SEPERTI apakah masa depan media massa kita?

Untuk sementara, jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menyimpulkan: makin tidak menentu, dengan berbagai indikator yang menguatkan.

Tentu kalimat “makin tidak menentu” itu bukan ungkapan sikap menyerah untuk mencari jalan keluar dari kondisi saat ini. Aneka indikator di sekeliling tren kehidupan media massa telah membentuk sebuah ekosistem yang membutuhkan konsep dan langkah komprehensif dalam mengurai.

Mungkin pula ini adalah penanda sebuah era, ketika penyelenggaraan media dan budaya mengonsumsi informasi makin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Apakah akan ada era baru, yang tentu memunculkan fenomena baru — semacam tesis dan antitesis, atau pembaruan dari kondisi-kondisi tertentu yang sudah berjalan?

Sejumlah Realitas
Kehidupan media kita saat ini mengetengahkan sejumlah realitas:

Pertama, menguatnya media sosial dalam fakta perkembangan duopoly media, yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial. Berbagai platform media sosial makin menjadi kebutuhan keseharian masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses (mengonsumsi) informasi.

Kedua, dalam kultur akses informasi, jenis kebutuhan terhadap media mainstream mengerucut ke platform digital. Media cetak makin ditinggalkan, termasuk radio dan televisi.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan media, terutama televisi memperjelas realitas tentang penurunan kesehatan bisnis media. Tren bisnis mengindikasikan, media-media sosial lebih sehat dalam memperoleh iklan, baik active income (pendapatan langsung) yang jauh lebih murah, maupun passive income (monetisasi konten dalam konteks google adsense).

Keempat, kultur akses informasi tidak seirama dengan berbagai upaya literasi digital. Publik makin terbiasa mangonsumsi informasi dengan model instan, lewat potongan info-info pendek, permukaan, dan tidak menyentuh pendalaman substansi.

Kelima, tradisi informasi investigasi dengan kedalaman substansi makin memudar di media-media arus utama. Yang tersajikan hanya informasi produk olahan kreator konten, atau berita-berita bertendensi viral, sehingga tidak mendorong masyarakat pangakses untuk mendapatkan pendalaman pesan.

Keenam, produk olahan dengan target viral cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Segi-segi sensitif yang dijaga oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti gesekan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), gender, disabilitas, proteksi anak di bawah umur, pornografi, atau sadisme, cenderung dinafikan. Target viral banyak mengabaikan etika jurnalistik.

Ketujuh, walaupun hampir semua media mainstream telah menempuh konvergensi dengan melibatkan banyak platform, tetapi dengan realitas kesehatan bisnis yang dihadapi media-media saat ini, menunjukkan ada persoalan yang lebih krusial di luar itu.

Kedelapan, terbentuk ekosistem yang perlahan tetapi pasti bergerak, bahwa kesehatan media-media dipengaruhi oleh subsistem tradisi konsumsi media, yang lebih memilih untuk mendapatkan informasi cepat dan tidak membutuhkan waktu untuk mencerna dan menganalisis secara mendalam.

Kesembilan, kita patut mempertanyakan, seperti apa peran pemerintah untuk memberi jalan keluar bagi media dari kondisi semacam ini? Apakah membiarkan, dan membuat situasi makin tidak menentu? Atau mendorong untuk menjadikan kehidupan media dan kultur akses informasi yang sehat dalam membangun kecerdasan bangsa dan demokrasi?

Fakta-fakta
Ada fakta, makin sulit membedakan mana konten media produk jurnalistik wartawan, dan mana yang merupakan karya content creator. Dua konten itu sama-sama mendapat tempat sebagai andalan penyajian media. Yang membedakan adalah standar produksinya. Karya kreator konten serasa mengabaikan prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik.

Tabu-tabu yang diamanatkan oleh KEJ seperti pemberitaan bertendensi SARA tidak jarang justru menjadi andalan untuk menciptakan viralitas. Demikian juga gender, pemberitaan anak di bawah umur, disabilitas, pornografi, dan sadisme menjadi sesuatu yang tak lagi dipedomani.

Kesetiaan kepada etika kewartawanan kini makin diabaikan oleh praktik bermedia yang lebih mengedepankan upaya menciptakan viralitas ketimbang tujuan mulianya.

Secara sederhana dapat digambarkan peran media sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Pers, yakni memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial. Dalam praktik mencapai tujuan tersebut, wartawan berpedoman pada penghayatan KEJ, sehingga secara normatif UU Pers dan KEJ menjadi kompas moral berjurnalistik dan bermedia.

Sekarang ini kita betul-betul merasakan, di kalangan masyarakat terjadi pergeseran kultur dalam mengakses informasi. Platform-platform digital menyajikan kemasan informasi singkat dan instan dalam video pendek atau potongan-potongan teks cepat. Di akun Tiktok, misalnya. Publik pun makin terbiasa mengonsumsi berita secara singkat, bahkan dalam hitungan detik, tanpa sempat mencerna kedalaman isinya.

Secara perlahan, kebiasaan mengonsumsi media sosial semacam itu menggeser perhatian publik terhadap produk jurnalistik yang berkualitas dari media arus utama. Informasi pendek lewat beberapa platform tentu tidak bisa memberikan pendalaman informasi, berbeda dari produk jurnalistik yang membutuhkan waktu pendalaman dan analisis.

Konsekuensi lain yang muncul adalah pemudaran kualitas jurnalistik dari segi estetika, kalau itu adalah produk jurnalistik tulis. Sulit ditemui teks-teks dan narasi berbobot dari para wartawan berkualitas seperti pada era kejayaan media cetak, dan apalagi kalau teks itu disajikan oleh yang bukan wartawan.

Itu belum termasuk efek etis, karena tuntutan kecepatan mengunggah, menekan serendah mungkin biaya produksi, dan keterpengaruhan oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Acapkali wartawan dituntut mengunggah informasi tanpa verifikasi mendalam dan kekuatan analisis. Maka akan terasa beda antara “produk yang cepat” dengan “produk yang tepat”.

Kini banyak didengungkan tentang “konten premium” untuk menjaga produk jurnalistik berkualitas. Konten berbayar ini dimaksudkan untuk selain mengetengahkan informasi-informasi berbobot, juga menyadarkan masyarakat untuk mengapresiasi dengan membayar karena membutuhkan konten tersebut. Masalahnya, apakah model “saling membutuhkan” semacam itu bisa diterima oleh masyarakat?

Langkah Apa?
Lalu model literasi seperti apakah yang harus didorong untuk mengedukasi publik tentang pola mengonsumsi informasi, sehingga masyarakat kembali membutuhkan sajian informasi berkualitas dan kredibel? Apa sajakah langkah yang harus didorong oleh semua pihak?
Akan muncul pulakah ketergerakan pemerintah untuk mendorong dan melindungi jurnalisme dan media yang berkualitas?

Kira-kira insentif seperti apa yang bisa membantu kelangsungan bisnis media? Harus digarisbawahi, jurnalisme berkualitas akan bergantung pula dari kekuatan fondasi bisnis sebagai bagian dari sub-sistem dalam sistem media yang berkualitas.

Kalau kondisi kebutuhan konsumsi informasi itu masih sedangkal sekarang, maka kualitas kehidupan dan khususnya demokrasi tidak akan beranjak pula dari kedangkalannya, karena apa yang diakses, dikunyah, dan dicerna sebatas pada hal-hal yang instan tanpa kedalaman dan tidak mencerahkan.

— Amir Machmud NS; wartawan Suarabaru.Id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodl Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post Masa Depan Media dalam Kultur Konsumsi Informasi appeared first on SuaraBaru.id.

Acara pembukaan dipandu wartawan senior RRI Semarang, Bakhtiar Rivai, dan diikuti sebanyak 26 mahasiswa FH Unissula. Meskipun sekolah ini dilaksanakan secara virtual, namun para peserta bersemangat menyimak pelajaran dari pemateri hingga tuntas.

Hadir dalam pembukaan secara daring, Dekan FH Unissula Dr Jawade Hafidz SH MH, Wakil Dekan II Arpangi SH MH, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, serta dua pemateri R Widiyartono dan Setiawan Hendra Kelana.

BACA JUGA: Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, Pemkot Semarang Ajak Atasi Masalah Plastik Secara Produktif

Amir Machmud dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasinya kepada FH Unissula, yang telah menjalin sinergitas dengan PWI Jateng, untuk mengadakan sekolah jurnalistik. Apalagi kegiatan ini dijadikan sebagai persyaratan atau pendamping dalam proses wisuda mahasiswa.

Ditegaskan dia, sekolah jurnalistik adalah salah satu upaya dari PWI untuk memberikan soft skill atau kecakapan hidup kepada mahasiswa. Bukan saja keterampilan mendokumentasikan peristiwa dan menyampaikan gagasan lewat tulisan, tapi jauh lebih dari itu, membekali skill mahasiswa saat bersaing di dunia kerja.

”Kemampuan menulis ini akan menjadi faktor pembeda, antara lulusan FH Unissula dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Mahasiswa akan dikenalkan dan diasah kemampuan mendapatkan ide tulisan, dan menuliskannya dalam bentuk opini yang ringan, ilmiah, dan enak dibaca,” kata Amir.

BACA JUGA: Medali Emas Kejurnas Pencak Silat Cempaka Putih UNKAHA Semarang Didominasi Tim Pantura

Di bagian lain, Dekan FH Unissula, Jawade Hafidz menjelaskan, kegiatan ini diikuti 26 mahasiswa, karena Unissula merencanakan empat kali prosesi wisuda pada tahun 2024. Hal ini membuat jumlah peserta pada setiap kegiatan terbatas. Namun dia juga menegaskan, akan ada kegiatan serupa dalam tiga bulan ke depan.

Sementara itu, dalam Sekolah Jurnalistik itu, Pemimpin Redaksi suarabaru.id, R Widiyartono membawakan materi ‘Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Populer dan Praktik Menulis Artikel Ilmiah Populer’. Sedangkan Sekretaris PWI Jateng, Setiawan Hendra Kelana, membahas topik ‘Konvergensi Media, Hukum Pers dan Etika Komunikasi’.

Pada kesempatan itu, Widiyartono menyampaikan, dalam ilmu jurnalistik, artikel adalah salah satu bentuk tulisan nonfiksi, berisi fakta dan data diserta sedikit analisis dan opini dari penulisnya.

BACA JUGA: Cegah Demam Berdarah, Petugas Gabungan Door to Door ke Warga Tunjungan Blora

Ciri-ciri artikel sendiri, ditulis disertai nama, temanya menyangkut kepentingan orang banyak, referensial dan disajikan dalam bahasa sederhana dan komunikatif.

”Siapa saja bisa menjadi penulis artikel. Syaratnya, tentu saja menguasai teknik menulis, suka membaca, punya intelektualitas mencukupi, dan kepekaan sosial yang memadai,” kata Pak Widi, sapaan akrabnya, yang baru saja mendapatkan penghargaan Press Card Number One dari PWI Pusat itu.

Sementara Setiawan Hendra Kelana mengajak para mahasiswa, untuk menyelami rambu-rambu media dalam membuat produk jurnalistik. Iwan, panggilan karib Sekretaris Redaksi Suara Merdeka itu menyatakan, dalam menjalankan tugasnya, wartawan harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

BACA JUGA: Pasar Murah ‘Pak Rahman’ Jadi Andalan Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan di Kota Semarang

Dia kemudian mencontohkan, bagaimana wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi untuk menerima suap, dilarang menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang, atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Termasuk etika menuliskan identitas pelaku di bawah umur, dan alamat tempat kejadian perkara.

”Dengan belajar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kita akan paham ketika terjadi masalah dalam produk jurnalistik. Apakah ini masuk sengketa pers atau bukan, pelanggaran UU Pers atau UU ITE,” ujar salah satu wartawan Jateng yang menjadi asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini.

Riyan

The post Sekolah Jurnalistik Bekali Mahasiswa Unissula Skill Menulis appeared first on SuaraBaru.id.

PADA titik manakah kita menemukan aspek moral “berakhlak” dari 11 pasal Kode Etik Jurnalistik?

Rasa-rasanya, tak satu pun pasal yang tidak memuat substansi moral itu sebagai syarat mutlak profesionalitas wartawan.

Saya menyimpulkannya sebagai “iktikad fungsional” untuk menjabarkan fungsi media dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial.

Bayangkanlah, tanpa kemuliaan perilaku (akhlaqul karimah), apakah mungkin fungsi-fungsi media itu bisa dipancarkan? Tanpa menjabarkan etika sebagai pedoman berperilaku (akhlak), apakah mungkin wartawan menghadirkan atmosfer profesionalitas dari dalam dirinya, untuk ekosistemnya?

Dengan melihat realitas perkembangan praksis-etis dalam praktik kewartawanan, sejauh ini, sangatlah mengena tema Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI kerja sama dengan Kementerian BUMN yang hari-hari ini sedang bergulir, “Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak”.

Antara Iktikad dan Tujuan
Akhlak, dalam perspektif kerja jurnalistik, adalah kemasan kolaboratif antara iktikad dan tujuan. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam karya legendaris Elemen-elemen Jurnalisme, merumuskan narasi yang memikat, “Berikan sinar, dan orang-orang akan menemukan jalannya…”

Tujuan menemukan kebenaran, yang dalam Kitab Suci dinarasikan sebagai “min-adzulumaat ila-annuur” (dari kegelapan menuju cahaya), membutuhkan kinerja akhlak yang penuh loyalitas dalam iktikad luhur memberi informasi, mengedukasi, menghibur, dan menjalankan kontrol sosial.

Ketika tujuan mulia itu terusik oleh aneka kepentingan yang secara alamiah berpotensi muncul dalam praktik kehidupan manusia — termasuk wartawan –, sangatlah mungkin standar perilaku tak lagi diukur dari parameter iktikad. Akhlak boleh jadi menjadi pertimbangan nomor sekian, dibenamkan oleh tujuan-tujuan yang bernilai “bias”.

Dan, realitasnya, praktik profesi di dunia kewartawanan bagai tak pernah selesai berdinamika dengan aneka kisah pelanggaran profesionalitas.

Tiga Sumber
Umumnya, pelanggaran-pelanggaran etika jurnalistik bersumber dari:

Pertama, ketidakpahaman tentang kemuliaan profesi ini. Tak sedikit orang yang memandang secara instan, dengan menyandang profesi wartawan mereka bakal memiliki posisi tawar untuk menekan orang-orang atau instansi tertentu, yang dijadikan sumber memeroleh atau meraih kepentingannya.

Tak jarang mereka hadir di kancah kewartawanan dengan bekal minim kecakapan teknis. Dan, dalam tingkat terendah, melakukan praktik pemerasan dengan beragam modusnya.

Kedua, sumber pelanggaran itu berupa kenyataan betapa banyak wartawan yang sejatinya paham tentang nilai-nilai jurnalistik, namun tidak berusaha menghindarkan diri dari hasrat melanggar.

Artinya, ketika ada kesempatan, dia akan mengambilnya tanpa memedulikan apakah itu membelakangi etika kewartawanan atau tidak.

Ketiga, mereka yang paham tentang etika jurnalistik — dalam posisi sebagai pengambil kebijakan di media –, namun justru sengaja mencari celah untuk kepentingan tertentu.

Pada jenis sumber pelanggaran yang ketiga ini, bukan tidak mungkin yang melakukan adalah wartawan yang sudah dinyatakan tersertifikasi, apakah dari level Muda, Madya, atau Utama.

Walaupun telah mengikuti uji kompetensi yang antara lain melewati mata uji Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik, namun lantaran menghayatinya hanya dari level “permukaan”, maka etika sekadar lewat sebagai pemenuhan “administratif”, belum menjadi “sikap hidup”, atau semacam “darah yang mengalir dalam nadi kewartawanannya”.

Sikap-sikap oportunistik, termasuk dalam keterlibatan pemberitaan politik-kekuasaan, menjadi contoh nyata mereka “paham etika tetapi berupaya menyiasatinya” untuk orientasi non-jurnalistik.

Baik dari sumber pelanggaran pertama, kedua, maupun ketiga, masalah yang kita temukan adalah tipisnya penghayatan keakhlakan dalam menjalani profesi yang hakikatnya sudah diikat dengan moralitas kode etik.

Kode etik belum merasuk sebagai “akhlak profetik” untuk selain melindungi wartawan dari kmungkinan celah sosial dan hukum, juga untuk menegaskan tentang tujuan berjurnalistik dan bermedia dalam ungkapan “iktikad fungsional”.

Menurut saya, organisasi profesi kewartawan seperti PWI sudah secara tepat menguatkan ikhtiar penyegaran sikap profesional itu dengan tagline “Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak”.

Gelaran UKW bersama BUMN dengan tagline itu harus dijadikan sikap bersama, terus menerus dikampanyekan dengan persuasi masif.

“Berakhlak” adalah “way of life” wartawan yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Kode Etik Jurnalistik. Kita jangan sekadar menjadikannya sebagai jargon yang menebar pesona namun tak punya “tenaga”.

— Amir Machmud NS; wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dosen Prodi Ilmu Komunikasi UKSW —

The post “Berakhlak”, Elemen Moral Profesionalitas Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

“PEMANASAN” kontestasi politik 2024 dapat kita rasakan memusar pada isu klasik keterbelahan antara “kita” dan “mereka”.

Mengapa klasik? Persoalan head to head dua elemen primordi itu selalu menjadi isu sexy. Di ranah publik, sentimen “naluri purba” manusia dibangkitkan untuk menggiring fanatisme rasa keberpihakan.

Di tingkat media, pemberitaan yang mengusik realitas keberagaman dijadikan salah satu pilihan untuk mengeksploitasi rasa ingin tahu, kepo, dan kepenasaranan. Perasaan alami audiens itu berpotensi meningkatkan viewers, like, dan subcribe. Ujung-ujungnya adalah mobilisasi target viralitas.

Sejumlah media tersegmen ke dalam pola-pola pemberitaan yang stereotipe. Setidak-tidaknya ada empat kategori segmentasi sikap dengan “frekuensi” dan intensitas masing-masing. Kebijakan editorial media-media itu mencermin ke dalam karakter dan gaya.

Pertama, media yang seolah-olah menjadi corong keberagaman, toleransi, atau yang “NKRI banget”. Pilihan isu pemberitaannya cenderung ofensif terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap berseberangan, yang dituding mempraktikkan politik aliran. Sebutan kadal gurun (kadrun) sering di-setting dan di- framing melalui para narasumber untuk menstigmatisasi kelompok yang diposisikan sebagai lawan.

Kedua, media yang menyuarakan sikap berseberangan dengan pola-pola stigmatisasi praktik politik aliran. Mereka memilih narasumber untuk merespons ofensif “kubu toleran”, atau melakukan serangan-serangan pula, baik yang bersifat tesis maupun antitesis.

Ketiga, media yang memberi ruang berimbang kepada dua kubu. Mereka mengetengahkan moderasi opini, dengan tidak memilih sikap keberpihakan verbal. Penilaian terhadap opini yang diangkat diserahkan kepada kedewasaan politik audiens.

Keempat, media yang mengakomodasi pertarungan opini, mengolahnya dalam intensi setting sebagai potensi viralitas. Isu apa pun yang diusung oleh dua kelompok besar itu, di-blow up sebagai sumber keuntungan dalam konteks algoritma google. Media-media ini memainkan kebijakan editorial yang pragmatis.

Tanggung Jawab Sosial
Pertarungan dua kelompok yang secara mainstream memiliki kekuatan penyangga itu, berpotensi memosisikan media-media dalam pilihan sikap masing-masing.

Fenomenanya, kubu yang berhaluan kebinekaan memosisikan diri berseberangan dengan kelompok yang dicap “kadrun”. Sama, seperti dulu kita mengenal ungkapan dikotomis cebong versus kampret.

Bahkan di level internal partai pun, kita catat misalnya di PDI Perjuangan muncul faksionasi Banteng vs Celeng, atau Dewan Kolonel vs Dewan Kopral. Hal ini mengingatkan dulu, pada fenomena di Partai Keadilan dan Sejahtera juga muncul faksi Keadilan dan faksi Kesejahteraan.

Suka atau tidak suka, faksionasi yang membelah posisi rakyat lewat cebong vs kampret, lalu cebong vs kadrun, menciptakan polarisasi yang berkesan memecah rasa kebinekaan.

Padahal bukankah dari “sononya”, Indonesia adalah bangsa yang beragam? Mindset mulia lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mewujud dalam kehidupan indah yang tanpa sekat suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Praksis pers menegaskan keberagaman ini dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjaga agar pemberitaan terbebas dari unsur SARA. Realitas kebinekaan itu dijaga oleh KEJ sebagai pilar moralitas dan tanggung jawab sosial pers.

Tak hanya KEJ sebagai moralitas wartawan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga dinuansai spirit kebangsaan yang kental.

Praksis fungsional media untuk memberi informasi, memberi pendidikan, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial adalah amanat yang menuntun wartawan dan media untuk menghayati nilai dasar keindonesiaan berupa sikap keberagaman.

Jebakan Politik Aliran
Isu politik aliran, disadari atau tidak disadari bisa menjebak media ke dalam dua bentuk kebijakan pemberitaan.

Pertama, mengklaim sebagai media representasi kebinekaan. Dalam kategori ini mereka menyuarakan perlawanan terhadap praksis politik aliran.

Kedua, merasa sebagai representasi perlawanan kelompok yang terposisikan oposisional kepada penguasa, dan seakan-akan kelompok ini mewakili agama mayoritas di Tanah Air.

Pada kategori pertama, pilihan narasumbernya adalah tokoh-tokoh yang vokal kepada “kadrun”. Begitu pula sebaliknya.

Dalam perspektif 2024, kedua kategori itu saling berebut ruang opini pemberitaan untuk isu-isu pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden.

Pesan-pesan, baik yang tersirat maupun yang tersampaikan secara verbal adalah kampanye branding, klaim-klaim, memperkuat citra baik, memberi citra buruk; yang didukung oleh kerja para buzzer.

Memberi Pertimbangan
Tentu bukan merupakan pilihan yang bijak, ketika wartawan dan media larut dalam keterjebakan pengelompokan itu. Pilihan kebijakan pemberitaan terpolarisasi oleh isu-isu “nasionalis” dan “kadrun”.

Menjadi berbahaya ketika stigmatisasi itu menyentuh relung sikap keberagamaan seseorang yang murni terkait dengan masalah akidah, padahal dalam sikap politik sejatinya dia toleran dan memahkotakan makna berkebangsaan.

Dalam kondisi demikian, media diharapkan dapat memerankan diri secara bijak sebagai “moderator”, yang merupakan pancaran pelaksanaan KEJ.

Jadi mengapa tidak memilih peran sebagai “pemberi pertimbangan”?

Posisi ini terasa mulia, ketika media mengapungkan fakta-fakta tentang berbagai alternatif yang dihamparkan ke hadapan publik.

Misalnya, memberi gambaran kualitas kepemimpinan seseorang yang banyak disebut sebagai kandidat capres, seperti apa rekam jejaknya, bagaimana keberpihakannya kepada nilai-nilai keberagaman, bagaimana kekuatan sikapnya tentang realitas keindonesiaan yang “berbagai-bagai”, juga bagaimana membaca hasil survei dari berbagai lembaga, dan sejumlah magnet lainnya.

Pemberitaan dengan model memaparkan secara jujur aneka pertimbangan inilah yang bisa membantu publik dalam memastikan pilihan.

Media bernilai fungsional ketika punya iktikad memberi konsiderans bagi calon pemilih capres. Model ini bakal menghindarkan bangsa dari risiko keterbelahan lantaran perang opini tentang kekhawatiran terhadap praktik-praktik politik yang merasa berkekuatan tanpa batas, termasuk politik aliran.

Idealnya, media tidak menyuburkan polarisasi yang berlangsung brutal, melainkan memberi pertimbangan jujur dari banyak pandangan yang beredar.

— Amir Machmud NS, wartawan suarabaru.id dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah —

The post Media dan Jebakan Pemberitaan Politik Aliran appeared first on SuaraBaru.id.

”Ini adalah perilaku paling memalukan, dan ini adalah pelanggaran berat. Kami berharap, ini menjadi kasus terakhir yang melibatkan anggota PWI,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, dalam Rapat Pleno PWI Pusat, di Jakarta, Senin (22/8/2022).

Dia juga akan mengusulkan ke Dewan Pers, untuk mencabut kartu sertifikasi Uji Kompentensi Wartawan (UKW) mereka ke Dewan Pers.

BACA JUGA: Diduga Rem Bermasalah dari TPU Bergota Semarang Penumpang Angkot Warna Orange Jadi Korban

Sebelumnya dikabarkan, dua oknum anggota PWI Lampung inisial JI dan GY, diduga kuat melakukan pemerasan terhadap salah satu pejabat di lingkungan Dinas BMBK Lampung.

Usai peristiwa memalukan ini terungkap, kedua oknum wartawan itu mengajukan surat pengunduran diri dari kepengurusan dan anggota PWI Lampung.

Hasil keputusan Rapat Pleno PWI Provinsi Lampung dan Dewan Kehormatan Provinsi Lampung menyatakan, meski belum berkekuatan hukum tetap, kedua pengurus PWI Lampung ini diduga telah melakukan pelanggaran etika, dan mencemarkan nama baik organisasi (Pasal 8 Peraturan Dasar PWI).

BACA JUGA: Kapolres Blora Minta Pengamanan Pelaksanaan Hiburan Masyarakat dalam Peringatan HUT RI

Selanjutnya, hasil Rapat Pleno Pengurus PWI Lampung dan Dewan Kehormatan, menyerahkan sepenuhnya kepada PWI Pusat, untuk penyelesaian permasalahan ini berdasarkan PD/PRT PWI.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat, Fachry Mohamad menyampaikan, kasus pemerasan yang dilakukan dua anggota PWI Lampung itu sangat mencederai organisasi PWI. Dia juga sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan Ketua Umum PWI Pusat.

”Pelanggaran tertinggi yang dilakukan itu terkait soal moral. Sangat disayangkan, hal itu terjadi, dan organisasi PWI harus tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya,” tegas Fachry.

BACA JUGA: Tim Futsal Porprov Kota Semarang Kembali Siapkan Dua Kali Uji Coba

Dalam Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat itu, dihadiri Sekjen Mirza Zulhadi Nachli, Anggota Dewan Penasehat, Tribuana Said, Ismet Rauf dan N Syamsoeddin Ch Haesy, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Octto, dan Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar.

Ada pula Ketua Bidang Luar Negeri Ahmed Kurnia, Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Abdul Aziz, Bendahara Umum Muhamad Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Oktap Riyadi

Riyan

The post Rapat Pleno PWI Pusat Terima Surat Pengunduran Diri Dua Wartawan Lampung appeared first on SuaraBaru.id.

“NETIZEN salah fokus”, inikah tren menyerong jurnalisme yang dominan dalam wajah media online kita, hari-hari ini?

Itukah strategi mengeksploitasi emosi keingintahuan publik, yang sejatinya adalah jurus lazim dalam praktik jurnalistik? “Salfok” mengolah respons netizen terhadap objek tertentu.

Umumnya, tampilan pose-pose seronok selebritas menjadi objek eksploitasi ke-salfok-an. Tak jarang, konten media sosial dimigrasikan ke media mainstream. Komentar-komentar follower dari sejumlah platform media sosial dijumput untuk diolah begitu saja menjadi konten pemberitaan di media arus utama.

Tengoklah tampilan sejumlah artis, selebgram, dan sosialita. Yang boleh dibilang paling populer adalah konten-konten Tante Ernie sang “Pemersatu Bangsa”, Maria Vania, atau Wika Salim.

Background pantai, kolam renang, kamar mandi, gym, atau tempat-tempat yang instagramable akrab berkolaborasi dengan kata bikini, pakaian dalam, body goals, kulit, rambut, mata, bibir, juga tatto.

Pindah Agama
Sifat konten yang berbeda, yakni frasa “pindah agama” juga makin sering kita temui dalam penyajian berita sejumlah media. Tentu dengan nada yang mengeksplorasi sensitivitas primordi itu menjadi konten yang diviralkan.

Seperti halnya latar belakang yang terkait dengan “salfok”, kata “pindah agama” di-blow up sedemikian rupa dengan rentetan sebab, pengaruh, petunjuk, atau ungkapan-ungkapan perasaan kenyamanan.

Bedanya, fenomena “salfok” berpaut dengan eksploitasi ceruk “naluri purba” manusia terhadap “ideologi tubuh”, sedangkan “pindah agama” mengelaborasi sensitivitas keyakinan yang sebenarnya berada di wilayah privat, agar tidak dipertentangkan.

Kesamaannya, kedua “persoalan” itu bisa dilihat dari persepektif irisan dengan etika jurnalistik. Misalnya terkait dengan pornografi, kemudian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Dan, yang kini menjadi pertanyaan adalah penyediaan kanal-kanal komentar berita, juga pengusungan konten media sosial sebagai produk berita media arus utama.

Dalam praktik jurnalistik, muara dari pemviralan fokus-fokus tersebut sejatinya adalah mengaduk-aduk perasaan pembaca dengan segala dramatikanya.

Semua berperspektif keteraksesan konten yang disajikan. Pemviralan sebuah fakta atau isu publik yang diciptakan oleh kreator konten, bermuara pada raihan google adsense atas nama pendapatan media. Eksploitasi body goals dan frasa “pindah agama” berprospek menjadi passive income subur, yang dalam perkembangannya telah menciptakan sebuah pilihan objek, “genre”, kalau kita tidak ingin menyebut sebagai “penyimpangan”.

Karena erat bersentuhan dengan Kode Etik Jurnalistik, saya menghindari untuk menyebut sebagai produk kreativitas. Ceruk pilihan konten itu lebih bersifat eksploitasi naluri dan yang mengaduk-aduk elemen primordi.

Tren “Perempuan Pemersatu”
Pilihan konten seperti itu terkesan menjadi tren. “Tante pemersatu” yang lain, juga isu-isu “pindah keyakinan” diusung oleh sejumlah media dengan judul-judul yang memicu adrenalin keingintahuan.

Atas nama kebebasan berekspresi, bagaimana menyeimbangkan pilihan konten ini dengan spirit merawat nilai-nilai jurnalistik?

Di sinilah bertarung antara ideologi viralitas dengan nilai-nilai etis jurnalistik. Atas nama kebebasan berekspresi menampilkan kreasi-kreasi seperti itu, dengan menyiasati etika bermedia.

Gaya berjurnalistik dengan judul “provokatif”, teknis penulisan lead yang “loyal” pada aksentuasi pilihan kata kunci, juga stereotipe kalimat godaan ala media sosial, menjadi warna dominan dalam segmen-segmen berita tentang eksploitasi body goals dan fakta orang pindah agama.

Saya merasakan tren ini sebagai “kampanye terbuka” yang menipiskan sensitivitas rasa para praktisi jurnalistik terhadap Kode Etik Jurnalistik. Pada titik ini, kita bisa merasakan, betapa kreativitas tak jarang termaknai sebagai eksploitasi.

Coba kita simak judul-judul berita yang “intimidatif” ini:

// Gemasnya Tante Ernie Pakai Dress Belahan Dada Rendah, Netizen: Seksi Menghanyutkan// Tante Ernie Makin Seksi Pakai Dress Ketat, Bodi Melengkung Bikin Netizen Gagal Fokus// Lekuk Tubuh Maria Vania Sempurna, Bisa Bikin Dengkul Gemetar// Enam Potret Wika Salim Pamer Body Goals, Perut Rata Jadi Sorotan.

Atau, bagaimana dengan judul-judul bercita rasa “primordi” semacam ini?

// Lima Fakta Sarah Menzel Kekasih Azriel Hermansyah yang Ingin Pindah Agama// Pindah Agama, Kanaya Idol Diajak Kekasih ke Israel// 10 Artis Ini Pindah Agama dari Islam ke Kristen.

Contoh-contoh itu hanya sebagian di antara varian judul berita yang — pertanyaannya –- apakah merupakan pengabaian etika pemberitaan?

Apakah sajian ekspoitasi body goals selebriti merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik tentang larangan membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul?

Apakah sajian berita orang pindah agama sesuai dengan ketentuan Pasal 8 bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan seterusnya?

Penafsiran terhadap tren pemberitaan semacam itu, apabila menghadapkannya dengan Kode Etik Jurnalistik, bisa subjektif. Misalnya, apakah keseronokan foto-foto dan judul seperti dalam contoh di atas berkategori cabul? Apakah judul-judul dan konten berita tentang selebriti pindah agama itu bersentuhan dengan larangan diskriminasi SARA?

Mengukur penilaian dengan standar subjektivitas tentu tidak mudah menghasilkan “kesepakatan” sikap. Yang paling memungkinkan adalah parameter rasa pada “kepatutan”, yakni pantas atau tidak pantaskah kita menyajikan yang semacam itu?

Orang bisa berpikir berbeda-beda. Dari perspektif viralitas, “Jurnalisme Salah Fokus” dan “Jurnalisme Pindah Agama” bisa jadi akan dimaknai sebagai produk eksplorasi ceruk kreativitas.

Dari sisi mereka yang menjaga nilai-nilai jurnalistik, mungkin saja dimaknai sebagai simplifikasi sikap moral Kode Etik. Atau ada yang menganut perspektif moderat sebagai sekadar bagian dari ekspresi budaya pop, sehingga dengan enteng akan mengatakan, “Mengalir sajalah dan nikmati”. Atau “Kalau tidak suka, ya jangan baca…”

Akan tetapi, ketika yang “mengalir dan nikmati sajalah” itu bersentuhan dengan tanggung jawab sosial media sebagai substansi fungsi pers untuk memberi informasi, mengedukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial, mungkin kita bisa “menggugat perasaan”, apakah semua cukup dikembalikan menjadi sekadar urusan privat, “seribu tante berpose, kafilah berlalu”, dan begitu pula sikap dalam urusan keyakinan agama?

Lalu, apakah media rela “menyerahkan diri” untuk sekadar menjadi pemandu ke-salfok-an dan pengeksploitasi?

— Amir Machmud NS, wartawan suarabaru.id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah —

The post Tren “Jurnalisme Salfok” dan Konten “Pindah Agama” appeared first on SuaraBaru.id.