SEMARANG – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) merupakan ladang untuk beramal, karena yang diurusi adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penduduk Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 35 juta, 4,9 juta diantaranya merupakan PMKS dan 4,2 fakir miskin. Demikian dikatakan Edy Soesanto ketua LKKS Jateng saat membuka rapat kerja LKKS kemarin di kantor Dinas Sosial Jl Pahlawan 12.
Raker bertajuk membangun komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah, LKKS provinsi, kabupaten, kota dan LKS se – Jawa Tengah itu, diikuti perwakilan LKKS daerah dimaksud untuk menyamakan persepsi, diantara pembina, pengurus, mensinergikan peran dan kapasitas LKKS dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tujuannya meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk mewujudkan LKKS eksis dan kuat, mengingat anggota yang terdiri Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mengurusi panti asuhan dan organisasi sosial (Orsos) yang jumlahnya terus bertambah.
Pendanaan
Chusadar, mewakili Dinsos menyambut baik terselenggranya Raker dan berjanji akan bersama-sama mengatasi kemiskinan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dinas. Setelah berubah dari Badan Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) menjadi LKKS, masalah yang muncul adalah pendanaan. “Tergantung kondisi daerah masing – masing memanfaatkan dana dari CSR ,( Corporate Social Responsibility – red), sementara Dinsos melakukan pendataan.” Kata Chusadar.
Pembicara Novayanti Gunawan, menyampaikan permasalahan pemberdayaan dan pelayanan kesejahteraan sosial, Paulus Mudjiran membahas organisasi, Sri Humaini As mengenai Data dan Humas ,Bambang Djatmiko perihal kerjasama antarorganisasi sosial dan advokasi, dan Sukardi masalah penelitian dan pengembangan,. (Suarabaru.id/Humaini As)
