blank
Usai pemberian persetujuan dari semua fraksi, diteruskan dengan penandatanganan bersama oleh Wakil Bupati Setyo Sukarno (membungkuk) bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Wonogiri Sriyono dan Krisyanto (kedua dan kesatu dari kanan).(SB/Bambang Pur)

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Pengelolaan Pemerintah Daerah (Pemda) harus berorientasi hasil, bersih dan profesional, serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Juga mampu meningkatkan pembinaan para pelaku usaha, agar dapat berdaya saing global.

Harapan ini, Kamis (4/7/24), disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Wonogiri, Jati Waluyo, saat menyampaikan sikap akhir fraksi dalam rapat paripurna Dewan. Rapat paripurna membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Tampil memimpin rapat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Sriyono dan Krisyanto, didampingi Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Edhy Tri Hadiyanto.

Rapat dihadiri sebanyak 37 dari 50 Anggota Dewan. Terdiri atas 23 dari 28 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 5 dari 8 Anggota Fraksi Partai Golkar, masing-masing 3 dari 4 Anggota Fraksi PKS dan Anggota Fraksi Gerindra dan 3 dari 6 Anggota Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa (AKB) yang merupakan koalisi dari PAN dan PKB.

Bupati Joko Sutopo izin karena bersamaan mengikuti Rakornas Distribusi Pupuk Subsidi secara zoom meeting, dan mewakilkan Wakil Bupati Setyo Sukarno. Ikut hadir Pj Sekda FX Pranata bersama para Pimpinan Perangkat Daerah,

Indonesia Emas

Ada 5 juru bicara fraksi yang tampil menyampaikan sikap akhir. Terdiri atas Jati Waluyo dari Fraksi Partai Gerindra, Sutoyo (Fraksi PDI Perjuangan), Reni Toliriana (Fraksi Partai Golkar), Jarmono (Fraksi PKS), dan Abdullah (Fraksi AKB). Semua juru bicara fraksi, menyetujui Raperda tentang RPJPD 2-25-2045 ditetapkan menjadi Perda untuk selanjutnya dievaluasi Gubernur Jateng.

blank
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Wonogiri, Jati Waluyo (kiri), menyerahkan naskah sikap akhir fraksinya ke Pj Sekda FX Pranata (berdiri kanan).(SB/Bambang Pur)

Reni Toliriana, minta, dalam mengatasi kemiskinan harusnya mencakup pula pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah. Terkait peningkatan kualitas SDM dan penguatan kesehatan, harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan. Yang menjadikan tenaga kerja mampu berdaya saing tinggi, mampu membuka peluang usaha dan peluang kerja.

RPJPD, tandas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Sutoyo, perlu sinergi, selaras, seiring dan sejalan dengan kebijakan di semua tingkatan. Ini guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045. ”Dapat mengakomodir berbagai permasalahan, isu strategis dan sasaran pokok daerah serta terintegrasi dengan pembangunan nasional,” tegasnya.

Jarmono dari Fraksi PKS, berharap ada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan akhir RPJPD 2025-2045, tandas Jarmono, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas SDM serta belum tercapainya percepatan pembangunan antatrwilayah.

”Pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-2045, harus mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia, yakni dalam mewujudkan Indonesia Emas 20245,” tandas Juru Bicara Fraksi AKB, Abdullah.
Bambang Pur