Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto yang secara de jure memiliki masa jabatan lima Tahun, namun secara de facto Presiden RI ini bisa tak dapat pengakuan masyarakat, jika tidak menegakkan keadilan dan mematuhi hukum. Jadi Presiden harus mendengar aspirasi masyarakat, dan melaksanakan tuntutan rakyat 17+8.

Juru Bicara KAPI, Nasrul Saftiar Dongoran mengingatkan Presiden Prabowo, untuk menegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh, sebagaimana kalimat fiat justitia ruat caelum.

BACA JUGA: Januari hingga Agustus 2025, Satu Juta Pelanggan KA di Daop 4 Manfaatkan Fasilitas Face Recognition

”Presiden Prabowo Subianto harus menegakkan keadilan, bukan memerintahkan tindakan tegas yang ditafsirkan Kapolri, dengan perintah tembak di tempat kepada peserta unjuk rasa, dan penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Selasa (9/9/2025).

Disampaikan juga, KAPI menuntut Presiden dan DPR RI, guna melakukan rekonsiliasi Nasional dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Presiden dan DPR harus membebaskan seluruh demonstran dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun online, yang ditangkap sewenang-wenang bahkan ditetapkan tersangka sejak 25-31 Agustus 2025.

2. Presiden dan DPR untuk secara langsung meminta maaf kepada rakyat yang menjadi korban kekerasan dari tindakan represif anggota Polri, serta menanggung biaya pengobatan, ganti kerugian dan pemulihan kepada keluarga yang menjadi korban luka-luka, hingga meninggal dunia.

3. KAPI mengutuk keras Presiden atas tindakan Polri, yang menolak Advokat untuk melakukan pendampingan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban salah tangkap, represif dan tindakan sewenang-wenang.

4. Polri tidak berhak berbicara atas nama hukum dalam penangkapan 3.195 massa aksi, yang terdiri dari dewasa dan anak-anak dibawah umur, karena sejak awal Polri telah melanggar prosedur penangkapan dalam KUHAP, pelanggaran Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak, dan dugaan keras penyiksaan dalam proses pemeriksaan di kepolisian yang melanggar UU nomor 5 Tahun 1998, tentang Konvensi Menentang Penyiksaan.

5. Presiden segera memberhentikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai bentuk tanggung jawab, akibat gagal melindungi rakyat dan menjamin perlindungan hukum yang adil. Selain itu juga, memastikan tidak ada lagi penghalangan Advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang ditangkap sewenang-wenang di kepolisian.

Riyan

The post Presiden Harus Bebaskan Massa Aksi Demonstrasi yang Ditahan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terkait dengan perkembangan situasi sosial politik di Indonesia, khususnya terkait demonstrasi yang baru-baru ini menimbulkan korban jiwa.

Selain para mahasiswa, hadir pula rektor beserta jajarannya. Sejumlah dekan dari berbagai lintas fakultas dan guru besar Undip, juga turut serta dalam acara itu. Bagi Undip, seruan damai ini sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam.

BACA JUGA: Para Siswa Jadi Sasaran Provokasi untuk Melakukan Tindakan Anarkis

”Peristiwa ini menunjukkan, betapa rapuhnya demokrasi jika tak dijaga dengan kesabaran, kebijaksanaan dan penghormatan pada hak asasi manusia,” ungkap Rektor Undip, Suharnomo saat diberi mandat membacakan sikap universitas.

Dilanjutkan dia, sebagai perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nurani publik, Undip merasa perlu menyuarakan seruan damai.

”Suara ini bukan semata-mata suara akademisi, melainkan panggilan hati untuk menyalakan lentera kemanusiaan di tengah kegelapan. Selain itu, mengingatkan bahwa masa depan bangsa hanya dapat dibangun di atas pondasi keadilan dan persaudaraan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Aman dan Kondusif, Tapi Bukan Berarti Tanpa Ancaman

Dalam pembacaan mandatnya itu juga disampaikan, Undip menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya, atas korban jiwa dalam aksi demonstrasi. Kemudian juga mendesak aparat penegak hukum, untuk senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif, humanis dan proporsional, dalam menjaga ketertiban.

Pihaknya juga menghimbau, agar aspirasi masyarakat disampaikan secara damai, menjunjung tinggi persaudaraan, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan maupun perpecahan. Sehingga, substansi aspirasi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik.

Kemudian mengingatkan Pemerintah dan DPR, agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan, memperlebar kesenjangan antara elit politik dan rakyat, mengancam keberlangsungan demokrasi, serta sistim masyarakat sipil.

BACA JUGA: Generasi Milenial Grobogan Diajak Budidaya Melon Sweetnet, Modal Kecil Untung Besar

Dengan pernyataan ini, Undip menegaskan kembali komitmennya untuk berdiri di garis depan, dalam memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan sosial, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan damai.

”Kami percaya, jalan kekerasan tidak akan pernah membawa bangsa pada keutuhan. Sementara dialog, penghormatan dan keterbukaan, merupakan awal untuk merajut kembali kepercayaan publik,” terang rektor.

Sementara itu, Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq berharap, universitas lain juga turut memberikan pernyataan sikap. Menurut dia, ini hanya sebuah sikap, ataupun ajakan, seruan untuk universitas-universitas lain, agar terus bersikap.

Terkait tuntutan 17 plus 8, dia menyatakan, pihaknya masih akan memantau perkembangan berikutnya. ”Kita masih memantau, karena teman-teman Undip masih mengonsolidasikan diri terkait dengan poin-poin dari 17 plus 8 itu. Sehingga apabila nanti kita rasa perlu untuk turun lagi ke jalan, kita akan turun ke jalan,” tandasnya.

Riyan

The post Civitas Akademika Undip Sampaikan Sejumlah Aspirasi appeared first on SuaraBaru.id.

Sekitar 40 orang peserta aksi membawa enam tuntutan yang ditujukan langsung kepada anggota DPRD Grobogan.

Tuntutan pertama menyoroti tunjangan DPR yang tertuang dalam Surat Sekjen DPRD Nomor B/733/RT01/09/2024. Massa meminta kebijakan tersebut dibatalkan.

BACA JUGA : Jangan Biarkan Anak Ikut Aksi Demonstrasi, Deny Anggoro Putro Ingatkan Orang Tua

Mereka juga mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.

Selain itu, pengunjuk rasa menuntut pemecatan anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang dinilai tidak kredibel.

Dalam tuntutan lain, massa meminta audit transparan atas penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp 10 triliun per tahun.

Perwakilan aksi menegaskan agar DPR memangkas anggaran yang dianggap tidak mendesak demi kesejahteraan rakyat.

Mereka juga menekankan perlunya penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur sebagai standar kinerja bagi setiap anggota DPR.

Tuntutan terakhir ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan. Massa meminta pemkab lebih serius menangani persoalan sosial, banjir, drainase, fasilitas umum, pendidikan, hingga kesehatan.

Setelah membacakan tuntutan, perwakilan pengunjuk rasa meminta anggota DPRD Grobogan keluar menemui massa.

Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani akhirnya menemui massa, didampingi Wakil Ketua DPRD Setiawan Joko Purwanto dan Wakil Ketua Komisi D, HM Misbach.

Di hadapan pengunjuk rasa, perempuan yang akrab disapa Lusi ini menegaskan DPRD sebagai rumah rakyat wajib mendengarkan suara mahasiswa maupun elemen masyarakat.

Ia menyatakan seluruh tuntutan yang sudah disampaikan akan dibahas melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Grobogan.

Sebagai Ketua DPRD, Lusi menegaskan kesiapannya menampung seluruh aspirasi dan menyampaikan perkembangan pembahasan kepada perwakilan mahasiswa.

Ia juga mengingatkan peserta aksi agar tetap menjaga martabat perjuangan dengan cara damai dan tidak mudah terprovokasi.

Lusi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Grobogan yang aman, tenteram, dan nyaman tanpa kerusuhan.

Menjelang aksi berakhir, perwakilan DPRD Grobogan menandatangani kesepakatan atas tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Grobogan.

BACA JUGA : Demonstrasi di Polres Grobogan, Massa Desak Pengusutan Kasus Nasional dan Daerah

Koordinator lapangan aksi, Ahmad Sidik Saputra menegaskan pihaknya siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak segera dipenuhi.

Aksi berakhir damai. Setelah bertemu perwakilan DPRD, massa Aliansi Masyarakat Grobogan membubarkan diri dengan tertib.

Situasi di Alun-Alun Purwodadi kembali normal usai aksi, sementara DPRD Grobogan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

TYA WIDYA

The post Bergerak ke DPRD Grobogan, Para Pengunjuk Rasa Menyuarakan Aspirasi ke Anggota Dewan appeared first on SuaraBaru.id.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pati, Lucky Pratugas Nasrimo, mengatakan para korban mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan terdekat.

Dari total korban, 40 orang dirawat di RSUD RAA Soewondo, empat orang di Klinik Marga Husada, satu orang di Klinik PMI, tujuh orang di RS Keluarga Sehat, dan 12 lainnya mendapatkan perawatan di lokasi kejadian.

BACA JUGA : SCU Terima Program Beasiswa Nexa Senilai Rp 100 Juta

“Sebagian besar korban menjalani rawat jalan, sedangkan enam orang dirawat inap,” ujar Lucky.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artarto, menegaskan tidak ada korban meninggal dunia dalam aksi yang berujung bentrok tersebut.

Ia menyebut delapan anggota polisi juga terluka yang terdampak dari demo berakhir anarkis itu. Para personel polisi ini, kata dia, mengalami lebam dan robek, termasuk di bagian kepala.

BACA JUGA : Polres Wonogiri Menggelar Sertijab Kabag, Kasat dan Kapolsek

Aksi demonstrasi dipicu keputusan Bupati Pati, Sudewo, menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan, yakni sebesar 250 persen.

Meski kebijakan itu dibatalkan, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap turun ke jalan karena kecewa.

DPRD Pati menyetujui penggunaan hak angket untuk membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Sudewo. Namun, Sudewo menolak mundur, dengan alasan ia terpilih secara konstitusional.

TYA WIDYA

The post Dinas Kesehatan Pati Catat 64 Korban Luka Akibat Demonstrasi Anarkis appeared first on SuaraBaru.id.

Ribuan massa turun ke jalan memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.

Meski kebijakan tersebut akhirnya dihapus. Kehadiran massa juga dipicu pernyataan Bupati Pati yang mempersilakan 50 ribu orang untuk berdemonstrasi beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : Pemkab Blora Ajukan Izin 4.000 Titik Sumur Minyak Tua ke Gubernur Jateng

Situasi memanas ketika massa melakukan aksi lempar-lemparan gelas air mineral hingga perusakan fasilitas umum.

Kondisi semakin kacau hingga aparat menembakkan gas air mata dan mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa.

Akibat tembakan gas air mata itu, seorang wartawan bernama Lilik Yuliantoro, asal Blora, dilaporkan mengalami sesak napas.

Lilik yang bertugas meliput aksi tersebut langsung dibawa ke RSUD dr Soewondo untuk mendapatkan perawatan intensif.

“Saat aparat membubarkan massa, saya terkena tembakan gas air mata. Kejadiannya saat saya fokus meliput jalannya demonstrasi,” ungkap Lilik, yang juga anggota PWI Blora, saat dikonfirmasi wartawan.

Isu yang menyebutkan adanya wartawan meninggal akibat insiden ini dibantah. Lilik masih dirawat di bangsal RSUD dr Soewondo dan berharap kondisinya segera membaik.

“Saya masih dirawat di rumah sakit. Mohon doa agar saya lekas sembuh,” ujarnya.

BACA JUGA : LKD PC Fatayat NU Wonosobo : “Demi Organisasi Kami Rela Berkorban!”

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pati, Luky Pratugas Narimo merilis total korban yang terdata dari dua rumah sakit dan Puskesmas yang terkoordinasi ada 57 orang.

“Korban luka ringan maupun luka berat sampai saat ini pukul 15.11 WIB adalah 57 orang dan tidak ada korban meninggal dunia. Jadi semua korban dalam kondisi aman, terkendali dan sekali lagi 57 orang itu. Nanti kita akan terus update,” kata Luky.

Ia berharap masyarakat tidak percaya begitu saja dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Baik itu, lewat media sosial dan sebagainya. Diharapkan masyarakat dapat menanti update langsung dari Dinas Kesehatan Pati.

TYA WIDYA

The post Wartawan Terkena Tembakan Gas Air Mata Saat Liput Demo di Pati, Dilarikan ke RSUD dr Soewondo appeared first on SuaraBaru.id.

Pencak silat sendiri terus mendapatkan pengawalan dari NOC Indonesia, sejak demonstrasi di tengah-tengah penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024, dan Kejuaraan Dunia di Abu Dhabi pada 2024 lalu.

Dia menyampaikan hal itu, usai pertemuannya dengan Olympic Council of Asia (OCA), yang diwakili Director General Captain Husain Al-Mussalam, dan OCA Deputy Director General Vinod Kumar Tiwari, di Kuwait, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Banjir Grobogan, Rel Masih dalam Perbaikan KA Belum Bisa Lewat

”Dalam kesempatan itu, OCA menyatakan setuju untuk memperjuangkan pencak silat agar bisa dipertandingkan di Asian Games berikutnya,” kata Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari, seperti dikutip dari laman resmi NOC Indonesia.

Menurut dia, pencak silat terakhir kali dipertandingkan di ajang multievent internasional terbesar se-Asia itu, pada edisi Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Oleh sebab itu, NOC Indonesia gencar untuk memperjuangkan pencak silat yang merupakan olahraga warisan asal Indonesia ini, bisa kembali tampil di Asian Games.

Terlebih, President International Federation Pencak Silat (Persilat), merupakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Kapal One Piece Purwodadi Peroleh Penghargaan Pospam Terbaik Operasi Lilin Candi 2024/2025

”Keluarga pencak silat di dunia, juga ingin Prabowo tetap menjadi Presiden Dunia, dan bersama-sama berjuang sampai bisa di-recognize IOC, dan tampil di Olimpiade,” terang Okto lagi.

Diungkapkan juga, jika pada Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2024 di Abu Dhabi lalu, NOC Indonesia juga turut mengundang perwakilan dari Dakar, sebagai tuan rumah Youth Olympic 2026. Ini juga menjadi salah satu upaya, agar pencak silat bisa masuk di Youth Olympic 2026 mendatang.

”NOC Indonesia akan memaksimalkan peluang ini, supaya pencak silat bisa menjadi bagian dari Youth Olympic. Sebab, kalau sudah menjadi bagian dari Youth Olympic, dengan sendirinya akan dikenal sebagai bagian dari Olympic,” lanjut dia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Desain Industri di Udinus Semarang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (Persilat), Teddy Suratmadji mengungkapkan, saat ini sedang menjalani proses assessment untuk menjadi signatory World Anti-Doping Agency (WADA).

Setelah itu, pencak silat juga harus menjadi anggota Alliance of Independent Recognized Members of Sport (AIMS), dan melalui proses assessment yang juga tidak mudah.

”Kedua assessment itu Insya Allah bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga pada 2026 proses untuk menjadi anggota IOC, bisa dimulai. Mudah-mudahan pada 2027, keanggotaan IOC sudah diperoleh, sehingga pada Olympics 2028 di Los Angeles, sudah bisa dipertandingkan, atau minimal ekshibisi,” tukas Teddy.

Riyan

The post OCA Akan Perjuangkan Pencak Silat Tampil di Asian Games appeared first on SuaraBaru.id.

The post Aksi Mahasiswa di Semarang: Hancurkan Raja Jawa appeared first on SuaraBaru.id.

Pantauan di lapangan sekira pukul 11.45 WIB, aksi mahasiswa dan lintas kalangan itu mulai melakukan orasi.

Dari almamater yang dikenakan, mahasiswa datang dari banyak kampus di Kota Semarang.

Ada dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Islam Negeri (Walisongo) dan lain-lain.

Mahasiswa dan lintas aliansi sebelumnya berkumpul di Jalan Imam Bardjo, di sisi Jalan Pahlawan.

Dalam aksi itu, dibentangkan spanduk bertulis ‘Aliansi Semarang Menggugat’.

Kemudian spanduk lain bertuliskan ‘Turut Berduka Cita Atas Matinya Demokrasi’.

Sebuah keranda jenazah juga tampak diletakkan di depan dua spanduk tersebut, dengan taburan bunga.

Dalam aksinya, mahasiswa menolak adanya politik dinasti yang dituliskan lewat spanduk dan orasinya.

Di sisi lain, petugas dari kepolisian disiagakan di depan Kantor Gubernur, dan DPRD Jawa Tengah.

Lalu lintas di Jalan Pahlawan ditutup satu arah. Jalan menggunakan satu sisi yakni di Timur.

Diaz Abidin

The post Mahasiswa di Semarang Geruduk Gedung DPRD dan Pemprov Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Pantauan di lapangan sekira pukul 11.00 WIB, aksi lintas kalangan itu diarahkan pihak kepolisian menghindari Jalan Pahlawan, depan kompleks Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD setempat.

Mahasiswa dan lintas aliansi masih tampak berkumpul di Jalan Imam Bardjo, atau sekitaran taman sekitar.

Dalam aksi itu, dibentangkan spanduk bertulis ‘Aliansi Semarang Menggugat’.

Kemudian spanduk lain bertuliskan ‘Turut Berduka Cita Atas Matinya Demokrasi’.

Sebuah keranda jenazah juga tampak diletakkan di depan dua spanduk tersebut, dengan taburan bunga.

Di sisi lain, petugas dari kepolisian disiagakan di depan Kantor Gubernur, dan DPRD Jawa Tengah.

Diaz Abidin

The post Keranda ‘Matinya Demokrasi’ Warnai Aksi Mahasiswa dan Lintas Aliansi di Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Bahkan saat jelang adzan maghrib, sempat terjadi kericuhan, karena mahasiswa ingin memasuki gedung gubernuran untuk berbuka di dalamnya.

Dalam aksi tersebut, mereka menolak penundaan Pemilu dan wacana 3 periode, mempertanyakan kelangkaan minyak goreng, menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta menolak wacana kenaikan BBM subsidi pertalite dan gas LPG 3 Kg.

Ketua PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang, Khoirul Fajri Assyihan dalam orasinya mengutuk keras wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana 3 periode. “Kami menolak karena bertentangan dengan konstitusi dan mencederai demokrasi,” ujar Fajri dalam orasinya.

Terkait dengan kenaikan harga minyak goreng yang seharusnya tidak perlu terjadi (karena Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia), Fajri menuntut pemerintah dan penegak hukum mengusut kartel-kartel dan mafia minyak.

“Kami menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam masyarakat,” ucapnya.

Mereka juga menolak wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mereka menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

“Menolak wacana kenaikan BBM subsidi pertalite dan gas LPG 3kg karena akan memberatkan beban masyarakat kelas menengah kebawah, dan akan terjadi inflasi besar-besaran di negara Indonesia,” tandasnya.

Mereka menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidak stabilan ekonomi yang berdampak pada ketidak sejahteraan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta dalam mengawal isu penundaan Pemilu 2024, wacana 3 periode, kenaikan PPN, wacana kenaikan BBM bersubsidi, dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia,” pungkas dia.

Ning

The post PMII Komisariat UIN Walisongo Tolak Penundaan Pemilu dan Wacana 3 Periode appeared first on SuaraBaru.id.