Program itu berlangsung pada 2-27 Juni 2026, di Kuala Lumpur, Malaysia, dan diikuti empat mahasiswa, Ibnu Dwi Setioko, Gamaliel Corsel, Sulthan Rafi Aryaputra Henri dan Defita Hayu Hapsari. Mereka didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Sinta Pramucitra.

Menurut Sinta, kegiatan KKN Internasional menjadi bagian dari upaya USM dalam memberikan pengalaman pembelajaran lintas budaya, sekaligus meningkatkan kompetensi global mahasiswa.

BACA JUGA: USM Sukses Gelar Ngaji Kebangsaan dan Nilai Kemanusiaan Bersama Mbah Munif

”Selama hampir satu bulan, peserta akan terlibat dalam berbagai aktivitas pengabdian, pembelajaran sosial budaya, serta penguatan jejaring internasional dengan berbagai pihak di Malaysia,” ujarnya.

Kedatangan rombongan KKN Internasional USM ini, disambut Kepala Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Ir R Ahmad Romadhoni Surya Putra PhD, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Romadhoni menekankan pentingnya menjaga citra dan reputasi institusi, selama menjalankan program di luar negeri.

BACA JUGA: Tim PKM USM Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Masyarakat Pesisir

”Mahasiswa yang mengikuti KKN Internasional, merupakan duta kampus sekaligus duta bangsa. Oleh karena itu saya berpesan, agar seluruh peserta senantiasa menjaga nama baik USM, menghormati budaya setempat, menjunjung tinggi etika, serta menunjukkan karakter positif yang mencerminkan kualitas generasi muda Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala International Office USM, Faisal Yusuf menyatakan, program KKN Internasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen USM dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa di tingkat global.

”KKN Internasional memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung, dalam lingkungan multikultural, memperluas wawasan global, serta mengasah kemampuan komunikasi dan adaptasi lintas budaya. Kami berharap, pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa, untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan masyarakat global di masa depan,” ungkap Faisal.

BACA JUGA: Rektor USM Lepas Peserta KKN Internasional ke Kuala Lumpur

Dia berharap, melalui program ini, para mahasiswa tidak hanya mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi agen diplomasi pendidikan yang memperkuat hubungan antarbangsa, serta memperkenalkan nilai-nilai positif Indonesia di kancah internasional.

”Program KKN Internasional USM tahun 2026 di Kuala Lumpur, menjadi salah satu langkah strategis universitas dalam mewujudkan lulusan yang unggul, berdaya saing global, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi,” tandasnya.

Riyan

The post Atdikbud KBRI Kuala Lumpur Sambut Mahasiswa KKN Internasional USM appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kegiatan ini, praktisi profesional Kepala Wilayah di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1, Fanny Rifqi SE MSi CFP, dan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jateng, Farhan SSy MH.

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum USM, Dr Agus Saiful Abib SH MH mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana penting, untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Gelar Sosialisasi Komunikasi Gender di SMKN 2 Semarang

Dengan menghadirkan praktisi yang berpengalaman di bidangnya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga wawasan praktis yang dapat mendukung kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

”Kegiatan Praktisi Mengajar merupakan program yang bertujuan menjembatani dunia akademik dengan dunia kerja, melalui kolaborasi antara dosen dan praktisi profesional. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan industri serta perkembangan dunia kerja saat ini,” ujarnya.

Dia berharap, melalui kegiatan ini, terjalin sinergi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan dunia kerja, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan profesional di masa depan.

”Program Praktisi Mengajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan industri, dan memperkuat kompetensi mahasiswa melalui pengalaman belajar yang lebih praktis dan aplikatif,” ungkapnya.

Riyan

The post Fakultas Hukum USM Gelar Program Praktisi Mengajar appeared first on SuaraBaru.id.

Para mahasiswa itu terdiri dari Ketua Wiku Dwi Aji Pramono, ​Sekretaris Muhammad Dava Aji Pratama​, Bendahara Nadya Puspa Zahra​​, anggota ⁠Ikhsan Ramadhan​​, Lusyana Dewinta Sari​​, Rayhan Atalla ​​, Praja Adi Dharma​​, Mohamad Sabiqul Umam, Gunawan Bima Kusuma, dan Ika Fistiana.

Menurut Wiku, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pembelajaran mata kuliah Komunikasi Gender dan Minoritas, yang diampu dosen Retno Manuhoro Setyowati SSos MIKom.

BACA JUGA: BEM USM Studi Banding dengan Tujuh BEM Semarang Raya

Kegiatan yang diikuti kelas X Jurusan Usaha Layanan Pariwisata (ULP) itu, mengusung tagline ‘Saling Rangkul, Bukan Saling Sikut: Wujudkan Ruang Aman Bersama’.

”Tujuan kegiatan ini, untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, suportif, dan bebas dari perilaku diskriminasi maupun perundungan sosial,” katanya.

Sementara itu dalam materinya, Praja Adi Dharma menjelaskan konsep safe space atau ruang aman, sebagai lingkungan yang memungkinkan setiap individu merasa dihargai, didengarkan, dan diterima tanpa rasa takut akan adanya stigma, penghakiman, maupun pengucilan sosial.

BACA JUGA: Mahasiswi Ilkom USM Juara III Tenis Meja Airlangga Open VIII/2026

Materi yang disampaikan juga menyoroti berbagai fenomena yang kerap terjadi di lingkungan remaja. Seperti pembentukan kelompok eksklusif (geng atau circle), perilaku saling menghakimi, body shaming, hingga konflik interpersonal, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan kenyamanan siswa di sekolah.

”Ruang aman, bukan berarti semua orang harus selalu setuju satu sama lain. Tetapi bagaimana kita bisa saling menghargai, tanpa menjatuhkan. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang membuat siswa merasa nyaman untuk berkembang, dan menjadi diri sendiri tanpa takut dikucilkan,” ujar Praja.

Kegiatan diawali dengan mengajak para siswa menyaksikan film pendek, yang mengangkat isu pertemanan dan pengucilan sosial. Setelah penayangan film, peserta diberikan lembar refleksi untuk menuliskan pandangan, perasaan, serta pelajaran yang mereka peroleh dari tayangan itu.

BACA JUGA: Mahasiswa Ilkom USM Dorong Kesetaraan Gender di Kalangan Pelajar SMKN 1 Semarang

”Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama, untuk membahas hasil refleksi yang telah dituliskan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Nadya Puspa Zahra. Dia berharap, para siswa tidak hanya menonton film pendek, tetapi juga berani menyampaikan yang mereka rasakan dan pikirkan.

”Kami berharap, mereka bisa lebih memahami pentingnya empati, saling menghargai, dan menjaga perasaan satu sama lain, dalam lingkungan pertemanan,” ungkap Nadya.

Riyan

The post Mahasiswa Ilkom USM Gelar Sosialisasi Komunikasi Gender di SMKN 2 Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Menanggapi keluhan masyarakat mengenai teknis aplikasi yang dianggap rumit dan sering mengalami kendala, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM), belum lama ini mengambil langkah nyata, dengan menggelar sosialisasi intensif.

Kegiatan yang didanai LPPM USM ini, menyasar Orins Himawari Craft, yang berlokasi di Jalan Medoho Raya No 7, Kota Semarang, sebagai mitra utama pendampingan.

BACA JUGA: Tim Asesor Lakukan Asesmen Lapangan ke Prodi Akuntansi FE USM

Dalam suasana diskusi yang hangat, tim dosen yang terdiri dari Ratna Wijayanti, Suratman, Dr Eviatiwi KS, dan Nanang Ari Utomo, bersama dukungan mahasiswi dari FE, membedah tuntas mengenai konsep perpajakan umum, hingga simulasi penghitungan menggunakan sistem Coretax.

Ratna Wijayanti selaku ketua tim PKM menjelaskan, edukasi ini sangat penting untuk menjawab keresahan pelaku usaha, terkait digitalisasi pajak.

Menurutnya, Coretax hadir bukan untuk mempersulit, melainkan sebagai alat integrasi layanan dan akurasi data, yang mampu meminimalisasi kesalahan manusia atau human error.

BACA JUGA: Pelatihan Penerapan Konfigurasi Troubleshooting Jaringan Kabel UTP

Dengan sistim ini, kepatuhan UMKM diharapkan meningkat, seiring dengan proses administrasi yang semakin transparan.

Tim PKM juga memaparkan, sistim Coretax membawa angin segar bagi efisiensi bisnis kecil, karena adanya otomatisasi PPh Final 0,5 persen, dan kemudahan dalam melaporkan omzet harian.

Pemilik Orins Himawari Craft, Rina mengakui, penjelasan langsung dari tim USM ini sangat membantu dirinya, memahami alur kerja sistim yang awalnya terlihat membingungkan. Dia merasa lebih percaya diri, untuk mengelola manajemen bisnisnya secara lebih teratur dan mandiri.

Melalui inisiatif ini, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di Kota Semarang yang melek teknologi perpajakan. Sehingga proses pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan bagian dari kemudahan menjalankan usaha, yang difasilitasi pemerintah.

Riyan

The post Edukasi Coretax Penting untuk Menjawab Keresahan Pelaku Usaha appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu, seperti juga yang disampaikan Tim Review Eksternal (External Advisor). Mereka menilai, pelaksanaan program FIND4S Indonesia dengan anggota tujuh kampus yang memiliki program studi bidang pangan, yang sumber pendanaannya dari konsorsium Erasmus Plus, dianggap bagus.

Namun demikian, tim memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan, untuk kelanjutan program. Antara lain, masing-masing universitas harus lebih banyak staf bergelar Doktor dan memiliki spesialisasi.

BACA JUGA: Himmatisi FTIK USM Kenalkan ‘Machine Learning’ di SMK LPI Semarang

”Selain itu, fokus pada kekuatan sendiri, dan jangan menduplikasi serta perbaikan mentalitas. Hal ini mengingat, ada keragaman tingkat kualitas di antara kampus,” kata Prof Rohadi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2026).

Seperti pesan dari Prof Jan FM Van Impe, selaku Koordinator Proyek dari Konsorsium Erasmus Plus, untuk tidak meninggalkan siapapun. Semua anggota FIND4S Indonesia harus saling membantu, mengisi dan menyelaraskan program.

Sementara itu, Prof Torstein Skara dari Nofima Norwegia, sebuah lembaga penelitian pangan untuk industri akuakultur, industri perikanan, dan industri pangan menyatakan, laporan para peserta sudah bagus, dan tidak perlu diragukan lagi.

BACA JUGA: Orma Fakultas Teknologi Pertanian USM Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Terkait rencana pendirian Program Sudi Magister Pangan Teknologi Pangan pada dua kampus (Undip dan USM), Prof Tiny van Boekel dari WUR-Wageningen University & Research (WUR), Belanda menyampaikan, perlu melibatkan industri makanan, pemerintah, LSM, dan pelaku industri.

Disamping itu, diperlukan ilmu pengetahuan yang komprehensif, tidak hanya teknologi saja, tetapi juga ilmu dan perilaku konsumen pada struktur kurikulum.

”Dalam pengamatannya, belum ada universitas anggota FIND4S Indonensia yang berkolaborasi dengan industri yang lebih besar, hanya UKM,” ungkapnya.

BACA JUGA: Rektor USM Terima Penghargaan Top Creative Leader Award 2026

Prof Tiny menambahkan, universitas juga harus memiliki pusat pengembangan karier atau sejenisnya. Dosen dan mahasiswa, perlu terlibat dalam program pengembangan karier.

”Kami memiliki program lokakarya daring dan kuliah tamu, kunjungan studi, dan pembelajaran standar,” imbuhnya, sambil menekankan dalam pengamatannya, bahasa Inggris masih menjadi kendala.

Sedangkan menurut pengamatan Moez Sanaa, Founder & CEO, International Food Risk Analysis Consortium (IFoRAC), Prancis, program studi magister memiliki ruang kolaborasi untuk membuat sistim pangan dengan universitas dan lembaga lain.

BACA JUGA: Grand Final Ideal, Jakarta LavAni Lawan Bhayangkara Presisi di Proliga 2026

Hal ini terkait dengan program SDGs dari PBB, yang tentu diadopsi oleh masing-masing negara. ”Sistim Pangan tidak cukup sektor tradisional untuk didanai. Yang diajarkan pada program magister adalah, cara mereka berpikir,” tuturnya.

Hal senada dikatakan atase Kedutaan Besar RI Bidang Pertanian di Belgia dan Uni Eropa, Winarti Halim. Menurutnya, pemerintah saat ini menyediakan 35 persen anggaran, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga perlu dilakukan training, pendidikan kepada mereka yang terlibat oleh universitas.

Riyan

The post Pelaksanaan Program FIND4S Indonesia Dinilai Sudah Sangat Baik appeared first on SuaraBaru.id.

KULIAH Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini telah menjadi tradisi akademik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam kehidupan nyata masyarakat. KKN tidak hanya menjadi wahana pembelajaran praktis, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjembatani hubungan antara dunia akademik dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Dalam perspektif akademik dan hukum, KKN memiliki dimensi yang sangat luas. Program ini tidak sekadar kegiatan sosial mahasiswa di desa atau wilayah tertentu, tetapi merupakan proses pendidikan yang terstruktur, memiliki dasar hukum, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan KKN harus mampu mengharmonisasikan tiga unsur utama, yaitu pendidikan, hukum, dan masyarakat.

Harmonisasi tersebut menjadi penting, karena pendidikan yang dilakukan mahasiswa harus tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan mengulas bagaimana KKN menjadi sarana integrasi antara pendidikan akademik, aspek hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

KKN pada hakikatnya merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari realitas sosial masyarakat. Berbeda dengan proses pembelajaran di ruang kelas yang lebih bersifat teoritis, KKN menghadirkan situasi nyata yang menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan adaptif.

Melalui KKN, mahasiswa dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri secara abstrak, tetapi harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Misalnya, mahasiswa dari bidang hukum dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa mengenai hak-hak hukum warga, penyelesaian sengketa tanah, atau pentingnya administrasi kependudukan. Sementara itu, mahasiswa dari bidang ekonomi dapat membantu pengembangan usaha mikro, dan mahasiswa dari bidang kesehatan dapat memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat.

Selain itu, KKN juga menjadi sarana untuk membentuk karakter kepemimpinan, empati sosial, serta kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk mampu bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Proses interaksi ini akan memperkaya wawasan mahasiswa serta meningkatkan kepekaan sosial mereka terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Dengan demikian, KKN tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa, tetapi juga membentuk integritas moral dan tanggung jawab sosial yang sangat penting bagi calon pemimpin masa depan.

Dalam perspektif hukum, pelaksanaan KKN tidak terlepas dari berbagai regulasi yang mengatur sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

* * * * *

Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, KKN menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut.

Selain itu, pelaksanaan KKN juga berkaitan dengan aspek perlindungan hukum bagi mahasiswa dan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan KKN dilakukan secara aman, etis, dan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak mahasiswa sebagai peserta program pendidikan, termasuk keselamatan, kesehatan, serta jaminan perlindungan selama menjalankan kegiatan di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari program KKN tanpa mengalami kerugian atau gangguan sosial. Oleh karena itu, setiap kegiatan KKN harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, hukum berperan sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa pelaksanaan KKN berjalan secara tertib, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Salah satu tujuan utama KKN adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.

Mahasiswa yang melaksanakan KKN diharapkan tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi mampu menciptakan program yang memiliki dampak jangka panjang. Contohnya adalah pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil, penguatan literasi digital bagi masyarakat desa, atau pengembangan potensi wisata lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan sosial (agent of change) yang membawa gagasan inovatif sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat.

Selain aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui KKN juga dapat dilakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan hukum. Misalnya, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak, menjaga kebersihan lingkungan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dengan pendekatan yang tepat, KKN dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan komunitas lokal.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam merancang dan melaksanakan program KKN secara profesional dan berkelanjutan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial.

Pertama, perguruan tinggi harus memastikan bahwa program KKN memiliki perencanaan yang matang, termasuk penentuan lokasi, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta penyusunan program kerja yang realistis dan bermanfaat. Tanpa perencanaan yang baik, KKN berpotensi menjadi kegiatan formalitas yang tidak memberikan dampak signifikan.

Kedua, perguruan tinggi juga harus memberikan pembekalan yang memadai kepada mahasiswa sebelum mereka terjun ke masyarakat. Pembekalan ini meliputi pemahaman mengenai kondisi sosial budaya masyarakat, etika komunikasi, serta dasar-dasar hukum yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

* * * * *

Ketiga, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum pendidikan, tanggung jawab ini merupakan bagian dari kewajiban institusi pendidikan tinggi untuk menjamin mutu proses pembelajaran sekaligus melaksanakan fungsi pengabdian kepada masyarakat secara optimal.

Berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah melaksanakan program KKN dengan pendekatan inovatif yang berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah program KKN tematik yang fokus pada pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi pemasaran produk lokal.

Dalam program tersebut, mahasiswa membantu pelaku usaha mikro di desa untuk memasarkan produk mereka melalui platform digital dan media sosial. Hasilnya, produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dijual secara terbatas di pasar tradisional kini dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Contoh lain adalah program KKN yang berfokus pada penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, mahasiswa hukum memberikan edukasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan, hak-hak perempuan dan anak, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa KKN dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengintegrasikan pendidikan akademik, pemahaman hukum, dan kebutuhan masyarakat dalam satu kegiatan yang memberikan manfaat nyata.

KKN merupakan salah satu program penting dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia karena mampu menjembatani antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar yang berharga, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, KKN menjadi bentuk harmonisasi antara pendidikan, hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini mendorong mahasiswa untuk memahami realitas sosial secara lebih mendalam sekaligus mengembangkan kemampuan kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan integritas moral.

Oleh karena itu, KKN sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi sebagai calon pemimpin bangsa yang kelak akan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pengalaman KKN, mereka dapat belajar bagaimana mengimplementasikan teori yang diperoleh di kampus ke dalam praktik nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, KKN tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi masa depan Indonesia.

— Penulis Dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Semarang —

The post KKN Perguruan Tinggi: Harmonisasi Pendidikan, Hukum, dan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Dukungan itu disampaikan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM, dalam acara Silaturahmi dan Sarasehan ABP-PTSI Jawa Tengah, di Ruang Teleconference Menara USM, Rabu (4/3/2026).

Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan ABP-PTSI Dr Lalu Rusmiady SH MM, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof Sudharto P Hadi MES PhD, Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Wilayah Jateng Dr Drs H Agus Aji Samekto MM.

BACA JUGA: Pascasarjana USM Gandeng Yayasan Meira Visi Persada Gelar Pelatihan Artikel Ilmiah

Ada juga Rektor USM Dr Supari ST MT yang diwakili Wakil Rektor I Prof Dr Haslina, Wakil Rektor III USM Dr April Firman Dari SKom MKom, dan perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi di Jateng.

Menurut Prof Kesi, sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi, yayasan memiliki peran strategis dalam memastikan regulasi terbaru, yang dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan universitas.

”Kami membahas tentang peraturan terbaru, Permendikti Saintek No 52 Tahun 2025, tentang pengembangan karier dosen dan penghasilan dosen, sehingga kami ingin bagaimana dosen itu bisa makmur. Dengan berbagai peraturan ini diharapkan memudahkan dosen untuk mengembangkan kariernya,” kata Prof Kesi.

BACA JUGA: Mahasiswi FTIK USM Juara I Corla Idol Indonesia, Raih Hadiah Rp 5 Juta dan Umroh

Menurutnya, dalam Permendiktisaintek terdapat penekanan pada pengembangan jabatan fungsional akademik dosen, yang harus direncanakan secara strategis, tidak sekadar memenuhi angka kredit (KUM).

”Ada standar, untuk menjadi profesor itu 45 persen dari KUM penelitian atau publikasi jurnal dan lektor kepala 35 persen. Itu harus disiapkan sebelumnya, dan dirancang secara strategis,” jelasnya.

Dia menambahkan, Yayasan Alumni Undip berkomitmen untuk selalu memperbarui informasi kebijakan dan menyesuaikannya dengan regulasi terbaru, agar mampu melahirkan kebijakan internal yang mendukung pengembangan universitas.

BACA JUGA: Prodi Ilmu Komunikasi USM Raih Akreditasi Unggul

”Kami harus mendukung aturan-aturan baru ini untuk bisa diimplementasikan di universitas. Termasuk dukungan dana penelitian internal bagi dosen muda maupun dosen dengan jabatan lektor kepala ke bawah,” tambahnya.

Kegiatan sarasehan yang diselenggarakan ABP-PTSI Jateng itu, menghadirkan narasumber Kepala LLDikti Wilayah VI Jateng Prof Dr Ir Aisyah Indah Palupi MPd, Ketua Umum ABP-PTSI Pusat Prof Dr Thomas Suyatno, dan Wakil Ketua Dewan Pakar ABP-PTSI Pusat Prof Dr H Obsatar Sinaga SIP MSi.

Dalam kesempatan itu, Prof Aisyah menyatakan, Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 mengatur aspek sumber daya manusia dan tunjangan dosen, baik negeri maupun swasta.

BACA JUGA: Direktur Program Pascasarjana USM Audiensi dengan Gubernur Jateng

”Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 ini mengatur terkait SDM dan seluruh tunjangan. Forum ini penting untuk penyamaan persepsi sembari kita menunggu juknis resmi yang belum kami terima,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof Thomas Suyatno menjelaskan, selain Permendikti, forum juga membahas RUU Sisdiknas, yang akan mengintegrasikan sejumlah undang-undang pendidikan menjadi satu payung hukum.

”Prinsip kami jelas, jangan sampai ada aturan yang diskriminatif antara PTN dan PTS. Perlakuannya harus adil dan tetap menghormati hak historis yayasan sebagai pendiri dan pengelola,” tegasnya.

BACA JUGA: USM Juara Umum di Pencak Silat Kendal Open Championship 2026

Pada kesempatan itu, Prof Obsatar Sinaga turut memaparkan perubahan dalam sistim akreditasi, termasuk skema pengajuan akreditasi unggul yang harus diajukan dan dibiayai secara mandiri oleh perguruan tinggi.

”Kami berharap, melalui sarasehan ini, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang selaras terhadap Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, sehingga implementasinya mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan daya saing perguruan tinggi swasta, khususnya di Jateng,” tandasnya.

Riyan

The post Yayasan Alumni Undip Dukung Implementasi Permendiktisaintek No 52/2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Sosialisasi ini mengangkat tema “Implementasi dan Tantangan Keberlakuan KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Nasional”, sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Sugeng Pamuji, Ketua Tim Kerja di Bagian TU dan Umum, pejabat fungsional tertentu, pelaksana serta para mahasiswa magang hadir secara virtual dari Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka dengan keynote speech oleh Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan KUHP Nasional secara komprehensif, terstruktur, dan berkeadilan.

Hadir sebagai narasumber, Dr. Dhanana Putra, selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Diskusi dimoderatori oleh Dr. Hendra Kurnia Putra, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Para narasumber memaparkan berbagai aspek strategis terkait substansi KUHP Nasional, mekanisme implementasi, serta tantangan yang berpotensi muncul dalam penerapannya di lapangan, termasuk kebutuhan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.

“Para pembentuk undang-undang menyadari bahwa KUHP dan KUHAP yang baru bukanlah karya yang sempurna. Namun, keduanya merupakan hasil ikhtiar terbaik yang dipersembahkan bagi bangsa dan negara. Setiap pengaturan yang termuat di dalamnya tentu membuka ruang diskusi dan dinamika di tengah masyarakat yang multietnis, multireligi, dan multikultural. Oleh karena itu, peran kami menjadi sangat penting untuk terus memberikan pemahaman, membangun dialog konstruktif, serta memastikan implementasi regulasi berjalan selaras dengan nilai keadilan dan kepentingan publik,” jelas Prof. Eddy sapaan akrabnya.

Partisipasi aktif jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami perubahan fundamental sistem hukum pidana nasional.

Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan aparatur mampu berperan strategis dalam mendukung proses sosialisasi dan implementasi KUHP Nasional di daerah, sekaligus memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal.

Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana penguatan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam rangka menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Ikuti Sosialisasi KUHP Baru terkait Implementasi dan Tantangan Keberlakuan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan yang diserahkan langsung Rektor USM, Dr Supari ST MT, Selasa (25/11/2025) di Ruang Rektorat Menara Lantai 2 itu, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi Dr Edi, dalam mengembangkan teknologi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Dr Edi menyampaikan, inovasi pipa resapan horizontal yang dia kembangkan, berangkat dari kebutuhan masyarakat akan solusi penanganan banjir dan krisis air tanah.

BACA JUGA: Mahasiswa USM Torehkan Prestasi Membanggakan di KMI Expo XV Untidar

”Alhamdulillah, hasil riset kami menemukan pipa resapan horizontal yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, terkait bencana genangan banjir dan kekurangan air tanah, khususnya di kota-kota besar,” ungkapnya.

Teknologi itu sendiri telah diterapkan berbagai instansi pemerintah, khususnya di Kota Semarang, serta di beberapa kota lain di Jawa Tengah. Dan saat ini sedang dalam proses perluasan ke wilayah luar Jateng.

Pipa resapan horizontal itu dinilai efektif, dalam mengurangi genangan banjir sekaligus meningkatkan cadangan air tanah, melalui sistim resapan yang lebih cepat dan merata.

BACA JUGA: USM Raih 3 Emas di Semarang Pencak Silat Open Championship

Sementara itu, Prof Dr Ir Mudjiastuti Handajani MT, Ketua LPPM USM menyampaikan apresiasi besarnya, atas prestasi itu. ”Penelitiannya tidak hanya berhenti pada hak paten, tetapi benar-benar dihilirisasi, dan diterapkan di berbagai daerah. Ini kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

LPPM USM juga memberikan reward khusus, sebagai bentuk dukungan dan motivasi bagi para peneliti. Prof Mudjiastuti berharap, prestasi ini menjadi pemantik bagi lahirnya inovator-inovator lain di lingkungan USM.

”Harapannya akan muncul Pak Edi yang lain, yang penelitiannya berpaten, dan bisa memberi dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Riyan

The post Universitas Semarang Beri Apresiasi pada Dr Edi Susilo appeared first on SuaraBaru.id.

Hadir dalam kegiatan yang digelar di RW III Kelurahan Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang itu, Ketua RW III Mochammad Arifin SPdI MPd, bersama perwakilan warga dan anggota Karang Taruna RW III, Kelurahan Genuk.

Sedangkan tim PKM Polimarin terdiri dari Ketua Heri Kiswanto MSc, anggota Ngatmin MSi, Khoirotun Nafillah MSc, Purwanto MSc, dan Lia Retian Asfirah M MTr. Kegiatan ini juga melibatkan Taruna Polimarin, yang berperan aktif membantu dalam persiapan alat, pendampingan peserta, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

BACA JUGA: Mas Damar Ajak Pelajar Kota Magelang Bijak Pakai Medsos dan Cegah Bullying

Pada kesempatan itu, dilakukan serah terima alat pengolahan sampah dari PKM Polimarin, kepada Ketua RW III. Alat-alat itu berupa komposter, tempat sampah, meja daur ulang serta bahan baku pembuatan kompos dan ecoenzyme.

”Bantuan sejumlah alat pengolahan sampah itu, sebagai wujud dukungan terhadap pengelolaan sampah mandiri dan berkelanjutan, di lingkungan masyarakat,” kata Heri Kiswanto.

Dalam pelatihan itu, tim PKM juga memberikan materi dan praktik langsung pembuatan kompos dan ecoenzyme, dari sampah organik rumah tangga. Selain itu juga, pelatihan pengolahan sampah plastik, menjadi produk bernilai guna.

BACA JUGA: Jejak Islam Era Brawijaya, Masjid Jami’ Wali Blitung Rembang Ditetapkan Jadi Masjid Bersejarah

Disampaikan juga, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat, dalam mengelola sampah secara mandiri. Sehingga dapat mengurangi volume sampah rumah tangga, sekaligus menghasilkan barang bernilai guna dari limbah.

”Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal bagi warga untuk membentuk sistim pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas,” ujarnya.

Seperti diketahui, kegiatan PKM ini didanai hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2025.

Riyan

The post Tim PKM Polimarin Lakukan Praktik Pembuatan Kompos dan Ecoenzyme di RW 03 Kelurahan Genuk Ungaran Barat appeared first on SuaraBaru.id.