KEBUMEN SUARABARU.ID)– Bupati Kebumen Lilis Nuryani menegaskan, setiap rupiah APBD haus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan komitmen moral yang kuat terkait integritas pejabat daerah di Pemkab Kebumen.
Bupati Lilis Nuryani menyatakan hal tersebut pada acara Gebyar Pengelolaan Keuangan Daerah 2026 dan Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2026 di Pendopo Kabumian, Senin (19/1) 2026.
Hadir Bupati Kebumen Lilis Nuryani, jajaran Forkopimda, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dr. Faiz Alauddien Reza Mardhika, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, camat, hingga lurah se-Kabupaten Kebumen.
Kegiatan tersebut merupakan agenda melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD Kabupaten Kebumen yang digelar setiap awal tahun,
“Saya tegaskan kembali, saya dan keluarga tidak akan ikut campur dalam proyek-proyek pemerintah daerah. Tidak ada ruang untuk konflik kepentingan. Prinsip ini saya pegang teguh untuk menjaga kepercayaan publik,”tandas Lilis.
Cegah Korupsi
Terkait PKPT 2026, Bupati meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih proaktif dalam mitigasi risiko dan pencegahan korupsi.
Bersamaan itu juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang yang diharapkan bukan sekadar seremoni, melainkan janji profesional untuk melayani warga Kebumen dengan jujur dan bertanggung jawab.
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat transparansi anggaran dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Sebelumnya, Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen Aden Andri Susilo dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
Fokus utamanya adalah optimalisasi pendapatan daerah untuk mewujudkan visi Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya).
Data terbaru menunjukkan pergeseran signifikan pada struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada proyeksi tahun 2026, sektor Retribusi Daerah menjadi kontributor utama sebesar 52%, melampaui Pajak Daerah yang berada di angka 41%.
Sisanya bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (5%) dan Lain-lain PAD yang Sah (1%).
Sebagai perbandingan, pada realisasi tahun 2025, sektor Retribusi Daerah mendominasi hingga 85%. Adapun rincian realisasi Pajak Daerah 2025 dipimpin oleh PBB-P2 (10,05%), Opsen PKB (9,74%), dan PBJT Tenaga Listrik (7,69%).
Dalam agenda tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Bank Jateng Cabang Kebumen serta Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen.
Pemerintah Daerah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi dengan kinerja terbaik sepanjang tahun 2025.
Pengelola BMD Terbaik: BKPSDM, Kecamatan Pejagoan, Puskesmas Alian (BLUD), dan SDN Banyurata Kecamatan Adimulyo.
Pengelola BLUD Terbaik 2025: Puskesmas Kebumen 3
Pelaporan Keuangan Tercepat & Tepat: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Kecamatan Sadang.
Penyerapan Anggaran Terbaik: Disdukcapil dan Kecamatan Rowokele.
Pengelolaan Anggaran Terbaik: Diskominfo dan Kelurahan Panjatan.
Pengelolaan Pendapatan Retribusi Terbaik: DLHKP
Lunas PBB-P2 2025 (Sebelum Jatuh Tempo): Kecamatan Mirit, Bonorowo, Padureso, Poncowarno, dan Buayan.
Komper Wardopo
