SEMARANG (SUARABARU.ID) – Komisi B DPRD Kota Semarang menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama SKPD sebagai mitra Komisi B untuk membahas efisiensi anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, selaku Ketua Komisi B menyoroti dampak pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan matang, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, serta meningkatkan ketidakstabilan politik.
Dirinya menyatakan, pemotongan anggaran yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas sosial, dan meningkatkan ketidakstabilan politik.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan ini dengan langkah-langkah yang lebih transparan, responsif, dan berbasis bukti agar tidak berujung pada dampak yang merugikan masyarakat,” tegas Jokowi saat memberikan keterangan pers, Rabu 19 Februari 2025.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti bagaimana pemotongan anggaran yang tidak terencana dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.
Tak hanya itu saja, pengurangan anggaran dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan layanan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya kira sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran mempertimbangkan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Jokowi berharap pemerintah lebih cermat dalam menyusun kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga Kota Semarang.
“DPRD, khususnya Komisi B, akan terus mengawal kebijakan ini demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
Hery Priyono
