blank
Ilustrasi. Reka: SB.ID

Machiavelli mungkin akan melihat ini sebagai langkah defensif yang wajar dari seorang penguasa. Tapi dalam masyarakat demokratis, kekuasaan seharusnya tidak bertumpu pada rasa takut, melainkan kepercayaan.

Ketika buku dianggap ancaman, itu bukan cerminan kekuatan negara, melainkan ketidakpercayaannya pada masyarakt. Maka, bukan rakyat yang mesti dididik untuk patuh, tetapi negara yang harus belajar: bahwa rakyat yang berpikir bukan musuh kekuasaan, melainkan fondasi peradaban yang sehat.

Dalam Il Principe, Machiavelli menekankan pentingnya bagi penguasa untuk mengendalikan persepsi rakyat. Ia berpendapat bahwa stabilitas kekuasaan tidak selalu berasal dari kebenaran, tetapi dari kemampuan mengelola citra dan informasi.

Artinya, ketika masyarakat mulai membangun kesadaran kritis melalui literasi, negara mungkin merasa kehilangan kontrol atas narasi dominan. Ketakutan ini dapat memicu respons represif, seperti pembatasan akses informasi atau pengawasan terhadap komunitas literasi.

Namun, tindakan semacam itu justru dapat memperkuat semangat perlawanan dan solidaritas di kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Machiavelli, penguasa yang bijak harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa kekuasaan yang bertahan adalah yang didasarkan pada kepercayaan, bukan ketakutan.​

Kebangkitan gerakan literasi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengetahuan dan pemikiran kritis. Dalam kerangka pemikiran Machiavelli, hal ini bisa menjadi tantangan bagi negara yang ingin mempertahankan kekuasaan tanpa transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kerangka pemikiran Machiavelli, hal ini bisa menjadi tantangan bagi negara yang ingin mempertahankan kekuasaan tanpa transparansi dan akuntabilitas. Ketika rakyat mulai memiliki akses terhadap pengetahuan, ruang diskusi, dan kemampuan untuk berpikir kritis secara mandiri, strategi penguasa yang hanya mengandalkan manipulasi citra dan pengendalian informasi menjadi rapuh.

Dalam situasi seperti ini, upaya represif terhadap gerakan literasi—baik melalui pembungkaman buku, penggusuran lapak baca, atau pembatasan ruang diskusi—justru menjadi indikator kelemahan, bukan kekuatan.

Machiavelli memang menekankan pentingnya kekuasaan menjaga stabilitas dengan segala cara, tetapi dalam masyarakat modern, pengabaian terhadap partisipasi publik dan kebebasan berpikir hanya akan mempercepat delegitimasi.

Kesimpulannya, negara yang takut pada rakyat yang membaca adalah negara yang gagal membangun fondasi kepercayaan; dan dalam jangka panjang, tak ada kekuasaan yang bisa bertahan hanya dengan mengandalkan rasa takut.

Namun, daripada melihat literasi sebagai ancaman, sebuah negara sebaiknya bisa menyikapi masyarakat yang lebih demokratis dan berdaya. Menghadapi langsung kekritisan masyarakat dengan transparan adalah satu upaya untuk lebih berdemokrasi.

Silvani Andalita adalah alumnus Fakultas Hukum dan PMLP UNIKA Soegijapranata Semarang. Saat ini bekerja sebagai praktisi hukum dan lingkungan di sebuah perusahaan swasta di Semarang, Jawa Tengah.