KOTA MUNGKID (SUARABARU.ID) – KPU Kabupaten Magelang melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024. Dilakukan di Griya Pangarep, Bakalan, Sawangan, Kabupaten Magelang, hari ini (Minggu, 10/11/24).
Ketua KPU, Ahmad Rofik, menjelaskan, simulasi tersebut untuk membangun pemahaman bersama dan mencoba mengemplementasikan regulasi yang ada. “Satu TPS ada 600 pemilih. Secara teknis di lapangan menghabiskan waktu berapa lama. Juga untuk melihat setiap orang butuh berapa menit ketika menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.
Dengan demikian bisa mengambil pelajaran, untuk tempat pemungutan suara (TPS) lain di daerah itu seperti apa. Termasuk untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih menjadi temuan-temuan di lapangan. Terkait permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga KPU bisa membuat kebijakan yang lebih baik.
Ketika ditanya tentang jumlah kerusakan surat suara, menurut Ahmad Rofik, untuk pemilihan Bupati jumlahnya sudah cukup. Sedangkan yang pemilihan Gubernur masih menyelesaikan penghitungan. Sehingga belum tahu ada kerusakan atau tidak. “Yang sekarang ada masih dicek lagi,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa di setiap TPS ada alat bantu bagi tuna netra. Selain itu untuk pemilihan tahun ini masih menggunakan Sirekap yang disempurnakan. “Lebih lancar dari yang kemarin,” jelasnya.
Anggota KPU, Nurul Ekawati menambahkan, kalau di Pemilu 2024 masih diperbolehkan menggunakan alat hapus cair atau tipe-x, di pilkada kali ini tidak boleh. Pembetulannya menggunakan coret dua garis horisontal, kemudian dibubuhkan paraf.
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU, Y Bagyo Harsono, juga menjelaskan, untuk memaksimalkan jumlah pemilih, KPU melakukan sosialisasi di tiga tempat. Yakni daerah yang rawan konflik, rawan partisipasi rendah dan rawan bencana.
Di Kabupaten Magelang hanya ada tempat rawan bencana dan rawan partisipasi rendah. Karena di wilayah itu ada Gunung Merapi. Maka, kata dia, sudah dipetakan kawasan rawan bencana, yakni Kecamatan Srumbung, Dukun dan Sawangan. Di tiga wilayah itu yang perlu dilakukan sosialisasi.
“Dalam hal ini PPK dan PPS sudah melakukan sosialisasi terkait partisipasi pemilih,” katanya.
Kemudian yang terkait partisipasi rendah, terjadi hampir di semua kabupaten dan kota se-Indonesia. Itu akibat adanya regruping TPS. Kalau pada pemilu sebelumnya setiap TPS untuk 300 orang, Pilkada mendatang menjadi 600 orang.
Hingga ada beberapa TPS yang diregruping. Khususnya di wilayah lereng pegunungan seperti Kecamatan Srumbung, Dukun, Kaliangkrik. Itu partisipasinya rendah karena satu TPS menggabungkan beberapa kampung yang harus melalui perkebunan salak dan sejenisnya. Memang bisa dijangkau menggunakan sepeda motor. “Tapi memunculkan minat masyarakat jadi berkurang, misalnya bagi warga lanjut usia,” ujarnya.
Itu yang perlu diantisipasi. Maka, kata dia, KPU sudah menugaskan PPK dan PPS untuk melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana dan di wilayah rendah partisipasi.
Dia menambahkan, saat ini ada 14.077 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jumlah tempat pemungutan suara (TPS)-nya sebanyak 2.011 buah. Target partisipasi pemilihnya 90,1 persen dari jumlah pemilih di daerah itu.
Dengan target itu tentu harus kerja ekstra. Tidak bisa hanya mengandalkan KPU dibantu Bawaslu, tetapi butuh bantuan stakeholder.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Sholeh, ketika ditanya tentang kepala desa yang diketahui terlibat kampanye, ada sebanyak 17 orang yang dilaporkan. Akan dilihat apakah 17 orang kepala desa itu semuanya terlibat. “Kalau dihitung di video sebanyak 15, tapi yang dilaporkan sebanyak 17,” katanya.
Para kepala desa itu dari wilayah Kecamatan Pakis. Menurutnya, masih butuh proses lebih lanjut. Karena ada nama desa di luar wilayah Kecamatan Pakis.
Eko Priyono
