Selanjutnya, perlu fokus dalam bekerja. Andap tidak menginginkan jajaran bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa output dan outcome yang ditargetkan.
Dari 4 langkah efektivitas dan efisiensi itu, Alumni Akabri 1988 tersebut tercipta 3 kondisi ideal, yakni hemat anggaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting. “Kemudian yang kedua fokus program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. Ini yang dikatakan berdampak,” tambahnya.
Pada paparan berikutnya, peraih Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama itu banyak menjelaskan tentang Siklus Manajemen Kinerja, pentingnya monitoring dan evaluasi serta arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Sekjen memberikan 14 atensi untuk dilaksanakan. “Pertama implementasikan efektivitas dan efisiensi birokrasi sesuai oleh Bapak Presiden Jokowi. Kedua harus mampu mencapai target kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024,” sambungnya.S
Sekjen memerintahkan peserta agar memahami Siklus Manajemen Kinerja, melaksanakan Reformasi Birokrasi General dan Tematik, pimpinan harus mampu memberikan contoh kepada bawahan, kendalikan penggunaan anggaran yang tidak efektif.
Andap meminta peserta untuk memberikan reward dan punishment atas kinerja bawah, menghindari temuan berulang dari hasil pemeriksaan, menghindari pemberitaan negatif, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mengecek capaian kinerja, memahami tugas pokok dan fungsi, melakukan glorifikasi dan publikasi pelayanan publik, serta mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dengan sungguh-sungguh dan hasil nyata.
Rakor dilaksanakan guna terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi berintegritas efektif dan efisien, sehingga Kemenkumham semakin berkualitas menuju Indonesia maju. Outputnya, tercipta rumusan strategi dan kebijakan agar nilai Reformasi Birokrasi Kemenkumham bisa meningkat.
Ning S
