SEMARANG (SUARABARU.ID) – Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr H Jawade Hafidz SH MH menyebut, Pemilu (Pilpres, Pileg, maupun Pilkada) pada 2024 mendatang hendaknya dimaknai sebagai sarana memperkuat integrasi kebangsaan.
Bukan sebaliknya, Pemilu meninggalkan sisa perpecahan. Atau bahkan, dalam tahapan mulai persiapan, penyelenggaraan, dan pasca-Pemilu justru menimbulkan pembelahan di dalam masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum Unissula Dr H Jawade Hafidz SH MH saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) ”Sosialisasi Pembekalan Pemantauan dan Peliputan Pemilu 2024” di kantor PWI Jateng, Semarang, Jumat 1 Desember 2023.
Selain Jawade, FGD yang digelar PWI Jateng dan KPU Jateng itu juga menghadirkan dosen FISIP Undip Teuku Afrizal PhD. Diskusi dimoderatori anggota PWI Jateng M Chamim Rifai SIP MA.
”Di tengah masyarakat yang terpolarisasi dan menurunnya trust publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, momentum lima tahunan ini justru harus dipahami sebagai momentum untuk kembali memperkuat integrasi kebangsaan,” kata Jawade.
Dia mengatakan, ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu diwaspadai dalam Pemilu 2024 nanti. Salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beberapa waktu lalu ada sekitar 40 juta orang atau 25-30 persen data pemilih yang telah diretas oleh hacker. Hal itu diartikan, siapa yang bisa menguasai 40 juta orang itu, maka dialah yang akan menjadi pemenang.
”Salah satu kelemahan Pemilu adalah vote menggunakan online, proses penghitungan lewat IT. Jadi siapa yang menguasai IT, dialah yang paling berpeluang. Maka dari itu, perlunya peran masyarakat dalam pemungutan suara, penghitungan dan penetapan suara. Alasannya ini yang sangat rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang mengusai IT. Fenomena sebelumnya sudah ada, banyak kontestan Pemilu kehilangan suara,” katanya.
