SLAWI (SUARABARU.ID) – DPRD Provinsi Jawa Tengah mendukung program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dari level tingkat desa, RW/RT di seluruh kabupaten/kota agar dapat berjalan efektif guna menekan penyebaran Covid-19.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Sururul Fuad pada Talkshow Bincang Kreatif di LPPL Radio Slawi FM Sabtu (20/02/2021). Talkshow yang digagas Dinas Kominfo Jateng itu bertujuan untuk mensosialisasikan peran dan fungsi DPRD sebagai legislatif kepada masyarakat khususunya dalam kondisi pandemi sekarang ini.
Baca juga:
– KA Tegal Ekpres Pemberangkatan Pasar Senen Dibatalkan
– Peringati HPSN, Dewi Aryani Bersih-Bersih Sungai dan Tabur Benih Ikan Nila
– Walkot Tegal Resmikan Perluasan Gedung Pendidikan Islam Terpadu
– HNSI Kota Tegal Suplai 10 Ribu Liter Air Bersih untuk Nelayan
Selain disiarkan di kanal frekwensi 99.3 FM talkshow juga disiarkan lewat chanel youtube pemkabtegal. Hadir pula sebagai narasumber pada talkshow tersebut, Anggota DPRD Jateng Anggota Komisi A Wahyudin Nur Ali dan Mohamad Shidqi serta Anggota Komisi E Joko Haryanto.
Sururul Fuad menjelaskan, PPKM berbasis Mikro pengawasanya sampai ke tingkat RT dan RW dan benar-benar membatasi semua kegiatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. ”Berbeda dengan program PPKM biasa yang skala hanya sampai tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Ia menambahkan, PPKM skala Mikro juga berlaku ketentuan zonasi di level RT dan RW. Ada zona hijau, kuning, orange dan merah. Zona hijau apabila di wilayah RT tersebut didefinisikan tidak ada kasus yang terkonfirmasi positif, zona kuning apabila ditetapkan ada 1 sampai 5 orang yang terkonfirmasi positif dan itu harus ada langkah-langkah penanganan seperti tracking, isolasi mandiri dan memaksimalkan program Jogo Tonggo di wilayah tersebut.
Kemudian zona orange apabila ada 6 sampai 10 orang yang terkonfirmasi positif, kalo lebih dari 10 orang yang positif masuk zona merah. “Dan untuk penangananya lebih besar lagi ada testing, tracking treatment dan harus dilokalisir, tidak boleh ada aktivitas masyarakat serta kerumunan,“ jelasnya.
Fuad menyarankan, pentingnya dibangun Posko PPKM berbasis Mikro yang befungsi sebagai tempat sosialisasi sekaligus koordinasi antar perangkat. Dengan begitu, penerapan PPKM Skala Mikro di level bawah dapat efektif menekan penyebaran Covid-19.
Sementara dari anggota Komisi A, Wahyudin Nur Ali mengatakan, PPKM berbasis Mikro perlu memberdayakan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi lainnya agar bisa berperan melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
”Kebijakan PPKM skala mikro tersebut bisa dilaksanakan dengan ketegasan aparat ke desa-desa. Selain itu, kesadaran masyarakat bisa terus terbangun untuk menekan penyebaran Covid-19,” tandasnya.
Nur Muktiadi
