”Gerak bersama berbasis solidaritas dan kepedulian, harus menjadi gerakan bersama untuk menekan angka penyebaran virus, pada masa liburan akhir tahun ini,” kata Lestari, saat membuka diskusi daring bertema ‘Peningkatan Kasus Covid-19: Aksi Atau Reaksi Menjelang Nataru’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/12/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr Mohammad Syahril SpP MPH (Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI), Prof Dr dr Erlina Burhan SpP(K) (Ketua Satgas Covid Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia/PB IDI).

BACA JUGA: Berbagai Agenda Meriahkan Hari Amal Bakti Ke-78 Kemenag Kebumen

Ada juga Prof Dr Tjandra Yoga Aditama (Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi-Direktur World Health Organization South East Asia Regional Office/WHO SEARO 2018-2020) dan Rudi Irawan SSiT MT (Kasubdit Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan/Kemenhub RI).

Selain itu hadir pula, Dr dr Atik Choirul Hidajah MKes (Ketua Prodi Magister Epidemiologi/Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga) dan Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Kesehatan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, data kasus positif covid-19 di Tanah Air meningkat dalam sepekan ini. Dari 40 pasien, menjadi 267 pasien pada periode 28 November-2 Desember 2023.

BACA JUGA: Perda tentang Lingkungan Hidup Disahkan, Pemprov Jateng Soroti Penurunan Tanah

Dalam menghadapi kondisi itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, pengalaman yang didapat di masa pandemi, bisa menjadi bekal untuk mengantisipasi potensi penyebaran di masa libur panjang tahun ini.

Diakui Rerie, pada liburan kali ini akan terjadi pergerakan masyarakat yang cukup masif. Disebutkan Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pencegahan kasus covid-19 bukan semata tugas pemerintah saja.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, masyarakat mampu menunjukkan kembali kesadaran menyeluruh, dalam menghadapi potensi penyebarannya di masa libur Natal dan Tahun Baru ini.

BACA JUGA: Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran SCU Tinggal Penyelesaian Tahap Akhir

Sementara itu, Mohammad Syahril mengakui, banyak pengalaman yang didapat masyarakat Indonesia, selama pandemi beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, bila sebelum pandemi covid-19 masyarakat belum terbiasa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, saat ini masyarakat mulai sadar menjalankan rangkaian protokol kesehatan itu.

”Kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan penyakit dengan beberapa langkah itu, patut diapresiasi. Kebiasaan menggunakan masker misalnya, mampu meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dengan baik,” ungkap dia.

BACA JUGA: Nana Sudjana Sambangi Pasar Kliwon Amertani Temanggung, Cek Harga Sembako Terbaru

Sementara itu, Erlina Burhan mengungkapkan, peningkatan kasus covid-19 ini, bukan disebabkan penyebaran varian baru, tetapi karena aktivitas masyarakat yang meningkat, dan imunitas dari vaksin yang menurun, serta tingkat pemberian booster di masyarakat yang rendah.

Diakuinya, kebiasaan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian juga terbilang rendah, jika dibandingkan dengan di masa pandemi. Dia pun mendorong untuk mengutamakan pencegahan, dalam bentuk penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan pola hidup bersih dan sehat.

”Bila terdapat gejala batuk, demam dan pilek, segera pakai masker. Bermasker itu keren,” ujarnya.

Riyan

The post Gerakan Berbasis Solidaritas dan Kepedulian Tekan Angka Penyebaran Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, saat membuka diskusi daring bertema ‘Mengurangi Angka Putus Sekolah dalam Mempersiapkan Generasi Penerus Menuju Indonesia 2045’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (7/6/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Ratih Megasari Singkarru MSc (Kapoksi Komisi X Fraksi Nasdem DPR RI), Anindito Aditomo SPsi MPhil PhD (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek RI).

BACA JUGA: Info BMKG, Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Pacitan Terasa Hingga Klaten dan Jogja

Ada pula Dr Jejen Musfah MA (Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia/PB PGRI/Pemred Majalah Suara Guru) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Halili Hasan (Direktur Eksekutif Setara Institute), Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Pendidikan) dan Ahmad Baedhowi AR (Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, peningkatan angka putus sekolah selama pandemi maupun disrupsi saat ini, menunjukkan belum mampunya bangsa ini melalui situasi krisis dan ketidakpastian global secara smooth, di sektor pendidikan.

BACA JUGA: Pebulutangkis Kejar Poin Peringkat Nasional untuk Ikuti Seleknas

Laporan BPS menunjukkan, angka putus sekolah kembali meningkat pada 2022, setelah mengalami tren penurunan sejak 2016. Fenomena putus sekolah tidak bisa dianggap remeh, sehingga dibutuhkan penanganan dan solusi yang serius, jika bangsa ini ingin mencerdaskan seluruh anak bangsa, meningkatkan kualitas SDM dan menuju pencapaian kesejahteraan Nasional.

Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, putus sekolah dapat disebabkan berbagai faktor. Seperti ketidakinginan individu untuk melanjutkan sekolah, beban belajar yang terlampau berat, kemalasan, masalah finansial rumah tangga, atau masalah lain yang menyebabkan para pelajar memutuskan tidak melanjutkan sekolah.

Keluarga dan lingkungannya, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, menjadi ppemerhati pertama untuk menyikapi persoalan putus sekolah ini. Pemerintah melalui setiap inisiatifnya, mesti memahami bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama, dan dukungan sumber daya yang sama, dalam mengenyam pendidikan.

BACA JUGA: Walikota Tegal Resmikan Kantor Kecamatan Tegal Selatan

Seluruh elemen masyarakat, pemerhati pendidikan dan pemerintah, tegas Rerie, harus memiliki political will, dalam mewujudkan generasi emas yang berdaya saing, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan belajar, bagi setiap warga negara.

Dalam kesempatan itu, Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan, pada periode 2012-2023, rata-rata peserta didik hanya mengenyam pendidikan delapan tahun. Bahkan di sejumlah daerah tertentu, ada yang hanya tujuh tahun. Padahal penerapan wajib belajar selama 12 tahun.

”Sejumlah kendala menjadi penyebab kondisi itu. Seperti masalah ekonomi keluarga, daya tampung sekolah, faktor geografi, pandemi dan pemahaman keluarga tentang pendidikan. Karena kendala finansial, banyak anak usia sekolah terpaksa bekerja,” sebut dia.

BACA JUGA: Pelaku UMKM di Kawista Adiwarno Dilatih Digital Marketing

Sedangkan Anindito Aditomo berpendapat, untuk melihat angka putus sekolah, harus dikaitkan secara historis.

Bila dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu, sebenarnya saat ini terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah, bahkan mendekati 100 persen.

”Pekerjaan rumah yang masih dihadapi, pada jenjang SMA hingga saat ini angka partisipasinya baru mencapai 73,15 persen. Saat ini memang masih terjadi kesenjangan, dalam mengakses pendidikan di Tanah Air, dengan berbagai latar belakang kendala yang dihadapi.

Riyan

The post Buka Ruang Pembelajaran untuk Siapkan Generasi Emas dan Berdaya Saing appeared first on SuaraBaru.id.

”RUU Kesehatan harus mampu menjadi landasan bangsa ini, dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu melindungi dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya.

Hal itu seperti pada pengantar tertulisnya, pada diskusi bertema ‘RUU Kesehatan: Ancaman atau Angin Perubahan?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (17/5/2023).

BACA JUGA: BPKP Goes to Campus Gelar Talkshow Interaktif di UNS

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Irma Suryani SE MM (Anggota Panja RUU Kesehatan-Kapoksi Komisi IX Fraksi Nasdem DPR RI), dr Mohammad Syahril (Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI).

Lalu ada juga Dr Harif Fadhillah SKp SH MKep MH (Ketua Umum Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI), Dr Ade Jubaedah SSiT MM MKM (Sekretaris Jenderal Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta dr Ganis Irawan Sp PD (Inisiatif Indonesia Sehat/Inisias) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, penataan pelayaan kesehatan seyogyanya bertolak dari ragam peristiwa yang melibatkan tenaga kesehatan dan pasien, dalam mekanisme pengobatan di negeri ini.

BACA JUGA: 30 Anggota Polresta Surakarta Berprestasi Peroleh Penghargaan.

Pelayanan kesehatan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, harus berorientasi pada tahapan pengobatan yang mengedepankan keselamatan manusia.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, ruang partisipasi publik masih terbuka untuk memberikan catatan evaluatif yang komprehensif, terkait pasal-pasal pada RUU Kesehatan, yang saat ini proses legislasinya sedang berlangsung di DPR.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah pasal yang dinilai problematik dan belum memenuhi harapan publik, bisa dicarikan solusinya melalui sejumlah diskusi yang konstruktif, antarpara pemangku kebijakan dan masyarakat.

BACA JUGA: Polresta Surakarta Kukuhkan 627 Personel Polisi RW

”Sehingga dapat terwujud sistem kesehatan Nasional yang mampu menjadi instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat yang lebih baik,” tegas Rerie.

Sedangkan Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril berpendapat, setidaknya ada dua isu yang penting terkait RUU Kesehatan, yaitu terkait urgensi lahirnya RUU Kesehatan, dan sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, terkait pasal-pasal yang ada dalam RUU itu.

Sejatinya, imbuh dia, lahirnya RUU Kesehatan mendukung transformasi kesehatan di Indonesia. Dalam proses pembahasannya, Kemenkes RI sudah melakukan 79 kegiatan dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan, pada 13-26 Maret 2023.

BACA JUGA: Sikapi Cuaca Panas, Mbak Ita Galakkan Penghijauan dan Perbanyak Taman Pasif

Dalam sejumlah pasal yang tertuang pada RUU Kesehatan, tambahnya, bertujuan menciptakan layanan yang fokus pada upaya mencegah orang sehat menjadi sakit.

”Selain itu juga, transformasi layanan agar mempermudah masyarakat mendapat layanan berkualitas. Karena saat ini layanan kesehatan belum merata,” terang dia.

Penanggap dari Inisiatif Indonesia Sehat/Inisias, Ganis Irawan mengungkapkan, RUU Kesehatan yang sedang dibahas saat ini, merupakan usulan dari pihak legislatif, tetapi di masyarakat seolah RUU itu usulan Kemenkes.

BACA JUGA: Ketum PP Pelti Nilai Prestasi Tenis di SEA Games Kamboja Pencapaian Luar Biasa

Pihaknya, ujar dia, belum mendengar latar belakang lahirnya RUU Kesehatan dari pihak legislatif. ”Apakah benar regulasi yang berlaku saat ini menghambat layanan kesehatan?” tanya Ganis.

Kesuksesan penanganan kesehatan di masa pandemi, menurut dia, merupakan bentuk kedewasaan dari para pimpinan organisasi profesi, yang memberikan pelayanan dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

Pada kesempatan itu, Ganis juga mengkritik RUU Kesehatan yang memberi kewenangan pemerintah daerah, untuk membatasi jumlah kuota tenaga kesehatan yang dapat praktik di wilayahnya. ”Peraturan itu membatasi hak-hak tenaga kesehatan untuk bekerja,” tukas Ganis.

Riyan

The post RUU Kesehatan Harus Jadi Dasar Membangun Sistem Kesehatan Nasional appeared first on SuaraBaru.id.