Inspektur Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, membenarkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dan kini memasuki tahap pendalaman.

“Masih dalam proses. Jika memang terbukti ada pungutan, tentu harus dikembalikan,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Meski demikian, Eko enggan menjelaskan lebih detail mengenai kasus maupun potensi sanksi yang akan dijatuhkan. Ia hanya menegaskan bahwa pungutan tanpa dasar hukum yang jelas dilarang keras.

“Segala pungutan atas layanan masyarakat yang tidak ada dasar aturannya bisa dikategorikan pungutan liar,” tegasnya.

Eko mengimbau masyarakat agar tidak segan melapor ke Inspektorat jika menemukan praktik pungli dalam pelayanan publik. Laporan masyarakat dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih dan transparan.

Berdasarkan informasi yang beredar, pungutan oleh salah satu lurah diduga terjadi saat warga mengurus surat waris dan dikenai biaya hingga Rp400 ribu. Sementara itu, pungutan yang dilakukan oknum kades disebut berkaitan dengan program bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Warga penerima bantuan dikabarkan dipungut sekitar Rp2 juta dengan alasan untuk biaya syukuran.

Kasus ini masih ditangani Inspektorat Kudus dan hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ali Bustomi

The post Dugaan Pungli, Inspektorat Kudus Periksa Seorang Kades dan Lurah appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Panitia Rakor, April Sri Wahono menjelaskan, KONI juga mengundang Kadisporapar Jateng Agung Haryadi, Inspektorat Jateng Dhoni Widianto, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng Iwanuddin Iskandar, dan Kepala Bidang Hukum Keolahragaan KONI Jateng Ali Purnomo, sebagai narasumber.

Diundang juga perwakilan pengurus KONI Kabupaten/Kota, dan juga Kadispora Kabupaten/Kota. ”Jadi nanti peserta sekitar 105 undangan,” kata April, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Audit Internal (BAI) KONI Jateng itu.

BACA JUGA: Proyek Mini Zoo Purworejo Longsor, Disporapar: Masih Tanggung Jawab Kontraktor

Lebih lanjut April menjelaskan, dalam Permenpora No 14 itu, ada beberapa hal yag harus disikapi, di antaranya masalah anggaran, pengawasan dan APBD. Karena itu, pihak-pihak yang berkompeten seperti Inspektorat, Disporapar dan Biro Hukum Provinsi Jateng, harus dilibatkan.

Seperti diketahui, Permenpora No 14 sudah diterbitkan 25 Oktober 2024 lalu. Salah satu pasalnya, yakni Pasal 53 menyebutkan, perarturan itu akan berlaku efektif setahun setelah ditetapkan. ”Artinya, per 25 Oktober 2025 mendatang peraturan itu efektif berlaku,” ungkapnya.

KONI Pusat pun sudah lebih awal menyikapi peraturan itu. Setidaknya, ada 10 catatan KONI Pusat yang kemudian diusulkan kepada Kemenpora untuk dijadikan revisi, sehingga peraturan itu tidak bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Keolahragaan No 11 tahun 2022.

BACA JUGA: Antusiasme Patrick Kluivert Bawa Sepak Bola Indonesia ke Pentas Dunia

KONI Jateng juga sebelumnya sudah beraudiensi dengan Inspektorat Jateng Dhoni Widianto dan Kadisporapar Jateng Agung Heryadi, juga utusan Biro Hukum Jateng. Salah satu kesepakatannya, pembina olahraga bisa menjalankan sistim organisasi seperti selama ini.

”Pertanyaannya, apakah setelah 25 Oktober 2025, semua peraturan itu berlaku seperti yang dituangkan dalam Permenpora No 14?” tanyanya.

Dalam Permenpora itu, salah satu pasalnya menyebutkan, staf atau karyawan KONI tidak boleh menerima honor atau gaji, dari dana yang bersumber pada APBD (Provinsi, Kabupaten) dan APBN (Nasional).

Padahal, staf KONI itu bekerja sesuai jam kerja seperti karyawan perkantoran lainnya, sehingga gaji itu merupakan mata pencaharian bagi keluarga. ”Makanya kita dorong usulan KONI Pusat, yang mengajukan revisi pada 10 pasal Permenpora itu,” tegasnya.

Riyan

The post Gerak Cepat KONI Jateng Sikapi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Sekda Pemprov Jateng, Sumarno, dalam kesempatan ini berkesempatan melepas keberangkatan tim sosial itu dari halaman Kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan, Semarang, Sabtu (10/8/2024).

”Kami menyatakan salut atas kiprah para pemotor anggota JBT, dan beberapa dinas di lingkungan Pemprov Jateng, seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Baznas dan Inspektorat, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat,” tutur Sumarno dalam sambutannya.

BACA JUGA: Serap Aspirasi Bacalon Walkot Tegal Faruq  Belanja Masalah

Sementara itu, Ketua JBT, April Sriwahono mengatakan, pihaknya menyalurkan 1.400 paket sembako, dengan melibatkan berbagai pihak. Bantuan sosial itu terdiri dari 500 paket sembako dari Baznas Jateng.

Lalu, lima ton beras dari Dinas Ketahanan Pangan untuk 500 kepala keluarga (masing-masing 10 kg beras), 300 paket makanan siap saji, dan 320 paket makanan anak dari Dinas Sosial Jateng, serta 48 paket Kids Ware, dan 100 paket sembako dari Inspektorat Wilayah.

Menurut April, total nilai bantuan diperkirakan mencapai Rp 262.769.400. Paket sembako ini disalurkan ke masyarakat di empat desa, di Kabupaten Pekalongan. Masing masing di Desa Bojong Lor dan Duwet Kecamatan Bojong, serta Desa Gejlig dan Gandarum Kecamatan Kajen.

BACA JUGA: Kapal DLU Terbakar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Ada Korban Jiwa?

”Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan beban hidup masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Jateng,” imbuh April, yang juga seorang ASN Inspektorat Jateng.

Pada kesempatan itu, Lurah Bojong Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Agus Heriyanto menyatakan rasa senangnya, atas bantuan sembako yang diterima masyarakat kurang mampu di wilayahnya. Dia berharap, agar aksi sosial ini menjadi berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Turut hadir dalam setiap penyerahan bantuan itu antara lain, Anton Dwijo Putranto (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus), dan Soemarijono (Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah) serta pengurus Baznas Jateng.

Sigit PR

The post Sekda Sumarno Apresiasi Aksi Sosial Jateng Bikers Community appeared first on SuaraBaru.id.

Menkeu menyebut, terdapat empat debitur LPEI, yang terindikasi fraud, dengan pinjaman mencapai Rp 2,5 triliun. Laporan mengenai kredit-kredit bermasalah itu, merupakan hasil pemeriksaan tim terpadu.

Tim itu terdiri dari LPEI bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

BACA JUGA: JPU Tuntut Daniel, Aktivis Lingkungan Karimunjawa dengan Hukuman 10 Bulan Penjara

”Ini yang disebutkan Jaksa Agung, kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih,” ujar Menkeu Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kejagung, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (18/3/2024).

Dia pun mendorong, agar Direksi dan manajemen LPEI saat ini, untuk terus meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya, dalam membangun tata kelola yang baik. Zero tolerance harus diterapkan pada pelanggar hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 (tahun) 2009.

”Kami juga mendorong LPEI, untuk terus melakukan inovasi dan koreksi. Dan bersama-sama dengan tim terpadu, BPKP, Jamdatun dan Inspektorat, untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI,” pintanya.

BACA JUGA: Pencuri Tas Ditangkap, Aksinya Terekam CCTV di Warung Jus Buah

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, keempat perusahaan yang mengalami kredit macet terindikasi fraud itu adalah, PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS Rp 216 miliar, PT SPV Rp 144 miliar, dan PT PRS Rp 305 miliar. Perusahaan itu bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, serta perkapalan.

”Itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti. Daripada nanti akan kami tindak lanjuti secara pidana,” tegas Jaksa Agung.

Riyan

The post Sinergi Kemenkeu dan Kejagung Tuntaskan Kredit Bermasalah di LPEI appeared first on SuaraBaru.id.

Posisi terbaik kedua ditempati Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), juga dengan predikat kinerja sangat baik. Di urutan berikutnya ada Sekretariat Daerah, BKPP, Dindukcapil, Dinperpusar, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinpertan Pangan, BPKPAD.

Penyerahan penghargaan dilakukan Bupati Eisti’anah, di Gedung Ghradika Bina Praja, Selasa (20/6/2023). Pemberian penghargaan itu dilakukan, di sela acara Penyerahan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, serta Sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2023

BACA JUGA: PPDI Provinsi Jawa Tengah Peringati Hari Lahirnya Ke-17, Sekaligus Melantik Pengurus Masa Bhakti 2023-2028

Hadir juga dalam acara itu, Wakil Bupati Ali Makhsun, Pj Sekda Umar Surya Sukmana, beserta para asisten.

Bupati Eisti’anah dalam keterangannya mengapresiasi semua pimpinan perangkat daerah beserta jajarannya, yang telah berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

”Insya Allah dengan kerja sama, kolaborasi dan sinergitas yang baik, Pemkab Demak dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Good Governance and Clean Government, dalam rangka mewujudkan Demak lebih Bermartabat, Maju dan Sejahtera,” kata Eisti.

BACA JUGA: Bupati Blora Minta Bank Jateng Tak Layani Tarik Tunai Dana di APBDes

Dia juga menyampaikan selamat, kepada OPD yang masuk peringkat terbaik dalam penilaian kinerja perangkat daerah tahun 2022.

”Pertahankan, terus tingkatkan kinerja, dan jangan cepat berpuas diri. Bagi OPD yang belum mendapatkan peringkat terbaik, saya minta untuk tetap semangat bekerja, berkarya dan berikan yang terbaik. Lakukan inovasi terhadap tugas dan fungsi, agar mendapatkan hasil kinerja yang baik dan berdampak positif pada masyarakat,” jelasnya.

Dia berharap, setelah diterimanya hasil penilaian kinerja ini, akan semakin memacu semangat para pimpinan beserta jajarannya, untuk memberikan pelayanan dan hasil terbaik bagi masyarakat.

Rudy

The post Dinas Kominfo Terbaik Kedua Hasil Penilaian Kinerja Pemkab Demak appeared first on SuaraBaru.id.

Penunjukkan Imam Badarudin yang menggantikan Inspektur Praptomo WR yang memasuki masa purna tugas dikuatkan dengan SK Wali Kota Tegal Nokor 821.2/002 Tahun 2021. Secara simbolis SK tersebut diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Johardi, di Kantor Inspektorat, Kompleks Balai Kota Tegal, Rabu (3/3/2021).

Sesaat setelah menyerahkan SK Wali Kota tersebut, Sekda Kota Tegal, Johardi menyampaikan bahwa penyerahan SK Plt. Inspektur tersebut sebagai pengganti purna tugas pejabat Inspektur lama, Praptomo per 1 Februari 2021.

Johardi berharap, dengan ditunjuknya Imam Badarudin sebagai Plt Inspektur Kota Tegal maka tidak ada kekosongan jabatan di lembaga di Inspektorat. Tujuannya agar kegiatan di lembaga Inspektorat dapat berlangsung seperti biasa, bisa berinovasi dalam rangka pembinaan terhadap semua OPD yang ada di Kota Tegal.

“Agar upaya penerapan terhadap aturan-aturan yang ada betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik,” tutur Johardi.

Sekda menekankan bahwa dengan diisinya jabatan Plt Inspektur ini, bisa tetap berkinerja lebih baik lagi. Apalagi BPK akan melakukan pemeriksaan hasil kinerja Pemkot Kota Tegal, yang tentunya persiapan-persiapan bahan dokumen pemeriksaan yang sudah disiapkan oleh Badan Keuangan Daerah. Sehingga dapat membantu dan harapannya untuk pemeriksaan ini tidak ada temuan-temuan yang menonjol.

“Saya yakin Inspektorat sudah rutin melakukan pembinaan dan pemeriksaan kepada OPD-OPD, sehingga yang dilihat sampai hari ini tidak ada temuan yang sangat menghawatirkan, semua berjalan dengan baik dan OPD tetap memperhatikan semua aturan-aturan yang berlaku,”papar Sekda.

Imam Badarudin dalam pengarahan di depan staf Inspektorat menyampaikan akan meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pendahulu, dan mengajak untuk lebih ditingkatkan lagi.

Ia menyampaikan, bahwa BPK sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan, Imam berharap berdasarkan pemeriksaan pendahuluan tersebut pihaknya sudah bisa melakukan review lebih awal dan bisa segera ditindak lanjuti hasil-hasil temuan. Sebab menurutnya bulan ini pemeriksaan oleh BPK di Kota Tegal akan segera dilaksanakan.

“Saya berharap kita bisa bekerja bersama-sama. Saya tidak ada artinya jika tidak dibantu oleh staf Inspektorat. Mari kita bekerja bersama-sama untuk menjadi tim yang bagus,” harap Imam Badarudin.

Disebutkan Imam, Wali Kota Tegal telah memberikan tanggung jawab ini kepadanya. Imam berharap dapat menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik dan dapat membawa Inpektorat lebih baik lagi. “Saya berharap Inspektorat akan tetap solid dan kita jaga,” pungkas Imam.

Nino Moebi

The post Imam Badarudin Jabat Plt Inspektur Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.