”Capaian dalam tutup tahun 2022 dengan sangat resilience dalam tantangan yang sungguh tidak mudah ini, jadi modal bagus untuk memasuki tahun 2023,” ujar Menkeu, di sela peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (2/1/2023).

Menurut dia, tahun ini pihaknya akan terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal, yang ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

BACA JUGA: KAI DAOP IV Semarang Evakuasi Penumpang dan Kembalikan Bea Tiket Penuh 100 Persen

Ini merupakan tanggung jawab bersama, antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selaku Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk secara konsisten membangun pondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel dan terpercaya.

”Ini tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas menggapai potensi capital market yang sangat besar di Indonesia,” ujarnya.

Menkeu pun berharap, agar seluruh pemangku kepentingan termasuk KSSK, dapat terus menjaga stabilitas ekonomi Nasional dari sektor keuangan. Termasuk perluasan akses jasa keuangan, peningkatan sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing dan efisiensi bursa, serta meningkatkan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan.

BACA JUGA: Tanggul Sungai Waridin yang Jebol Kewenangan Dinas Pusdataru Prov Jateng

”Penerapan prinsip aktivitas sama, risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner (OJK), Mahendra Siregar, menyampaikan, di tengah situasi ketidakpastian global, dan menurunnya kinerja bursa di sejumlah negara, pasar modal Indonesia pada 2022, mampu mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan.

”Di tengah gejolak dan ketidakpastian di banyak negara di Eropa dan secara global, kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2022, justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif. Bahkan terbaik bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, dan Asia secara umum,” ujar Mahendra.

BACA JUGA: Jasad Pelaut yang Ditemukan di Pantai Bondo telah Diambil Keluarganya

Kinerja positif itu, imbuhnya, ditunjukkan dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup menguat empat persen dibanding tahun sebelumnya. Sealin itu, 59 perusahaan mencatatkan saham perdananya (IPO) di tahun 2022, serta jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta atau 10 kali lipat meningkat dalam lima tahun terakhir sejak 2017.

”Menarik lagi, didominasi investor domestik yang sudah mencapai 55 persen dari seluruh investor. Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan Generasi Z atau Zilenial, gabungannya adalah 58,7 persen. Itulah capaian-capaian yang luar biasa,” imbuh Mahendra.

Senada dengan Menkeu, Mahendra juga menyatakan komitmennya terhadap peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

”Yang menjadi prioritas kita ke depan, dengan perkuatan perekonomian daya tahan yang kuat, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. It’s all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu, dan kita dorong momentumnya,” tandas dia.

Riyan

The post Kinerja 2022 Jadi Modal Bagus Hadapi Pasar Modal 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya percepatan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sistematis, lewat kolaborasi semua pihak. Hal ini agar bonus demografi kelompok usia produktif yang kita miliki, bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/12/2022).

Sebelumnya, pada Kamis (1/12/202), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan pada Indonesia’s SDGs Annual Conference 2022.

BACA JUGA: BLT DBHCHT Tahap Ketiga Kabupaten Kudus Segera Dikucurkan Bulan In

Melalui Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan itu, pemerintah kabupaten dapat mengukur tingkat daya saingnya, membuka ruang kolaborasi untuk berbagi inovasi, dan mendapat peluang insentif publik maupun non publik, termasuk dalam bentuk peningkatan kapasitas.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengingatkan, agar memikirkan komposisi demografi yang dimiliki sejak dini dengan matang, untuk mendorong kemakmuran masyarakat.

Karena bila tidak dipikirkan secara matang, di masa datang saat komposisi penduduk menua, Indonesia berpotensi kewalahan dari segala aspek, terutama dalam mengatasi sektor kesehatan.

BACA JUGA: Dua Pencuri Spesialis Helm Asal Semarang Ditangkap Polres Magelang Kota

Menurut Lestari, indeks daya saing daerah berkelanjutan yang diterbitkan pemerintah, harus segera ditindaklanjuti dengan segera, lewat berbagai langkah nyata.

Para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar memahami kelebihan dan kekurangan yang ada di wilayahnya, sehingga upaya percepatan pembangunan di daerah lebih terarah dan sesuai rencana.

Ditambahkan Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemanfaatan bonus demografi Indonesia yang saat ini memiliki 69,3 persen kelompok usia produktif, harus semaksimal mungkin untuk percepatan pertumbuhan ekonomi negeri.

BACA JUGA: Hartopo Kembali Kucurkan Bantuan Modal UMKM, Per Kelompok Dapat Rp 25 Juta

Bila tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, kelompok usia yang saat ini produktif, berpotensi menjadi beban negara di kemudian hari.

”Agar percepatan pembangunan berkelanjutan bisa direalisasikan sesuai rencana, diperlukan gerakan bersama segenap anak bangsa untuk mewujudkannya, dengan berbekal semangat gotong-royong dan nasionalme yang tinggi,” ujarnya.

Penanaman nilai-nilai kebangsaan itu, imbuhnya, harus dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kelompok usia produktif yang ada dapat berperan aktif semaksimal mungkin, dalam proses percepatan pembangunan berkelanjutan yang telah direncanakan.

Riyan

The post Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Harus Sistematis appeared first on SuaraBaru.id.

”Sejumlah data dan informasi terkait dampak perubahan iklim harus segera dimanfaatkan, sebagai dasar perencanaan aksi untuk menjawab potensi ancaman di berbagai bidang, akibat perubahan iklim,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perubahan iklim yang terus terjadi, bisa berdampak buruk terhadap 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir.

BACA JUGA: Layanan Registrasi KTP Digital Sentuh Wilayah Karimunjawa

Hal itu seperti diungkapkannya, dalam Pertemuan Tingkat Menteri VIII, yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group 2022, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (13/10/2022).

Menurut Lestari, dampak perubahan iklim yang berpotensi mengimbas sejumlah sektor kehidupan di Tanah Air, harus segera dipersiapkan langkah strategisnya. Hal ini untuk menjawab berbagai kemungkinan yang terjadi.

Selain mengancam kawasan pesisir, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, perubahan iklim juga berpotensi mengganggu produktivitas pangan Nasional, daya tahan infrastruktur, serta ancaman bencana di sejumlah daerah.

BACA JUGA: Plt Wali Kota Semarang Resmikan Taman Ngalian di Depan UIN Walisongo

”Bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Bogor, beberapa hari terakhir ini, merupakan peristiwa yang memperlihatkan daya dukung lingkungan yang tidak mampu lagi menghadapi dampak cuaca ekstrem yang terjadi,” ujarnya.

Evaluasi daya tahan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera dilakukan, untuk mencegah timbulnya korban di kemudian hari.

Di tengah kondisi politik dan ekonomi dunia yang tidak menentu saat ini, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, perencanaan yang komprehensif dalam menghadapi dampak perubahan iklim, sangat diperlukan.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan dan masyarakat mampu berkolaborasi dan melihat ancaman perubahan iklim di Tanah Air secara serius. Ini agar anak bangsa mampu mengatasi berbagai potensi ancaman yang dihadapi negeri ini.

Riyan

The post Dampak Perubahan Iklim Berpotensi Mengimbas Sejumlah Sektor appeared first on SuaraBaru.id.

”Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak, Salah satu caranya melalui mekanisme bantuan sosial, yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9/2022).

Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8/2022) menyampaikan, bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun, telah disiapkan Presiden RI Joko Widodo bagi masyarakat.

BACA JUGA: Cegah Korupsi, Penkum Kejati Jateng Beri Penyuluhan Hukum BLU Trans Semarang

Bantuan sosial tambahan ini diberikan, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.

Ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan itu, dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp 9,6 triliun dan bansos dari Pemda senilai Rp 2,17 triliun.

Menurut Lestari, beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggungjawab yang berbeda itu, karena adanya transparansi dan kolaborasi yang baik. Sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat.

BACA JUGA: Farel Prayoga Langsung Beraksi dengan Gendang Hadiah dari Ganjar Pranowo

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, kesiapan aparat setiap instansi dalam proses penyaluran bantuan, harus benar-benar dipastikan. Selain itu, data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya, untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, bansos yang diberikan Pemerintah ini, benar-benar mampu meringankan beban masyarakat, di tengah dampak gejolak ekonomi dunia.

”Perhatian serius para pemangku kepentingan harus ditujukan pada proses penyaluran bansos yang diberikan Pemerintah. Ini juga dalam rangka memastikan bantuan tepat sasaran,” imbuhnya.

Rerie juga mengajak segenap lapisan masyarakat, untuk ikut aktif dalam mengawal proses penyaluran bansos, sehingga upaya Pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

Riyan

The post Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran dan Jadi Perhatian Semua Pihak appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bantuan itu merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.

”Presiden meminta, saya bersama dengan Menteri Sosial dan Gubernur BI, untuk menyampaikan kepada masyarakat, bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun,” ucap Menkeu dalam keterangannya, usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/8/2022).

BACA JUGA: Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan Harus Digencarkan

Menurut dia, pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp 150 ribu, yang akan dibayarkan empat kali, kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Mekanisme penyaluran bantuan akan ditentukan Kementerian Sosial.

”Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti Mensos akan bisa menjelaskan secara lebih detail, itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia, untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun,” tutur Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebut, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk juga menyiapkan bantuan kepada 16 juta pekerja, dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun, untuk bantuan itu.

BACA JUGA: Gelar Temu Usaha Perusahaan Besar dan UMKM untuk Ekonomi Jepara Bangkit

”Presiden juga menginstruksikan, untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar dua persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dalam bentuk subsidi transportasi.

”Kemudian juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah, dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun, dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan juga nelayan dan tambahan perlindungan sosial,” tutur Menkeu lagi.

BACA JUGA: PMI Surakarta Gelar Outbound bagi Lansia

Dia berharap, agar sejumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini, dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.

”Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan Presiden, untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini, sebesar Rp 24,17 triliun. Bantuan itu diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, dan bahkan mengurangi kemiskinan. Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat, yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ungkap Menkeu.

Riyan

The post Pemerintah Akan Salurkan Bansos Sebesar Rp 24,17 Triliun appeared first on SuaraBaru.id.