WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Praktik money politics atau politik uang, dari waktu ke waktu masih terus mewarnai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Fakta di lapangan, selalu diwarnai kemunculan NPWP atau Nomer Pira Wani Pira (nomer berapa berani berapa).
Pendapat ini, Senin (29/7/24), disampaikan oleh Pendeta Teofilus S Agus Sulistyanto, di forum Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Sosialisasi dilakukan dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tanggal 27 Nopember 2024 mendatang.
Acara ini, dilaksanakan di Ruang Pertemuan Pondhok Dhahar ‘An Nur’, Lingkungan Jatirejo, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dibuka oleh Ketua Bawaslu Wonogiri, yang diwakili Anggota Bawaslu Slamet Mugiyono.
Pendeta Teo, hadir dalam kapasitasnya sebagai utusan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Wonogiri. Tapi mantan Komisioner KPU Kabupaten Wonogiri ini, mengaku punya pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu. ”Itu (praktik politik uang) menjadi menjadi fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.Persoalannya, tambah Teo, siapa yang kemudian memiliki keberanian untuk melaporkan, ibarat wong legan golek momongan (orang yang hanya cari masalah). Sebab, pihak pelapor tidak ada jaminan untuk memperoleh perlindungan secara jelas.
Teo, berkata: ”Politik itu memang bajingan. Kebenaran kejujuran itu hanya ada dalam teori.” Dia mengungkapkan, ancaman lain bisa pula terjadi melalui program. Warga di tempat tertentu yang tidak memberikan dukungan (kepada jago yang menang), akan menemukan nasib ketidakberdayaan.
Beda dengan warga di tempat lain yang memberikan dukungan pemenangan, akan banyak mendapatkan program pembangunan. ”Itu fakta. Sudah ada PDAM (fasilitas air ledeng), masih diberi sarana air minum melalui Pamsimas,” tandas Teo.
Bermartabat
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Maryati, menyatakan, sosialisasi ini diikuti oleh sebanyak 70 peserta. Mereka merupakan para utusan dari sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Keagamaan, Tokoh Agama (Toga), Tokoh Masyarakat (Tomas), dari FKUB, perwakilan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi (PT), Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres), dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW), elemen Pemuda termasuk dari KNPI.
Tampil memberikan sambutan, Ketua Bawaslu Wonogiri yang diwakili oleh Komisioner Bawaslu Slamet Mugiyono (Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas), dan Komisoner Bawaslu Wonogiri, Ambar Endro Saputro (Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi).
Sosialisasi tersebut, menampilkan nara sumber Anik Sholihatun. Mantan Bawaslu Jateng ini, menyampaikan paparan tentang Pilkada Bermartabat dan Berintegritas. Yakni Pilkada yang memiliki keterbukaan, transparansi, akuntabel, berintegritas dan jujur. ”Bila tidak jujur, jangan berharap Pilkada berintegritas,” tegas Anik yang punya pengalaman beberapa kali pernah menjadi komisioner KPU.
Kata Anik, politik uang bukan merupakan isu baru pada pelaksanaan Pemilu. Bila hal ini tidak dapat dihindarkan, upaya menciptakan Pemilu yang berintegritas menjadi sesuatu yang jauh panggang dari api. Untuk melakukan pengawasan, personel Bawaslu sangat terbatas jumlahnya. Karena itu, diperlukan peran masyarakat sebagai pengawas partisipatif.
Dalam sesi tanya jawab, tampil 7 peserta yang menyampaikan pertanyaan, pernyataan, gagasan, pernyataan dan masukan. Terdiri atas Pendeta Teo (FKUB), Poncorini dari GOW, Tri Widodo (KAHMI), Jumino (LDII), Wakyu Imam Makruf (KNPI), Mursyidi (FKUB) dan Hasan dari MTA.(Bambang Pur)
