JEPARA (SUARABARU.ID) – Bertepatan dengan sidang pembacaan tuntutan para terdakwa tambak di KSPN Karimunjawa, Kamis 12 September 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia (FH UI) mengirimkan amicus curiae alias sahabat pengadilan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara.
Mereka tengah menyidangkan Perkara Nomor 51/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa a.n Teguh Santoso Bin Sumarno, Perkara Nomor 52/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa a.n Sutrisno Bin Sunardi, Perkara Nomor 53/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa a.n Sugianto Limanto Bin Tri Santoso Limanto, Perkara Nomor 54/Pid.Sus-LH/2024/PN Jpa a.n Mirah Sanusi Darwiyah Binti Tular yang bergulir di Pengadilan Negeri Jepara.
“Pada intinya berdasarkan uraian dalam amici curiae ini, kami merekomendasikan Yang Mulia Majelis Hakim agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusannya,” kata Rianjani Rindu Rachmania selaku Kepala Departemen Lingkungan Hidup BEM FH UI 2024, saat memberikan keterangan via sambungan whatsap.
Dia menuturkan, rekomendasi memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat dan menegakkan aturan, karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana bidang Lingkungan dan Konservasi, dengan dasar Ketidaktaatan Kepada UKL-UPL, adanya Pelampauan Ambang Batas Baku Mutu oleh Tambak Udang, dan Tambak Udang sebagai Kegiatan yang Tidak Sesuai Fungsi Zona Pemanfaatan Taman Nasional Karimunjawa.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif, serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan.
Dia juga berharap kedelapan hakim tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata, tapi bisa melihat secara utuh persoalan lingkungan dan dampak prospek Karimunjawa sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. “Bisa memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono,” ujar Rianjani.
Unsur “dengan sengaja” merujuk pada kesengajaan (dolus) dari tindakan yang dilakukan oleh keempat terdakwa, yaitu penyalahgunaan zona taman nasional dengan pemasangan pipa inlet pada zona yang diatur untuk hal lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemenuhan unsur willen en wetten (menghendaki dan mengetahui). Menurut fiksi hukum “presumptio iures de iure”, semua orang dianggap mengetahui hukum sehingga keempat terdakwa dapat dianggap mengetahui sistem zonasi Taman Nasional Karimunjawa dengan seluruh batasan-batasannya.
Dalam kasus Teguh dan Sutrisno, dapat dipastikan bahwa Teguh dan Sutrisno mengetahui bahwa pipa inlet yang ingin dipasangnya akan berada pada zona budidaya bahari (Teguh dan Sutrisno) dan zona tradisional perikanan (Teguh) karena tujuan dari pipa tersebut adalah penyaluran air laut untuk tambaknya. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK. 28/IV/SET 2012, zona budidaya bahari meliputi perairan Pulau Karimunjawa dan zona tradisional perikanan meliputi seluruh perairan di Taman Nasional Karimunjawa yang tidak diatur. Maka dari itu, Teguh dan Sutrisno memenuhi unsur mengetahui (wetten).
Untuk kasus Mirah, ia dapat dianggap mengetahui karena karakteristik lahan yang disalahgunakannya dengan dilalui pipa olehnya (melalui pekerjanya) mudah diidentifikasi sebab lahan tersebut (zona rimba) merupakan hutan mangrove. Sementara itu, Sugianto mengetahui bahwa pipa inlet yang ingin dipasangnya tidak tepat letaknya karena ia telah mengajukan permohonan pengambilan air laut kepada Balai Taman Nasional Karimunjawa.
Ini kemudian disampaikan pada Berita Acara Groundcek Rencana Pemasangan Pipa Air pada tanggal 29 Maret 2019 berisi pernyataan bahwa pipa inlet yang ingin dipasangnya berada di zona rimba. Selanjutnya, Teguh, Sutrisno, Mirah, dan Sugianto juga memenuhi unsur menghendaki ( willen) karena pemasangan pipa inlet guna pengambilan air laut dilakukan olehnya atau oleh pekerja yang diatur olehnya (Mirah) sehingga posisi pipa diatursedemikian rupa agar sesuai dengan peletakan yang ia inginkan. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan sengaja.
Unsur “dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” terpenuhi bagi keempat terdakwa karena keempatnya memasang pipa inlet untuk mengambil air laut di zona atau yang melintasi zona taman nasional.
Kawasan Karimunjawa telah ditetapkan sebagai taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 dan disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 74/Ktps-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Selanjutnya, zonasi Taman Nasional Karimunjawa telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK. 28/IV/SET/2012.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tindakan para terdakwa pemasangan pipa inlet untuk pengambilan dan pengaliran air laut guna mengembangkan tambak udang tidak sesuai dengan fungsi zona-zona yang digunakan para terdakwa.
Hadepe
