Disampaikan pula, Polda Jateng bersikap terbuka dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh anggota. ”Kami mengimbau masyarakat, untuk melaporkan jika ada indikasi-indikasi serupa. Dan kami siap menindaklanjuti, demi menjaga kredibilitas dan profesionalisme Polri,” imbuhnya.

Kombes Pol Artanto berharap, seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, menjelang dan selama pelaksanaan Pilkada 2024. ”Mari kita jaga suasana yang aman, sejuk, dan terkendali, agar proses demokrasi ini berjalan lancar,” pinta dia.

Riyan

The post Polda Jateng Tegaskan Netralitas dan Komitmen Pengamanan Pilkada 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami mendorong kepada semua Stakeholder yang ada baik organisasi masyarakat, mahasiswa, dan pelajar terutama untuk pemilih pemula,” kata Ketua KPU Batang Susanto Waluyo usai Sosialisasi Kampanye dan Netralitas ASN di Hotel Dewi Ratih Batang, Kabupaten Batang, Kamis (17/10/2024).

Strategi mengajak pemilih pemula dengan pendekatan ke sekolah-sekolah supaya melakukn pengecekan siswanya jika sudah 17 tahun dapat mendaftarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Ketika anak sudah berusia 17 tahun semenjak tanggal 27 November 2024 maka pemilih pemula sudah memberikan hak pilihnya,” jelasnya.

Susanto menyebutkan bahwa, keterlibatkan pemilih pemula ini harus didorong agar meningkatkan pertisipasi mereka dalam memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Batang.

Kemudian, lanjut dia, untuk pensiunan TNI dan Polri pada tanggal 27 November 2024 sudah menerima SK pensiun bisa segera melaporkan ke KPU Kabupaten Batang karena berhak menggunakan suaranya.

“Selain itu, KPU Kabupaten Batang sedang menyiapkan debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati yang kemungkinan akan dilakukan dua kali,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post KPU Batang Dorong Pemilih Pemula Berpartisipasi dalam Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Batang Mahbrur saat Rapat Koordinasi mengenai Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Hotel Dewi Ratih Batang, Kabupaten Batang, Kamis (3/10/2024).

“Di regulasi pemilihan kali ini ada sanksi pidana yang mengancam pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan kepala desa jika mereka membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon,” katanya.

Sanksi ini diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara antara satu hingga enam bulan, serta denda mulai dari Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta.

Mahbrur juga mengungkapkan, kekhawatirannya mengenai potensi pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada mendatang. Potensi pengarahan ASN kepada bawahan itu ada. Kategorinya rendah, tetapi kecenderungannya bisa meningkat,” jelasnya.

Dalam konteks kampanye, ASN dilarang menggunakan atribut kampanye atau terlibat secara aktif. Peserta kampanye adalah warga masyarakat, kecuali ASN dan Kepala Desa.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Batang Ari Yudianto menegaskan, bahwa arahan dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada bawahan untuk memilih salah satu paslon merupakan bentuk ketidaknetralan.

“Arahan tersebut adalah bagian dari ketidaknetralan, dan kita perlu menghindari hal itu,” tegasnya.

Ari Yudianto juga mengungkapkan bahwa, Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, secara aktif berupaya menjaga Netralitas ASN melalui surat edaran dan sosiaisasi di berbagai forum.

“Dengan upaya ini, diharapkan pelanggaran Netralitas ASN dapat diminimalisir, menciptakan suasana yang adil dan transparan dalam pemilihan mendatang,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Bawaslu Batang: ASN Tak Netral, Bisa Dipidana appeared first on SuaraBaru.id.

Pelepasan tersebut ditandai dengan apel pemberangkatan tugas Walpri Polda Jateng yang digelar di Halaman Mapolda Jateng, Senin (23/9/2024).

Apel dipimpin oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryonugroho yang dihadiri oleh sejumlah PJU Polda Jateng, para Kasatgas dan Kasubsatgas Ops Mantap Praja Candi 2024-2024.

Wakapolda menegaskan, tugas sebagai walpri adalah suatu kehormatan. Mereka adalah personel pilihan yang telah disiapkan untuk mendampingi dan mengamankan calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati/walikota dan wakilnya.

“Tugas ini tidak main-main, mereka adalah personel pilihan yang telah disiapkan melalui berbagai proses pelatihan untuk mengawal calon pilkada,” tegasnya.

Dirinya berharap setelah menjalani berbagai pelatihan, para personel walpri mampu menunjukkan kemahiran, keterampilan dan profesionalitas dalam tugasnya. “Tunjukkan bahwa rekan-rekan adalah personel yang mahir dan terampil serta profesional dan mampu menempatkan diri,” ujarnya.

Wakapolda berpesan agar para personel walpri melaksanakan tugas dengan baik dan tetap menjaga netralitas. Selain itu seluruh personel walpri juga harus mampu memahami kondisi dan dinamika di lapangan.

“Jaga netralitas, jaga marwah dan wibawa Polri. Perhatikan sikap dan tutur kata. Pola tindak dan pola pikir dalam setiap langkah tugas harus selalu dijaga. Walpri harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan situasi,” lanjutnya.

Wakapolda juga menitip pesan agar personel walpri menjaga marwah Polda Jateng melalui pelaksanaan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Laksanakan tugas sebagai walpri hingga tuntas dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada komplain dan teguran, tugas yang diemban ini adalah suatu kehormatan bagi Polda Jateng dan jajaran. Kami yakin rekan-rekan mampu melaksanakan tugas dengan baik,” tandasnya.

Ning S

The post Lepas Keberangkatan Personel Walpri, Wakapolda Jateng Berpesan Tetap Jaga Netralitas dan Profesionalitas appeared first on SuaraBaru.id.

Pemungutan suara yang akan digelar pada 14 Februari 2024 memang dilaksanakan untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, aparat Polri dan TNI menyatakan tegas dan menyatakan netralitas sesuai dengan peraturan yang ada.

BACA JUGA : Banjir Demak, Pantura Masih Lumpuh, Ratusan Warga Harus Dievakuasi ke Kudus

Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan mengatakan netralitas kepolisian sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri di Pasal 28.

Dalam ketentuan itu, katanya, ditekankan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Pada intinya, Polri tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung,” kata AKBP Dedy Anung Kurniawan, belum lama ini.

Hal serupa disampaikan oleh Komandan Kodim 0717/Grobogan Letkol Arh Muda Setyawan. Ia menegaskan TNI bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Pihaknya juga selalu mengingatkan kepada seluruh anggota Kodim 0717/Grobogan untuk mempedomani aturan dan menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

“TNI bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis atau dengan kata lain, TNI tidak berpihak, tidak ikut dan tidak membantu salah satu pihak,” tegas Letkol Arh Muda Setyawan.

Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Grobogan Wahyu Kuncoro mengungkapkan, netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi adalah hal yang mutlak.

BACA JUGA : Bawaslu Tangani 261 Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selain menjunjung netralitas, ungkapnya, sebagai lembaga negara yang bertugas di bidang intelijen, BIN berkomitmen menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif.

Dirinya menyebut pelaksanaan Pemilu yang demokratis tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh komponen bangsa.

“BIN bersama seluruh stakeholder berkomitmen menjaga netralitas untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas” ungkapnya, Kamis (8/2/2024).

TYA WIEDYA

The post Tegaskan Kepada Masyarakat, Aparat Keamanan di Grobogan Netral dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Posko ini beranggotakan petugas jaga gabungan dari personel Sie Propam Polres Pekalongan dan juga Polisi Militer Subdenpom IV/1-2Pkl.

Kapolres Pekalongan, AKBP Wahyu Rohadi melalui Kasi Propam AKP Mustajab mengatakan, tujuan dari pendirian posko ini adalah untuk menerima aduan dari masyarakat jika menjumpai adanya anggota TNI maupun Polri yang tidak netral.

“TNI dan Polri dilarang terlibat politik praktis baik langsung maupun tidak langsung. Maka jika ada anggota yang diketahui memihak, masyarakat bisa melapor ke posko netralitas ini,” ujarnya, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan, pendirian posko netralitas ini, sebagai wujud komitmen dari TNI-Polri menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Keberadaan posko netralitas TNI-Polri itu cukup penting, sebagai wujud sinergitas dan komitmen dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, personel dari Sie Propam Polres Pekalongan dan Polisi Militer Subdenpom IV/1-2Pkl akan melayani pengaduan terkait netralitas anggota selama gelaran Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Ning S

The post Polda Jateng Dirikan Posko Netralitas TNI-Polri di Kabupaten Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Posko yang berlokasi di kawasan Alun-alun, Jalan KH Mansyur, Tegal Timur, Kota Tegal untuk mewujudkan netralitas TNI-Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Kapolres Tegal Kota AKBP Rully Thomas mengatakan, Posko tersebut merupakan layanan pengaduan terkait netralitas TNI-Polri. Dan hal ini tidak hanya di Kota Tegal saja, namun ada di seluruh jajaran wilayah Jawa Tengah.

Sedangkan yang mengawakinya, terdiri dari personel gabungan Propam Polres Tegal Kota, Subdenpom Tegal, POM AL Tegal dan Provos Kodim 0712/Tegal.

Menurutnya, posko netralitas TNI-Polri itu sangat penting. Sebagai wujud sinergitas dan komitmen TNI-Polri dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Posko tersebut sebagai wujud dan bentuk komitmen TNI-Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Kapolres, Senin (29/1/2024).

Kapolres menegaskan, aturan netralitas Polri sudah tercantum dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tepatnya pada pasal 28, yang menekankan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Jajaran TNI-Polri lanjut Kapolres, akan terus memegang teguh netralitas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

“Pada intinya, TNI maupun Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan hal ini harus jadi pedoman bagi seluruh anggota. Serta apabila ada masyarakat yang menemukan pelanggaran terkait Netralitas TNI-Polri, silahkan melaporkan di Posko yang sudah kami siapkan,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Wujudkan Netralitas pada Pemilu 2024, TNI-Polri Dirikan Posko appeared first on SuaraBaru.id.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, Posko tersebut merupakan layanan pengaduan terkait netralitas TNI-Polri yang didirikan di seluruh jajaran di wilayah Jawa Tengah yang berisi personel gabungan dari Siepropam masing-masing Polres/ta/tabes dan personel dari TNI (Polisi Militer).

“Hal tersebut sebagai wujud dan bentuk komitmen TNI-Polri dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Satake di Mapolda Jateng, Kamis (25/1/2024).

Menurutnya, posko netralitas TNI Polri ini dinilai sangat penting sebagai wujud sinergitas dan komitmen TNI-Polri dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Satake menegaskan, aturan netralitas Polri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 28, yang menekankan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Menurutnya, jajaran TNI Polri akan terus memegang teguh netralitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

“Pada intinya, TNI maupun Polri tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini harus dijadikan pedoman seluruh anggota. Bagi masyarakat bila menemukan pelanggaran terkait netralitas silahkan melaporkan di posko-posko terdekat,” pungkasnya.

Ning S

The post Wujudkan Netralitas Pemilu 2024, Jajaran TNI-Polri di Jawa Tengah Dirikan ‘Posko’ appeared first on SuaraBaru.id.

Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Richard Harison S.I.P menyebut, dalam HUT ke-73 ini dirinya menekankan kepada anggota bahwa TNI netral dalam mengawal Pemilu berjalan dengan tertib dan lancar.

“Menghadapi Pemilu ini yang kita tekankan kepada anggota adalah bahwa TNI memegang teguh netralitas dan mengawal demokrasi agar Pemilu kedepan berjalan tertib dan lancar seperti yang kita harapkan,” ungkap Kapendam usai kegiatan syukuran HUT ke-73 Penerangan TNI AD di Makodam IV/Diponegoro, Sabtu (13/1/2024).

“TNI Angkatan Darat Kodam IV/Diponegoro yang pasti memegang teguh netralitas. Perintah atasan sudah jelas bahwa kita memegang teguh netralitas, tidak memihak salah satu pihak. Jika ada kasus-kasus yang mungkin menggiring kita, itu bukan dari kita,” tandasnya.

Sementara itu mengutip dari amanat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, bahwa insan Penerangan AD mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya, untuk menghadapi tantangan dan tuntutan tugas dimasa yang akan datang.

Pihaknya juga menyampaikan penghargaan kepada Penerangan Angkatan Darat yang selama ini mampu berperan secara signifikan dalam meningkatkan citra positif TNI dan TNI AD di masyarakat, sekaligus menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap institusi TNI yang kita banggakan bersama.

The post HUT Ke-73 Penerangan TNI AD, Kapendam IV/Diponegoro Tekankan Netralitas Anggota dalam Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.