Persemian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan gong itu, juga dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB Diah Natalisa, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

”Ini bagian dari komitmen pemerintah, bagaimana pelayanan masyarakat bisa mudah, murah, cepat. Kemudian disatukan, agar masyarakat tidak lari ke sana dan kemari,” ujar Ganjar.

BACA JUGA: Abu Tholut, Eks Napiter Asal Kudus Ini Sebut Radikalisme Mulai Menurun

Dia berharap, kemudahan layanan itu dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, ke depan juga terus dikembangkan secara online.

”Harapan saya, ini bagian dari mempermudah layanan. Yang kedua mungkin tidak cukup di sini, kita bisa extand yang online. Maka saya minta yang masuk ke sini dilayani dengan baik, dengan senyum dan sapa,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Jateng itu juga memuji Gedung MPP Sevaka Bhakti Wijaya, yang bagus dengan berbagai fasilitas yang ada. ”Gedungnya bagus banget. Ini sepertinya gedung paling bagus sementara yang ada di Jateng,” paparnya.

BACA JUGA: Hasil Kerajinan Kayu Jati Jepon Diekspor ke Korea

Sejauh ini, ungkap Ganjar, sudah ada 13 MPP yang ada di Jateng. Tahun ini, rencananya akan ditambah lima MPP lagi.

”Sekarang sudah ada 13 MPP di Jateng. Tahun ini tambah lima lagi. Ini bukan hanya layanan secara fisik saja, tetapi juga digitalnya disatukan di sini agar masyarakat mendapat pelayanan satu atap,” imbuhnya.

Ganjar menambahkan, dengan adanya MPP akan mampu mengubah perilaku pelayanan pemerintah bagi masyarakat.

BACA JUGA: PWI Kabupaten Blora Selenggarakan Pelatihan Jurnalistik

”Mudah-mudahan kalau semua bisa transparan, terbiasa melayani masyarakat akan bisa mengubah perilakunya, untuk melayani yang baik, yang prima dan tidak korupsi, tidak pungli. Sehingga masyarakat terpuaskan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam sambutannya menyampaikan, MPP Sevaka Bhakti Wijaya berdiri di atas lahan seluas 3.600 meter persegi, dengan luas bangunan 2.620 meter persegi.

”Dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, senilai Rp 21,4 miliar,” ungkapnya.

BACA JUGA: IDI Kudus Jadi Orang Tua Asuh Bagi Anak Penderita Stunting

Menurut Etik, MPP hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamaman kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. ”Saat ini telah bergabung 32 instansi dan 138 jenis layanan yang ada di MPP ini,” tandasnya.

Sebelumnya, MPP yang telah diresmikan Ganjar di antaranya ada di Kabupaten Banyumas, Kendal, Batang, Jepara, Kebumen, Tegal, Karanganyar, Pati, Kudus, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Selain itu, beberapa daerah juga tengah menyiapkan MPP seperti ini. Di antaranya Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak serta beberapa daerah lainnya komitmen untuk menyusul.

Riyan

The post Mal Pelayanan Publik ke-13 Ada di Kabupaten Sukoharjo appeared first on SuaraBaru.id.

”Kok kebangetan sekali. Orang asli sini (Kartasura) kok sampai tidak tahu kalau benteng ini Benda Cagar Budaya (BCB),” ungkapnya.

Menurut dia, jika warga guyub dengan lingkungan, sudah pasti tahu jika tembok benteng situs Keraton Kartasura itu merupakan aset peninggalan bersejarah, yang harus dilindungi dan dilestarikan.

BACA JUGA: Mohon Maaf, Wonogiri Tidak Menganggarkan Mudik Gratis

Saat meninjau lokasi, bupati mengaku kaget sekaligus kecewa, saat mendapati kondisi kerusakan tembok benteng itu. Pasalnya, batu bata yang sudah berumur ratusan tahun terlihat berserakan. Diketahui, tembok benteng yang dijebol itu sepanjang 7,4 meter.

”Saya baru tahu setelah mendapat laporan, karena baru kembali dari kegiatan di Jakarta. Kejadian ini sangat saya sayangkan,” kata Etik.

Ditambahkannya, seharusnya warga sekitar turut menjaga, melestarikan, dan memelihara benda bersejarah. Terutama oleh pemilik lahan yang tidak sekonyong-konyong membongkar tanpa berdiskusi dengan pengurus lingkungan. Selain itu juga, menanyakan izin membangun di atas lahan kawasan cagar budaya pada RT, lurah dan seterusnya.

BACA JUGA: Dibutuhkan Sinergi Lebih Kuat Masyarakat dengan Penegak Hukum

”Jangan banyak alasan terus langsung tebas saja. Kalau disuruh memperbaiki pasti tidak bisa. Wong satu bata itu beratnya lebih dari sekilo, di sini juga tidak ada yang buat,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Etik juga menyoroti hak kepemilikan lahan oleh masyarakat yang berada dalam kawasan cagar budaya.

Saat ini, pemerintah daerah telah meminta kasus perusakan termasuk aturan kepemilikan lahan, untuk diusut dan diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya dilakukan inventarisasi aset yang masuk cagar budaya, dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Riyan

The post Perusak Tembok Benteng Keraton Kartasura Bakal Diusut appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam peninjauannya itu, Etik menyampaikan, perbaikan underpass ini sebagai respon dari keluhan masyarakat pengguna jalan selama ini. Pasalnya, underpass kembali rusak, meski kali terakhir diperbaiki pada Maret 2021 lalu.

”Saya harap perbaikannya bisa permanen, sehingga underpass tidak mudah rusak, utamanya saat musim hujan,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Terus Berupaya Cegah Serangan Siber

Menurutnya, perbaikan dilakukan di bagian grill, yang selama ini tidak kuat menahan tonase kendaraan yang lewat, sehingga mudah rusak. Grill menjadi perhatian, dengan opsi dilakukan pengecoran 20 cm. Dengan penggantian grill menjadi cor ini, diharapkan underpass akan semakin kuat dan tidak mudah rusak.

Setelah perbaikan ini selesai, akan dilakukan pengaturan lalu lintas, utamanya kendaraan yang bertonase besar. Kendaraan bertonase besar direncanakan tidak boleh masuk underpass, agar tidak mudah rusak. Terkait hal itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo akan berkoordinasi dengan Kota Solo, dan daerah lain yang bersinggungan.

”Jadi ada pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan bertonase besar, agar tidak melewati underpass,” ujarnya.

BACA JUGA: Ganjar Minta Kemenhub Utamakan Sosialisasi Sebelum Penindakan

Setelah perbaikan ini, lanjut Bupati, Pemkab akan melihat kualitas perbaikannya, terkait dengan pengalihan aset. Menurutnya, jika perbaikan sudah baik akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab untuk menerima serah terima aset ke daerah. Kualitas perbaikan menjadi dasar bagi Pemkab Sukoharjo, karena biaya perawatan underpass ini cukup besar.

Etik juga menyebutkan, untuk masalah air yang sering menggenang, menurut penjelasan dari Balai Perkeretaapian, diperkirakan tidak akan terulang. Hal itu karena di underpass sudah ada enam pompa air, sehingga diharapkan tidak ada genangan saat musim hujan.

”Nanti juga akan diberi tambahan lampu, agar kalau malam hari lebih terang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sukoharjo, Toni Sribuntoro menambahkan, akses ke Underpass Makamhaji ditutup total, selama perbaikan dilakukan. Saat ini Dishub sudah memasang rambu-rambu penunjuk arah di sejumlah persimpangan menuju underpass.

Riyan

The post Bupati Sukoharjo Pantau Perbaikan Underpass Makamhaji appeared first on SuaraBaru.id.

Mereka akan bergabung dengan atlet dari daerah lain, yang mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam ajang PON dan Peparnas 2021 di Papua.

Dalam kesempatan itu, Etik Suryani menjanjikan penghargaan bagi atlet peraih medali pada ajang itu.

BACA JUGA: Ini Cara Unik dan Kreatif Bupati Jepara Kampanyekan World Cleanup Day 2021

”Kami tidak akan tutup mata dengan atlet yang berprestasi. Bagi atlet yang berprestasi dengan meraih medali di PON dan Peparnas, ada penghargaan dari Pemkab. Bentuknya nanti kami bicarakan lagi. Yang penting semangat mengejar prestasi,” pesan Bupati.

Dia juga menyatakan komitmennya, untuk memajukan olahraga di Sukoharjo, termasuk rencana mambangun gedung olah raga (GOR).

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho menambahkan, untuk PON XX/Papua, Sukoharjo mengirimkan delapan atlet yang didampingi satu pelatih. Sedangkan untuk Peparnas, ada 11 atlet dan satu pelatih.

”Kami berharap, atlet-atlet Kabupaten Sukoharjo yang mewakili Provinsi Jateng dapat menorehkan prestasi, dengan meraih medali. Seperti yang disampaikan Bupati tadi, ada penghargaan bagi atlet peraih medali PON maupun Peparnas,” ujarnya.

Riyan

The post Bupati Sukoharjo Siapkan Bonus Atlet Peraih Medali PON dan Peparnas appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa, Pejabat Forkopimda, dan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam agenda tersebut. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, total ada 3.000 paket sembako yang dibagikan untuk warga kurang mampu dan juga THL di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Warga penerima sendiri sebelumnya sudah diberi kupon untuk mengambil sembako di rumah dinas. Data warga kurang mampu yang mendapat paket sembako itu merupakan data yang diperoleh dari RT yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Mereka semua berasal dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

“Kami menyadari paket sembako tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan warga, khususnya saat Lebaran. Namun, sembako tersebut diharapkan bisa meringankan beban warga kurang mampu,” ujar bupati.

Karena itu, bupati berharap penerima tidak melihat bentuk dan nilainya. Sebab yang utama adalah bentuk kepedulian Pemkab pada masyarakat kurang mampu, khususnya menjelang Lebaran.

Paket sembako tersebut berisi enam item barang, masing-masing beras, mi instan, minyak goreng, gula pasir, teh celup, sirup, dan dan teh. Tiap paket sembako tersebut bernilai sekitar Rp106.472. Sehingga, karena jumlah paketnya sebanyak 3.000 paket, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan paket sembako tersebut mencapai Rp320,239 juta.
WIB

The post Pemkab Sukoharjo Bagi 3.000 Paket Sembako appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan ibu rumah tangga tersebut, harus berdampingan dengan tabung oksigen.Sebab tanpa tabung oksigen itu, Winda akan merasakan kesakitan yang luar biasa.

Setiba di ri rumah yang sempit itu, bupati langsung masuk ke dalam dan berbincang dengan Winda terkait dengan penyakit yang dideritanya. Dengan nada bicara yang pelan, Winda menceritakan apa yang diderita dan latarbelakang keluarganya. Usai berbincang bupati meminta Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) memindahkan status kepesertaan BPJS Mandiri Winda ke BPJS yang dicover oleh Pemkab (PBI). Selain itu, bupati juga meminta agar Winda mendapatkan pengobatan yang ditanggung oleh APBD.

“Saya tahu kalau ada warga Pucangan ini menderita penyakit ini dari media sosial (Medsos). Kebetulan ada akun yang DM ke saya dan hari ini (Kamis,29/04/2021) datang ke sini untuk memastikan dan memberikan bantuan,” ungkap Bupati.

Kepala DKK Sukoharjo, Yunia Wahdiyati yang turut hadir di Pucangan mengatakan, warga tersebut diagnosanya Benign neoplasma of bronkhus & lung, FNAB colli anterior dd ectopic thymoma dd Lymphoma Hodgkins.

“Memang ada kelainan pada paru-parunya. Pasien ini selama ini tidak masuk PKH dan BPJS mandiri. Tadi ibu bupati memerintahkan agar dimutasi ke BPJS PBI,” ungkap Yunia.

Budiyono, kepala desa Pucangan mengatakan, warganya tersebut merupakan salah satu warga kurang mampu. Dia merupakan ibu rumah tangga yang hidup dengan suami dan dua anak balita.

“Beberapa waktu lalu, Winda ini periksa ke salah satu RS yang ada di daerah Delanggu, Klaten. Di sana dia didiagnosa adalah masalah paru-paru yang kemasukan cairan,” jelas Budiyono.

Pada saat berobat di sana, pihak RS berhasil mengambil cairan yang ada di paru-paru sebanyak dua liter. Namun, penyakit itu tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya dia dirujuk ke RS Dr Moewardi Solo. “Di RS ini diagnosanya juga sama, ada masalah di paru-paru yang kemasukan air,” imbuhnya.

Pihaknya mengucapkan terimakasih atas kepedulian bupati Sukoharjo dan wakil bupati terhadap warganya. Dia berharap, warganya tersebut nantinya mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.

WIB

The post Bupati-Wakil Bupati Sukoharjo Blusukan Bezuk Warga Sakit appeared first on SuaraBaru.id.

Selain memastikan penerima sudah sesuai dengan data yang ada, bupati perempuan pertama di Kabupaten berslogan Makmur itu juga mengedukasi masyarakat agar selalu menaati protokol kesehatan (Prokes). Sebab, hingga saat ini pandemi covid-19 masih terjadi.

“Jadi, selain proses penyalurannya, saya ingin tahu bagaimana penerapan prokes masyarakat. Ini penting karena untuk memutus rantai penularan virus,” ujar Bupati di sela-sela sidak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau masyarakat yang punya saudara atau keluarga yang merantau untuk tidak pulang dulu untuk menghindari penyebaran corona. Karena, yang didatangi di kampung biasanya sudah tua sehingga rentan terkena virus corona.

“Kalau kangen bisa video call dulu, intinya jangan pulang ke kampung agar angka corona bisa ditekan dan bisa segera selesai di Sukoharjo. Kalau corona selesai maka ekonomi bisa bangkit dan pulih kembali. Apalagi sudah muncul klaster pemudik di Nguter,” tambah Bupati.

Terkait dengan bantuan BPNT tahap 2 sendiri, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 34.334. Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin mengatakan, penyaluran BPNT dilakukan di 98 e-warong yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah e-warong yang menyalurkan sudah bertambah dari sebelumnya 88 menjadi 98.
Sesuai data, 33.334 KPM penerima tersebar di 12 kecamatan. Rinciannya, untuk Kecamatan Baki 4.011 KPM, Bendosari 3.710 KPM, Bulu 2.993 KPM, Gatak 3.291 KPM, Grogol 5.998 KPM, Kartasura 4.096 KPM, Mojolaban 5.784 KPM, Nguter 3.759 KPM, Polokarto 5.872 KPM< Sukoharjo 4.782 KPM, Tawangsari 5.334 KPM, dan Kecamatan Weru 4.704 KPM.
WIB

The post Lagi, Bupati Sukoharjo Blusukan Pantau Penyaluran Bantuan appeared first on SuaraBaru.id.

“Sejak kali pertama dilantik menjadi bupati, underpass ini memang selalu dikeluhkan oleh warga. Hal itu karena sering rusak, banjir sehingga tidak bisa dilalui. Tetapi yang harus dipahami, kami belum bisa berbuat banyak karena status pengelolaan bukan ranah kami, tetapi Pusat,” ujar Etik.

Kendati demikian, meski belum menjadi kewenangan Pemkab sukoharjo, lanjut bupati, pihaknya merespon dan meneruskan informasi tersebut pada pihak yang berwenang. Harapannya, setiap ada kerusakan yang ada di sana segera diperbaiki sehingga pengguna jalan menjadi nyaman dan aman.

Sebab, selama belum menjadi kewenangan Pemkab, setiap kerusakan ditanggung oleh Pusat dan tidak menggunakan anggaran daerah. Yang jelas, lanjut Etik, pihaknya meminta agar underpass benar-benar aman dan nyaman dilalui warga. Utamanya air yang selalu mengalir dari sumber di bawah tanah, agar diperhatikan agar tidak terjadi genangan. Utamanya banjir.

“Soal pengalihan pengelolaan ini, kami masih menunggu benar-benar siap. Baik dari sarana dan administrasinya.”

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya yang hadir di lokasi itu membenarkan bahwa pengelolaan underpass masih menjadi kewenangan Pusat.

Hal itu dikarenakan, untuk pengalihan kewenangan atau hibah dengan nilai aset lebih dari Rp 10 miliar, harus dengan persetujuan Mentri Keuangan. “Ini sudah kami proses mudah-mudahan, dalam waktu dekat hibah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

WIB

The post Underpass Makamhaji Masih Kewenangan Pusat appeared first on SuaraBaru.id.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukoharjo, Toni Sribuntoro mengatakan, penutupan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari pihak kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polres Sukoharjo.  “Ada beberapa pekerjaan di underpass sehingga dilakukan penutupan. Pengerjaan itu berupa pembersihan saluran, pemasangan grill besi baru serta pengaspalan,” jelas Toni.

Pembersihan saluran dilakukan agar air mengalir denganlancar sehingga tidak meluber dan menggenang. Sedang pemasangan grill besi baru dilakukan agar lebih miring dan kuat dan untuk pengaspalan nanti rencananya ketebalan 10 centimeter.

Atas penutupan jalur utama menuju Kartasura tersebut, dilakukan pengalihan arus. dari timur, arus mulai dialihkan mulai Tugu Lilin, sedang dari selatan sudah ada petunjuk di simpang tiga Jlopo (Baki). Sedang dari arah selatan (jalur Trangsan), arus juga sudah dialihkan ke barat melalui, Mayang, Baki.

Underpass Makamhaji sendiri selalu dikeluhkan oleh warga pengguna jalan. Hal itu dikarenakan sering terjadi banjir sehingga tidak bisa dilintasi. Selain itu, aspal disana juga sering mengelupas dan membuat pengendara tidak nyaman.

WIB

The post Catat! Underpass Makamhaji, Kartasura Ditutup appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Desa (Kades) Tiyaran, Kecamatan Bulu, Sunardi mengatakan jalan poros desa penghubung Tiyaran dan Kedungsono, ambles sejak sebulan lalu. Kondisi makin parah setelah kawasan tersebut diterjang hujan deras sejak sepekan terakhir.

“Kedalaman ambles mencapai 120 sentimeter dan panjangnya 20 meter. Ini sudah sangat parah dan mengkhawatirkan karena bisa merembet lebih jauh kalau tidak segera ditangani,” kata Sunardi.

Terkait dengan penyebab pasti amblesnya jalan itu, Sunardi mengaku belum tahu persis. Kemungkinan besar, kontur tanah di daerah itu memang tidak keras sehingga ambles. Apalagi jalan tersebut dekat dengan sungai.

Yang jelas, kata dia, pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut pada Bupati Sukoharjo. Pihaknya berharap jalur itu segera ada penanganan, sehingga akses warga bisa kembali lancar. “Dulu sudah pernah diperbaiki sama pihak DPU, tetapi ini sudah hancur dna ambles parah. Ibu bupati juga sudah meninjau lokasi ini dan beliau mengatakan akan memprioritaskan. Jalur ini juga merupakan akses ke obyek wisata Gunung Sepikul,” imbuhnya.

WIB

The post Dilapori Jalan Ambles, Bupati Sukoharjo Gercep appeared first on SuaraBaru.id.