Kegiatan yang mengangkat tema ‘Generasi Bebas Rokok: Pemuda Masa Depan Tanpa Asap’ itu, dihadiri Wakil Rektor III USM Dr Muhammad Junaidi SHI MH, Ketua Tim Anti Merokok Hiliyah Mahmudin SAP MAP, Alumni USM Edy Sujendro SH MH, dan puluhan mahasiswa USM.

Hiliyah Mahmudin dalam keterangannya mengungkapkan, Kemenpora terus berupaya mendorong perubahan perilaku ke arah gaya hidup yang lebih sehat. Hal ini mengingat jumlah perokok di Indonesia cukup tinggi, terutama di kalangan pemuda.

BACA JUGA: USM Terapkan Nilai-nilai Pancasila di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Menurutnya, perubahan rokok meliputi tiga hal, yakni kesehatan, semakin sehat orang berarti semakin meningkatkan pendidikan. Kedua, pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka seseorang akan semakin tahu akan efek samping dan bahaya merokok.

”Yang ketiga itu ekonomi. Ada slogan, membeli rokok itu lebih enak daripada membeli makan. Padahal itu mengurangi angka belanja, dari kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini ekonomi akan meningkat dengan tidak merokok, karena mengurangi pengeluaran rumah tangga,” kata Hiliyah.

Dia pun berpesan, agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan, untuk memberikan edukasi hingga melakukan aksi, untuk ikut menyerukan bahaya merokok, khususnya terhadap anak muda.

BACA JUGA: Program Tiga Pilar Mantap, Sentuh Kebutuhan Pensiunan Nasabah Bank Mandiri Taspen

”Bagaimana kita menyiapkan anak muda yang sangat tangguh, kalau kesehatannya menurun. Kita harapkan, agen perubahan ini tidak hanya di kampus saja, tapi juga bisa menyebar sampai ke lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Alumni USM Edy Sujendro menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas para pemuda, dengan menghadirkan UU Kawasan Bebas Rokok, hingga penegakan UU Kesehatan untuk mewujudkan kawasan pendidikan yang bebas asap rokok.

Dia yakin, bersama dengan dukungan pemuda, upaya untuk dapat menciptakan perubahan nyata menuju lingkungan yang lebih sehat, akan lebih cepat tercapai. Meskipun harus menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok.

BACA JUGA: Harapan buat Mendikbudristek Baru: Kurikulum Berdiferensiasi

”Misalnya di Kementerian Kesehatan, sudah ada edaran untuk pemerintah daerah agar memberikan batasan atau wilayah untuk menegakkan kawasan tanpa rokok. Akan tetapi, mudah-mudahan dari kegiatan kali ini, bisa memberikan penguatan bagi pemuda, khususnya mahasiswa USM, untuk ikut serta dalam penegakan atau kedisiplinan kawasan tanpa rokok,” jelasnya.

Edy berharap, melalui kegiatan sosialisasi itu, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan kesehatan fisik. Selain itu juga, dapat membuat peserta khususnya mahasiswa USM, sadar akan bahaya merokok.

Riyan

The post Gandeng Kemenpora dan Komisi X DPR RI, USM Gelar Sosialisasi Pemuda Antirokok appeared first on SuaraBaru.id.

”Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak ini berpotensi mengganggu proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional yang tangguh di masa depan,” kata Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/1/2023).

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat, jumlah kasus pengaduan kekerasan terhadap anak pada 2023 naik 30 persen, jika dibandingkan dengan 2022. Sepanjang tahun 2023 tercatat 3.547 kasus kekerasan terhadap anak.

BACA JUGA: Perbaiki Set Top Box TV, Warga Petanahan Meninggal Tersengat Listrik

Berdasarkan lokasi kejadian kekerasan terhadap anak, terjadi di lingkungan keluarga 35 persen, lingkungan sekolah (30%), lingkungan sosial (23%) dan tidak disebutkan (12%).

Menurut Lestari, catatan dari Komnas PA itu harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Hal ini mengingat kekerasan terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak, untuk tumbuh dan berkembang.

Para pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus mampu memformulasikan langkah yang tepat, untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak.

BACA JUGA: Pemprov Jateng dan DPRD Terus Geber Beberapa Raperda di Tahun Politik, Apa Saja?

Kesiapan keluarga dan para tenaga pengajar di sekolah dalam mendidik anak, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus benar-benar diwujudkan agar mampu mengakselerasi tumbuh kembang anak, menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing.

”Pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus segera mengambil langkah yang dibutuhkan, agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak tidak terus bertambah,” pesan dia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, semua pihak bisa menunjukkan kepedulian dengan membangun sistem yang mampu mewujudkan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang setiap anak bangsa, demi mewujudkan SDM Nasional yang berdaya saing di masa depan.

Riyan

The post Peningkatan Kasus Kekerasan pada Anak Berpotensi Ganggu Proses Pembangunan SDM Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

”Kecenderungan angka kekerasan terhadap anak yang meningkat, harus menjadi alarm bagi kita semua. Apa yang kita kerjakan saat ini, masih belum menghadirkan lingkungan yang ramah, terhadap generasi penerus bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/11/2023).

Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus yang dilaporkan terkait kekerasan anak. Sejumlah 723 kasus di antaranya, merupakan kasus kekerasan anak yang berhubungan dengan satuan pendidikan.

BACA JUGA: Gelar Apel Siaga Pengawasan, Ditandai Pelepasan Balon ke Udara

Sementara sepanjang 2022, pengaduan yang diterima KPAI terkait klaster perlindungan anak ada sebanyak 2.133 kasus.

Kecenderungan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak ini, menurut Lestari, harus segera disikapi dengan langkah-langkah yang nyata, dalam bentuk evaluasi dan perbaikan dari upaya penanggulangan yang dilakukan selama ini.

Pada catatan KPAI, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, terungkap bahwa kekerasan di satuan pendidikan antara lain disebabkan, dampak pembelajaran jarak jauh, pengaruh game online, penyimpangan relasi kuasa, antara pendidik dan peserta didik, serta penyalahgunaan relasi kuasa sesama peserta didik.

BACA JUGA: Kemenkumham Jateng Terima 3 Penghargaan dari Menkumham 

Ironisnya, KPAI juga mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak, juga kerap terjadi di ranah domestik atau lingkungan keluarga.

”Menyikapi kondisi ini, upaya untuk mewujudkan lingkungan keluarga dan institusi pendidikan menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak, harus segera dilakukan,” tegas Rerie.

Langkah-langkah strategis itu harus segera dilakukan, agar angka kasus kekerasan terhadap anak di Tanah Air turun, dan lingkungan aman dan ramah bagi anak segera terwujud.

BACA JUGA: Kompetisi Reportase Bahasa Inggris Disambut Antusias Siswa SMP

Kerja sama semua pihak, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus konsisten diperkuat, agar pelaksanaan setiap program yang bertujuan mewujudkan lingkungan keluarga dan sekolah ramah anak, dapat segera direalisasikan.

”Karena proses tumbuh kembang anak yang baik, membutuhkan lingkungan yang sehat dan aman. Sehingga, di masa depan akan lahir generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berkarakter kuat,” tukas Rerie.

Riyan

The post Kecenderungan Angka Kekerasan pada Anak Terus Meningkat appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI yang digelar dalam RDPU di ruang rapat Komisi X, Selasa (19/10/2021), banyak terungkap harapan sekaligus kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengakselerasi  pelaksanaan kegiatan event di Indonesia.

Ketua Umum APMI, Dino Hamid, dalam penyampaiannya menekankan agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital.

“Kami berharap agar industri pameran jangan dianggap sepele mengingat angka kerugian yang terjadi akibat pandemi pada sektor pameran mencapai 140 trilyun pada tahun 2020 kemarin,” ungkap Ketua Umum ASPERAPI, Andre Hosea, dalam audiensi tersebut.

Senada dengan Dino, Hendra Kaban selaku perwakilan APPARA, sektor industri event akan mendorong 16 sub sektor padat karya lainnya jika ini dapat didukung serius oleh pemerintah dan tentunya akan mendorong pemulihan paska pandemi.

“Kami juga mempertanyakan soal maklumat Kapolri mengenai izin keramaian yang sampai saat ini belum dicabut, padahal suasana pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenpar sebagai guidance pelaksanaan event,” kata Sekjen Forum Backstagers Indonesia (FBI), Shafig Pahlevi.

Sementara itu, Ketua IMARINDO, Nanda Persada, sebagai perwakilan dari manager artis melihat belum adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk menjaga karya-karya seni dan harapan agar UU No.28 Tahun 2018 terkait Hak Cipta agar bisa dijalankan dengan tegas.

Husain Muslimin selaku Ketua Umum LIVE Celebes juga menyampaikan, pihaknya mengharapkan akselerasi terjadi pada sektor industri event dengan membelanjakan biaya-biaya kegiatan promosi pemerintah dan BUMN melalui jasa profesional organizer dibawah naungan asosiasi guna percepatan pemulihan ekonomi di industri event.

Menanggapi semua aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai, apa yang diperjuangkan oleh para pekerja di industri event ini harus segera diakselerasi dengan mengagendakan rapat-rapat lanjutan bersama beberapa mitra kementerian yang terkait.

“Elemen penting dalam pariwisata ada 3 aspek, yakni aksebilitas terwakili oleh asosiasi travel, amenitas oleh asosiasi perhotelan, dan atraksi menjadi ranah asosiasi penyelenggara acara. Karena event bukan semata pertunjukkan musik tapi bayak sekali pembagian – pembagiaannya,” katanya.

Lebih lanjut Syaiful mengatakan, dari pertemuan rapat dengan pendapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak terkait dan lintas komisi sehingga hasil yang didapatkan betul – betul komprehensif.

“Harapannya para anggota asosiasi sekaligus pelaku industri ini bisa melakukan kegiatan secepatnya tanpa ada kekhawatiran terjadinya pembubaran dan hal – hal lainnya di pelaksanaan lapangan nantinya,” pungkasnya.

The post Asosiasi Event Indonesia Sampaikan Aspirasi ke DPR RI appeared first on SuaraBaru.id.

”Adanya BOPI dan BSANK kerap membuat tumpang tindih antara standar di badan itu dan federasi keolahragaan,” kata Sukawijaya, yang akrab disapa Yoyok Sukawi di Semarang, Minggu (29/11/2020).

Menurut dia, pembubaran dua lembaga non-kementerian di bidang olahraga itu, merupakan sebuah langkah penyederhanaan birokrasi yang memang harus dilakukan pemerintah. Setelah ini, lanjut dia, klub-klub olahraga akan lebih mudah menentukan langkah untuk menjadi lebih profesional, dengan mengacu aturan yang ada di federasi atau organisasi induk masing-masing cabang olahraga.

BACA JUGA : Pemkab Demak Berduka, Istri Bupati HM Natsir Tutup Usia

”Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah, tentu saya mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang membubarkan dua lembaga negara terkait olahraga itu. Karena selama ini kan memang sering tumpang tindih dan membingungkan klub-klub olahraga yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan, selama ini di olahraga sepak bola ada dua standar penilaian antara BOPI dan PSSI, yang menjadi induk olahraga sepak bola di Tanah Air. ”Kebetulan saya juga aktif di dunia sepak bola, sehingga memang klub-klub ikutan bingung, antara ikut arahan BOPI atau PSSI,” ungkap dia.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang berisi pembubaran 10 lembaga negara non-kementerian. Sebanyak 10 lembaga itu adalah, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

Kemudian ada pula Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Setelah dibubarkan, fungsi ke-10 lembaga itu dialihkan ke kementerian terkait.

Antara-Riyan

The post Yoyok Sukawi Anggap Pembubaran BOPI dan BSANK Sudah Tepat appeared first on SuaraBaru.id.