GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Padmasari Mestikajati, meminta masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah di semua jenjang pemerintahan.
Hal itu diungkapkan perempuan dari Fraksi Golkar tersebut pada saat kegiatan Sosialisasi BPKAD Provini Jawa Tengah tentang Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di RM Suka Rasa, Jalan Raya Solo – Purwodadi, Jumat, 29 September 2023.
Padma, sapaan akrabnya, mengungkapkan apresiasinya terhadap BPKAD Jawa Tengah yang menggelar kegiatan sosialisasi tentang keuangan daerah kepada masyarakat di Grobogan ini.
Padma menjelaskan, sosialisasi tersebut penting lantaran seluruh perangkat desa maupun lapisan masyarakat harus mengetahui sistem transparasi keuangan.
“Kita tahu bahwa di Kecamatan Gubug dan Kradenan beberapa waktu lalu, ada beberapa kepala desanya bermasalah. Itulah pentingnya tentang pengawasan keuangan daerah oleh masyarakat, karena keuangan daerah kita ‘kan sekarang menganut sistem transparasi, jadi masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujar Padma, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.
Padma menjelaskan, program pemerintah saat ini sudah bottom up yakni dari Musrenbang di tingkat Desa, kemudian diusulkan ke tingkat Kecamatan dan diusulkan lagi ke tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Provinsi.
“Sehingga ketika itu bottom up dari masyarakat sendiri, penggunaan keuangan daerah yang sumbernya dari APBD Provinsi Jawa Tengah harus diawasi agar tepat sasaran, yaitu penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diusulkan,” jelas Padma, yang juga Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Masih Diperlukan
Padma menjelaskan, edukasi dan sosialisasi masih sangat diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang peduli dan mau ikut mengawasinya.
“Karena biaya pembangunan ‘kan dari uang rakyat, jadi kalau pembangunan di bawah kurang baik dan tidak tepat sasaran harus diluruskan,” papar putri dari politikus Bambang Sadono ini.
Dirinya juga berharap, ke depan masyarakat tidak hanya mengawasi keuangan daerah saja, namun bisa turut mengawasi Pemilihan Umum 2024.
“Agar jalannya Pemilu 2024 ini berjalan jurdil, tidak ada penyebaran hoaks atau tindakan anarkis,” harap Padmasari Mestikajati.
Tya Wiedya
