SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menilai Kecamatan Semarang Barat sebagai kawasan yang memiliki multiplier effect ekonomi yang tinggi. Selain memiliki kawasan bisnis, di Kecamatan Semarang Barat juga dekat dengan pusat transportasi.
“Ini (Kecamatan Semarang Barat-red) menjadi kawasan yang nilai ekonominya tinggi,” ujar Mbak Ita, sapaannya usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula STIKES Telogorejo Semarang, Selasa (27/2/2024).
Menurutnya, mulai dari Exit Toll, bandara, bahkan Semarang Barat meski beda wilayah, juga dekat dengan pelabuhan dan stasiun kereta api. “Di sini juga banyak kawasan yang nilai ekonominya tinggi, seperti kawasan Graha Padma, ada destinasi Pantai Tirang, ada bandara, dan kawasan POJ serta lainnya,” terangnya.
Sebagai kawasan yang memiliki multiplier effect ekonomi tinggi, lanjut Mbak Ita, masyarakat Kecamatan Semarang Barat harus memiliki inovasi dan program-program yang bisa dikolaborasikan dengan pemerintah.
“Ini yang perlu kita dorong, agar masyarakat Semarang Barat lebih berinovasi memanfaatkan peluang, kalau bisa berkolaborasi. Jika ekonomi bergerak, pastinya PAD-nya akan meningkat,” kata dia.
Pemkot Semarang, menurut Mbak Ita, akan mulai pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat dan bisa memanfaatkan peluang dengan berkolaborasi dengan pengusaha. Tak hanya itu, dalam Musrenbang, Mbak Ita juga menyoroti terkait pembangunan-pembangunan yang belum terintegrasi.
“Saya melihat secara sekilas pembangunan-pembangunan itu masih kecil-kecil, parsial, belum menyeluruh. Di kelurahan misalnya, pembangunan saluran ya di situ tok. Tidak dipikir ujungnya dimana, hulu dan hilirnya dimana. Justru itu yang mungkin jadi penyebab banjir,” kata dia.
Contoh lainnya, program pavingisasi dan pengaspalan, itu harus melihat kontur atau struktur tanahnya. “Misal tanahnya labil, gak bisa diaspal saja, maka harus dipavingi atau sebaliknya. Pemkot Semarang melalui Musrenbang akan me-review itu,” sebut dia.
Dirinya berharap pembangunan betul-betul harus dikaji sesuai batas kemampuan. “Misal anggarannya kurang ya ditata, atau bisa dikerjakan Dinas terkait. Sedangkan anggaran kelurahan bisa digunakan untuk kegiatan yang lain,” katanya.
Hery Priyono
