KOTA PEKALONGAN (SUARABARU.ID) – Program Tuku Lemah Oleh Omah atau beli tanah dapat rumah yang diinisiasikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sejak Tahun 2020 mulai dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kota Pekalongan, khususnya kepada 20 keluarga warga terdampak proyek (WTP) di wilayah Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.
Puluhan keluarga yang dulunya tinggal di tepian sungai itu sekarang bisa memiliki rumah sendiri dan menjadi kompleks perumahan baru. Program ini ditandai dengan pelaksanaan penandatangan fasilitas BKK Joglo Program Tuku Lemah Oleh Omah bagi Warga Terdampak Program Pemerintah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Sosial dan Lembaga Keuangan dari BKK Joglo, berlangsung di Aula Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Selasa (9/5/2023).
Kepala Bidang Perumahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Sri Wiharnanto menjelaskan bahwa, sejak awal Disperakim Provinsi Jawa Tengah mendata di Jawa Tengah sendiri ada 702 ribu backlog atau masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi ketika ditelusuri pendataan sampai dengan sekarang ada 419 ribu warga yang belum memiliki rumah.
Atas dasar itu, jajaran Disperakim Provinsi Jawa Tengah ditugaskan oleh Gubernur Ganjar Pranowo untuk bisa membantu memfasilitasi warga miskin yang belum memiliki rumah melalui bantuan stimulan program rumah sederhana sehat. Dari konsep ini, lahirlah program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng ” Tuku Lemah Oleh Omah” yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Program bantuan rumah ini untuk membantu warga yang sudah berkeluarga, belum punya rumah, serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.
“Di awal tahun 2020 sudah terealisasikan sekitar 800an rumah, sampai akhir Tahun 2023 nanti ada sekitar 1800 rumah. Dari program ini kami mengembangkan dari musibah banjir dan rob yang terjadi di Kota Pekalongan, rumah ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak,” terang Wiharnanto.
Menurutnya, dari program ini, masyarakat diwajibkan memiliki lahan terlebih dahulu baik dari warisan, milik sendiri, maupun yang belum. Sehingga, Disperakim meminta bantuan dari lembaga pembiayaan BKK Joglo agar masyarakat yang belum memiliki rumah, bisa memiliki tanahnya melalui program kredit.
“Contoh di Kota Pekalongan ada 20 WTP yang direlokasikan ke tempat baru di wilayah Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan. Disperakim membantu rumahnya bentuknya material nilainya Rp50 juta per unit per KK dan untuk yang tapak sebesar Rp35 juta. Dampak positifnya InshaAllah bisa meluas yang bisa dibiayai semuanya agar masyarakat miskin yang belum memiliki rumah bisa mewujudkan hunian yang layak,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Andrianto menerangkan bahwa, Program Tuku Lemah Oleh Omah ini merupakan salah satu program yang bisa sangat membantu bagi warga yang terdampak relokasi program pemerintah, seperti permasalahan utama yang dihadapi di Kota Pekalongan adalah banjir dan rob. Dimana, upaya Pemkot Pekalongan untuk menanggulangi permasalahan itu adalah melalui program sistem pengendali banjir dan rob yang saat ini terus berlangsung dikerjakan.
“Proyek sistem pengendalian banjir dan rob ini ternyata meninggalkan dampak yang dihadapi yaitu terelokasinya warga yang tinggal di tepian sungai, dimana mereka tidak memiliki alas hak sehingga Pemkot tidak bisa mengganti sesuai nilai appraisal atau nilai dari KJPP,” tegas Andrianto.
Kendati demikian, Andrianto menuturkan, warga terdampak proyek itu harus segera direlokasi, dimana rumah saat ini merupakan kebutuhan pokok bagi manusia.
“Pemerintah berupaya melalui kolaborasi baik dari Pemerintah Provinsi, lembaga sosial dan lembaga keuangan supaya WTP yang terelokasi itu bisa mendapatkan tempat yang layak, lebih baik dan status kepemilikan tanahnya jelas,” bebernya.
Disampaikan Andrianto, skema program ini WTP relokasi membeli tanah saja, dimana rumah akan dibantu oleh fasilitasi dari bantuan pemerintah. Dalam program ini, skemanya da 3 tipologi rumah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka mulai dari kredit 5, 7 dan 10 tahun.
“Harga kreditnya Rp27 juta sudah termasuk akte jual beli, tanah, pematangan urugan, dan sebagainya dan sertifikat dibantu gratis dari Kantor Pertanahan Kota Pekalongan,” ujarnya.
Andrianto menyebutkan, dalam program kali ini ada 20 WTP yang merupakan warga Bugisan direlokasikan ke tempat baru di Kelurahan Krapyak bantaran dekat dengan Sungai Banger yang wilayahnya sudah tidak tergenang banjir dan rob.
“Harapannya program ini bisa menjadi pilot project, apabila ini berhasil ke depan bisa digunakan untuk memicu warga-warga miskin lainnya agar bisa memiliki hunian yg lebih baik lagi. Untuk program pembangunan rumah relokasi direncakana akan dilaksanakan di awal Tahun 2024. Setelah mendapatkan bantuan pendanaan dari BKK digunakan untuk membeli tanah dari warga termasuk pematangan pengurugan, penyiapan lahan, dan kesertifikatannya.
Pada awal 2024 program ini akan masuk sekaligus dikolaborasikan dengab program Dinperkim Kota untuk pembangunan jalan dan salurannya,” paparnya.
Ditambahkan Dirut BKK Jateng, Kusnanto, bahwa, dengan produk BKK Joglo ini memfasilitasi masyarakat untuk bisa memiliki tanah dan rumah. Kusnanto menilai, program ini merupakan momentum yang baik dengan kolaborasi antar pihak baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Jamkrida, BKK Jateng untuk membantu mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah.
“Alhamdulillah kami bisa mewujudkan cita-cita warga Bugisan untuk memiliki tanah yang InshaAllah di Tahun 2024 akan dibangun lagi untuk rumahnya. Dengan kolaborasi bersama ini bisa membantu mewujudkan rumah bagi warga yang berpenghasilan rendah. Kami selaku BUMD mendukung program ini dengan bunga yang murah melalui produk BKK Joglo, sehingga ke depan bisa informasi program ini bisa semakin disebarluaskan ke masyarakat bahwa negara itu hadir membantu warganya untuk bisa memiliki rumah,” tandasnya.
Nur Muktiadi
