KUDUS (SUARABARU.ID) – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi demonstrasi Indonesia Gelap di gedung DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (20/2). Demonstrasi tersebut diwarnai aksi bakar-bakaran oleh massa.
Dalam aksinya, massa secara bergelombang dengan cara konvoi motor mendatangi Gedung DPRD Kudus sekitar pukul 13.30 WIB. Sesampainya di lokasi, massa yang membawa sejumlah spanduk, poster langsung melakukan serangkaian orasi.
Kehadiran massa tersebut disambut puluhan aparat kepolisian yang sedari awal bersiaga. Mereka pun nampak mengawal ketat aksi tersebut.
Koordinator aksi, Habib Maulana, menyatakan aksi Indonesia Gelap ini dilakukan untuk mengkritisi kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai mengancam rakyat.Ada empat poin tuntutan yang disampaikan diantaranya meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan makan siang gratis, revisi UU Minerba, serta transparansi dalam penanganan isu daerah.
“Kami menuntut pemerintah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya terkait program yang dirasa kurang prioritas,” ujarnya.
Dalam orasinya, Habib menyoroti bahwa program makan siang gratis seharusnya tidak mengesampingkan sektor penting seperti pendidikan dan hak asasi manusia. HMI Kudus meminta pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas program ini.
Baca juga:
PC PMII Kudus: Efisiensi Anggaran Sam’ani-Bellinda Bisa Apa?
HMI mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan tanpa kajian mendalam. Mereka meminta transparansi dalam alokasi dana agar tidak berdampak buruk pada pelayanan publik.
Kami mempertanyakan efisiensi anggaran, terutama terkait program makan siang gratis yang dinilai belum memiliki perencanaan matang,” ujarnya.
“Selain itu, kami juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang bisa berdampak pada sektor pendidikan, termasuk potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT),” lanjutnya.
Selain itu, mahasiswa menyerukan revisi menyeluruh terhadap UU Minerba yang dianggap merugikan masyarakat dan negara. Mereka mendesak agar kebijakan ini lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sementara, untuk konteks lokal daerah, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai isu daerah yang selama ini belum mendapat perhatian serius.
Setelah melakukan serangkaian orasi, para mahasiswa tersebut kemudian ditemui anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi dan HM Sutriyono.
Di hadapan mahasiswa, Kholid Mawardi, menyatakan dukungannya terhadap aksi mahasiswa ini dan berjanji untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
“Kami tetap mendukung perjuangan mahasiswa dan akan mengawal tuntutan ini hingga ke Jakarta,” katanya.
Namun, Kholid juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran di Kudus tidak terlalu berdampak signifikan, hanya sekitar Rp8 miliar, dan tidak mengganggu sektor pendidikan maupun kesehatan.
“Kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa anggaran yang dikurangi tidak akan menghambat pelayanan publik,” tambahnya.
Mahasiswa berharap pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan mereka agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada masyarakat. DPRD Kudus juga berjanji untuk mengawal aspirasi ini hingga tingkat pusat.
Ali Bustomi
