WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua DPRD Wonosobo Jawa Tengah Eko Prasetyo HW mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya untuk membentuk relawan penanggulangan bencana di tiap Desa/Kelurahan yang ada.
“Hal itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan pihak Desa/Kelurahan dalam melakukan penanganan bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu di wilayahnya,” ujar dia, ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/6/2022).
Apalagi, menurut Eko, Wonosobo sebagai daerah pegunungan masuk zona merah bencana alam. Baik berupa longsor, banjir, tanah bergerak, kebakaran, gas beracun, angin ribut dan pohon tumbang.
“Setiap musim hujan tiba, berbagi peristiwa bencana alam hampir pasti terjadi di Wonosobo. Maka saya menghimbau kepada semua warga agar tetap selalu waspada. Sebab, bencana alam bisa sewaktu-waktu terjadi di wilayahnya,” kata Eko.
Anggaran Desa
Guna kegiatan operasional relawan BPBD di desa, lanjut dia, Pemerintah Desa bisa menganggarkan dana khusus melalui APBDes untuk kegiatan para relawan BPBD. Dengan demikian, para pekerja kemanusiaan itu perlu disokong anggaran keberadaannya.
“Sebab, keberadaan relawan BPBD di setiap Desa/Kelurahan sangat penting. Apalagi masalah bencana alam tidak bisa mengenal waktu dan tenpat. Suatu saat bencana alam bisa saja tiba-tiba terjadi,” ujarnya.
Dikatakan Eko, relawan BPBD merupakan profesi khusus yang perlu dibekali kemampuan dan ketrampilan masalah kebencanaan. Pasalnya, selain sebagai tenaga sukarelawan mereka juga termasuk personil yang musti profesional di bidangnya.
“Karena itu, para relawan BPBD perlu dibekali ilmu dan ketrampilan penanganan perihal kebencanaan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) secara khusus. Sehingga ketika terjun di lokasi bencana sudah siap siaga,” tandas politisi yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Wonosobo itu.
Muharno Zarka
