SEMARANG (SUARABARU.ID) – Menyikapi sikap pemerintah yang tidak tegas terkait regulasi pelaksanaan kegiatan event di Indonesia, 10 asosiasi Industri Event se-Indonesia akhirnya menghadap ke DPR Senayan untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh pekerja industri event dan industri kreatif se-Indonesia.
Dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI yang digelar dalam RDPU di ruang rapat Komisi X, Selasa (19/10/2021), banyak terungkap harapan sekaligus kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan kegiatan event di Indonesia.
Ketua Umum APMI, Dino Hamid, dalam penyampaiannya menekankan agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital.
“Kami berharap agar industri pameran jangan dianggap sepele mengingat angka kerugian yang terjadi akibat pandemi pada sektor pameran mencapai 140 trilyun pada tahun 2020 kemarin,” ungkap Ketua Umum ASPERAPI, Andre Hosea, dalam audiensi tersebut.
Senada dengan Dino, Hendra Kaban selaku perwakilan APPARA, sektor industri event akan mendorong 16 sub sektor padat karya lainnya jika ini dapat didukung serius oleh pemerintah dan tentunya akan mendorong pemulihan paska pandemi.
“Kami juga mempertanyakan soal maklumat Kapolri mengenai izin keramaian yang sampai saat ini belum dicabut, padahal suasana pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenpar sebagai guidance pelaksanaan event,” kata Sekjen Forum Backstagers Indonesia (FBI), Shafig Pahlevi.
Sementara itu, Ketua IMARINDO, Nanda Persada, sebagai perwakilan dari manager artis melihat belum adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk menjaga karya-karya seni dan harapan agar UU No.28 Tahun 2018 terkait Hak Cipta agar bisa dijalankan dengan tegas.
Husain Muslimin selaku Ketua Umum LIVE Celebes juga menyampaikan, pihaknya mengharapkan akselerasi terjadi pada sektor industri event dengan membelanjakan biaya-biaya kegiatan promosi pemerintah dan BUMN melalui jasa profesional organizer dibawah naungan asosiasi guna percepatan pemulihan ekonomi di industri event.
Menanggapi semua aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai, apa yang diperjuangkan oleh para pekerja di industri event ini harus segera diakselerasi dengan mengagendakan rapat-rapat lanjutan bersama beberapa mitra kementerian yang terkait.
“Elemen penting dalam pariwisata ada 3 aspek, yakni aksebilitas terwakili oleh asosiasi travel, amenitas oleh asosiasi perhotelan, dan atraksi menjadi ranah asosiasi penyelenggara acara. Karena event bukan semata pertunjukkan musik tapi bayak sekali pembagian – pembagiaannya,” katanya.
Lebih lanjut Syaiful mengatakan, dari pertemuan rapat dengan pendapat tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak terkait dan lintas komisi sehingga hasil yang didapatkan betul – betul komprehensif.
“Harapannya para anggota asosiasi sekaligus pelaku industri ini bisa melakukan kegiatan secepatnya tanpa ada kekhawatiran terjadinya pembubaran dan hal – hal lainnya di pelaksanaan lapangan nantinya,” pungkasnya.
