Hal ini seperti yang disampaikan Menag, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Turut hadir dalam rapat ini, Plt Sekretaris Jenderal Kemenag Abu Rokhmad, Irjen Kemenag Faisal, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, para Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Agama, serta para pejabat eselon I dan II DItjen PHU.

”Penempatan jamaah haji Indonesia di Mina untuk musim haji tahun 1445 H/2024 M, terdapat perubahan lokasi. Yaitu maktab 1 sampai 9 dengan jumlah jamaah kurang lebih 27 ribu, yang selama ini ditempatkan di wilayah Mina Jadid, direlokasi ke wilayah Muaishim,” ucap Menag Yaqut, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

BACA JUGA: Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerjasama Terkait TPPO

Menurut dia, ini sebagai upaya pemerintah, agar jamaah haji Indonesia tidak terlalu jauh dengan jamarat. Menag berharap, komposisi ini bisa menambah kenyamanan jamaah dalam beribadah.

Dalam kesempatan itu dipaparkan juga, perkembangan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Menag yang biasa disapa Gus Men ini menyampaikan, penyiapan akomodasi jamaah haji di Makkah dan Madinah telah selesai. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan konfigurasi penempatan, setelah proses pelunasan jamaah haji selesai.

Selain terkait dengan akomodasi jamaah, Kemenag juga telah menyiapkan sejumlah layanan di Arab Saudi. Seperti layanan konsumsi dan transportasi. Untuk layanan konsumsi, jamaah haji rencananya akan mendapatkan 27 kali makan selama di Madinah, 84 kali makan di Makkah, dan 15 kali makan ditambah satu kali snack berat di Masyair.

BACA JUGA: Sederet Pemain Naturalisasi Disiapkan STY Hadapi Vietnam

”Penyiapan konsumsi ini sedang dalam tahap penyelesaian. Adapun layanan konsumsi di Bandara Jeddah, sesuai dengan keputusan Panitia Kerja BPIH 1445 H/2024 M, dialihkan ke Makkah,” imbuh Menag.

Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan kontrak bus shalawat, dan telah menyusun halte-halte serta terminal, untuk memudahkan layanan jamaah haji selama di Makkah. Sementara layanan antarkota masih dalam proses penyelesaian.

Riyan

The post Menag Yaqut Ubah Komposisi Maktab Jamaah Haji Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Jamaah haji Indonesia yang berusia 65 tahun ke atas, pada penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M kali ini memang sangat banyak jumlahnya, sekitar 61 ribu orang, atau sekitar 30 persen dari 229 ribu total kuota jamaah haji Indonesia saat itu.

Ada sembilan ikhtiar yang dilakukan Kemenag untuk mewujudkan Haji Ramah Lansia pada 2023 yaitu, pelibatan ahli geriatri dalam menyusun pedoman. Lalu menyusun buku pedoman Manasik Haji Ramah Lansia, menyiapkan sarana transportasi (bus shawalat) ramah lansia.

BACA JUGA: Pemilu 2024, Partisipasi Warga Jepara Capai 85,4 Persen

Kemudian disediakan pula ruang tunggu khusus dan menyusun skema penempatan jamaah lansia di hotel. Kemenag juga mengurangi kegiatan seremonial di embarkasi, menggelar bimbingan teknis bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan penekanan pada semangat Haji Ramah Lansia.

Selain itu juga, mengedukasi jamaah lansia agar tidak memaksakan diri dan memberikan pemahaman tentang berbagai alternatif kemudahan dalam ibadah haji. Kemenag juga melibatkan jamaah haji lainnya untuk meningkatkan kepedulian terhadap jamaah lansia, serta menjalin sinergi lintas pihak dalam penyediaan kursi roda.

”Haji Ramah Lansia pada aspek layanan sudah cukup baik. Ini berkaca dari penyelenggaraan haji 2023. Tapi mohon diperkuat programnya,” pinta Hilman Latief, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H, di Bekasi, Rabu (21/2/2024).

BACA JUGA: Warga Brebes Serbu Beras Murah Bulog

Dalam acara itu, hadir pula Sekretaris Ditjen PHU Ahmad Abdullah, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat, Diraktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, TNI, BNPB, dan sejumlah pejabat Eselon III Ditjen PHU.

”Kita perlu mematangkan program Haji Ramah Lansia, mulai dari sebelum jamaah berangkat, saat mereka di Arab Saudi, serta saat kepulangan atau setelah berhaji,” sambungnya.

Dikatakan Hilman, Haji Ramah Lansia menjadi perhatian dari pemerintah, seiring dengan proyeksi masa depan jemaah haji, yang lansianya akan terus bertambah.

BACA JUGA: Kasus Pelaporan Anggota KPU, PPK Titipkan Uang Rp 252 Juta di Bawaslu

”Ini luar biasa. Baru setahun diterapkan, sudah direspons dengan baik. Ini menjadi catatan dari Menag untuk bisa terus dikembangkan. Ini juga menjadi tanggung jawab kita semua, untuk memperbaiki seluruh proses bisnis Haji Ramah Lansia. Mulai dari filosofi, konsep dasar, program, dan layanannya,” sebut Hilman.

Selain penguatan program, dia juga menyinggung mitigasi risiko dan skenario kedaruratan penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. Menurutnya, skenario kedaruratan perlu disiapkan sejak awal, termasuk upaya mengefektifkan komunikasi dalam memitigasi semua potensi persoalan.

”Kita perlu membangun akses dan relasi yang baik dangan tim dari Saudi Arabia, termasuk keamanannya. Jika memungkinkan, menghadirkan tim Kementerian Haji dalam pelatihan petugas haji, agar mereka bisa menjelaskan situasi dan kebijakan di Saudi nanti,” sebut Hilman.

BACA JUGA: TMMD Sengkuyung Tahap I, Pengerasan Jalan Mayor Bejo Diteruskan

Seperti diketahui, kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221 ribu. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebesar 20 ribu orang, sehingga totalnya 241 ribu jamaah.

Jumlah ini terdiri dari 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Jamaah haji reguler tahun ini yang masuk kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas, jumlahnya sekitar 45 ribu.

Berbeda pada 2023, tahun ini diterapkan kebijakan istithaah, yakni kebijakan sebagai syarat pelunasan. Sehingga jamaah yang akan melunasi biaya haji, harus memenuhi syarat istithaah kesehatan terlebih dahulu.

”Ini menjadi ikhtiar kami. Semoga kondisi kesehatan jamaah haji tahun ini akan semakin lebih baik,” harapnya.

Riyan

The post Kualitas Pelayanan Haji Ramah Lansia Harus Ditingkatkan appeared first on SuaraBaru.id.

Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M, yang disusun pemerintah.

Dijelaskan Hilman, yang diturunkan Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

BACA JUGA: Sudarmanto Terpilih sebagai Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Kedung

Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M. Paket itu yakni, SAR 10,596-SAR 11,841 (sekitar Rp 43-Rp 48 juta), lalu SAR 8,092-SAR 8,458 (sekitar Rp 33-Rp 34,5 juta), kemudian SAR 13,150 (sekitar Rp 53,6 juta).

Saudi juga menawarkan paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp 16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah).

”Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini, Alhamdulillah diturunkan,” tegas Hilman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/1/2023).

BACA JUGA: Ketua PWI Jateng Tekankan Produk Jurnalistik yang Akuntabel Dapat Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat

Ditambahkan dia, terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun. Kisarannya juga 30 persen, dan sudah dianggap sangat signifikan.

”Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR 5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR 4.632,87. Turun sekitar SAR 1.024 atau 30 persen,” sambungnya.

Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, imbuh Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga, sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jamaah di Masyair.

BACA JUGA: Tim Barongsai Sparta Polresta Surakarta Sambut Presiden Jokowi saat Jalan Santai

”Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jamaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.

Namun demikian, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu, juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

”Di luar Masyair, masa tinggal jamaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” papar Hilman.

BACA JUGA: NU Berikan Kontribusi dan Ide-ide Besar untuk Indonesia

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs 1 USD, dan Rp 4.080 untuk kurs 1 SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp 3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp 14.425.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah, komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

”Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas, terkait biaya haji tahun ini,” tandas dia.

BACA JUGA: Imlek, Atraksi Barongsai Hibur Pelanggan KA di Stasiun Semarang Tawang

Sementara itu, Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp 514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp 98.893.909,11. Sedangkan rata-rata BPIH 2022 sebesar Rp 98.379.021,09.

Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jamaah dalam usulan pemerintah justru naik?

Disampaikan Hilman, itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan, dengan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat.

”Hal ini dimaksudkan, untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” terang dia.

Riyan

The post Penjelasan Lengkap Penurunan Paket Layanan Haji appeared first on SuaraBaru.id.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief memastikan, edaran yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021 itu, juga berlaku untuk penerbangan jamaah umrah.

Namun demikian, bukan berarti keberangkatan jamaah umrah bisa langsung dilakukan pada 1 Desember 2021. Sebab masih ada proses persiapan yang harus dilakukan. Antara lain terkait pendataan jamaah, paket layanan, dan pengurusan visa.

BACA JUGA: ASN Harus Tinggalkan Sikap Arogan, Acuh dan Suka Marah

”Menindaklanjuti dicabutnya suspend penerbangan, Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji Saudi akan membahas teknis penyelenggaraan umrah,” ujar Hilman, yang saat ini masih berada di Arab Saudi, seperti dalam rilis resminya, Minggu (28/11/2021).

”Saya dan tim Konsul Haji KJRI Jeddah, dijadwalkan hari ini membahas dan mendiskusikan skenario penyelenggaraan umrah, bersama Kementerian Haji dan Umrah Saudi,” sambungnya.

Hilman menjelaskan, pihaknya dalam pertemuan itu akan memaparkan kesiapan Indonesia dan skenario pemberangkatan jamaah umrah di masa pandemi. Skenario itu antara lain, berkenaan dengan one gate policy (kebijakan satu pintu), skema karantina, validasi sertifikat vaksin dan hasil PCR, manasik umrah di masa pandemi, serta beberapa hal lainnya.

BACA JUGA: Jepang Perkertat Perbatasan Saat Varian Baru Omicron Menyebar

”Dengan Kemenhaj Saudi, kita juga akan bahas skema dan durasi waktu karantina di Saudi, proses pengurusan visa, paket layanan, termasuk jadwal pergerakan dan masa tinggal jamaah selama di Tanah Suci,” jelas Hilman.

Dirjen PHU berharap, skenario bersama ini bisa segera disepakati, sehingga dapat menjadi panduan bagi pemerintah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan juga jamaah umrah.

”Semoga jamaah umrah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ziarah ke Tanah Suci,” harap Hilman.

Riyan

The post Pemerintah Arab Saudi Izinkan Penerbangan dari Indonesia, Peluang Umrah Dibuka appeared first on SuaraBaru.id.