KUDUS (SUARABARU.ID) – Penggunaan politik uang yang marak terjadi dalam Pilkada dinilai tidak akan mampu menghasilkan pemimpin yang ideal. Para pemimpin yang terpilih dipastikan akan lebih berorientasi mengembalikan modal politik besar yang telah dikeluarkan.
Penilaian tersebut sebagaimana disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Dr Hidayatullah menyikapi massifnya politik uang yang mewarnai Pilkada Kudus 2024.
“Ya pastinya politik uang tidak akan bisa menghasilkan pemimpin yang ideal. Karena jika pemimpin terpilih karena politik uang, maka orientasi utamanya adalah mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkannya,”kata Hidayatullah kepada awak media, Selasa (26/11).
Hidayatullah mengatakan politik uang dalam Pilkada khususnya di Kudus bukan barang baru lagi. Meski secara regulasi UU Pemilu maupun UU Pilkada secara tegas melarang politik uang, namun praktik di lapangan ada banyak upaya untuk mengelabuinya.
Para peserta pemilu menggunakan politik uang dengan dalih sebagai biaya politik. Dan bagi penyelenggara, mereka pun beralasan politik uang sulit dibuktikan.
Selain itu, politik uang juga muncul lantaran masyarakat juga menerimanya dengan tangan terbuka, karena pergantian pimpinan publik tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Sehingga untuk bisa ikut menikmati pesta demokrasi bisa diwujudkan dengan mendapatkan politik uang.
“Masyarakat melihat Pilkada dan pergantian kepemimpinan publik tidak berdampak banyak bagi kehidupan mereka. Dan tentunya politik uang menjadi salah satu cara masyarakat menikmati pesta demokrasi,”ujarnya.
Lebih lanjut, kata Hidayatullah, Politik uang juga tak lepas dari sistem demokrasi Indonesia yang mana one man one vote. Dengan sistem tersebut maka calon pemimpin dari berbagai tingkatan mulai dari bupati hingga presiden pasti akan berupaya semaksimal mungkin menggalang suara dengan berbagai cara.
“Ini tentu menjadi pertanyaan, apakah sistem demokrasi one man one vote cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang secara kesejahteraan masih jauh tertinggal dari negara demokrasi maju lainnya,”kata Hidayatullah.
Oleh karena itu, kata Hidayatullah, pihaknya sebagai seorang akademisi tetap menyerukan tolak politik uang dalam gelaran Pilkada 2024 ini.
Meski seruan tersebut dirasa masih jauh di atas langit, namun Hidayatullah menegaskan bahwa seruan tersebut harus tetap disampaikan.
“Ya meski dianggap tidak populis di kalangan masyarakat, tapi sebagai akademisi kami tetap memiliki kewajiban moral untuk menggaungkan seruan tersebut,”tandasnya.
Ali Bustomi
