”Kita harus mampu menyuarakan bersama apa yang menjadi hak kita, melalui saluran-saluran yang tersedia. Sehingga apa yang kita suarakan dapat diimplementasikan dalam kebijakan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dia menyampaikan hal itu, pada Simposium Puan Lingkar HIV yang bertema ‘Reclaiming Women’s Right and Access to Health, Protect from Gender Based Violence’, yang digelar Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI).

BACA JUGA: Pedagang Pasar Pagi Sementara Pindah ke Stadion, Ini Alasannya

Pada kesempatan itu, Lestari mengapresiasi upaya IPPI menggelar simposium dengan membahas berbagai masalah yang dihadapi perempuan di lingkar HIV (antara lain remaja perempuan, perempuan pekerja seks, perempuan pengguna napza, transpuan serta perempuan dengan HIV) di Tanah Air.

Dalam simposium itu antara lain terungkap, upaya penanganan HIV/AIDS di Tanah Air tidak berdasarkan data yang rinci, hingga tingkat interseksionalitas. Selain itu, tidak adanya data terpilah, program terbatas pada kampanye, dan tidak ada elaborasi program pencegahan HIV/AIDS berbasis komunitas.

Akibatnya, upaya itu justru menimbulkan masalah lain, dalam bentuk melemahnya pemenuhan hak kesehatan dan meningkatnya kekerasan berbasis gender.

BACA JUGA: Hakim PN Mungkid Vonis Seumur Hidup,Pembunuh Keluarga di Magelang

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, indikasi akan terus bertambahnya secara eksponensial manusia yang terpapar HIV, sudah diungkap pada 20 tahun lalu, pada sebuah konferensi para pemilik media di dunia, pada 2003 di New York, Amerika Serikat.

Berdasarkan temuan itu, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini, sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi dampak dan melindungi masyarakat dari paparan HIV dan sejumlah eksesnya, seharusnya dihadirkan untuk melindungi setiap warga negara.

Apalagi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 berbunyi, ‘Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah’.

BACA JUGA: Mahasiswa Unissula Lolos Olimpiade Matematika Nasional

”Namun yang terjadi saat ini, permasalahan yang dihadapi perempuan di lingkar HIV belum mampu diatasi dengan baik. Bahkan, upaya perlindungan para penyandang HIV dari stigma negatif yang berkembang di masyarakat, juga belum sepenuhnya didapatkan,” ujar Rerie,

Dia menyarankan, agar sejumlah isu terkait penanganan dan perlindungan perempuan di lingkar HIV, harus terus disuarakan melalui media. Ini agar terjadi proses sosialisasi, yang mampu mengedukasi masyarakat dan para pemangku kepentingan, terkait HIV/AIDS.

Selain itu, tegas Rerie, upaya untuk menyalurkan berbagai aspirasi terkait HIV/AIDS juga harus diarahkan pada saluran-saluran politik yang tersedia, agar berbagai permasalahan yang dihadapi para perempuan di lingkar HIV, dapat segera diakomodasi melalui sejumlah kebijakan dari negara.

Riyan

The post Negara Harus Penuhi Hak Perempuan di Lingkar HIV appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya, setelah mendengarkan usulan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jateng, saat Musrenbang Provinsi, dalam rangkaian penyusunan RKPD 2024, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (13/4/2023).

IPPI merupakan organisasi yang menaungi dan mendampingi para perempuan penyandang dan yang terdampak HIV/AIDS.

BACA JUGA: 800 Warga Jawa Tengah di Sumatera Utara Mudik Gratis

”Kami mendampingi anak-anak dengan HIV/AIDS, dan perempuan yang saat ini mengalami masalah. Salah satunya, kekerasan terhadap perempuan dan stunting,” ucap Ririn Hanjar Susilowati, perwakilan IPPI Jateng.

Dalam kesempatan itu, Ririn mengatakan, selama ini pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, sudah memberikan dukungan. Namun dukungan dari pemerintah daerah belum maksimal.

”Anak-anak kami masih banyak yang mengalami gizi buruk. Saat ini, anak-anak mengonsumsi obat dewasa, yang dianggarkan dari APBN. Itu diracik, lalu diminumkan ke anak-anak. Kami butuh obat untuk anak, dan pemenuhan gizi anak-anak,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Sri Sumarni Resmikan RSU Trimedika, RS Swasta Kesembilan di Grobogan

Termasuk perlindungan untuk para perempuan, dan siapa pun yang terlibat dalam komunitas itu. Sebab, para perempuan di komunitas ini juga mendapat intimidasi dan belum mendapatkan perlindungan.

Usulan itupun langsung direspon Gubernur Ganjar. Dia meminta IPPI, agar segera memberikan data, jumlah penderita dan yang terdampak, serta kebutuhan yang harus dipenuhi.

”Nanti saya anggarkan. Ini Musrenbang, barangkali akan jadi mata anggaran baru, karena kasus ini,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Dalam 3 Bulan Ditreskrimsus Polda Jateng Ringkus 14 Tersangka Tambang Ilegal

Ditemui usai acara, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, siap membantu kebutuhan dari kelompok rentan. Ganjar menyebutkan, usulan seperti ini tidak mungkin muncul tanpa keikutsertaan kelompok rentan dalam Musrenbang.

”Ini kan masukan yang tidak terlalu intens untuk kita omongkan. Yang selalu kita omongkan berapa jalan rusak, berapa gedung harus dibangun, sangat maskulin,” imbuh dia lagi.

Melalui dinas terkait, Ganjar akan memeriksa ketersediaan anggaran untuk kasus ini. Apabila anggaran sudah tersedia, bisa langsung diberikan, atau membuka mata pos anggaran baru, dalam penyusunan RKPD 2024.

BACA JUGA: Hadapi Mudik Lebaran 2023, Kelurahan Kunden Blora Gelar Rakor Kamtibmas

”Kalau kami melihat kondisinya seperti itu, ya langsung kami anggarkan saja. Jangan-jangan, memang mata anggaran untuk mengcover itu sudah ada. Tapi kalau belum, ini bisa menjadi mata anggaran baru, agar kami dapat menyelesaikan program mereka,” tegasnya.

Musrenbang Provinsi ini merupakan tahapan dari penyusunan RKPD 2024. Dari hasil Musrenbangwil di enam eks karesidenan se-Jateng, tercatat ada 514 usulan prioritas, dari total 35 kabupaten/kota.

Dari 514 usulan prioritas itu, usulan terbanyak adalah usulan Prasarana Jalan dan Jembatan sebanyak 239 usulan. Kemudian usulan terbanyak kedua, sarana prasarana kesehatan sebanyak 39 usulan.

BACA JUGA: Jelang Idul Fitri, PGN Pastikan Pembangunan Pipa Distribusi Gas Bumi Semarang – Kendal On the Track

Proses panjang ini, terang Ganjar, semata-mata untuk memastikan RKPD yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

”Maka juga butuh endurance dari pemangku keputusan. Kenapa, maka kita tungguin, maka jangan ditinggal pergi. Harus ada yang menunggui sampai akhir. Artinya, ini sesuatu yang penting dilakukan. Sebab, kalau tidak nanti komplainnya di tengah,” ujarnya.

Ganjar juga senang, karena dalam penyusunan RKPD 2024, kelompok masyarakat sangat aktif memberikan masukan. Dengan demikian, program yang disusun dalam RKPD tidak fokus pada hal maskulin, misalnya persoalan infrastruktur.

”Ini yang penting untuk kami dengarkan, dan mudah-mudahan setelah rangkuman dari enam titik, sekarang masuk ke provinsi. Segera kami buatkan program untuk kami delivery ke DPRD untuk kami bahas. Sekalian kami ambil keputusan politiknya,” tandasnya.

Riyan

The post Masih Banyak Anak-anak Alami Gizi Buruk appeared first on SuaraBaru.id.