JEPARA (SUARABARU.ID) – Beredarnya hoaks dalam platform media sosial dapat mengancam kondusifitas Pemilu 2024. Bahaya jika berita hoaks beredar di mana-mana, konflik mengudara dan pemilu menjadi tidak sehat.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso dalam Pertemuan Penggiat Media Sosial, pada Sabtu (6/5/2023), di Caffe Grenjengen, Desa Jlegong Kecamatan Keling.
Melalui tema “Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks”, juga menghadirkan narasumber Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan, Komisioner KPU Jepara Muhammadun, dan Pimpinan Redaksi (Pimred) Radar Kudus Zainal Abidin.
Lebih jauh Junarso mengungkapkan, peredaran hoaks semakin membabi buta di tengah pesatnya arus informasi di platform media sosial hingga membingungkan masyarakat. “Karena itu literasi sangat penting akan masyarakat semakin berdaya menghadapi hoaks dan kritis untuk memilih dan memilah informasi,” ujarnya
Namun, Junarso optimis dengan masyarakat Jepara. Sebab, warga Jepara termasuk dewasa dalam bersosial media. Sehingga, potensi termakan berita hoaks sangat kecil.
Sementara itu Kadis Kominfo Arfif Darmawan , usaha untuk mengatasi persoalan hoaks dikembalikan kepada masing-masing individu. “Artinya, harus ada usaha mencerdaskan diri sendiri,” ungkap Kepala Diskominfo Arif Darmawan.
Dikatakan Arif, ancaman pesta demokrasi salah satunya adalah ancaman hoaks. Penyebaran hoaks ini menyasar pada kegiatan politik dan pemerintahan. Untuk itu kita sebagai pengguna medsos harus lebih bijak.
Komisioner KPU Muhammadun mengatakan berita bohong sengaja dibuat untuk menjebak, atau menjelek-jelekkan. Sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan. Untuk itu, membentuk imunitas dari infeksi hoaks penting.
“KPU ini satu satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menetapkan hasil Pemilu. Bayangkan jika KPU sudah tidak dipercaya lGi masyarakat, akibat termakan hoaks,” kata dia.
Beruntung, saat ini KPU masih dipercaya masyarakat. Terbukti dari hasil survey April 2023 lalu, KPU masuk urutan tiga besar lembaga negara yang dipercaya masyarakat. Pertama TNI, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian KPU. Setelah itu disusul KPK, Bawaslu, MA, dan MK.
Pimred Radar Kudus Zainal Abidin mengingatkan agar selalu waspada dalam bersosial media. Karena black campaign (kampanye hitam), biasanya berkeliaran sewaktu Pemilu. Propaganda negatif diluncurkan untuk mempertanyakan atau merusak reputasi seseorang (peserta Pemilu). Sehingga, ia berikan tanda masyarakat yang mudah termakan hoaks.
Hadepe
