blank
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat acara penyerahan Paritrana Award 2024 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Rabu 21 Februari 2024. Foto: Pemprov Jateng

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) senggol pemerintah kabupaten/kota, agar kerja keras peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja rentan dan bukan penerima upah.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat acara penyerahan Paritrana Award 2024 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Rabu 21 Februari 2024

Sumarno mengatakan, pemerintah bertanggung jawab menjawasb permasalahan akses BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ke pekerja rentan. Utamanya tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pelaku usaha, dan lainnya.

“Jangan sampai nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja maupun terkena musibah, sehingga akhirnya mereka bergeser ke jurang kemiskinan,” kata Sumarno.

Berdasarkan hasil evaluasi, Sumarno melanjutkan, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jateng mengalami peningkatan.  Tentunya dengan jumlah kepesertaannya perlu terus ditingkatkan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Isnavodar Jadmiko menguraikan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kategori pekerja formal di Jateng sudah mencapai 60 persen. Kemudian untuk pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja rentan sekitar 12 persen.

Karena itu, pihaknya bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak terkait lain terus mendorong peningkatan kepesertaan bagi pekerja rentan. Menurut dia, untuk pekerja rentan, dibutuhkan komitmen anggaran pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng.

“Kepesertaan pekerja rentan terus kita dorong agar dibantu dari pemerintah kabupaten/ kota,” kata Isnavodar.

Adapun terkait dengan penghargaan Paritrana Award, dijelaskan Isnavodar, merupakan bagian dari upaya untuk mengapresiasi pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang sudah memberikan kontribusi dalam memberikan jaminan sosial bagi pekerja.

“Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya jaminan sosial sebagai instrumen negara bisa hadir  untuk semua pekerja di seluruh Jateng,” katanya.

Menurut dia, universal caverage BPJS Kesehatan telah dilaksanakan,  maka selanjutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

Pada 2024 ini, pemda yang memperoleh penghargaan Paritrana Award tingkat Provinsi Jateng kategori pemerintah kabupaten/kota meliputi: juara 1 diraih Pemerintah Kota Semarang, juara 2 Kabupaten Demak, dan juara 3 Kota Tegal.

Kategori pemerintah desa/kelurahan, juara 1 Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, juara 2 Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, juara 3 Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan juga diberikan kepada 15 badan usaha menengah/besar dari berbagai sektor dan 3 pelaku usaha kecil mikro dan menengah.

Diaz Aza