SEMARANG (SUARABARU.ID)– Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian sejumlah target pembangunan dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
“Perhatian pada infrastruktur sebagai program utama yang menjangkau beberapa bidang prioritas, mesti berimbang dengan sektor lainnya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Postur RAPBN 2024 dan Visi Indonesia Menuju 2045’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (27/9/2023).
Diskusi yang dimoderatori Dr Radityo Fajar Arianto MBA (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Elan Satriawan MEc PhD (Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI).
BACA JUGA: Dirut BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Nelayan yang Meninggal
Ada pula Wahyu Utomo SSos MSi (Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal/BKF, Kementerian Keuangan RI) dan Vid Adrison SE MA PhD (Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB, Universitas Indonesia) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Fauzi H Amro MSi (Anggota Komisi XI DPR RI) dan Dr Ni Made Sukartini SE MSi MIDEC (Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, sejatinya pemerintah telah menetapkan penguatan dukungan pendanaan pada bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan ketahanan pangan, dengan perkiraan pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir tahun 2023 masih tertahan.
BACA JUGA: Berkunjung Museum Kartini, Makin Mendalami Kiprah Pejuang Emansipasi Perempuan
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, di tengah tantangan global itu, Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi, agar sumber daya manusia Indonesia bisa produktif, inovatif, dan berdaya saing.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, bila APBN 2024 tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen transformasi sejumlah sektor, dikhawatirkan sejumlah target pembangunan sulit tercapai.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menyampaikan, postur APBN 2024 mampu membangkitkan sejumlah potensi yang dimiliki bangsa ini, untuk mendorong pertumbuhan sejumlah sektor prioritas pembangunan, agar Visi Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan.
BACA JUGA: Soto Kemiri Pati, Berkuah Santan dengan Kelezatan Khas
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN/BKF, Kementerian Keuangan RI, Wahyu Utomo mengungkapkan, kebijakan fiskal harus bisa merealisasikan olah pikir menjadi olah rasa, sehingga angka-angka pada APBN 2024 harus bermakna terhadap peningkatan pembangunan sosial ekonomi, dan menjawab sejumlah tantangan.
Menurut Wahyu, APBN itu adalah instrumen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Sehingga APBN 2024 harus mampu meredam ketidakpastian, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Persyaratannya, ujar Wahyu, APBN 2024 harus sehat, sehingga baik fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dapat dijalankan dengan baik. “Kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan siklus perekonomian, agar tidak terjadi overheating,” tegas Wahyu.
BACA JUGA: USM dan Binus Jalin Kerja Sama di Bidang Publikasi Artikel Jurnal
Dijelaskan juga, empat tantangan utama yang dihadapi APBN 2024 adalah tensi geopolitik yang belum reda, perubahan iklim, potensi terulangnya pandemi dan digitalisasi.
Diakuinya, Indonesia berpengalaman dalam menghadapi sejumlah tantangan itu. Terbukti, di masa pandemi pertumbuhan ekonomi cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global.
Berdasarkan catatannya, sejak 2015 hingga 2022, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 3.492,8 triliun untuk anggaran pendidikan, dalam upaya mewujudkan SDM unggul.
BACA JUGA: DPR RI Rencanakan Pertemuan Spesifik Soal Tambak, Datang AR: Mengapa Warga Karimunjawa Tak Diundang?
Pada rentang waktu yang sama, jelas Wahyu, pemerintah juga mengalokasikan Rp 2. 736,8 triliun untuk program perlindungan sosial untuk kesejahteraan. Dengan alokasi anggaran itu, tingkat kemiskinan dapat ditekan dari 11,25 persen pada 2014, menjadi 9,36 persen pada 2023. “Pertumbuhan ekonomi harus diikuti peran kebijakan fiskal yang efektif,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Elan Satriawan berpendapat, pada 2024 adalah momen penting pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, karena waktunya menilai pelaksanaan dan pencapaian pembangunan, serta target-target tambahan, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem.
Diakui Elan, secara teknis ada target-target pembangunan yang pencapaiannya sudah on the track, seperti antara lain tingkat kemiskinan ekstrem.
BACA JUGA: Ditreskrimsus Polda Jateng Ungkap Kasus Korupsi Pembelian Tanah, Satu Orang DPO
Pada Maret 2023, ungkap dia, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sudah 1,12 persen. Sehingga dia cukup optimistis, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen pada akhir 2024 bisa tercapai.
Namun untuk pencapaian target-target lain, bukan hal yang mudah dan penuh tantangan. Diakuinya, APBN 2024 cukup optimistis dari sisi belanja dan resources cukup besar daripada tahun lalu.
Untuk mewujudkan kesuksesan pembangunan tidak bisa dilihat dari besarnya anggaran semata, lebih penting dari itu adalah efektivitas realisasinya.
Riyan
