KARANGANYAR (SUARABARU.ID) – Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, meminta kepada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mampu mendeteksi dini terhadap potensi permasalahan pemilu di wilayahnya.
“Deteksi dini harus betul-betul dilakukan, kita harus pasang mata, pasang telinga, dan harus punya jaringan,” katanya saat Rakor Evaluasi Program dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif dan Toleran Menjelang Pemilu Serentak yang digelar selama dua hari pada 25 – 26 Oktober 2023 di Hotel Lor Inn.
Dengan adanya deteksi dini tersebut, Nana menjelaskan, maka setiap ada riak-riak permasalahan maupun potensi konflik bisa segera terselesaikan penanganan solusinya.
“Jangan nunggu besar. Jadi saya minta, sekecil apapun, selesaikan,” katanya.
Dikatakan Nana, perangkat terkecil dalam masyarakat, seperti RT, RW, maupun pemerintah desa, bisa dijadikan kepanjangan tangan Kesbangpol untuk melihat situasi di bawah.
Oleh karena itu, jejaring sosialnya harus diperluas, karena Kesbangpol tidak bisa bekerja sendiri.
Sejumlah stakeholder juga diminta sering melakukan koordinasi, seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kesbang, Dir-intel Kasat-intel, Pasi Intel di Kodim, dan lainnya.
“Saya minta terus dilakukan (koordinasi) setiap ada masalah, sehingga bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi, seluruh permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita sinergi, pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya. Ada solusinya,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, menambahkan, pesta demokrasi 2024 adalah pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, perhelatannya dilaksanakan serentak, dengan jumlah pemilih yang besar.
Menurutnya, setiap setiap kontestasi politik, punya potensi konfliknya masing-masing. Maka, yang perlu dilakukan para penyelenggara pemilu beserta stakeholdernya adalah menekan terjadinya konflik, agar tidak berpotensi menjadi besar.
Untuk meredam konflik, terang Luthfi, Polda Jateng menyiapkan strategi cooling system. Dalam strategi ini, Polda Jateng membentuk kelompok Cipayung yang isinya kumpulan berbagai organisasi kemahasiswaan.
“Ketika terjadi konflik, anggota organisasi kemahasiswaan ini yang mengambil peran untuk mendinginkannya,” katanya.
Selain membentuk kelompok Cipayung, Polda Jateng juga menggunakan strategi manajemen sosial. Dalam strategi ini, Polda menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat.
Tak hanya itu saja, Polda Jateng juga menerapkan pula manajemen media dengan melaksanakan patroli siber untuk mendeteksi penyebaran hoaks dan mengantisipasi informasi negatif.
“Di bawah Direktorat Siber, Ditreskrimsus, dan Dir Intel, kita akan melakukan patroli Siber untuk memetakan trending topik politik, di wilayah kita,” katanya.
Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI, Widi Prasetijono, menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan pemilu – pilkada yang sukses.
Sinergi dan kolaborasi diperlukan, karena setiap pemangku kepentingan memiliki keterbatasan. “Kita punya keterbatasan. Keterbatasan kekuatan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan data atau informasi dan tentunya prioritas dalam pelaksanaan tugas,” katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, ada sejumlah ruang Grey area yang perlu dikerjakan bersama-sama.
“Sehingga, kita harus bisa bersama-sama untuk menyongsong tugas yang akan kita laksanakan dalam waktu sekarang, sampai dengan nanti pelaksanaan pemilu selesai, ” katanya.
Hery Priyono
