Sumanto sendiri menggantikan Bambang Kusriyanto atau Bambang Kribo, yang telah meninggal dunia, pada April lalu. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Ketua DPRD dilakukan dalam rapat paripurna, di Ruang Rapat Paripurna Lantai 4, Gedung Berlian DPRD Provinsi Jateng, Senin (5/6/2023).

”Saya mengucapkan selamat kepada Pak Sumanto, sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah, untuk meneruskan almarhum Mas Bambang Kribo, hingga akhir masa jabatan pada 2024 nanti,” kata Gubernur Jateng berambut putih itu, usai menghadiri rapat paripurna.

BACA JUGA: Gandeng Siti Atikoh, Ganjar Jalan Kaki ke Puncak Acara Waisak 2567 BE

Pelantikan Sumanto sebagai Ketua DPRD Jateng, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4-1244 tahun 2023, tanggal 29 Mei 2023, tentang peresmian pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, Sumanto menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jateng. Setelah mengikuti fit and proper test di DPP PDI Perjuangan pada 13 April 2023, Sumanto diajukan DPD PDI Perjuangan menggantikan almarhum Bambang Kusriyanto. Surat pengajuan itu kemudian disetujui anggota dewan, dan dikirim ke Menteri Dalam Negeri.

Ganjar menuturkan, peran Sumanto tidak mudah. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah dan agenda yang harus segera diselesaikan. Khususnya dalam membantu dia pada sisa masa jabatan Gubernur Jateng yang akan berakhir pada September mendatang.

BACA JUGA: Personil PPK di Wonosobo Diminta Gencarkan Sosialisasi Pemilu 2024

”Artinya, seperti politik anggaran yang mesti cepat beres, dan target secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas RPJMD kita. Sehingga ini tentu di-lap terakhir, tapi ya tidak mudah. Mudah-mudahan Mas Manto akan bisa mengemban ini dengan efektif,” tandasnya.

Sumanto dalam pidato usai pelantikan menyatakan, Ketua DPRD Jateng sebelumnya, Bambang Kusriyanto, telah melakukan banyak pembaruan di lembaga legislatif ini. Dia berharap, dapat melanjutkan tugas itu sebagai Ketua DPRD demi kemajuan Jateng.

”Tugas ini yang akan saya lakukan sepenuh hati. Ini amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama untuk Jawa Tengah lebih maju, sejahtera, dan bermartabat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Lindungi Masyarakat, Edy Sujatmiko: Perketat Pengawasan Penjualan Obat

Dalam melaksanakan tugas itu, Sumanto akan melibatkan semua elemen politik yang ada, untuk mencari persamaan dan kerja sama lebih harmonis. Dia juga akan mewujudkan lembaga DPRD Jateng menjadi parlemen yang modern, dengan menggunakan teknologi dalam menjaring aspirasi.

”DPRD Jawa Tengah tentu akan mendukung program Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, menuju Provinsi Jateng yang semakin sejahtera dan berdikari. Apalagi Jateng sedang mendapatkan bonus demografi,” ungkapnya.

Riyan

The post Tugas Berat Menanti Sumanto Sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Gibran menemui Ganjar, yang baru saja tiba usai menghadiri pemakaman Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto alias Bambang Kribo, di Kabupaten Semarang. Usai ngobrol berdua di dalam ruangan, Ganjar-Gibran keluar dengan senyuman menghias wajahnya.

Tak berlama-lama, Gibran langsung berpamitan ke Ganjar untuk kembali ke Solo. Selain itu, Ganjar juga akan mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Semarang, sore ini.

BACA JUGA: Kapolres Wonogiri Pimpin Korp Raport, Dua Anggota Naik Pangkat

Ditanya soal keakraban keduanya, Gibran menyebut, tak ada pembahasan khusus dalam pertemuannya dengan Ganjar. ”Silaturahmi saja, masalah pekerjaan,” kata putra pertama Presiden RI, Joko Widodo itu, didampingi Ganjar.

Gibran menyatakan, salah satu yang dilaporkan adalah, perkembangan dan kendala pekerjaan Single Elevated Railway.

”Itu kan kolaborasi antara pusat, provinsi dan pemkot. Saya kan harus laporan kendala-kendala di lapangan seperti apa, dan lain-lain. Itu saja,” sebut Gibran.

BACA JUGA: Anggota DPR Akan Resmikan Podcast FAI Unissula

Disinggung soal hubungannya dengan Ganjar usai perbedaan pendapat terkait Piala Dunia U20, Gibran tak banyak berkomentar.

”Kami tidak membahas itu. Sebagai bawahan, saya siap untuk menjalankan perintah dari atasan, Pak Gubernur, itu saja,” ujarnya.

Menurut Gibran, soal Piala Dunia U20 tidak perlu dibahas lebih panjang. Tidak ada masalah antara dirinya dengan Ganjar. Terbukti, sekarang ini dimana sama sekali tidak ada sekat penghalang komunikasi. ”Semuanya clear kok. Tenang saja,” tukasnya.

BACA JUGA: Tiket Kereta Api Mudik Lebaran Daop 4 Semarang Sudah Terjual 33 Persen

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo membenarkan apa yang disampaikan Gibran. Ganjar memberi perhatian pada soal inflasi. Sebab, Solo menjadi satu dari tujuh sampel dengan tingkat inflasi paling dinamis.

”Itu yang coba kita sampaikan. Mas Wali menyampaikan program PSN gede-gede, rencana beberapa program dari pemerintah Solo, yang sebagian besar industri kreatifnya akan kita dorong,” ungkap Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu juga menyampaikan, dalam pertemuannya, Gibran memaparkan sejumlah event yang akan digelar di Solo. Ganjar menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh.

”Ya mungkin banyak event lagi yang akan digelar. Karena kemarin seni ada, olahraga ada, industri kreatif ada, pokoknya kita dukung,” tandasnya.

Riyan

The post Pertemuan Ganjar dan Gibran Tak Bahas Piala Dunia U20 appeared first on SuaraBaru.id.

Dia meminta masyarakat yang terkena covid-19 dan menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri, tidak perlu panik dan takut.

”Bagi yang positif covid-19 dan sedang berjuang untuk sembuh, saya minta agar pasrah, ikhlas, yang penting ikhtiar dan selalu mengikuti anjuran dokter,” kata Bambang, yang ditemui di sela-sela pemberian bantuan beras untuk warga terdampak pandemi covid-19, di Pendapa Bupati Semarang, Senin (19/7/2021).

BACA JUGA: Bambang Kribo Borong Beras 3.6 Ton untuk Dibagikan ke Masyarakat

Diungkapkan dia, masyarakat yang terpapar virus corona perlu menguatkan tekad untuk sembuh, rajin mengonsumsi vitamin, dan rutin berjemur. Bagi yang sudah negatif, perlu untuk menerapkan hidup sehat dan rajin berolahraga.

Bambang Kribo sendiri sempat menjalani perawatan di RSUD dr Moewardi, Surakarta dan dilanjutkan isolasi di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah yang terletak di Srondol, Semarang.

Politisi PDI Perjuangan itu juga melihat, banyak warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) kurang mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah maupun warga sekitarnya.

BACA JUGA: Bulog Jateng Mulai Salurkan Bantuan Beras PPKM 2021

”Banyak yang isolasi mandiri, akhirnya meninggal dunia karena nggak ada perhatian dari puskemas atau warga sekitar, malah cenderung dijauhi karena takut. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.

Di masa PPKM Darurat ini, dia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas dan melakukan vaksinasi, agar pandemi segera usai.

Riyan

The post Ikhlas dan Ikhtiar versi Bambang Kribo Lepas dari Covid-19 appeared first on SuaraBaru.id.

Bambang Kusriyanto mengatakan, langkah yang dilakukannya itu, sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar para kader bergotong-royong memerangi covid-19 beserta dampaknya ke masyarakat.

Beras sebanyak 3,6 ton itu terbagi dalam 720 paket, dalam kemasan 5 kilogram. Bantuan itu diserahkan ke Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di Pendapa Bupati, Senin (19/7/2021). Di waktu yang sama, Pemkab Semarang juga menerima bantuan beras dari Polres Semarang, Kodim Salatiga, dan PMI, untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

BACA JUGA: Vaksinasi di Desa Pelang, 200 Orang Tak Kebagian Jatah Vaksin

”Gaji yang saya terima bulan Juli, setelah dipotong untuk gotong royong kader partai, saya belikan beras bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja, dan tak mempunyai penghasilan karena PPKM Darurat. Beras saya beli langsung di kelompok tani, harapannya dapat sedikit membantu perekonomian mereka,” ungkap pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dirinya merasa tergerak membantu karena PPKM Darurat berdampak besar bagi perekonomian masyarakat. Terutama bagi mereka yang masih mengandalkan nafkah harian.

Selain itu, selama bulan Juni 2021, dirinya merasa tidak bekerja secara maksimal, karena harus menjalani isolasi, setelah dinyatakan positif covid-19.

BACA JUGA: Mobil Ambulans Terlibat Tabrak Lari di Kudus

”Setelah dinyatakan positif covid-19, saya sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri. Saya tetap mendapatkan gaji penuh, sementara banyak masyarakat yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari akibat PPKM Darurat, akhirnya gaji saya buat beli beras ini,” paparnya.

Bambang Kribo sendiri sempat terpapar covid-19, pada pertengahan Juni lalu. Dia sempat menjalani perawatan di RSUD dr Moewardi, Surakarta, dan dilanjutkan isolasi di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng, di Srondol, Semarang.

Sementara itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, yang telah bergotong-royong menyumbangkan bansos bagi masyarakat. Selanjutnya, bansos ini akan disalurkan oleh petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas ke masyarakat.

BACA JUGA: Jemaah Haji Yang Sudah Vaksin Bersiap Laksanakan Wukuf di Arafah

”Saya berpesan ke petugas yang menyalurkan bantuan ini, untuk tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Semoga bantuan ini berdampak baik di masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan dia, PPKM Darurat yang diterapkan pada 3-20 Juli 2021 ini, memberikan dampak yang cukup besar ke perekonomian masyarakat. Karena itu, pihaknya atas nama Pemkab Semarang, memohon maaf kepada masyarakat yang kurang berkenan dengan kebijakan PPKM Darurat.

Ngesti mengungkapkan, kasus aktif covid-19 di Kabupaten Semarang mencapai puncaknya pada 5 Juli 2021, dengan jumlah 4.399 kasus. Sedangkan hingga Minggu (18/7/2021), sudah turun menjadi 2.100 kasus aktif. Dia mengajak semua pihak berperan serta, untuk terus menurunkan angka positif covid-19.

”Saya berterimakasih pada Satgas Covid-19 Kabupaten Semarang, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan, yang terus melayani dan berupaya menekan penyebaran covid-19,” tandasnya.

Riyan

The post Bambang Kribo Borong Beras 3.6 Ton untuk Dibagikan ke Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

”Sanksi ini tindakannya harus lebih tegas dan jelas. Mulai peringatan tertulis, hingga penghentian sementara kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat,” kata Bambang dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (3/7/2021).

Pria yang akrab disapa Bambang Krebo ini menambahkan, PPKM Darurat ditetapkan pemerintah pusat, karena angka kasus positif covid-19 terus naik. Karenanya dia meminta seluruh elemen pemerintahan daerah di Jateng, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, mendukung aturan itu.

BACA JUGA: Imbauan MUI Jateng, Shalat Jamaah di Masjid Hanya Pengurus Takmir

Dia juga meminta kebijakan yang diambil pemerintah pusat juga didukung seluruh elemen masyarakat bersama Pemprov Jateng.

”Jangan khawatir dengan persepsi publik, bahwa yang digunakan kekuasaan. Yang diterapkan ini adalah tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi covid-19. DPRD Jateng mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan covid-19,” ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.

Pihaknya juga mendorong Pemprov Jateng, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

BACA JUGA: Operasional dan Layanan Bank Indonesia Tegal Menyesuaikan PPKM

“Kepala daerah harus tegas. Kondisi seperti ini jangan digunakan untuk pencitraan, tapi harus ada tindakan nyata yang dilakukan Pemprov, Pemkot, dan Pemkab, untuk menurunkan angka positif covid-19,” paparnya.

Agar penerapan PPKM Darurat bisa tegas, dia meminta peran aktif Satpol PP bersama TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dimaksimalkan, dalam upaya penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

Dikatakannya, jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, dikhawatirkan klaster baru akan terus muncul, dan semakin banyak warga yang terpapar covid-19.

BACA JUGA: PPKM Darurat Kota Tegal Tutup Dua Akses Jalan

”Saat ini rumah sakit sudah penuh, dan tidak bisa menampung pasien lagi. Jumlah tenaga kesehatan juga terbatas. Jika kondisi ini terus terjadi, masyarakat akan menyalahkan pemerintah, karena pelayanan kesehatan kurang maksimal,” ungkapnya.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah, perlunya pengawasan di apotek dan toko obat, yang menaikkan harga obat dan peralatan medis secara tak wajar. Pasalnya, kondisi itu akan memberatkan masyarakat yang membutuhkan obat dan peralatan medis, seperti oksigen.

”Perlu dilakukan operasi di toko obat dan apotek. Kalau menaikkan harga obat seenaknya sendiri berikan sanksi, peringatan, bahkan penutupan sementara,” saran dia.

BACA JUGA: Kasdam IV/Diponegoro Pimpin Riksiapops Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH

Bambang Krebo juga berharap, Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot menyediakan obat dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat secara gratis.

Menurutnya, program Jogo Tonggo hendaknya diterapkan bukan hanya untuk menjaga orang keluar masuk wilayah, dan mengawasi warga yang positif covid-19 saja, melainkan juga menyalurkan obat dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat.

”Pemprov perlu untuk membantu memberikan obat-obatan, vitamin, hingga sembako. Soal anggarannya bisa dibicarakan. Dewan akan selalu mendukung kalau itu betul- betul digunakan untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Kita semua berharap tidak muncul klaster baru yang akan menambah angka positif covid-19 di Jateng,” harap Bambang.

Riyan

The post Bambang Krebo Berharap Pemprov Lebih Tegas Jalankan PPKM Darurat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto atau yang akrab disapa Bambang Kribo itu, dalam Reses dihadapan 50 Kades dari Kabupaten Kendal yang berlangsung di Hotel Sae Inn, Kota Kendal, Kamis (18/3/2021).

”Saya minta para Kades melaksanakan kewajibannya dengan tertib, sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan ada yang berurusan dengan aparat penegak hukum,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemdes Kuwasen dan Mahasiswa UNISNU Kembangkan Wisata Alam ‘Kali Tambak Romo’

Dia menjelaskan, bantuan keuangan provinsi untuk desa yang setiap tahun dianggarkan melalui Reses dan Musrenbang, harus dibelanjakan sesuai dengan perencanaan, dan jangan sampai dikorupsi.

Bantuan keuangan desa yang disalurkan dalam bentuk aspirasi anggota DPRD Jateng termasuk dirinya selaku Ketua DPRD Jateng itu, dipastikan turun sesuai dengan jumlahnya, dan tidak ada pemotongan sepeser pun.

”Aspirasi yang saya turunkan saya sampaikan tidak ada pemotongan sepeser pun. Kalau ada orang yang mengaku suruhan saya untuk motong, tidak usah diladeni. Laporkan ke saya,” tegasnya

Menurutnya, potongan seperti itu akan menurunkan kualitas pekerjaan. ”Kalau saya motong, terus nanti kades yang menerima pasti akan melakukan pemotongan serupa, untuk keuntungan pribadinya. Terus kualitas pekerjaannya jadi bagaimana?” bebernya.

Bantuan keuangan provinsi untuk desa, selain buat proyek infrastruktur juga diberikan pada desa wisata, usaha tani dan UMKM.

Riyan

The post Bambang Kribo Berharap Bantuan Keuangan Provinsi untuk Desa tidak Dikorupsi appeared first on SuaraBaru.id.

”Bagi saya, imbauan 48 jam di rumah saja tanpa ada sanksi bagi yang melanggar tidaklah efektif. Sebab, kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mencegah meluasnya penyebaran covid-19 masih rendah,” kata Bambang, Rabu (3/2/2021).

Hal itu dibuktikan dengan sejak awal pandemi pada Maret 2020, Pemprov Jateng sudah berupaya maksimal mencegah penyebaran covid-19. Namun dalam kurun waktu beberapa bulan ini, di Jateng muncul klaster-klaster baru yang menyebabkan daya tampung rumah sakit semakin menipis.

BACA JUGA : Kirman: Jika untuk Vaksin, DPRD Izinkan Gubernur Refocusing Anggaran

”Kalau 48 jam disuruh di rumah itu sama saja dengan lockdown. Tapi ini sifatnya imbauan, bukan peraturan. Sebab yang punya wilayah kabupaten/kota,” ujar pria yang akrab disapa Bambang Krebo itu.

Dia menambahkan, jika “lockdown” itu benar-benar diterapkan, maka yang akan lebih berperan dalam pelaksanaannya adalah bupati/wali kota. Sebab, mereka lah yang punya wilayah.

”Pemprov seharusnya sifatnya melakukan supervisi atas kebijakan itu. Seperti melakukan monitoring dan supporting ke kabupaten/kota se-Jateng, termasuk mengantisipasi dampaknya,” ujar dia lagi.

Kebijakan itu, lanjutnya, juga mensyaratkan peran aktif Ketua RW dan Ketua RT sebagai pengampu satuan wilayah terkecil. ”Ini kan terkait penutupan wilayah. Misalnya jalan diportal, warga tidak boleh keluar dan tamu tak boleh masuk,” tukasnya.

BACA JUGA : Pemerintah Daerah Harus Ikut Bertanggungjawab Urusan Kepemudaan

Dia juga meminta Pemprov Jateng untuk mengantisipasi dampak atas kebijakan itu, pada masyarakat kecil. Terutama bagi mereka yang tergantung pada nafkah harian. Terlebih dalam Surat Edaran Gubernur Jateng itu, ada instruksi penutupan pasar.

”Kalau para pedagang ini nggak bisa berjualan, lalu solusi untuk mereka bagaimana?” tanyanya. Belum lagi dampak terhadap warga yang akan menggelar hajatan dan sudah telanjur menyebar undangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengeluarkan kebijakan Jateng di Rumah Saja pada Sabtu-Minggu (6-7/2/2021) nanti. Dalam kebijakan itu, warga diminta tak keluar rumah selama dua hari selama akhir pekan. Dia juga meminta toko, pasar, dan tempat wisata tutup sementara selama dua hari, untuk menekan penyebaran covid-19.

Riyan

The post Bambang Krebo Kritisi Imbauan 48 Jam di Rumah Saja, Bila Tanpa Sanksi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dikatakan Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng, di Gedung Berlian, Selasa (15/12/2020).

”Jangan ragu memberikan kami masukan dan kritik membangun, jika kami tak maksimal dalam menjalankan tugas,” kata pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.

BACA JUGA : Covid-19 Merebak, Pemkab Blora Berlakukan Jam Malam

Hadir dalam acara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS, Sekretaris Setiawan Hendra Kelana, dan sejumlah pengurus PWI Jateng.

Meski begitu, Bambang meminta media untuk fair. Dengan cara memberitakan capaian kinerja anggota dewan yang positif.

”Ketika banyak anggota dewan yang absen di rapat paripurna, biasanya fotonya dipasang besar di media. Namun saat banyak dewan yang hadir beritanya tak dimuat,” paparnya.

Meski begitu, dia mengaku menyadari kondisi itu. Sebab, bertindak disiplin dan berkinerja bagus merupakan suatu kewajiban bagi anggota dewan.

Menurutnya, setiap kebijakan yang baik harus didorong. Tetapi jika ada kebijakan yang dinilai tidak sesuai, maka harus dikritisi.

Visi Sama
Dikatakannya, di era keterbukaan ini, DPRD Jateng telah berkomitmen mengusung paradigma baru. Salah satunya berlaku bersih dan transparan. Setelah dilantik, anggota DPRD Jateng Periode 2019-2024 memulai bertugas dengan membuat pakta integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Paradigma baru DPRD Jateng juga diwujudkan dengan menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) secara terbuka. Bukan lagi rapat yang terkesan sakral dan selalu tertutup. Disamping itu, seluruh jalannya rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini, direkam kamera video.

”Harapannya, keterbukaan ini terus berlanjut. Sebab, dana yang dibahas adalah dananya masyarakat. Media dan masyarakat bisa langsung mengawasi. Juga mengkritik dan memberi masukan jika dewan berbuat salah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS mengungkapkan, audiensi dilakukan, karena antara pihaknya dengan DPRD Jateng memiliki visi yang sama bagi kemajuan Jateng. Di antaranya dalam memberikan informasi dan pencerahan bagi masyarakat Jateng.

”Pak Bambang ini salah satu bapaknya wong Jateng. Kami perlu mendengar masukan beliau,” tukas Amir.

Riyan-Sol

The post Ketua DPRD Jateng Minta Media Tak Segan Berikan Kritik appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara Prime Topic dialog bersama Parlemen Jateng di The Wujil Resort & Hotel, Rabu (11/11/2020), hal tersebut dibahas dalam diskusi yang mengundang tiga nara sumber; Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, dan Kordiv Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun.

Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, dalam penjelasannya mengatakan kalau antusiasme masyarakat dalam pilkada di masa pandemi saat ini tidak begitu besar jika dibanding pilkada seperti dalam kondisi normal.

“Di kabupaten/kota yang mengadakan pilkada tidak ada kampanye terbuka, dan debat tidak terlalu heroik karena di dalam forum debat itu hanya ada paslon yang disiarkan lewat media youtube dan medsos, (atensi) masyarakat yang melihat sangat kecil,” katanya.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini mencontohkan, debat visi misi para paslon dari Kabupaten Semarang yang disiarkan online tidak ada yang menanggapi. Alih – alih ditanggapi, di kolom komentar malah banyak berkomentar yang tidak nyambung dengan debat paslon.

“Ini yang menurut saya antusiasme masyarakat kurang. Saya mengkhawatirkan masyarakat tidak ada yang ke TPS dan banyak golputnya. Tapi di sisi lain, sebagai penyelenggara pemilu pasti mengharapkan prosentase (pemilih ke TPS) tinggi,” katanya.

Tak hanya itu saja, politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini juga menyoroti soal persiapan panitia penyelenggara yang harus memikirkan bagaimana teknis pelaksanaan pilkada di lapangan pada saat hari H-nya dan siapa yang harus mengawasi.

Menurut Bambang, aturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai protokol kesehatan hingga keluar masuknya orang harus ada yang mengawasi, sementara panitia penyelenggara pemilu hanya bertugas menjalani jalannya pemungutan suara.

“Harapannya masyarakat datang ke TPS dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mereka itu niatnya karena memilih pemimpin, tapi jangan sampai mulai dari awal pendaftaran hingga coblosan nanti itu malah menimbulkan kluster baru. Kasihan masyarakat memilih seorang pemimpin tapi mengorbankan nyawanya di tengah pandemi,” katanya.

Narasumber lain, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat mengatakan kalau hingga kini memang masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan para paslon pilkada, terutama yang dilakukan para pendukung masing-masing paslon.

Contoh terdekat seperti yang terjadi pada tahapan pengundian nomor urut suara dan pendaftaran paslon di KPU beberapa waktu lalu dimana massa pendukung banyak yang datang berkerumun, padahal sesuai aturan protokol kesehatan hanya dibatasi 50 orang saja.

“Pilkada kali ini memang lebih sunyi dibanding pilkada sebelumnya, termasuk dalam forum debat. Ini semata karena kita ingin mematuhi protokol kesehatan sesuai prosedur gugus tugas covid demi keselamatan semuanya, baik panitia, paslon, dan pemilih,” katanya.

Yulianto menjelaskan, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini konsekuensinya mulai dari tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, hingga debat publik tidak ada tepuk tangan ataupun yel-yel dari para pendukung. Walau begitu hal ini tidak mengurangi substansi pilkada dan kampanye kali ini lebih didorong untuk dilakukan secara daring.

Tak hanya itu saja, Yulianto dalam dialog tersebut juga menjawab keraguan masyarakat terkait keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai protokol kesehatan, dimana semua panitia pelaksana, lokasi, hingga tata cara pemungutan sudah diatur sedemikian rupa.

“Di TPS semua petugas panitia menggunakan APD lengkap dan ruangan disterilkan. Pemilih masuk ke TPS harus cuci tangan dulu, diukur suhunya dulu, kemudian diberi sarung tangan sekali pakai, kemudian masuk antrean jaga jarak didalam TPS, setelah mencoblos kemudian pemilih ditetesi tinta menggunakan pipet,” katanya.

Untuk mengantisipasi kerumunan, Yulianto menjelaskan, dalam surat undangan C6 nantinya pemilih akan ditentukan jadwal jam kedatangannya, mulai dari rentang waktu pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB akan ditentukan secara berkala tiap kedatangan pemilih sehingga tidak terjadi kerumunan massa di satu TPS.

Bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif covid atau seperti yang berada dirumah sakit, nantinya petugas KPU dan pengawas akan mendatangi langsung dengan mengenakan baju hazmat (APD).

“Semua sudah kita simulasikan, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saya harap masyarakat tidak perlu khawatir lagi datang ke TPS karena covid, karena standar protokol kesehatan kita lebih lengkap dibanding tempat lain. Ini upaya KPU mematuhi protokol kesehatan sehingga pemilih nanti di TPS merasa aman, nyaman, sehat dan selamat,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun dalam acara dialog tersebut mengatakan kalau pilkada di tengah pandemi seperti saat ini tantangannya sangat berat dan tidak mudah.

Melalui Index Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu, cara pandang yang digunakan adalah menggunakan pendekatan protokol kesehatan. Karena pihaknya menyadari mensukseskan pilkada kali ini seiring dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi covid, sehingga memilih pemimpin dan menjaga kesehatan itu dianggap sama pentingnya.

“Terkait potensi kerawanan, setidaknya ada beberapa dimensi yang mendapat perhatian khusus, seperti dalam konteks sosial politik, dimensi infrastruktur dan jaringan, serta dimensi pandemi. Dan ini butuh perhatian khusus, karena kabupaten/kota kita terbesar kedua setelah Sumatera Utara, ditambah 80 persen petahana kembali ikut serta di pilkada ini,” katanya.

Namun begitu, dari sisi pelaksanaan tahapan, Anik menjelaskan kalau KPU sudah cukup sukses menjalankan hampir semua tahapan pilkada dengan segala problematikanya, dan tanpa ada penundaan salah satu tahapan.

Dari perspektif IKP, tercatat ada beberapa tahapan yang memang tinggi tingkat kerawanannya, seperti tahapan pemungutan suara, tahapan pemutakhiran data para pemilih, hingga tahapan kampanye yang terbilang sangat rawan karena harus terpancang soal menjaga keselamatan disaat pandemi.

“Jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan visi misi tapi malah mengabaikan keselamatan. Dan terahir adalah kerawanan tahapan sosialisasi, Bawaslu dalam hal ini menilai bahwa pilkada kali ini bukanlah pilkadanya KPU, Bawaslu, ataupun paslon semata, namun ini adalah pilkadanya kita semua, sehingga semua pihak harus saling mendukung,” katanya.

The post Pilkada Sukses di Masa Pandemi appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Kusriyanto mengatakan, lima kader itu adalah, Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya, Biena Munawa Hatta (Kabupaten Semarang), Dwi Astutiningsih (Blora), Mugiyono (Demak), dan Harjanta (Klaten).
Dan surat pemecatan para kader itu telah diturunkan DPP PDI Perjuangan.

”Mereka dianggap tidak patuh dan tidak tegak lurus terhadap rekomendasi partai, saat pilkada,” kata Bambang, Jumat (23/10/2020).

BACA JUGA : Pandemi Covid-19 Dorong Percepatan Transformasi Digital

Para kader itu dipecat, karena maju Pilkada melawan pasangan calon (paslon) yang diusung PDI Perjuangan. Dua lainnya mendukung anggota keluarga maju sebagai Calon Bupati.

Bupati Semarang, Mundjirin, disanksi karena dianggap mendukung istrinya, Bintang Narsasi maju di Pilkada Kabupaten Semarang. Begitu juga Biena Munawa Hatta, anak Mundjirin. Anggota DPRD Kabupaten Semarang itu dianggap memberi jalan ke ibunya maju.

PDI Perjuangan sendiri mengusung paslon Ngesti Nugraha-Basari (Ngebas) di Pilkada Kabupaten Semarang.

Sementara Dwi Astutiningsih dipecat, karena maju Pilkada Blora melalui Partai Demokrat. Padahal PDI Perjuangan telah mengusung Arif Rohman-Tri Yulisetyowati.

Pelanggaran Berat
Sedangkan Mugiyono juga maju sebagai Calon Bupati Demak dengan menggandeng Badarudin Ma’shum (Gus Bad). Mugiyono yang kini kader Gerindra memilih menyeberang, setelah PDI Perjuangan memberikan rekom ke Eistianah-Ali Makhsun.

Terakhir Harjanta dipecat, karena maju Pilkada Klaten melalui partai lain. Dia melawan jagoan PDI Perjuangan, Sri Mulyani-Yoga Hardaya.

Bambang Kusriyanto menyatakan, para kader itu diberi sanksi pemecatan, karena dianggap melakukan pelanggaran berat. ”Mereka dianggap melanggar disiplin partai, dan tidak mengawal rekomendasi pada Pilkada. Justru malah maju dari partai lain,” kata Ketua DPRD Jateng itu.

Dia juga membantah anggapan, di Pilkada tahun ini banyak kader PDI Perjuangan yang membelot. ”Kalau lima saya rasa tidak banyak dibanding jumlah kader se Jateng. Lagi pula bukan soal banyak sedikitnya yang dipecat, tapi lebih pada konsekuensi menjadi kader, wajib mengawal keputusan partai,” tandasnya.

Hery Priyono-Riyan

The post Lima Kader PDI Perjuangan di Jateng Dipecat, Akibat Membelot di Pilkada 2020 appeared first on SuaraBaru.id.