SEMARANG (SUARABARU.ID)– Jawa Tengah mendapat alokasi belanja APBN tahun 2023 total sebesar Rp 104,28 triliun. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengimbau kabupaten/kota serta lembaga vertikal terkait, untuk “gaspol” dalam penggunaannya, namun harus dikelola dengan benar.
Hal itu seperti yang disampaikannya, saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jateng, di Kantor Gubernur Jateng, Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).
”Pesan saya, pengelolaan harus governance, eliminasi korupsinya. Menghilangkan 100 persen angka utopis, bukan kita pesimistis, tapi kita harus realistis,” kata Ganjar usai acara.
BACA JUGA: Mewaspadai Ragam Potensi Bencana Alam Jelang Masa Liburan Akhir Tahun
Untuk total anggaran ada sebesar Rp 104,28 triliun, terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp 38,28 triliun, dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 66 triliun.
Ganjar juga mengimbau, anggaran DIPA ini bisa dimaksimalkan untuk stimulan pelayanan investasi.
”Uang APBD apalagi dari DIPA ini, dipakai sebagai stimulan disamping operasional. Sehingga ada belanja untuk pegawai, itu pasti ocasional, untuk aktivitas belanja macam-macam,” ujarnya lagi.
BACA JUGA: 14 Tokoh Inspiratif Jateng Terima Penghargaan
Di sisi lain, Ganjar mengingatkan kepada kabupaten/kota yang masih punya dana mengendap di bank, agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik.
Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada. Kemudian dana di RSUD yang asalnya dari klaim saat pandemi covid-19, di mana anggarannya baru diterima di akhir tahun 2021.
”Itu baru bisa dipakainya lama sekali, nunggu perubahan di akhir tahun berikutnya. Maka saya usul, agar regulasinya diubah,” tuturnya.
BACA JUGA: Kejurprov Pencak Silat Diharapkan Munculkan Bibit Atlet untuk Jateng
Terlepas dari itu, Ganjar meminta kepada seluruh kabupaten/kota serta lembaga vertikal yang menerima alokasi, agar kompak mengelolanya dengan baik. Terutama menghadapi tahun 2023, yang diprekdisikan tidak mudah.
Gubernur Jateng dua periode itu menambahkan, anggaran itu harus dimaksimalkan pada tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.
Sementara itu, Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid menyampaikan, Jateng secara simultan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan tren positif, dan mampu tumbuh di atas lima persen, dalam kurun waktu empat triwulan berturut, sejak triwulan IV tahun 2021.
”Perkembangan inflasi relatif stabil, bila dibandingkan dengan daerah lain. Dan itu mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81 persen (yoy), di November dari sebelumnya enam persen di bulan Oktober 2022,” ungkap dia.
Riyan
