Pendidikan ini dimaksudkan untuk membuka ruang berbagi pengalaman bagi sesama Perempuan Berhadapan Hukum (PBH), yang mengarusutamakan ketersediaan layanan pendampingan hukum gratis yang berkualitas.

Menurut Nasrul Saftiar Dongoran SH MH CCL CTA, dari Net Attorney Law Firm menyebutkan, pengarusutamakan Perma 3 Tahun 2017, yakni hanya untuk memastikan proses persidangan yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, tentang hak perempuan berhadapan dengan hukum dalam kacamata KUHAP.

BACA JUGA: PSC 119 Dinkes Grobogan Bekali Awak Bus Terminal Purwodadi Keterampilan Tanggap Darurat

”Indonesia yang tergabung dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/Cedaw) mengakui, kewajiban negara memastikan perempuan memiliki akses keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan,” kata Nasrul, dalam keterangan tertulisnya.

Sedangkan Eti Oktaviani SH dari Justice Maker Fellows menyampaikan, Perma No 3 tahun 2017 itu, sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai pihak yang tergabung dalam Cedaw, dan perjanjian internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).

”ICCPR memastikan perempuan memiliki akses dalam keadilan dan bebas dari diskriminasi, berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender,” ungkap dia dalam paparannya.

BACA JUGA: Puluhan Warga Kudus Datangi Polsek Kota, Ajak Polisi Patroli Bareng!

Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, Ade Agustina Amd IP SH MH menjelaskan, terkait hak-hak dan kewajiban PBH selama menjadi warga binaan di Lapas Kota Semarang.

Disampaikan dia, selama pendidikan berlangsung, banyak peserta terlibat aktif dalam diskusi. Banyak pertanyaan seputar proses persidangan yang dihadapi, cara mengakses pendampingan hukum gratis yang berkualitas, hingga penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa.

”Pemahaman hak perempuan berhadapan hukum yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan ini, akan menjadi pemahaman yang sangat berguna bagi peserta yang saat ini masih dalam proses persidangan,” tukas Ade.

Riyan

The post Net Attorney Law Firm Gelar Pendidikan Hukum di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya, dalam putusan PN Semarang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara, dengan alasan yang meringankan yakni, terdakwa ARD dibawah perintah dan kemudian dikuatkan putusan oleh PT Semarang.

Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney Law Firm, selaku kuasa hukum ARD yang merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), merasa bersyukur atas ditolaknya tuntutan seumur hidup dari Penuntut Umum. Walaupun sebenarnya, vonis 12 tahun itu juga dinilai sangat berat.

BACA JUGA: Jabatan Waka Polresta Magelang Diserahterimakan

”Dalam perkara ini terlihat secara jelas, jika tuntutan seumur hidup dari penuntut umum yang mendasarkan pada pengungkapan pembuatan pabrik ekstasi itu, hanya menyasar orang kecil atau wong cilik,” kata Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, hingga putusan kasasi ini dibacakan hakim tingkat kasasi, aktor intelektual sekaligus pemilik dari pabrik ekstasi dalam kasus ini, belum ditangkap pihak kepolisian dan BNN RI.

Pihaknya juga sangat menyayangkan, peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang cenderung birokratis dalam menelaah permohonan perlindungan hukum sebagai saksi dan korban, terhadap ARD.

BACA JUGA: Taman Kota untuk Atasi Pemanasan Global

”Padahal informasi ARD bersifat rahasia dan sangat mengancam nyawa, jika tidak diberikan perlindungan sebagai saksi dan korban dalam mengungkap kasus pembuatan ekstasi di Semarang,” imbuhnya.

Nasrul berharap, ke depannya institusi Kejaksaan, Polri, BNN dan LPSK saling berkordinasi dan mendengarkan informasi dari orang-orang kecil yang selama ditangkap, untuk mengungkap aktor intelektual atau pemilik bisnis narkotika.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa ini berawal dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami ARD. Sekitar tiga bulan kemudian, dia mendapatkan tawaran untuk bersih-bersih rumah di Semarang. Namun kenyataan pahit harus diterima ARD, yang ditangkap atas kasus narkotika.

Riyan

The post Mahkamah Agung Tolak Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pabrik Ekstasi appeared first on SuaraBaru.id.

Nasrul S Dongoran, selaku kuasa hukum penggugat mengatakan, yang digugat adalah PT Adhisatya Property, sebagai perusahaan yang menjual Apartemen Paltrow Semarang, karena ingkar janji tidak memberikan Akta Jual Beli (AJB).

”Poin gugatan kita, mengenai dugaan ingkar janji atau wan prestasi, yang dilakukan tergugat. Berdasarkan analisis hukum kita, Akta Jual Beli belum diberikan kepada konsumen atau pembeli, dalam hal ini adalah penggugat. Kenapa ini penting, karena yang namanya apartemen lunas, tentu Akta Jual Beli diberikan dong,” jelasnya, usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (15/1/2024).

BACA JUGA: Irjen Ahmad Luthfi Pimpin Serah Terima Jabatan Dansat Brimob Polda Jateng dan Kapolres Batang

Padahal, lanjut Nasrul, dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) disebutkan, AJB akan ditandatangani, jika pembeli sudah melunasi harga perikatan, biaya administrasi dan biaya lainnya. Di sisi lain, suami penggugat sedang mengalami sakit, dan membutuhkan biaya puluhan juta rupiah tiap bulannya.

”Saat ini suaminya sedang sakit parah, dan membutuhkan biaya pengobatan yang mahal, berkisar Rp 21 juta per bulan. Sehingga opsinya, menjual apartemen yang ada di Semarang,” ungkapnya.

Proses jual beli, imbuh Nasrul, sudah dilakukan sejak 2017 sampai 2022, dengan pembayaran secara bertahap, dan kini sudah lunas. Namun AJB belum bisa dilakukan, dengan alasan karena Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama PT Adhisatya Property belum bisa diterbitkan. Sebab Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, hingga sekarang juga belum diterbitkan.

BACA JUGA: 60 Peserta Sertifikasi Pembimbing Haji Profesional Dinyatakan Lulus

”Alasan dari jawaban tergugat yang kita dapatkan di dalam persidangan, ada salah satu syarat yang belum terpenuhi, yaitu Sertifikat Laik Fungsi oleh Dinas Tata Ruang/Distaru. Maka dari itu, kita sangat meminta kepada Majelis Hakim, terkhusus tergugat atas dugaan wan prestasi ini, bahwa AJB ini haknya konsumen,” tegas Nasrul.

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Yunantyo Adi Setyawan dan Wildan Prasetyo Usman dari Kantor Hukum Dany Sriyanto dan Partner, saat dikonfirmasi menyatakan, menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat.

”Kami menolak dalil-dalil gugatan, karena ada perjanjian, dimana perjanjian itu bunyinya mengacu Pasal 12 huruf B Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Belini Mini Blok Paltrow City No 226/ADSP/PC/BT/LHG/PPJB/7/2017, tanggal 11 Agustus 2017, antara penggugat selaku pembeli dengan tergugat selaku pihak penjual,” jelas Yunantyo Adi.

BACA JUGA: PP MAJT Sepakat Branding Masjid Agung Jawa Tengah sebagai Pusat Moderasi Umat Beragama Bertaraf Internasional

Pasal 12, lanjutnya, pihak penjual dan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani AJB atas apartemen di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang ditunjuk penjual, dengan syarat-syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian, dan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan.

”Antara lain sudah dilunasi. Dan huruf b itu berbunyi, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (Sarusun) atas nama pihak penjual untuk masing-masing apartemen, telah dikeluarkan pihak yang berwenang, dan telah diterima pihak pembeli,” terangnya, sembari membaca PPJB yang telah dibuat kedua belah pihak.

”Jadi sertifikat Sarusun atas nama penjual itu, untuk masing-masing apartemen harus dikeluarkan pihak berwenang dulu (Pemkot Semarang), baru bisa AJB. Sementara Pemkot yang berwenang belum menerbitkan itu, jadi kita tidak bisa menerbitkan AJB,” imbuhnya.

BACA JUGA: Gelar Team Launching, Satya Wacana Salatiga Siap Berlaga di IBL

Dikatakan pula oleh Yunantyo, dalam PPJB yang dibuat penggugat dan tergugat tidak ada batas waktu. Sementara penggugat sudah menerima unit apartemennya pada 10 Januari 2022 lalu, dan tercatat dalam berita acara serah terima unit.

Dan di berita acara itu, dalam pasal 5 disebutkan, pihak kedua dalam hal ini penggugat, selanjutnya berjanji mengikatkan diri dan mengesahkan semua tindakan-tindakan hukum yang dilakukan pihak pertama, dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan/gugatan hukum apapun dari pihak manapun, sehubungan pembuatan pelaksanaan perjanjian ini.

”Dalam perjanjian pengikatan jual beli itu, yang ditindaklanjuti berita acara serah terima ada pasal-pasalnya. Dia (penggugat) berjanji untuk tidak menggugat apapun. Dia terima itu, jadi kalau dia menggugat, lalu siapa yang wan prestasi,” tegas Yunantyo.

BACA JUGA: Blora Canangkan Sub PIN Polio, Teteskan Vaksin Noval Oral Polio Vaccine Type 2 pada Anak

Namun begitu, imbuhnya, pihak perusahaan sebenarnya ada itikad baik bersedia untuk membantu menjualkan apartemen itu, yang tentunya dengan syarat gugatan harus dicabut, agar unit apartemen tidak menjadi sengketa.

”Seperti yang lainnya juga ada kok yang seperti itu. Meminta tolong untuk dijualkan. Selama tahun 2023 ada lima unit yang sudah laku, dan masih ada empat unit yang masih proses,” pungkas Yunantyo.

Absa

The post Perusahaan Penjual Apartemen Paltrow Semarang Digugat Konsumen appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam diskusi publik terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ini dihadiri sejumlah narasumber dari Ketua DPC Peradi RBA Semarang, Wakil Rektor III Universitas Semarang, Dosen FSH UIN Walisongo, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Semarang.

Menurut Nasrul Dongoran selaku perwakilan NET Attorney Law Firm mengatakan, diskusi publik RKUHP ini sebagai bagian dari publik hearing atas kegelisahan berbagai masyarakat mengenai proses penyusunan RKUHP yang cenderung tidak menerima masukan masyarakat, dan penolakan terhadap sebagian isi pasal RKUHP yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan kemunduran terhadap demokrasi.

Dalam acara diskusi publik sendiri diikuti oleh berbagai lintas masyarakat mulai dari kelompok minoritas, serikat buruh, jurnalis, mahasiswa, perwakilan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, dan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah.

“Diskusi ini sebagai bagian dari upaya mengumpulkan saran dan kritikan terhadap RKUHP untuk disampaikan kepada Pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Dalam acara diskusi tersebut menghasilkan berbagai masukan kepada pemerintah dan DPR agar turun ke masyarakat melakukan sosialisasi yang partisiparif bermakna.

Disampaikan, RKUHP sebagai aturan hukum publik ini bisa menjerat siapa saja jika pasal-pasal nya masih berisi pemidanaan terhadap tindakan berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat.

“Ancaman pasal ini terdapat pada tindakan penghinaan terhadap presiden dan penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana dalam pasal 280 RKUHP dan masih banyak pasal lainnya,” tambahnya.

Dalam diskusi publik ini, semua pihak mengharapkan RKUHP menjadi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta mengembalikan kerugian terhadap korban tindak pidana maupun masyarakat.

Namun faktanya pasal-pasal dalam RKUHP ini masih terdapat banyak aturan yang berisi alat kontrol sosial dan penguatan kuasa pemerintah dan lembaga peradilan yang sangat dominan diatas masyarakat.

“Dalam diskusi publik ini meminta pemerintah dan DPR untuk lebih gencar mengadakan acara-acara diskusi publik sebagai bagian upaya untuk menerima masukan dan kritik terhadap masyarakat, dan memastikan pemerintah dan DPR tidak memasukkan pasal-pasal yang berisi ancaman terhadap hak asasi manusia dan demokrasi,” terangnya.

Dikatakan bahwa NET Attorney Law Firm berkomitmen akan membersamai perjuangan masyarakat untuk pembaharuan hukum yang melindungi hak asasi manusia dan demokrasi.

“NET Attorney Law Firm akan mengambil peran bersama dengan masyarakat dalam isu pembaharuan hukum dan advokasi hukum terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang menyangkut kepentingan publik,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post NET Attorney Law Firm Gelar Diskusi Publik RKUHP appeared first on SuaraBaru.id.