“Jabatan-jabatan penting seharusnya diisi berdasarkan kapasitas dan kepentingan publik, bukan sekadar kedekatan politik. Ketika lingkaran kekuasaan dipenuhi loyalis, publik berhak mempertanyakan sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Aksi Pantura sendiri diikuti dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menurunkan harga BBM dan menstabilkan rupiah, mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utamanya, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), mengembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat, serta menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
PMKRI Cabang Semarang menegaskan, perjuangan sosial tidak hanya soal menyampaikan tuntutan politik, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi moral agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat.
Ning S
