WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Sepanjang tahun 2020, Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMDKPS) bakal mengalokasikan bantuan keuangan desa untuk 219 kegiatan di Kabupaten Wonosobo.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jateng Sarwo Pramono dalam acara
sosialisasi Bankeu Desa wilayah eks Karesidenan Kedu, di Pendopo Bupati Wonosobo,
Selasa (11/2), mengatakan nilai bantuan mencapai Rp 62,18 miliar.
Para Kades diminta Sarwo untuk benar-benar mengoptimalkan manfaat bantuan keuangan tersebut guna mendukung program-program prioritas yang mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa harus bisa mandiri dan berdaya.
Dalam Pergub Nomor : 48/2017 jo Pergub Nomor : 7/2019, Sarwo menyebutkan tujuan
pemberian bantuan keuangan kepada desa adalah untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dan kemandirian dalam membangunan desa berdasarkan kekuatan sumber daya lokal.
“Saya berharap dengan bantuan keuangan kepada pemerintah desa ini, masyarakat desa
semakin mandiri, berdaya dan sejahtera. Dengan demikian, angka kemiskinan bisa terus
berkurang. Jika warga miskin kemajuan desa akan terhambat,” urainya.
Tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah disebut Sarwo, telah mengalokasikan Rp 941,2 miliar
untuk membantu 3164 desa di 29 Kabupaten se-Jawa Tengah. Total anggaran yang
disalurkan ke masyarakat, mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun.
Swadaya Masyarakat
“Jumlah sebanyak itu termasuk yang dialokasikan untuk bantuan pembebasan SPP anak
SMA/SMK, bantuan untuk operasional Madrasah Diniyah (Madin) dan ustadnya. Di Jawa
Tengah ada banyak siswa SMA/SMK dan Madin yang mendapat bantuan,” katanya.
Dengan anggaran yang hanya di Rp 28 triliun, Pemprov Jateng tambah Sarwo, tidak
mungkin bekerja sendiri untuk mengurangi kemiskinan. Perlu dukungan pemerintah daerah agar upaya mengentaskan warga miskin ke jenjang yang lebih sejahtera bisa dicapai.
Pemprov Jateng, imbuhnya, berusaha kerja keras agar posisi relatif kemiskinan di
propinsi ini yang masih ada di angka 10,58 persen bisa diturunkan hingga di bawah 10
persen alias 1 digit. Hal itu tentu butuh kerja keras semua pihak.
“Secara nasional, Jateng ada di peringkat 20 provinsi termiskin. Namun jumlah penduduk
miskin, Jateng merupakan yang terbesar kedua setelah Jawa Timur. Ini harus menjadi
perhatian serius agar visi Jateng Sejahtera dan Berdikari cepat terwujud,” katanya.
Sebelumnya, Sekda Wonosobo Drs One Andang Wardoyo MSi menegaskan kepada para Kepala Desa, agar Bankeu Pemdes dari Pemprov Jawa Tengah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Bantuan keuangan ini bersifat stimulant dan harus didukung swadaya masyarakat,
karena bantuan yang diberikan ini sebagai bentuk dukungan pementah daerah kepada
pemerintah desa untuk membiayai kegiatan yang ada,” tegasnya.
Muharno Zarka-Wahyu
