BATANG — Gubernur Ganjar Pranowo dinilai punya magnet kuat personal branding di dalam sistem kehumasan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kekuatan itu, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi institutional branding pemprov.
Karakter kasual Ganjar mampu membentuk gaya kehumasan di institusi yang dipimpinnya. Dan, setiap gubernur yang memimpin provinsi ini, dari masa-masa Orde Baru hingga era Reformasi masing-masing punya karakter personal yang pada akhirnya mempengaruhi gaya kehumasan institusi Pemprov Jateng.
Pendapat itu disampaikan oleh Ketua PWI Provinsi Jateng, Amir Machmud NS saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peran Opini Publik dalam Government Public Relations” di Hotel Sendang Sari, Batang, 29 Oktober.
FGD yang juga menampilkan ahli komunikasi Universitas Diponegoro Agus Naryoso itu diikuti oleh sejumlah staf Dinas Kominfo Jateng dan Kabupaten Batang, serta para mahasiswa. FGD dibuka oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Setyo Irianto, dihadiri oleh Kepala Seksi Opini Publik Dicky Adfinurwanto.
“Kehidupan media sudah berubah. Yang mengontrol kehidupan media bukan lagi penguasa, melainkan mekanisme hukum dan sosial. Kondisi itu didorong oleh perubahan politik dari Orba ke Reformasi, juga karena perkembangan masif teknologi informasi. Media tak lagi memusat ke yang arus utama, tetapi juga menjadi seperti kuda pacu dengan media sosial. Atmosfer ini mendorong perubahan paradigma kehumasan. Untuk menyukseskan government public relationship, maka personal branding pemimpin menjadi modal yang bagus bagi suksesnya institutional branding,” ungkap Amir Machmud.
Praktisi media ini menilai pentingnya kehumasan inspiratif, berkolaborasi dengan media mainstream mengangkat keteladanan-keteladanan, prestasi, dan kisah sukses yang bisa dijadikan contoh oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Kemasan yang menciptakan
“faktor pembeda” juga menjadi kunci, sehingga sangat penting kelembagaan humas dilengkapi oleh orang-orang yang punya skill dengan kompetensi jurnalistik yang mampu memproduksi informasi-informasi dengan news value kuat.
Kekuatan Kemasan
Sementara itu, Agus Naryoso berpendapat, dibutuhkan beberapa syarat untuk menyukseskan kehumasan pemerintah, sehingga pesan-pesan untuk membentuk opini publik bisa tersampaikan secara efektif. Secara reguler, pemprov perlu mengadakan survei-survei untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas sistem dan produk kehumasan, misalnya apakah publik sudah aware dengan apa yang selama ini dilakukan pemprov untuk kepentingan masyarakat, mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, dan apakah publik cukup mengenal siapa saja orang-orang pemerintah?
“Produk informasi kehumasan butuh kekuatan kemasan, yang bisa membuat publik tertarik untuk mengakses informasi-informasi yang disampaikan dan memahami pesan yang tersampaikan,” kata Naryoso yang pernah mengepalai Humas Undip itu.
Menurut dia, mobilisasi media sosial, baik yang pribadi maupun yang menjadi akun resmi institusi, dibutuhkan sebagai bentuk pemanfaatan kolaboratif yang bisa membantu penyebaran informasi-informasi dari lembaga humas. “Sehingga penyebaran informasi untuk tujuan membentuk opini tidak bergantung hanya pada portal resmi institusi, tetapi persebarannya dipercepat dan diperluas dengan media sosial,” tuturnya.
suarabaru/ Sol
