JAKARTA (SUARABARU.ID) – Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko didampingi Kepala Dinas Perhubungan Ony Sulistijawan dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara Siti telah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara luring yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri pada Senin, (4/9/2023). Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Mendagri menjelaskan angka inflasi pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year to year) lebih tinggi terhadap Agustus 2022. Namun, sebetulnya terjadi deflasi dari Agustus terhadap Juli 2023 (month to month) sebesar -0,02%. Sedangkan inflasi dari tahun kalender Agustus 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 1,43%.
“Kalau dilihat dari year on year itu dikarenakan di tahun lalu ada kenaikan BBM sehingga base effect di tahun lalu memang tinggi. Namun dari data month to month Juli ke Agustus 2023 sebetulnya menurun atau deflasi”, kata Tito Karnavian.
Tito pun menggarisbawahi komoditas beraas sebagai penyumbang andil inflasi yang tinggi perlu diwaspadai. Sebab, di tahun politik ini akan terjadi kenaikan permintaan jarea akan banyak kontestan politik yang kampanye dengan pembagian beras. Selain juga karena penurunan produksi imbas dari El Nino.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pun tidak menampik adanya deflasi tersebut. Ia turut menjelaskan bahwa deflasi bulan Agustus 2023 secara month to month, komoditas yang berkontribusi pada harga bergejolak adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan kacang Panjang.
“Bawang merah mengalami deflasi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Beras jd andil terbesar dari 90 kota inflasi ada 86 mengalami inflasi di bulan Agustus 2023. Penyumbang terbesar lain adalah cabe rawit, cabe merah, sebagai penyumbang andil terbesar Agustus yang mengalami kenaikan IPH tertinggi,” papar Widyasanti.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memberikan kabar baik bahwa pada pertemuan Asean Business Conference dalam rangka KTT ASEAN Ke-43 di Indonesia, negara-negara tamu mengapresiasi prestasi Indonesia.
Negara-negara tersebut mengatakan bahwa Indonesia mengalami anomali di tengah kondisi dunia yang mengalami gabungan antara resesi dan inflasi. Sebagai informasi, indikator penting perekonomian negara yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Mereka ingin lihat langsung di tengah kondisi dunia yang mengalami gabungan resesi dan inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi Indobesia yang dikira akan terdampak ekonomi global, malah ternyata pada kuartal 2 sebesar 5,17% lebih tinggi dari kuartal pertama. Yang luar biasa lagi, di saat bersamaan inflasi bisa ada pada angka 3%. Ini too good to be true,” kata Mahendra.
Nicke Widyawati Direktur Utama Pertamina menceritakan bahwa secara year on year, terlihat bahwa salah satu penyumbang kenaikan inflasi dari sektor transportasi, dimana di dalamnya adalah harga BBM yg menentukan sama dengan angka yang disampaikan BPS. Ia merinci bagaimana kontribusi BBM dan juga LPG menjadi andil inflasi karena ada biaya rumah tangga,.
“Di tahun lalu ada kenaikan harga minyak besar-besaran dimana sebelumnya US$73 per barel naik menjadi US$73,36 per barel. Kami mencoba menahan untuk tidak menaikkan harga selama 8 bulan. Pertamina mencoba menyubsidi sebanyak 10 triliun. Bukan hanya menjaga yang PSO, karena angka subsidi wktu itu utk PSO sudah 300 triliun sehingga diputuskan pada 3 September 2022 menaikkan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.470, demikian juga Pertalite Rp7.550 menjadi Rp10.000. Kalau kita lihat year on year Agustus memang tinggi tapi kalau kita petakan dengan bulan depan, ini tidak akan tinggi karena angkanya sudah sama seperti hari ini,” jelas Nicke.
Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan memaparkan mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dia memaparkan pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi tumbuh sebesar 15,28% pada kuartal 2 tahun 2023. Ia juga mengatakan komoditas yang menjadi andil inflasi pada sektor itu.
“Sektor transportasi, komoditas dominan dari sektor transportasi yaitu tarif angkutan darat,” kata Hendro.
I Gusti Ketut Astawa, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa stok beras cadangan peemrintah yang dimiliki akhir tahun hingga oktober 2023 sebesar 8,58 juta ton. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia harus menjamin kesejahteraan baik dari sisi produsen maupun konsumen perlu memperkuat posisi petani sebagai producer beras.
“Sesuai arahan Presiden, karena Indonesia harus menjaga posisi konsumen dan produsen, saat ini kondisi petani sudah kuat terbukti dari harga gabah kering tertinggi berada pada angka Rp 6.030,00 per kilo dari rata-rata HPP Rp5.000,00
per kilo,” kata Astawa.
Hadepe – Kmf
