Kegiatan tersebut dimulai sejak Senin (2/6/2025). Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy menyampaikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan peserta didik selama di Polres Semarang.

“Para peserta didik yang melaksanakan kegiatan di Polres Semarang ini, akan melakukan berbagai kegiatan, diantaranya baksos, diskusi hingga penelitian di sejumlah instansi pemerintahan,” ungkap Ratna, Rabu (4/6/2025).

Bakti sosial dilaksanakan para peserta Sespimen Dikreg 65 dengan mengunjungi Kelurahan Lerep. Disana para peserta juga melaksanakan diskusi kepada warga, berkaitan dengan masukan serta saran terkait Harkamtibmas di wilayah Lerep.

“Di hari pertama kami lakukan diskusi bersama warga Kelurahan Lerep terkait Harkamtibmas. Ini sebagai peningkatan kompetensi dinamika tugas Kepolisian berdasar situasi di Kelurahan Lerep. Kami juga memberikan baksos kepada warga,” kata Perwira Pendamping, Kombes Pol. Purnama.

Sementara itu dihadapan para peserta didik, Ratna menyampaikan, Polres Semarang mendukung penuh program ketahanan pangan. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan panen raya jagung kuartal II, di perkebunan PTPN I Ngobo Kecamatan Bergas.

“Sebagai motor penggerak ketahanan pangan, Polres Semarang telah melaksanakan panen raya jagung kuartal II. Ini semua merupakan kerja sama dan sinergitas yang baik antar instansi di wilayah Kabupaten Semarang,” tambah Ratna.

Ratna berharap dengan kegiatan KKP ini, tidak hanya melalui teori namun mempraktikkan langsung ditengah masyarakat. Sehingga membentuk pemimpin-pemimpin Polri yang presisi, berkarakter dan mempunyai kompetensi dalam mengemban tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ning S

The post 9 Peserta Didik Sespimen Polri Melaksanakan Kuliah Kerja Profesi di Polres Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

“Itu dari Pantura mulai Pandeglang (Banten)-Banyuwangi (Jawa Timur) termasuk Jawa Tengah,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng 2024, yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 31 Desember 2024.

Rapat tersebut juga diikuti kementerian/lembaga di bawah Kemenko Bidang Pangan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan bupati/wali kota se-Jawa Tengah.

Khusus di Jawa Tengah, kata dia, revitalisasi lahan tambak idle terdapat di 11 kabupaten/kota,  dengan luas 15.110 Ha, seperti Kabupaten Demak, Pati, dan lainnya.

Pada rencana pelaksanaan teknisnya, Wahyu bilang, jenis ikan yang dinilai cocok dibudidayakan di wilayah tambak Pantura itu yakni tilapia.

Dengan optimalisasi lahan tambak menganggur di Pantura itu, dia menarget produksi 4 juta ton per tahun secara keseluruhan.

“Target produksinya sekira 4 juta ton setiap tahun,” kata dia.

Produksi perikanan di Jawa Tengah, kata Wahyu, mencapai 847 ribu ton per tahun, terdiri dari 396 ribu ton perikanan tangkap, dan 451 ribu ton budidaya, dengan nilai total Rp7,68 triliun.

“Kontribusi Jawa Tengah Rp5 triliun (326,78 USD), adapun secara rata-rata ekspor nasional USD 5,3 miliar,” Kata dia.

Lebih lanjut, KKP berencana melakukan pengembangan revitalisasi tambak di Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah tahap pertama seluas 20 ribu hektar.

“Dengan dukungan kepala daerah dan Dirut PT PLN untuk menyediakan energi, dalam empat tahun ke depan kita dapat mencapai produksi ikan tilapia untuk pasar domestik dan ekspor,” katanya.

Trenggono mengungkapkan, potensi ekspor perikanan di Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai USD 9,5 miliar.

Secara rinci, Trenggono menguraikan, total produksi sektor perikanan di Indonesia total 13 jutaan ton per tahun, dengan rincian 7,8 juta ton perikanan tangkap, dan 5,6 juta ton perikanan budidaya.

Angka ini dinilai masih rendah, sebagai perbandingan Vietnam punya jumlah produksi perikanan budidaya 25 juta ton, dan tangkap 3 juta ton per tahun.

Diaz Abidin

The post KKP Berencana Revitalisasi Tambak ‘Nganggur’ di Jateng Seluas 15 Ribu Hektar appeared first on SuaraBaru.id.

Peninjauan tersebut untuk memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia terjaga dengan baik dan memenuhi standar internasional untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta memastikan rantai distribusi dan ketersediaan stok ikan aman selama Nataru.

Menteri Trenggono melakukan inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya, untuk melihat langsung proses penjaminan mutu hasil perikanan dan kualitas produk perikanan yang akan dipasarkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tilapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

Memasuki masa libur Nataru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otoritas kompeten memastikan tetap memberikan layanan dengan baik, khususnya terkait penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk pelayanan penerbitan sertifikasi kepada pelaku usaha.

Pada kesempatan ini Menteri Trenggono juga bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro-kecil hingga menengah-besar yang berasal dari Jawa Tengah, antara lain dari Semarang, Kudus, Pekalongan, Pati, Boyolali, dan Demak.

Dikatakan, pertemuan ini dilakukan untuk penguatan rantai distribusi perikanan dan memastikan ketersediaan stok ikan selama masa libur Nataru, serta memastikan harga ikan tetap stabil dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage.

Dalam pertemuan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pelaku usaha pengolahan ikan, seperti keterbatasan suplai bahan baku untuk industri surimi, keterbatasan suplai bahan baku untuk UPI fillet tilapia yang sesuai persyaratan dengan ukuran 800 gr/ekor ke atas dari tambak bersertifikat CBIB, masih minimnya tambak budi daya tilapia yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya yang Baik), terbatasnya nelayan memiliki sertifikat CPIB, permasalahan distribusi ikan antar wilayah, dan permasalahan ekspor.

“KKP mengimbau beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab kendala yang dirasakan oleh pengusaha UPI,” tandasnya.

Imbauan tersebut antara lain terkait penguatan rantai distribusi dengan memastikan transportasi dan logistik ikan dari cold storage ke pasar dan UPI berjalan lancar, terutama pada H-2 Natal hingga H-1 Tahun Baru, serta menghimbau pelaku usaha cold storage untuk memanfaatkan stok yang ada guna memenuhi kebutuhan pasar dan UPI.

“Selain itu mendorong diversifikasi produk ikan seperti bandeng presto dan value-added products berbasis surimi untuk mengurangi tekanan pada ikan segar, optimalisasi pemanfaatan cold storage dan melakukan pemetaan stok ikan secara real time,” terangnya.

The post Menteri KP Tinjau UPI PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang, Pastikan Stok Ikan Aman Selama Nataru appeared first on SuaraBaru.id.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya perikanan, Pekalongan menghadapi tantangan serius terkait prevalensi stunting pada anak-anak. Program ini merupakan langkah strategis yang memanfaatkan kekayaan lokal untuk memberikan solusi nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Uji coba Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan di SMP Negeri 6 Kota Pekalongan, dengan melibatkan ratusan siswa-siswi SD Negeri Keputran 6 dan SMP Negeri 6 Kota Pekalongan, Jumat (13/12/2024).

Menu MBG yang diberikan nasi dengan lauk fillet ikan, sayur buncis jagung, tahu bakso ikan, buah pisang, dan susu.

Direktur Pengolahan KKP, Widya Rusyanto mengungkapkan, pada momen peringatan Hari Nusantara selain bakti sosial pihaknya menginisiasi uji coba MBG di Kota Pekalongan. Pasalnya sumber ikan di Kota Pekalongan luar biasa. Harapannya ikan menjadi sumber protein di dalam menu MBG.

“Terima kasih kami ucapkan untuk Wali Kota dan juga Komandan Kodim yang telah membantu, mudah-mudahan pada saat pelaksanaan program ini nantinya dapat berjalan baik dan ikan menjadi sumber protein untuk menu di MBG,” tuturnya.

Ia berharap Program MBG Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berjalan dengan lancar dengan support dari Wali Kota dan Dandim dalam menyiapkan sarana dan prasarana. “KKP akan membantu mendukung apabila menu ikan tidak tersedia untuk disiapkan,” jelasnya.

Program MBG ini nantinya akan menyasar jenjang SD sampai SMA, saat ini tingkatan konsumsi protein di angka 63 gram per orang, diharapkan bisa naik menjadi 100 gram per orang sehingga angka stunting juga terus menurun. Karena uji coba kali ini dianggarkan Rp16.500.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menilai uni coba kali ini sukses luar biasa dengan dukungan KKP dan Kodim. “Saya pesan ke kepala dapur kaitannya dengan tantangan program ini yakni menyesuaikan menu yang lebih ke selera anak sekarang. Alhamdulillah sudah komplit menu hari ini dan disesuaikan dengan selera anak yakni ikan digoreng dengan tepung krispi. Harapannya nanti misal menu telur, daging, atau ayam juga bisa disesuaikan dengan selera anak,” terang Aaf.

Nantinya untuk implementasi ini tanggung jawab di kodim membangun dapur, di Kabupaten Pekalongan sudah dibangun, dan ini untuk Kota Pekalongan tanah sudah ada tinggal proses membangun. “Ketika pelaksanan nanti apakah hanya dari Kodim ataukah ada kolaborasi dengan persatuan pengusaha catering ini belum pasti,” kata Aaf.

Disebut Aaf untuk MBG ini nantinya dalam seminggu diberikan 5 hari. Tentu jumlahnya luar biasa, dan dikerjakan hampir setiap hari.

Siswi Kelas 8B SMP Negeri 6 Kota Pekalongan yang menjadi salah satu peserta Program Uji Coba Makan Bergizi Gratis (MBG), Kinan mengaku senang dengan program ini. “Senang bisa dapat makanan bergizi hari ini. Selama ini saya tidak bawa bekal tapi membeli makanan. Semoga program ini bisa berlanjut,” tukasnya.

Nur Muktiadi

The post Atasi Stunting, KKP dan Pemkot Pekalongan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ganjar, usai berdialog dengan ribuan nelayan di Kantor DPC HNSI Kabupaten Cilacap, Selasa (9/1/2024). Menurutnya, Indonesia harus punya kedaulatan laut, sehingga pemerintah harus mengambil sikap tegas.

”Masih banyak sekali illegal fishing, karena potensi kita memang besar banget. Maka, perlu adanya pengamanan,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Bersama Seluruh UPT di Wilayahnya Gelar Penandatanganan ZI dan Pakta Integritas

Pengamanan itu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Ada TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, KKP dan Kementerian Tenaga Kerja. ”Ini yang perlu memberikan dukungan fasilitas, agar kita bisa memantau itu dengan gampang. Butuh radar, butuh sonar, butuh kapal cepat,” paparnya.

Selain itu, butuh titik-titik logistik, agar petugas patroli di laut bisa efesien. Namun, jika masih terjadi illegal fishing, maka Ganjar siap menenggelamkan kapal pelaku.

”Kalau dulu pakai drone, sekarang pakai satelit. Tapi kalau itu masih terjadi, maka tenggelamkan kapalnya,” tegas capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu.

Sebagai informasi, berdasarkan data progres kegiatan prioritas sampai dengan triwulan III-2023 KKP, terdapat 40 kapal ikan asing yang diperiksa maupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Adapun masing-masing jumlahnya, 26 kapal ikan asing yang diperiksa, dan 14 kapal ikan asing yang ditangkap.

Riyan

The post Ganjar Ancam Tenggelamkan Kapal Pelaku ‘Illegal Fishing’ appeared first on SuaraBaru.id.

Kunjungan Kerja (spesifik) dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Hadir pula Direktur Jenderal Perikanan (Dirjend) Tangkap KKP, Muhammad Zaini, Dirjend Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Pj Sekretaris Daerah dr Sri Prima Indraswari.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menyampaikan bahwa dengan adanya kunjungan kerja Komisi IV DPR RI tersebut bersama mencari aspirasi dan informasi tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perikanan kelautan di Kota Tegal.

“Mudah-mudahan aspirasi ini nanti bisa kami selesaikan sesegera mungkin apabila bisa kita lakukan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentu kami sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang, dan Kota Tegal ini semua program yang akan kita lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan baik yang berkaitan dengan perizinan maupun dengan program baru yaitu penangkapan ikan terukur kami sudah melakukan sosialisasi tentang alat-alat tangkap yang diperbolehkan dan di mana yang harus diperbolehkan dan di mana yang dilarang dan sudah kami lakukan,” ujar Zaini.

Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawalauddin menyampaikan bahwa sejauh ini ada aturan terkait DPI (Daerah Penangkapan Ikan).

“Kami jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki yang namanya pengawasan atau pemantauan kelautan dan perikanan. Kapal-kapal ijin pusat memiliki VMS transmitter. Jadi termonitor pergerakan kapal-kapal perikanan. Selama aturan ini belum berubah tetap kami tegak peraturan apakah WPPnya satu atau dua. Kami jajaran Dirjen PSDKP lebih mengarahkan kepatuhan, kami mendorong supaya semua pelaku usaha betul-betul patuh dengan diskresi yang ada karena bagaimanapun juga supaya tidak ada antara nelayan kecil, nelayan besar saling konflik di lapangan,” papar Adin.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengutarkan bahwa pihaknya sangat peduli terhadap nelayan. “Saya setuju bahwa BBM adalah nafas dari nelayan, tidak dapat terpisahkan. Harus ada kebijakan terutama untuk nelayan-nalayan, kita akan ngomong kepada menteri terkait nelayan. Kita juga lihat stok BBM, kapasitas kapal, hal lain juga terkait sedimentasi,” ujar Anggia.

Dalam sambutannya Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, dr Sri Prima Indraswari menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Tegal, khususnya amat menunggu kebijakan yang pro nelayan.

“Paling tidak ada empat permasalahan aktual yang dihadapi para nelayan Kota Tegal. Pertama, masalah perijinan kapal yang lama, sehingga membuat banyaknya kapal tidak bisa melaut. Kedua, penumpukkan kapal juga dipengaruhi luas pelabuhan yang sempit dan daya tampungnya sudah melebihi kapasitas kapal yang terparkir. Ketiga, persoalan solar, kadang juga masih menjadi kendala bagi nelayan kita, misalnya ketersediaan solar. Keempat, tentang akan dilakukannya kebijakan penangkapan perikanan terukur, kita berharap agar kebijakan ini nantinya tidak menimbulkan konflik, artinya tetap melindungi nelayan kecil,” papar Prima.

Ketua DPD HNSI Jawa Tengah Riswanto menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah pusat yang akan menaikan BBM bersubsidi.

“Permasalahan daerah terkait kebijkan nasional terutama harga BBM bersubsidi agar tidak naik. Kita akan memperjuangkan sampai maksimal apa yang akan menjadi harapan kita. Kita juga tadi menyampaikan pendangkalan sampai adanya korban jiwa, momen ini kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar bisa didorong terkait dengan anggaran,” ujar Riswanto.

Sutrisno

The post Komisi IV DPR RI dan KKP Inventarisasi Permasalahan di Pelabuhan Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Penyerahan bantuan berupa jaring gillnet sebanyak 50 paket ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap pada KKP RI, Sofiyah Hidayat, didampingi Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan, Sugiyo serta Kepala OPD terkait lainnya, berlangsung di Gedung Technopark Perikanan Kota Pekalongan, Kamis sore (14/7/2022).

Usai menyerahkan bantuan, Perwakilan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap pada KKP RI, Sofiyah Hidayat, mengungkapkan bahwa, bantuan alat tangkap untuk nelayan dalam kategori kecil ini merupakan Program dari Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang telah diinisiasi sejak Tahun 2021 untuk Penangkapan Ikan Terukur bagi kesejahteraan nelayan, salah satunya yang menyasar Kalaju di Kota Pekalongan.

Dalam program Kalaju dimaksudkan untuk membentuk Kampung Nelayan yang maju baik di dalamnya berisi program-program bebas kumuh, peningkatan pendidikan, dan sebagainya. Pada tahun 2022 ini, KKP sudah membentuk 123 Kalaju se-Indonesia, dan pada tahun 2023 mendatang ditargetkan 250 Kalaju terbentuk. Adapun pemberian bantuan bahan alat tangkap sebanyak 50 paket jaring gillnet multimonofilamen senilai Rp 136.689.700.

“Kami berupaya memberikan bantuan bahan alat penangkap berupa jaring gillnet. Para nelayan lebih suka diberikan bahan alat tangkap yang nantinya dirakit sendiri menyesuaikan kebutuhan dan kebiasaan mereka,” ungkap Sofiyah.

Sofiyah menegaskan, KKP RI sudah melarang keras penggunaan alat tangkap yang berbahaya seperti menggunakan bahan peledak, racun, dan sebagainya yang bisa merusak kekayaan ekosistem laut. KKP RI berkomitmen menerapkan ekonomi biru (blue economy) yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yakni penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi; pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor; dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

“Para nelayan dalam penangkapan ikan dan sumber kekayaan laut lainnya harus memperhatikan sumber daya, toolsnya yang sesuai dengan perizinan, karena jika melanggar akan ada sanksinya, sehingga diharapkan mereka bersama-sama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kekayaan dan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” tegasnya.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan apresiasi atas penyerahan bantuan bahan alat tangkap dari KKP kepada nelayan-nelayan di Kota Pekalongan. Aaf, sapaan akrab menekankan, agar bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para nelayan guna menunjang peningkatan produksi ikan tangkapannya.

“Bantuan kepada nelayan pada hari ini dari KKP RI dalam bentuk jaring. Pesan kami kepada penerima bantuan, adalah yang terpenting manfaat dan pertanggungjawabannya, karena ke depan, jika kami mengusulkan kembali ke Kementerian untuk Kota Pekalongan, kalau semuanya bertanggungjawab semuanya bakal enak dan diprioritaskan kembali,” pungkas Aaf.

Nur Muktiadi

The post Penangkapan Ikan Terukur, KKP Beri Bantuan Kalaju Kota Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.

Sejalan dengan program vaksinasi nasional, perbaikan ekonomi sudah mulai terlihat di dalam negeri khususnya bidang perikanan di Jawa Tengah.

Unit Pengolahan Ikan di Jawa Tengah tampak  tetap tangguh dan konsisten menjaga jaminan mutu dan kualitas produk perikanan melalui pendampingan dan dukungan dari Otoritas Kompeten Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Daerah setempat.

Tercatat, hingga akhir Semester I unit ini masih mendapat kepercayaan dari pasar manca negara, dan kehadiran unit pengolahan ikan ini menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi, menuju pemulihan dan perbaikan perekonomian.

Kepala Balai KIPM Semarang, Raden Gatot Perdana, menilai, indikator perbaikan ekonomi sudah mulai nyata terlihat baik dari sisi global maupun dalam negeri. Dari sisi global, berbagai indikator dini telah menunjukkan pemulihan diantaranya peningkatan volume ekspor, hingga kinerja ekspor impor.

“Sedangkan di dalam negeri, pemulihan ekonomi terlihat dari mobilitas masyarakat yang mulai meningkat sejalan dengan kasus Covid-19 yang semakin melandai,” katanya, Kamis (26/8/2021) siang.

Indikator perkembangan lalulintas ekspor perikanan Jawa Tengah menunjukkan pemulihan secara bertahap sejak Mei hingga Juli 2021 volume ekspor menyentuh 3.552 Ton selama Juli 2021 serta nilai ekspor secara signifikan meningkat dari 382 miliar menjadi 429 miliar.

Negara yang menerima produk perikanan Jawa Tengah sebanyak 18 Negara dan 56 Jenis komoditi perikanan yang diminati oleh pangsa pasar ekspor. Komoditi yang tercatat dalam top 5 komoditi ekspor unggulan baik dari frekuensi, volume maupun nilai adalah Daging Rajungan, Cumi-cumi, Surimi, Sisik Ikan, Udang, Ikan Kakap, Ikan Swangi dan Ikan Kuro.

“Perbaikan ekonomi bidang perikanan ini terutama terlihat dari kinerja ekspor Jateng pada bulan ini yang terserap ke sejumlah negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Taiwan,” katanya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di bidang perikanan juga terlihat dari catatan Balai KIPM Semarang sebagai otoritas kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga akhir Semester I 2021 ini telah bertambah Unit Pengolahan Ikan Baru sebanyak 3 unit dan Instalasi Karantina Ikan milik swasta sebanyak 2 unit.

“Hal tersebut menjadi bukti dan energi baru dalam mendukung perbaikan ekonomi nasional di Jawa Tengah, dimana pergerakan roda ekonomi mulai terlihat,” katanya.

Gatot mengungkapkan,  harapan kedepannya perbaikan perekonomian ini dapat terus membaik pada triwulan III 2021, terlihat dari berbagai indikator (jumlah frekuensi ekspor dan jumlah sertifikasi kesehatan ikan) yang meningkat, menunjukkan ekonomi terus membaik, sebagai cerminan ekspektasi konsumen, nilai ekspor dan volume yang terus bertumbuh.

The post Ekspor Perikanan Jateng Tingkatkan Pemulihan Ekonomi Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan menggunakan gunting dan pisau Dedy Yon merusak alat Cantrang di hadapan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama rombongan di Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI) Jongor Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah Selasa (10/8/2021).

Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Wali Kota Tegal bersama nelayan berkomitmen dihadapan saya, menunjukan alat tangkap cantrang diganti dengan alat jaring tarik berkantong yang lebih ramah lingkungan. Wali Kota Tegal merusak alat cantrang karena  nelayan sudah berkomitmen alat cantrang diganti dengan alat baru yakni jaring tarik berkantong yang lebih ramah lingkungan.

“Ini adalah bagian dari kepedulian dan keberlanjutan. Itu yang menjadi tujuan kita ke depan bagaimana laut kita bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sampai ke keturunan-keturunan berikutnya. Jadi, inilah komitmen dari teman-teman nelayan Kota Tegal,” kata Sakti.

Alat tangkap cantrang sudah diganti oleh Wali Kota Tegal sendiri yang menggunting dan merobek alat cantrang sebagai simbol pergantian dari alat tangkap cantrang ke alat yang baru yakni jaring tarik berkantong.

Sakti menjelaskan, perbedaan dari cantrang tidak ditarik sempit dan rapat. Sedangkan alat yang baru jaring tarik berkantong dengan lubang yang besar.

“Berikutnya karena saya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur setuju untuk menyerahkan Pelabuhan Kota Tegal pada pusat Kementerian Kelautan maka saya sudah minta kepada Dirjen untuk dibangun,” ujarnya.

“Itu janji saya kepada Wali Kota Tegal dan seluruh nelayan yang ada disini supaya menjadi Pelabuhan yang iconik, pelabuhan yang sangat bersih dan bagus. Karena saya tadi melihat begitu luar biasa ikan yang diturunkan dari kapal, produksinya sangat luar biasa jadi, kita harus dukung infrastrukturnya dengan baik,” ungkapnya.

Sakti Wahyu memperkirakan September – Oktober tahun 2021 ini bisa kelihatan desain besarnya sehingga 2022 pembangunan sudah bisa mulai.

Terkait anggaran pembangunan Pelabuhan Kota Tegal yang akan dibiayai oleh pemerintah pusat Wahyu belum bisa merinci nominalnya.

“Pelabuhan akan kita bikin sebagus mungkin. Saya belum tahu angkanya berapa tapi idealnya adalah Pelabuahan yang sangat higienis, sangat bersih, ada doknya, artinya kalau temen-temen ke sini tidak harus pakai sepatu bot karena bersih,” pungkasnya.

Nino Moebi

The post Menteri KKP Jadi Saksi Wali Kota Tegal Merusak Alat Cantrang appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini masalah menyerap aspirasi dimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59 tahun 2020 mau di evaluasi, nah karena mau di evaluasi kita serap aspirasi sebenarnya nelayan ini maunya apa sih, jadi yang kontra terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 59 Tahun 2020 maupun yang pro kita ambil semua apa aspirasinya,” ucap Zaini saat bertemu dengan para nelayan Kota Tegal terkait dengan evaluasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 59 Tahun 2020, Jumat (5/2/2021) di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pantai, Kelurahan Tegalsari, Kota Tegal.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi, Sekda Kota Tegal, Dr Johardi, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Tegal, Nur Fuadi, Ketua HNSI Kota Tegal, Ristanto dan perwakilan Nelayan serta Pengusaha di bidang perikanan.

Lebih lanjut, Zaini juga menjelaskan bahwa dirinya dan rombongan dalam menyerap aspirasi tidak hanya di Kota Tegal, tetapi juga ke berbagai tempat lain seperti di Kabupaten Tegal, Semarang, Demak dan daerah lain

“Setelah di Kota Tegal lalu pindah lagi ke tempat lain sehingga komplit, jadi mengevaluasi tidak sepotong-sepotong tapi secara menyeluruh, komprehensif, yang menolak yang kontra kemudian yang pro kita ambil semua, walaupun pada akhirnya nanti mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak tetapi semua sudah di akomodir dengan melakukan evaluasi seperti ini bukan hanya diatas kertas atau di meja tetapi kita turun langsung kelapangan,” tambah Zaini

Sementara itu Wakil Wali Kota, Muhamad Jumadi menyampaikan, bahwa beberapa waktu yang lalu memang ada perwakilan nelayan yang mendatangi Pemerintah Kota Tegal untuk mengadu terkait permasalahan dalam mereka mencari ikan.

“Memang kemarin nelayan sempat mendatangi Pemerintah Kota terkait dengan permasalahan permasalahan di Kota Tegal, kemudian kita menyurati pak menteri untuk berdiskusi dan Insyaallah minggu depan, tetapi kebetulan beliau juga mengutus Pak Dirjen untuk road show keliling ke seluruh nelayan di Pulau Jawa ini menyerap aspirasi,” ucap Jumadi.

Jumadi juga menambahkan, bahwa dari hasil pertemuan dengan para nelayan tersebut arahannya agar nelayan mengubah alat tangkapnya yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan.

“Tadi beberapa hal yang kita tangkap, memang kelihatannya, kita mau tidak mau harus berubah dari alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan dan itu yang harus support, kelihatannya para nelayan kali ini sudah oke sudah setuju akan tetapi nanti kita akan lihat perkembangannnya seperti apa,” jelas Jumadi.

“Yang paling penting adalah inilah hadirnya pemerintah pusat dan daerah untuk sama sama menjaga, memberikan layanan, memberikan service kepada masyarakat terutama nelayan agar mereka bisa tetap mencari ikan kemudian mereka sejahtera, bagaimana agar kita meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tambah Jumadi.

Terkait dengan kurang tertata rapi dan kesan kumuh pelabuhan Jongor, Jumadi berpesan agar kedepan bisa ditingkatkan.

“Kemudian saya berpesan minimal pelabuhan Jongor ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi, nah ini yang paling penting jadi jangan kumuh seperti sekarang supaya lebih bagus,” pungkas Jumadi.

Ketua HNSI Kota Tegal, Ristanto menyampaikan terimakasih dan dukungannya terhadap perubahan alat tangkap ikan menjadi ramah lingkungan.

“Terkait dukungan kita untuk spek spek apa yang perlu kita ubah agar kita dalam mengoperasionalkan alat tangkap yang dulunya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan, kita sepakat semua, spek spek bentuk jaring yang dulunya tidak kotak menjadi kotak terus bagaimana pnbp php yang kita bayarkan nanti kita tunggu itu,” ucap Ristanto.

Nino Moebi

The post Dirjen KKP Serap Aspirasi Nelayan Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.